Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pengadaan PPPK adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.
3. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Analisis Kebutuhan PPPK adalah proses yang terukur, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas PPPK yang diperlukan.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam hal kepegawaian dengan PPPK.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPPK meliputi pekerjaan teknis dan administratif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pengadaan PPPK, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

(1) Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PPPK dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan Analisis Kebutuhan PPPK sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
(2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis pekerjaan dan jumlah PPPK yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Analisis Kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Syarat menjadi PPPK harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
a. Warga Negara INDONESIA;
b. pria atau wanita dengan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
c. latar belakang pendidikan berijazah Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikuatkan oleh dokter pemerintah (dilampirkan setelah yang bersangkutan diterima sebagai PPPK); dan
e. berkelakuan baik dikuatkan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

PPPK berlatar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) akan mendapatkan fasilitas yang penyetaraannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan.

(1) Penerimaan PPPK menjadi tanggung jawab Kepala Badan.
(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan MENETAPKAN tim seleksi yang berasal dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, untuk melaksanakan proses seleksi PPPK.
(3) Tim Seleksi paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
(4) Tim Seleksi mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
b. melaksanakan seleksi;
c. MENETAPKAN hasil seleksi; dan
d. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Badan.

(1) Tahapan seleksi pengadaan PPPK, terdiri atas:
a. pengumuman penerimaan, yang paling sedikit memuat:
1. persyaratan administrasi;
2. kualifikasi PPPK yang dibutuhkan;
3. jenis pekerjaan; dan
4. jumlah PPPK yang dibutuhkan.
b. penerimaan berkas lamaran;
c. seleksi administrasi berkas lamaran;
d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
e. pengumuman pelaksanaan tes;
f. pelaksanaan tes;
g. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
h. pengumuman hasil tes.
(2) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media eletronik.

(1) Instrumen tes seleksi PPPK dapat berupa tes tertulis, praktek dan/atau wawancara.
(2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh:
a. Kepala Satuan Kerja, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi; atau
b. tim independen, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim independen.

(1) Berdasarkan penetapan hasil seleksi dari tim seleksi atau tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, Kepala Badan MENETAPKAN Keputusan Pengangkatan PPPK.
(2) Keputusan Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Satuan Kerja menyusun Perjanjian Kerja.
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja selaku pejabat pembina kepegawaian dan PPPK di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
(3) Perjanjian Kerja berlaku sejak ditandatangani sampai dengan target perkiraan selesai pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam hal PPPK yang telah berakhir Perjanjian Kerjanya dan dinyatakan oleh Satuan Kerja masih diperlukan, akan dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Persyaratan untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah rekomendasi dari atasan langsung PPPK tersebut.

(1) Sumber anggaran untuk pembayaran pekerjaan PPPK berasal dari DIPA Badan Ekonomi Kreatif yang dialokasikan pada unit kerja yang menangani bidang kepegawaian.
(2) Satuan biaya untuk membayar pekerjaan PPPK menggunakan satuan biaya sebagai Pramubakti, sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DIPA.

Setiap PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:
a. fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS);
b. ijin tidak masuk kerja karena alasan tertentu;
c. cuti jika telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun; dan
d. menerima tambahan gaji ke 13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap PPPK di wilayah Badan Ekonomi Kreatif wajib selama menjalankan pekerjaannya:
a. datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang disepakati dalam Perjanjian Kerja;
b. wajib mentaati tata tertib kantor;
c. wajib melaksanakan tugas dari atasan langsung sesuai dengan Perjanjian Kerja;
d. mengajukan surat ijin jika berhalangan hadir;
e. membuat buku harian sebagai laporan atas pekerjaan yang dilakukan setiap hari;
f. berperilaku yang baik, jujur dan disiplin;
g. menghormati para pejabat Badan Ekonomi Kreatif;

h. menjaga kerahasiaan selama bekerja; dan
i. tidak membawa dokumen-dokumen penting, peralatan kantor atau apapun yang sifatnya adalah milik Badan Ekonomi Kreatif tanpa seijin atasan langsung.

(1) Setiap PPPK yang tidak masuk kerja, kecuali karena alasan tertentu, dapat dijatuhi hukuman administratif, sebagai berikut:
a. PPPK yang tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat panggilan;
b. PPPK yang tidak masuk lebih dari 7 (tujuh) hari kerja akan diberi peringatan tertulis berupa surat teguran; dan
c. PPPK yang tidak masuk lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akan diberikan surat pemberhentian perjanjian kerja.
(2) Jumlah hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung secara berturut-turut atau akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
(3) Setiap pegawai PPPK yang terlambat masuk kerja, kecuali karena alasan mendesak, waktu keterlambatan akan diakumulasi setiap bulannya.
(4) Alasan tertentu sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya karena sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter, atau kecelakaan atau hal-hal lain yang sifatnya mendesak sesuai ijin atasan langsung.

(1) Penilaian terhadap kinerja PPPK dilakukan oleh atasan langsung.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang memuat:
a. jumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
b. penilaian sikap perilaku.

(3) Penilaian sikap perilaku PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi kepegawaian.
(4) Penilaian sikap perilaku PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) PPPK berakhir dari pekerjaannya, karena:
a. meninggal dunia;
b. Perjanjian Kerja berakhir; dan
c. diberhentikan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja.
(2) PPPK diberhentikan sebelum berakhir Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
a. ketidakhadiran tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
b. melanggar disiplin dan tata tertib kantor;
c. tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja;
d. membocorkan rahasia pekerjaan atau membawa dokumen penting tanpa ijin atasan langsung; dan
e. melakukan tindakan pidana.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memanggil PPPK yang bersangkutan dan memberikan putusan.

Apabila PERATURAN PEMERINTAH dari UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 5494) dinyatakan telah berlaku maka PPPK yang telah di tetapkan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib mengikuti proses

seleksi penerimaan PPPK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA