Peraturan Badan Nomor 19-9-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta

kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
2. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Korporasi Non-Bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain Bank.
4. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
5. Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank INDONESIA.
6. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang.
7. Penerbit Surat Berharga Komersial adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial.
8. Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Pelaku Pasar yang melakukan transaksi Surat Berharga Komersial.
9. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi dan/atau penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

10. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.
11. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial.
12. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.
13. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pasar modal.
14. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pasar modal.

Bank INDONESIA melakukan pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial dengan tujuan:
a. meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial;

b. menciptakan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel, efektif, dan efisien;
c. meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui peningkatan jumlah variasi instrumen; dan
d. meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

(1) Pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial yaitu Korporasi Non-Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek INDONESIA atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek INDONESIA dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial; atau
b. tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik namun memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
3. menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut dari akuntan publik terdaftar di Bank INDONESIA untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Korporasi Non-Bank beroperasi untuk

Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
b. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
c. Korporasi Non-Bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial paling singkat 3 (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar;
d. memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;
e. memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
f. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank INDONESIA.
(3) Penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat dilakukan oleh bank atau korporasi yang menjadi induk dari Korporasi Non- Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit, penjamin atau penanggung, dan dokumen terkait dengan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Surat Berharga Komersial harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat (scripless);
b. dialihkan secara elektronik;

c. diterbitkan dengan sistem diskonto;
d. diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing;
e. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit:
1. nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
2. nominal USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya,
f. pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor paling sedikit:
1. nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. nominal USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya,
g. memiliki tenor 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan; dan
h. memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bank INDONESIA, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(2) Surat Berharga Komersial yang diatur dalam ketentuan ini harus memenuhi persyaratan surat sanggup sebagaimana diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang kecuali untuk hal yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank INDONESIA ini dan peraturan pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang- undangan terkait lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material.
(2) Prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang akan disampaikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial.
(3) Memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. ringkasan struktur Surat Berharga Komersial;
b. syarat dan kondisi;
c. opini hukum;
d. rencana penggunaan dana;
e. ikhtisar kegiatan usaha penerbit;
f. risiko usaha;
g. ikhtisar kinerja keuangan; dan
h. informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan Surat Berharga Komersial.
(4) Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memastikan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan mekanisme penerbitan yang dipilih.

Mekanisme penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui:
a. penerbitan secara tunggal atau individual; atau
b. penerbitan secara berkelanjutan.

Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank INDONESIA.

(1) Dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, Bank INDONESIA mempertimbangkan:
a. pemenuhan persyaratan sebagai Penerbit Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

b. pemenuhan kriteria instrumen Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank INDONESIA mempertimbangkan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat memberikan tanggapan dan/atau meminta tambahan informasi kepada Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial sebagai bagian dari proses penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan tambahan dokumen atau informasi dalam hal diperlukan oleh Bank INDONESIA selama proses penelaahan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.

(1) Bank INDONESIA dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tidak memberikan penilaian atas keunggulan atau kelemahan Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan.
(2) Persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang diperoleh Penerbit Surat Berharga Komersial dari Bank INDONESIA tidak dapat dipergunakan untuk penerbitan surat berharga lainnya maupun tindakan lainnya yang menguntungkan Penerbit Surat Berharga Komersial.
(3) Pemenuhan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penerbit Surat Berharga Komersial.

(1) Dalam hal Penerbit Surat Berharga Komersial akan menerbitkan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan, Penerbit Surat Berharga Komersial harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank INDONESIA untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan disertai dengan informasi paling sedikit mengenai:
a. rencana penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan;
b. kondisi terkini Penerbit Surat Berharga Komersial;
dan
c. persyaratan administratif lainnya.
(2) Kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. peringkat Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan; dan
b. kondisi tidak mengalami gagal bayar.

(1) Dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material tersebut dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang akan disampaikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial.
(2) Perubahan informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank INDONESIA.

(1) Persetujuan Bank INDONESIA terhadap permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
(2) Bank INDONESIA tidak dapat memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan sampai dengan Penerbit Surat Berharga Komersial dapat memenuhi seluruh persyaratan dan menyampaikannya kepada Bank INDONESIA.

Penerbit Surat Berharga Komersial wajib memastikan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial benar dan tidak menyesatkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial kepada Bank INDONESIA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank INDONESIA, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat melakukan:
a. penawaran kepada calon investor Surat Berharga Komersial; dan
b. pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan Surat Berharga Komersial kepada Bank INDONESIA atau LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA.
(2) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menyampaikan hasil penawaran kepada Bank INDONESIA beserta:

a. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diberikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial; dan
b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank INDONESIA.
(3) Apabila dalam jangka waktu tertentu dari tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang diberikan oleh Bank INDONESIA, Penerbit Surat Berharga Komersial tidak menyampaikan hasil penawaran maka persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial menjadi batal.
(4) Dalam kondisi tertentu, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat melakukan penundaan penawaran Surat Berharga Komersial dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan dimaksud kepada Bank INDONESIA.
(5) Dalam hal penundaan penawaran Surat Berharga Komersial melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank INDONESIA maka persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial menjadi batal.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (arranger) penerbitan Surat Berharga Komersial harus memastikan bahwa calon investor Surat Berharga Komersial telah membaca memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan.
(2) Calon investor Surat Berharga Komersial dapat meminta memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya kepada Penerbit Surat Berharga Komersial dan/atau

Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (arranger) penerbitan Surat Berharga Komersial.
(3) Penerbit dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (arranger) penerbitan Surat Berharga Komersial harus memberikan kemudahan kepada calon investor Surat Berharga Komersial untuk mengakses memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya terkait Penerbit Surat Berharga Komersial maupun Surat Berharga Komersial.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mengungkapkan peringkat Surat Berharga Komersial yang diterbitkan kepada investor dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial, setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank INDONESIA.
(2) Lembaga pemeringkat harus melakukan diseminasi peringkat Surat Berharga Komersial pada laman lembaga pemeringkat atau media lainnya untuk mendukung pengungkapan peringkat Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran Surat Berharga Komersial dan akses terhadap keterbukaan informasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dapat dilaksanakan melalui sarana yang diselenggarakan oleh

Bank INDONESIA atau LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA.
(2) Dalam hal penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan di Bank INDONESIA maka penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penatausahaan surat berharga.
(3) Dalam hal penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan di LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA maka penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait LPP atau ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif yang disampaikan kepada Bank INDONESIA atau LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA.
(2) Bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3) Dalam hal Surat Berharga Komersial diterbitkan dengan disertai adanya penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, penjaminan atau penanggungan tersebut harus dicantumkan dalam bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti penerbitan kolektif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkannya kepada Bank INDONESIA.
(2) Dalam hal penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial kepada Bank INDONESIA melalui LPP.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial harus menggunakan jasa Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial.
(2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bank atau Perusahaan Efek yang berfungsi sebagai penata laksana (arranger) penerbitan;
b. lembaga pemeringkat;
c. konsultan hukum;
d. akuntan publik;
e. notaris; dan
f. lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank INDONESIA.
(4) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank INDONESIA.
(5) Dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank INDONESIA mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
a. keabsahan aspek kelembagaan dan/atau individual profesi dari Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial; dan
b. kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, tata cara, dan persyaratan pendaftaran Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial merupakan pihak yang terafiliasi dengan Penerbit Surat Berharga Komersial dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus menyampaikan informasi mengenai hubungan afiliasi tersebut di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi terkait adanya hubungan afiliasi serta hubungan yang menyebabkan satu pihak menjadi terafiliasi dengan Penerbit Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan.

(1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial meliputi:
a. Bank dan Perusahaan Efek yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial; dan
b. nasabah yang berperan sebagai investor Surat Berharga Komersial.
(2) Pihak yang dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial meliputi:
a. Perusahaan Efek; dan
b. Perusahaan Pialang.
(3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank INDONESIA.
(4) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank INDONESIA.
(5) Dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank INDONESIA mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
a. keabsahan aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial;
dan
b. kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Pihak yang dapat menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial untuk kepentingan investor Surat Berharga Komersial meliputi:
a. Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian; atau
b. Perusahaan Efek.
(2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Bank INDONESIA.
(3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank INDONESIA.
(4) Dalam memberikan persetujuan pendaftaran, Bank INDONESIA mempertimbangkan pemenuhan persyaratan terkait:
a. keabsahan aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
b. kemampuan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib mengungkapkan informasi maupun fakta material kepada investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial dalam hal terdapat perubahan atas informasi maupun fakta material terkait kondisi Penerbit Surat Berharga Komersial pascapenerbitan Surat Berharga Komersial.
(2) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera setelah perubahan informasi maupun fakta material terjadi.
(3) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti.
(4) Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui sarana yang memudahkan akses informasi oleh investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Penerbit Surat Berharga Komersial wajib memastikan seluruh informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 benar dan tidak menyesatkan.

(1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dapat melakukan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder:
a. secara langsung; atau
b. melalui perantara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
(2) Dengan melakukan transaksi Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dianggap telah menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank INDONESIA atas detil data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan Surat Berharga Komersial.
(3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial serta Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial harus secara aktif menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada investor Surat Berharga Komersial.
(4) Perhitungan harga transaksi Surat Berharga Komersial menggunakan konvensi perhitungan hari (day-count convention) yaitu Actual/360.
(5) Penentuan harga dalam transaksi dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang.

(6) Penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi (T+3).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Surat Berharga Komersial dan penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Bank INDONESIA Electronic Trading Platform (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di Pasar Uang.

Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial harus mendukung pembentukan harga secara transparan dan kredibel.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup:
a. transparansi dan keterbukaan informasi;
b. perlindungan konsumen; dan
c. mekanisme penyelesaian sengketa.
(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

(1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup:
a. transparansi dan keterbukaan informasi;
b. perlindungan konsumen; dan
c. mekanisme penyelesaian sengketa.
(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

(1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup:
a. etika bertransaksi dan kode etik pasar atau pedoman sejenis;
b. transparansi dan keterbukaan informasi;
c. perlindungan konsumen; dan
d. mekanisme penyelesaian sengketa.
(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.
(4) Investor Surat Berharga Komersial harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi.

(1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup:
a. transparansi dan keterbukaan informasi;
b. perlindungan konsumen; dan
c. mekanisme penyelesaian sengketa.
(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai Pasar Uang.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang, instansi, dan/atau lembaga profesi yang terkait.
(4) Pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
b. pemeriksaan.
(5) Untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank INDONESIA.
(6) Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan di pasar Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.
(7) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
(8) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaaan.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank INDONESIA.
(2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penerbitan yang memuat informasi mengenai:
1. realisasi distribusi Surat Berharga Komersial;
dan
2. penggunaan dana hasil penerbitan; dan
b. laporan perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Surat Berharga Komersial yang melakukan penerbitan secara berkelanjutan wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan berkelanjutan.

Dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan, selain dilaporkan secara berkala dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) huruf b, Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan perubahan informasi maupun fakta material kepada Bank INDONESIA segera setelah terjadi perubahan tersebut.

Dalam hal Bank INDONESIA memerlukan informasi tambahan atas laporan:
a. realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
b. perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
c. realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan/atau
d. perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Penerbit Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank INDONESIA.
(2) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk laporan yang terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan perubahan tersebut kepada Bank INDONESIA.
(2) Penyampaian laporan perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental.

Dalam hal Bank INDONESIA memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara insidental.
(3) Penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial berupa Perusahaan Pialang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pialang pasar uang.
(4) Dalam hal Bank INDONESIA memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank INDONESIA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam hal terdapat perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara insidental.
(3) Dalam hal Bank INDONESIA memerlukan informasi tambahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial wajib menyampaikan informasi tambahan tersebut kepada Bank INDONESIA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Pelaku Transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b harus melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan kepada Bank INDONESIA melalui:

a. Bank, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan Bank;
b. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan perantara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial;
dan/atau
c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial, apabila transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Bank dan/atau Perusahaan Efek.
(2) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial berupa Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a wajib melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan kepada Bank INDONESIA.
(3) Bank, Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terlibat dalam transaksi Surat Berharga Komersial nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan informasi mengenai transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan oleh nasabah tersebut kepada Bank INDONESIA.
(4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pelaporan melalui sistem pelaporan Bank INDONESIA.
(5) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA.
(2) Tata cara penyampaian laporan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA dituangkan dalam perjanjian antara Bank INDONESIA dengan LPP.

(1) Bank INDONESIA dapat mencabut status terdaftar Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2).
(2) Pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. dalam hal berdasarkan penilaian dan evaluasi Bank INDONESIA terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan Lembaga Pendukung Pasar Uang dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Surat Berharga Komersial maupun Pasar Uang;
b. berdasarkan permintaan dari otoritas atau lembaga profesi terkait;
c. berdasarkan permintaan dari lembaga atau individu yang bersangkutan; dan/atau
d. dalam hal terdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan status terdaftar dari Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk :
a. memenuhi ketentuan mengenai prinsip keterbukaan serta pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
b. mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang mencantumkan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang tidak benar dan menyesatkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal informasi yang tercantum dalam dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya serta dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak benar dan menyesatkan setelah persetujuan pendaftaran diberikan, Bank INDONESIA tetap dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial.
(4) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak melaporkan:
a. realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
b. perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
c. realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan/atau
d. perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank INDONESIA atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.

(5) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA.

(1) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Penerbit Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Penerbit Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Penerbit Surat Berharga Komersial yang telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi tidak dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam hal Penerbit Surat Berharga Komersial melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37 ayat
(5), dan/atau Pasal 37 ayat (6) yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian, Bank INDONESIA mengenakan sanksi kepada Penerbit Surat Berharga

Komersial berupa larangan penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun dari tanggal pengenaan sanksi.

(1) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank INDONESIA atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam jangka tertentu sejak dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
(6) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(7) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang memberikan pendapat dan keterangan

yang tidak objektif, tidak independen serta memberikan pendapat dan keterangan yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(9) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
(10) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.
(11) Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank INDONESIA.

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 37 ayat
(6) yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.

(1) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
(4) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5) Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

(1) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
(4) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak terdaftar di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
(7) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) bulan ke depan.
(8) Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa perantara pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Komersial sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan

dari daftar Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank INDONESIA.

(1) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(5) dan/atau ayat (6) secara benar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dalam jangka waktu tertentu sejak penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
(4) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
(6) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi penghentian sementara penerimaan

penatausahaan Surat Berharga Komersial dari nasabah baru selama 1 (satu) bulan ke depan.
(7) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang terdaftar di Bank INDONESIA.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA.

Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial, dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial kepada otoritas dan/atau lembaga profesi terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)

melalui Bank Umum di INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial oleh Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Kewajiban pelaporan transaksi Surat Berharga Komersial yang disampaikan oleh:
a. Perusahaan Efek sebagai Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
b. Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3); dan
c. Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) yang melaksanakan kegiatan kustodian, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY