Peraturan Badan Nomor 21-1-pbi-2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta kantor bank umum

dan bank umum syariah berbadan hukum INDONESIA yang beroperasi di luar negeri.
2. Utang Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (original maturity) sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (original maturity) lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Surat Utang Valuta Asing Domestik yang selanjutnya disebut Surat Utang Valas Domestik adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan Bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara private placement kepada Penduduk.
7. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (master risk participation agreement).
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Bank INDONESIA.
10. Operasi Moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter.
11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

(1) Bank dapat memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing.
(2) Kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Surat Utang Valas Domestik; dan
b. TPR.
(3) ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan jangka waktu terdiri atas:
a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
b. Kewajiban Jangka Panjang.
(4) Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

ULN Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a. ULN Bank berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement);
b. ULN Bank berdasarkan surat utang (debt securities);
c. ULN Bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan call money; dan
d. ULN Bank dalam bentuk lainnya.

(1) TPR yang termasuk kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu TPR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dilakukan oleh Bank sebagai grantor dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai participant;
b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai participant kepada Bank sebagai grantor saat transaksi mulai berlaku (funded); dan
c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai grantor kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai participant.
(2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai participant diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur Bank kepada participant.
(3) Bank wajib melaporkan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank INDONESIA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap Kewajiban Jangka Pendek dengan membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
(2) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ULN Bank jangka pendek;
b. Surat Utang Valas Domestik jangka pendek; dan
c. TPR jangka pendek.
(3) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (original maturity) kewajiban tersebut menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun.

(1) Bank INDONESIA dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikecualikan terhadap:
a. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
b. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang

dinyatakan (declared dana usaha);
d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di INDONESIA yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi INDONESIA, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi INDONESIA, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
h. giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;
i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur; dan/atau
j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang memadai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) kepada Bank INDONESIA.
(2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat memelihara posisi harian dana usaha lebih dari 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kelebihan dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

(1) Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank INDONESIA.
(2) Kewajiban memperoleh persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun.
(3) Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ULN Bank jangka panjang;
b. Surat Utang Valas Domestik jangka panjang; dan
c. TPR jangka panjang.

(4) Bank dilarang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam rencana masuk pasar yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Bank yang mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mencantumkan rencana masuk pasar dalam rencana bisnis Bank.
(6) Ketentuan pencantuman rencana masuk pasar dalam rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi:
a. permohonan persetujuan masuk pasar untuk Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi (subordinated loan) yang dilakukan atas dasar rekomendasi OJK.
b. permohonan persetujuan rencana masuk pasar untuk Kewajiban Jangka Panjang yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas terkait, yang dilakukan atas dasar informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.

(1) Bank yang akan masuk pasar menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(2) Permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(1) Bank INDONESIA dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang diajukan oleh Bank.

(2) Bank INDONESIA menyetujui atau menolak permohonan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal sebagai berikut:
a. kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
b. syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang;
c. kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan;
d. kondisi sistem keuangan;
e. kondisi keuangan Bank; dan
f. hal lainnya yang dianggap penting oleh Bank INDONESIA.
(3) Dalam melakukan proses persetujuan masuk pasar, Bank INDONESIA berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi Bank, termasuk memperoleh rekomendasi OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian terhadap Kewajiban Jangka Panjang Bank berupa permohonan persetujuan rencana masuk pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank INDONESIA berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.
(2) Dalam hal Bank belum masuk pasar sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank tetap berencana masuk pasar, Bank harus mengajukan kembali permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(3) Persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum direalisasikan dapat menjadi tidak berlaku dalam hal Bank melakukan aksi korporasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlakuan persetujuan masuk pasar bagi Bank yang melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:
a. 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal masuk pasar, untuk ULN Bank dalam bentuk perjanjian pinjaman, ULN Bank dalam bentuk surat utang yang diterbitkan melalui private placement, Surat Utang Valas Domestik yang diterbitkan melalui private placement, dan TPR; dan
b. 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk ULN Bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik, yang diterbitkan melalui bursa.
(2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu tersebut.
(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, Bank wajib menjelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam laporan realisasi

masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
(6) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat meminta Bank untuk menyampaikan informasi penyaluran dana ULN Bank jangka panjang dan Surat Utang Valas Domestik jangka panjang.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi masuk pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN pagu atas jumlah Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk individu Bank dengan mempertimbangkan debt sustainability analysis, keseimbangan neraca pembayaran, kestabilan kondisi moneter, kecukupan cadangan devisa, dan hal lainnya yang dianggap penting oleh Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan kepatuhan Bank atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat berkoordinasi dengan OJK.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
b. pemeriksaan.

(1) Dalam melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank INDONESIA dapat

meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dari Bank.
(2) Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar;
c. larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar; dan/atau
d. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.

(1) Bank yang tidak menyampaikan laporan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Bank yang tidak menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Bank yang tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau telah memberikan penjelasan, namun

dinyatakan tidak memadai oleh Bank INDONESIA, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Bank yang tidak menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Bank yang melanggar kewajiban pembatasan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah kelebihan per hari dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Bank yang melanggar kewajiban memelihara posisi harian dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah kekurangan per hari dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Bank yang terlambat menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari Kerja keterlambatan.
(4) Bank yang tidak menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(5) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk tetap menyampaikan laporan realisasi masuk pasar.

(1) Bank yang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Bank yang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa berupa:
a. sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
b. sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Bank yang masuk pasar tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari

Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa berupa:
a. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang diperjanjikan dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter selama 3 (tiga) bulan, yaitu hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen lelang repo SBN 1 minggu dan lending facility/ financing facility.
(2) Bank yang masuk pasar tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa berupa:
a. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang diperjanjikan dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter selama 3 (tiga) bulan, yaitu hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen lending facility/financing facility; dan
c. larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama 1 (satu) tahun.
(3) Masa pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2) huruf b dapat dihentikan apabila Bank menunjukkan bukti pembatalan transaksi Kewajiban

Jangka Panjang yang dinyatakan cukup oleh Bank INDONESIA.

Bank INDONESIA dapat mempertimbangkan untuk memberikan keringanan atau pembebasan sanksi administratif berupa larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf c dalam hal Bank sedang dalam proses penyehatan berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait.

Bank INDONESIA memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada Bank secara tertulis dengan tembusan kepada OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti transaksi yang mendasarinya (underlying transaction) secara memadai.
(2) Kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas pembiayaan preshipment.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4467);
b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4905);
c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara

Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5193);
d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5442);
dan
e. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/7/PBI/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5523), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 6 ayat
(1) dan Pasal 7.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY