Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2013 tentang KESELAMATAN RADIASI DALAM KEGIATAN IMPOR, EKSPOR, DAN PENGALIHAN BARANG KONSUMEN

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
2. Barang Konsumen adalah setiap peralatan atau barang yang mengandung zat radioaktif yang sengaja dimasukkan atau sebagai hasil aktivasi, atau peralatan atau barang yang menghasilkan radiasi www.djpp.kemenkumham.go.id

pengion, dan penggunaannya di masyarakat tidak memerlukan pengawasan.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah pabean.
5. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
6. Nilai Batas Dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir.
7. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
8. Pengalihan adalah kegiatan pendistribusian, peredaran dan/atau penginstalasian Barang Konsumen.
9. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor.
10. Eksportir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor.
11. Pengalih Barang Konsumen adalah badan usaha yang memperoleh barang secara langsung dari importir atau produsen untuk melakukan kegiatan distribusi, peredaran, dan/atau pemasangan Barang Konsumen.
12. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mengatur tentang persyaratan:
a. izin dalam kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen;
b. persetujuan Impor Barang Konsumen;
c. persetujuan Ekspor Barang Konsumen; dan
d. keselamatan radiasi dalam kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen.

(1) Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. detektor asap;
b. barang-barang yang berlapis zat radioaktif;
c. barang-barang yang mengandung sumber cahaya gas tritium (Gaseous tritium light sources/GTLS);
d. peralatan elektronik memanfaatkan zat radioaktif;
e. barang-barang berlapis uranium atau thorium; dan
f. peralatan anti-statis (anti-static devices) mengandung Polonium.
(2) Jenis, zat radioaktif, dan aktivitas atau konsentrasi zat radioaktif Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.

Pemohon, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir, melengkapi dokumen persyaratan izin dan menyampaikan kepada Kepala BAPETEN.

(1) Persyaratan izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. identitas pemohon izin, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin berkewarganegaraan INDONESIA, atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan paspor bagi pemohon izin berkewarganegaraan asing;
b. fotokopi akta pendirian badan usaha, atau fotokopi akta badan hukum bagi pemohon izin yang berbentuk badan hukum;
c. fotokopi izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang, antara lain:
1. surat keterangan domisili perusahaan untuk pemohon izin yang berbentuk badan hukum atau badan usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan.
d. fotokopi bukti permohonan pelayanan atau hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan petugas proteksi radiasi;
e. fotokopi hasil pemantauan kesehatan petugas proteksi radiasi;
f. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku;
g. fotokopi Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi; dan
h. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi.
(2) Dalam hal kegiatan Impor Barang Konsumen, selain memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Angka Pengenal Importir (API).
(3) Dalam hal kegiatan Ekspor Barang Konsumen, selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Angka Pengenal Eksportir (APE).

Format dan isi program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sejak tanggal diterbitkannya izin sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala BAPETEN.
(3) Persyaratan perpanjangan izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen meliputi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pemegang izin yang akan melaksanakan Impor atau Ekspor Barang Konsumen wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Barang Konsumen dikeluarkan dari kawasan pabean.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Impor atau Ekspor Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemegang izin harus mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN.
(2) Dalam hal pengajuan permohonan persetujuan Impor Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
a. persyaratan administratif yang meliputi:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon;
2. Angka Pengenal Impor (API);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
4. izin pemanfaatan sumber radiasi pengion.
b. persyaratan teknis berupa dokumen yang meliputi:
1. airwaybill/bill of lading;
2. commercial invoice;
3. packing list;
4. Shipper Declaration of Dangerous Good (SDDG) atau multi modal declaration of Dangerous Goods;
5. Certificate of Origin (CoO); dan
6. draft pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3) Dalam hal pengajuan permohonan persetujuan Ekspor Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
a. persyaratan administratif yang meliputi:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon;
2. Angka Pengenal Ekspor (APE);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
4. izin pemanfaatan sumber radiasi pengion.
b. persyaratan teknis berupa dokumen yang meliputi:
1. airwaybill/bill of lading;
2. commercial invoice;
3. packing list; dan
4. draft pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a. persyaratan manajemen;
b. persyaratan proteksi radiasi; dan
c. persyaratan teknik.

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. penanggung jawab keselamatan radiasi;
b. personil; dan
c. rekaman.

(1) Penanggung jawab keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah pemegang izin.
(2) Pemegang izin sebagai dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk:
a. MENETAPKAN penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi;
b. menyusun, MENETAPKAN, mengembangkan, melaksanakan dan mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi;
c. menyusun dan MENETAPKAN rencana penanggulangan keadaan darurat;
d. memverifikasi kompetensi personil;
e. menyelenggarakan pemantauan kesehatan bagi Petugas Proteksi Radiasi;
f. menyediakan perlengkapan proteksi radiasi; dan
g. melaporkan kepada Kepala BAPETEN mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 3 (tiga).

Petugas Proteksi Radiasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. membuat program proteksi dan keselamatan radiasi;
b. memantau aspek operasional program proteksi dan keselamatan radiasi;
c. menjamin bahwa perlengkapan proteksi radiasi tersedia dan berfungsi dengan baik;
d. memantau pemakaian perlengkapan proteksi radiasi;
e. meninjau secara sistematik dan periodik pelaksanaan pemantauan paparan radiasi pada saat penggunaan, pengangkutan dan penyimpanan Barang Konsumen;
f. memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi;
g. berpartisipasi dalam mendesain fasilitas penyimpanan Barang Konsumen;
h. mengelola rekaman;
i. mengidentifikasi, merencanakan, dan mengkoordinasikan kebutuhan pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi;
j. melaporkan kepada pemegang izin setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan kecelakaan radiasi;
k. melaksanakan penanggulangan keadaan darurat dan pencarian fakta dalam hal terjadi kecelakaan radiasi;
l. melakukan inventarisasi Barang Konsumen; dan
m. menyiapkan laporan tertulis mengenai pemantauan keselamatan radiasi.

(1) Pemegang izin harus membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang meliputi:
a. laporan kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen;
b. hasil evaluasi dosis radiasi yang diterima Petugas Proteksi Radiasi;
c. hasil kalibrasi alat ukur radiasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. hasil pencarian fakta terhadap kecelakaan radiasi;
e. hasil kaji ulang program proteksi dan keselamatan radiasi;
f. hasil pemantauan kesehatan Petugas Proteksi Radiasi; dan
g. penanganan limbah Barang Konsumen.
(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Persyaratan proteksi radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a. justifikasi;
b. limitasi dosis; dan
c. penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi.

(1) Justifikasi pemanfaatan Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada risiko radiasi yang ditimbulkan.
(2) Setiap Barang Konsumen yang tidak memenuhi justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk digunakan.

Barang Konsumen yang dilarang karena tidak memenuhi justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) antara lain meliputi:
a. alat penangkal petir;
b. mainan;
c. kosmetika; dan
d. perhiasan.

Dalam hal kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen digunakan untuk tujuan kesehatan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Limitasi dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberlakukan oleh pemegang izin melalui penerapan Nilai Batas Dosis.
(2) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilampaui.
(3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
a. pekerja radiasi; dan
b. anggota masyarakat.

(1) Nilai Batas Dosis untuk pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a tidak boleh melampaui:
a. Dosis Efektif sebesar 20 mSv (duapuluh milisievert) pertahun rata- rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
b. Dosis Efektif sebesar 50 mSv (limapuluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu;
c. Dosis Ekivalen untuk lensa mata sebesar 20 mSv (duapuluh milisievert) pertahun rata-rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan 50 mSv (limapuluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu;
dan
(2) Dosis Ekivalen untuk tangan dan kaki, atau kulit sebesar 500 mSv (lima ratus milisievert) dalam 1 (satu) tahun.

(1) Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b tidak boleh melampaui:
a. Dosis Efektif sebesar 1 mSv (satu milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu;
b. Dosis Ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 mSv (lima belas milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu; dan
(2) Dosis Ekivalen untuk kulit sebesar 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun.

(1) Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus diupayakan pemegang izin agar personil dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi serendah mungkin yang dapat dicapai.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam menerapkan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pemegang Izin harus mempertimbangkan faktor teknologi, ekonomi, dan sosial.

Optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus diterapkan pada:
a. penanganan limbah Barang Konsumen;
b. tempat penyimpanan Barang Konsumen; dan
c. pengangkutan Barang Konsumen.

(1) Penanganan limbah Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sesuai petunjuk penanganan Barang Konsumen yang dikeluarkan oleh pabrikan.
(2) Penanganan Barang Konsumen bekas khusus berupa detektor asap, meliputi tindakan pembongkaran, pengumpulan, dan pengembalian ke negara asal Barang Konsumen diimpor.
(3) Pengembalian limbah Barang Konsumen khusus berupa detektor asap ke negara asal dilakukan oleh Importir dan/atau Pengalih.
(4) Dalam hal pengembalian Barang Konsumen khusus berupa detektor asap ke negara asal tidak dapat dilakukan, Importir dan/atau Pengalih harus menyimpannya di BATAN.

Tempat penyimpanan Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus didesain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diberi pembatas yang kuat dan terkunci;
b. tingkat radiasi di luar tempat penyimpanan tidak boleh melebihi 0,5 µSv/jam (lima per sepuluh mikrosievert per jam); dan
c. diberi tanda radiasi yang jelas.

(1) Pengangkutan Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dari pabrikan ke Importir dan/atau Pengalih wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkutan zat radioaktif, paling kurang:
a. mencantumkan nomor UN 2911 pada permukaan bungkusan; dan
b. mencantumkan tanda “RADIOAKTIF” pada permukaan bungkusan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengangkutan Barang Konsumen dalam rangka Pengalihan dari Pengalih kepada konsumen akhir tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkutan zat radioaktif.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi persyaratan:
a. laju dosis;
b. total aktivitas atau kensentrasi aktivitas zat radioaktif;
c. label atau tanda “Radioaktif”; dan
d. spesifikasi teknis.

(1) Laju dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a pada permukaan Barang Konsumen tidak boleh melampaui 1 µSv/jam ( satu mikrosievert per jam) pada jarak 10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan.
(2) Total aktivitas atau konsentrasi aktivitas zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk Barang Konsumen selain untuk detektor asap tidak boleh melampaui nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, BAPETEN dapat mempertimbangkan pemberian izin berdasarkan penilaian terhadap bentuk fisika, bentuk kimia, penggunaan dan/atau pelimbahan zat radioaktif dalam Barang Konsumen.
(4) Label atau tanda radiasi “Radioaktif” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c harus tertera pada pembuka bungkusan dan terlihat jelas pada setiap bungkusan Barang Konsumen.
(5) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa sertifikat yang dikeluarkan pabrikan yang meliputi:
a. manfaat penggunaan zat radioaktif;
b. aktivitas dan/atau konsentrasi aktivitas zat radioaktif yang digunakan;
c. bentuk fisika dan kimia zat radioaktif; dan
d. laju dosis di permukaan Barang Konsumen.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Spesifikasi teknis Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dapat berupa Lembar Data Keselamatan Produk (Material Safety Data Sheet/MSDS).
(7) Dalam hal Barang Konsumen berupa Alat Pendeketsi Asap Kamar Ionisasi (Ionisation Chamber Smoke Detectors/ICSD), informasi spesifikasi teknis harus dilengkapi sertifikat mutu zat radioaktif sumber terbungkus (Radioactive Sealed Source Certificate) sesuai ketentuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau standar lain yang tertelusur yang diterbitkan oleh pihak pabrikan atau laboratorium terakreditasi di negara asal.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id