Peraturan Badan Nomor 18-2-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
4. Nasabah adalah:
a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan INDONESIA; atau
b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum INDONESIA, berdomisili di INDONESIA termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Al tahawwuth al-Islami) yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.
7. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi Spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow).

9. Forward Agreement (Al-muwa’adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yang selanjutnya disebut Forward Agreement adalah saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan Transaksi Spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
10. Pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUS, UUS, atau Nasabah yang memohon Transaksi Lindung Nilai Syariah.
11. Pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemberi adalah BUS, UUS, atau BUK yang memberikan Transaksi Lindung Nilai Syariah.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah BUS, UUS, BUK, dan Nasabah.

Transaksi Lindung Nilai Syariah hanya dapat dimohonkan oleh:
a. Nasabah kepada BUS atau UUS;
b. BUS atau UUS kepada BUS lainnya atau UUS lainnya; atau
c. BUS atau UUS kepada BUK.

Transaksi Lindung Nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif.

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah harus didahului dengan Forward Agreement atau rangkaian Forward Agreement.
(2) Dalam hal Forward Agreement tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (ta’widh).
(3) Dokumen dari Forward Agreement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

(1) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.
(2) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.
(3) Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar:
a. harus ditentukan pada saat Forward Agreement; dan
b. tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (‘Aqd al Tahawwuth al-Basith) atau transaksi lindung nilai kompleks (‘Aqd al Tahawwuth al- Murakkab).

(1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

(2) Pembatalan terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh.

Setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib memiliki Underlying Transaksi.

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh kegiatan:
a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
(3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk:
a. penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD);
b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan
c. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa standby financing dan undisbursed financing.

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi.

(2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pemberi wajib memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
b. dokumen pendukung berupa:
1. fotokopi dokumen identitas Pemohon dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
2. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pemohon atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Pemohon yang memuat informasi mengenai:
a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi; dan b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan mata uang, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa perkiraan.

(1) Pemberi harus memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah pada saat Forward Agreement.
(2) Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Syariah yang disampaikan Pemohon secara berkala.

Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dilakukan oleh BUS, UUS atau BUK wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

(1) BUS, UUS, dan BUK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 12, dan/atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) BUS atau UUS sebagai pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) BUS atau UUS sebagai pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Nasabah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) BUS, UUS, atau BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, BUS, UUS, atau BUK wajib:
a. memperhatikan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pihak domestik;
b. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang; dan
c. memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum pemberian pembiayaan atau kredit yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5451); dan
b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 214), dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY