Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Badan Ekonomi Kreatif
3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja pada unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang secara langsung melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.
4. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di bidang ekonomi kreatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

9. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
10. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara penerima layanan dan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
c. memenuhi hak-hak Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di lingkungan Badan; dan
d. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau pelaku ekonomi kreatif dalam Pelayanan Publik.

Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Badan terdiri atas:
a. pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang untuk keperluan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
c. pelayanan administratif, yaitu tindakan administratif Badan yang diwajibkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Nama Pelayanan Publik dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
(2) Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Penyelenggara terdiri atas:
a. Kepala Badan selaku pembina;
b. Pejabat Eselon I di lingkungan Badan selaku penanggung jawab;
c. Pelaksana; dan

d. Inspektur selaku evaluator.

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Penanggung Jawab.
(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan serta melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan kerjanya.
(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan suatu tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
(4) Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan, Penanggung Jawab membentuk Kelompok Kerja Pelayanan Publik di lingkup Badan.
(2) Kelompok Kerja Pelayanan Publik ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Organisasi Penyelenggara menyusun dan MENETAPKAN Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Organisasi Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(2) Dalam menyusun dan MENETAPKAN Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Organisasi Penyelenggara mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta memperhatikan unsur keberagaman.
(3) Organisasi Penyelenggara harus menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Komponen Standar Pelayanan terdiri dari:
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:
1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. jangka waktu penyelesaian;
4. biaya/tarif;
5. produk pelayanan; dan
6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi, meliputi:
1. dasar hukum;
2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. kompetensi Pelaksana;
4. pengawasan internal;
5. penanganan pengaduan, saran, dan masukkan;
6. jumlah Pelaksana;
7. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
8. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan; dan
9. evaluasi kinerja Pelaksana.

(6) Organisasi Penyelenggara melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas Standar Pelayanan setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Standar Pelayanan.
(7) Hasil evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
a. Standar Pelayanan tetap berlaku; atau
b. Standar Pelayanan perlu diubah.
(8) Dalam hal hasil evaluasi dan peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Organisasi Penyelenggara MENETAPKAN perubahan Standar Pelayanan.

(1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara MENETAPKAN standar operasional prosedur.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3) Standar operasional prosedur Pelayanan Publik dapat ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

(1) Organisasi Penyelenggara menerbitkan Maklumat Pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
(2) Setiap Organisasi Penyelenggara menerbitkan Maklumat Pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
(3) Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas dan luas.

(1) Organisasi Penyelenggara menyediakan sarana untuk menampung pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten khusus untuk melayani pengaduan Masyarakat.
(2) Organisasi Penyelenggara menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Organisasi Penyelenggara mengumumkan nama petugas pengelola pelayanan pengaduan, alamat korespondensi, alamat e-mail, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan sarana untuk pengelolaan pengaduan yang disediakan.

Dalam hal penerima layanan tidak puas terhadap pelayanan atas pengaduannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penerima layanan tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada Inspektorat.

(1) Evaluator melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Organisasi Penyelenggara atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Evaluator dibantu Kelompok Kerja Pelayanan Publik.
(3) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan upaya perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Publik.

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh:
a. penanggung jawab di lingkup unit kerja eselon I dan atasan langsung dari Organisasi Penyelenggara; dan
b. Evaluator.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh:
a. Masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat;
b. Ombudsman; dan
c. kementerian/lembaga terkait.

(1) Organisasi Penyelenggara menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan kerjanya kepada pembina setiap 6 (enam) bulan.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Evaluator menyampaikan laporan hasil pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik setiap 1 (satu) tahun kepada pembina.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama pada minggu terakhir bulan Desember.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA