Peraturan Badan Nomor 18-43-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/pbi/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. Kantor Cabang Syariah adalah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari bank umum konvensional.
4. Cek adalah cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang.
5. Bilyet Giro adalah bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai bilyet giro.
6. Penarik adalah Pemilik Rekening yang menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro.
7. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki Rekening Giro atau memiliki fasilitas Rekening Khusus pada Bank.

8. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
9. Rekening Giro Gabungan (joint account) adalah Rekening Giro yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri atas gabungan badan dan/atau perorangan.
10. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik bagi Penarik yang memiliki Rekening Giro yang telah ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenai sanksi berupa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung Dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atau pemindahbukuan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
11. Dana adalah saldo efektif pada Rekening Giro atau Rekening Khusus Penarik, termasuk fasilitas cerukan dari Bank Tertarik.
12. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah Dana dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro.
13. Pemegang adalah Nasabah:
a. pemegang Cek yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan Dana; atau
b. penerima Bilyet Giro yang memperoleh pemindahbukuan Dana, dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Bank Tertarik.
14. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungan hukum antara Bank dengan Pemilik Rekening.

15. Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik.
16. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Cek atau Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Cek atau Bilyet Giro.
17. Pengunjukan adalah penyerahan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Bank Tertarik baik melalui Kliring oleh Bank Penagih maupun melalui loket Bank Tertarik (over the counter).
18. Bank Penagih adalah Bank yang menerima Cek dan/atau Bilyet Giro dan melakukan penagihan kepada Bank Tertarik melalui Kliring.
19. Daftar Hitam Individual Bank yang selanjutnya disingkat DHIB adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Bank yang mencantumkan data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
20. Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disingkat KPDHN adalah kantor yang ditetapkan oleh Bank Tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor Bank yang bersangkutan secara nasional.
21. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disingkat DHN adalah informasi mengenai data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang dikompilasi oleh Bank INDONESIA sesuai dengan DHIB yang disampaikan oleh KPDHN.
22. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro.
23. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.
24. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.

25. Kliring adalah proses perhitungan atas tagihan sejumlah dana yang dilakukan antarpeserta Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA dalam layanan kliring warkat debit dari satu pengirim tagihan kepada satu penerima tagihan yang disertai dengan fisik warkat debit.
26. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan.
27. Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayaran atau pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
28. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pemilik Rekening yang diakibatkan oleh tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank INDONESIA.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Bank wajib menatausahakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:
a. untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; dan
b. untuk Bilyet Giro, sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
(2) Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. Cek yang diunjukkan telah dibatalkan oleh Penarik;
b. Cek yang diunjukkan telah daluwarsa;
dan/atau
c. Bilyet Giro yang diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penarik tidak dapat membatalkan Cek dan/atau Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
(2) Pembatalan Cek oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan Cek diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
(3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
a. unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi;
b. Cek telah daluwarsa;
c. Cek dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
d. pencantuman Tanggal Efektif Bilyet Giro tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
e. Bilyet Giro diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif; atau
f. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi.
(4) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(5) Dalam hal Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan selain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut dan melaporkannya kepada Bank INDONESIA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata cara penolakannya;
b. pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
c. pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
d. tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank Tertarik yang melakukan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan dan menunda pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro.
(2) Penahanan dan penundaan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Cek dan/atau Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan dan penundaan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank Tertarik wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat
(1) kepada Pemegang atau Bank Penagih.
(2) Bank Tertarik wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Penarik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan alasan penolakan dan/atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
8. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank INDONESIA ini.
(2) Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib:
a. menyampaikan laporan berkala;
b. menyampaikan laporan insidental;
c. memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan terkait dengan penatausahaan DHN Penarik Cek dan/atau

Bilyet Giro Kosong;
d. memberikan akses kepada Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sarana fisik, dan aplikasi pendukung, yang terkait dengan penatausahaan DHN Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan
e. menindaklanjuti hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank INDONESIA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepatuhan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak

batas waktu penyampaian laporan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bank yang melakukan pelanggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruh Pemilik Rekening di Bank yang bersangkutan dalam rangka penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.
(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank berwenang membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk melakukan penutupan Rekening Giro, meskipun identitas Pemilik Rekening tidak tercantum dalam DHN.
(3) Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
a. Bank meragukan kredibilitas Pemilik Rekening;
b. terdapat permintaan dari Pemilik Rekening;
atau
c. terdapat permintaan dari pihak yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening.

#### Pasal II
1. Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, alasan penolakan terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro serta penatausahaan Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap diproses dengan mengacu pada Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan ketentuan pelaksanaannya.
2. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY