Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada

melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggara fungsi keamanan dan keselamatan laut.
3. Personal Bakamla adalah pegawai di lingkungan Bakamla yang terdiri dari TNI, POLRI dan PNS.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan di darat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kendaraan Bermotor Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara

yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut STNKD adalah STNK khusus yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu, untuk Kendaraan Bermotor Dinas yang digunakan oleh pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam mendukung tugas.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut TNKBD adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi berisikan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu.
12. Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM adalah lisensi atau izin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara

untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
14. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas adalah buku yang berisi antara lain nomor registrasi Kendaraan Bermotor Dinas, data identifikasi, dan pengguna.

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini yaitu terselenggaranya tertib administrasi penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD untuk Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla.

Prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla, meliputi:
a. sederhana, yaitu prosedur penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla mudah dipahami dan dilaksanakan;

b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla;
c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan;
d. akuntabel, yaitu dalam melakukan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan; dan
e. selektif, yaitu penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla ini diberikan kepada pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam menunjang tugas dan fungsi Bakamla.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
a. penerbitan STNKD dan TNKBD;
b. penggunaan STNKD dan TNKBD;
c. format dan bentuk STNKD dan TNKBD;
d. perubahan STNKD dan TNKBD;
e. pembiayaan; dan
f. pengawasan.

Penerbitan STNKD dan TNKBD meliputi:
a. persyaratan;
b. identifikasi;
c. registrasi; dan
d. penomoran.

Persyaratan penerbitan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. Kendaraan Bermotor Dinas harus tercatat dalam SIMAK BMN;
b. Kendaraan Bermotor Dinas harus memiliki BPKB, STNK dan TNKB instansi pemerintah yang sah serta masih berlaku; dan
c. memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah serta masih berlaku.

Identifikasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas; dan
b. pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor Dinas.

Registrasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam buku registrasi Kendaraan Bermotor Dinas.

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas;
b. pencatatan ke dalam daftar barang inventaris dinas milik Bakamla;
c. pencatatan data identitas kendaraan dinas ke dalam buku registrasi sesuai dengan data yang ada pada BPKB, STNK dan TNKB termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas;
d. penerbitan STNKD dan TNKBD sesuai dengan peruntukkan pejabat atau penanggung jawab yang menggunakan Kendaraan Bermotor Dinas; dan
e. perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi Kendaraan Bermotor Dinas diselenggarakan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik.

(1) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas berdasarkan lokasi wilayah dan nama jabatan.
(2) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik.
(3) Contoh format dan bentuk penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) STNKD dan TNKBD digunakan pada kendaraan dinas Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dan kendaraan dinas operasional Bakamla.
(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pengemudi yang memiliki SIM dan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Biro Umum.

(1) Format STNKD halaman depan meliputi:
a. kop surat;
b. judul surat;
c. nomor registrasi kendaraan bermotor;
d. data identifikasi kendaraan bermotor;
e. pengguna;
f. masa berlaku;
g. tanda air logo Bakamla; dan
h. tabel pengesahan.
(2) Format STNKD halaman belakang meliputi:
a. ketentuan; dan
b. tanda air logo Bakamla.
(3) Bentuk STNKD meliputi:
a. kartu persegi panjang; dan
b. warna biru muda.
(4) Contoh format dan bentuk STNKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Format TNKBD meliputi:
a. logo Bakamla;
b. nomor registrasi kendaraan bermotor; dan
c. kode unit organisasi.

(2) Bentuk TNKBD meliputi:
a. plat empat persegi panjang;
b. warna dasar pada kolom nomor merah;
c. warna dasar pada kolom logo hitam;
d. warna tanda penghubung kuning;
e. warna garis pinggir kuning;
f. warna nomor registrasi kuning; dan
g. warna nomor kode kuning.
(3) Contoh format dan bentuk TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Perubahan STNKD dan TNKBD meliputi:
a. perubahan pengguna Kendaraan Bermotor Dinas;
dan
b. perubahan jenis Kendaraan Bermotor Dinas.
(2) Perubahan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a dilakukan karena ada pergantian pejabat.
(3) Perubahan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b dilakukan karena ada pergantian Kendaraan Bermotor Dinas.
(4) Dalam hal STNKD dan/atau TNKBD yang hilang atau rusak wajib dilaporkan ke unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik untuk mendapatkan pergantian.

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan STNKB dan TNKBD dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bakamla.

(1) Pengawasan penerbitan STNKD dan TNKBD dilaksanakan oleh Inspektorat.
(2) Pengawasan penggunaan STNKD dan TNKBD dilaksanakan oleh Inspektorat dan unit kerja yang terkait tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum internal.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan STNKD dan TNKBD di luar kantor Bakamla dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, STNKD dan TNKBD yang telah ada sebelumnya di lingkungan Bakamla disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini secara bertahap paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Prosedur Tetap Kepala Badan Keamanan Laut Republik INDONESIA Nomor:
Protap-005/Kepala/IX/ 2015 tentang Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Badan Keamanan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2016

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA