Peraturan Badan Nomor 18-3-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

Pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah; b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah; dan c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. 2. Penjelasan Pasal 4 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 3. Penjelasan Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank INDONESIA memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah. (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun. (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (5) Bank INDONESIA dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank INDONESIA. 5. Penjelasan Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 6. Penjelasan Pasal 20 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 7. Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. #### Pasal II Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY