Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
19. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
20. Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

22. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
23. Pihak Lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung pasangan calon.
24. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh pasangan calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
25. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
26. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
27. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
28. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN, serta yang difasilitasi oleh pasangan calon.
29. Hari adalah hari kalender.

Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas:
a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;
b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;
d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;
e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;
f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
g. Kampanye media sosial;
h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasaan penggunaan sumber dana negara; dan
i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.

(1) Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. persiapan Kampanye; dan
b. pelaksanaan Kampanye.
(3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh metode Kampanye.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dibantu oleh PPL dan Pengawas TPS.

Pengawasan tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:
a. menyusun peta kerawanan;
b. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye;

c. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
d. pengawasan langsung;
e. investigasi; dan
f. pengawasan partisipatif.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon;
c. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lama 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye, jika ada;
d. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan

calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
e. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
f. lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
g. jadwal penayangan iklan Kampanye ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
h. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
i. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon;
j. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;
k. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenakan sanksi berupa pembatalan bagi calon kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti

Kampanye; dan
l. materi Kampanye dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen pelaksanaan persiapan Kampanye.
(4) Dalam mengawasi izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:
a. mengingatkan pasangan calon untuk menyerahkan izin cuti;
b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU melalui Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
c. berkoordinasi dengan Gubernur dan KPU Provinsi melalui Bawaslu Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(5) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan persiapan Kampanye.
(6) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa pembatalan pasangan calon.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang antara lain:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau
e. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
(3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan memastikan:
a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
b. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

c. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
e. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
dan/atau
f. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan penyebaran Bahan Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan calon;
b. desain dan materi Bahan Kampanye telah sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;
c. jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah sesuai untuk setiap pasangan calon;
d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye;
e. Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon

tidak melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan dalam surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
f. seluruh Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan pada tempat yang dilarang; dan
g. pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. uji sampling, jika dibutuhkan;
b. mendapatkan surat keputusan penetapan penambahan Bahan Kampanye;
c. mendapatkan dokumen persetujuan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
d. mendapatkan dokumen bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
e. mendapatkan berita acara penyerahan Bahan Kampanye; dan
f. melakukan pengawasan langsung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye;
b. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon;
d. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota;
e. adanya surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
f. adanya persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama;
g. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota;
h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati tau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti Kampanye;
i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga

Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
j. pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye

yang sudah ditetapkan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan
e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.
(4) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi

dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pasangan calon yang mencetak tambahan jumlah Alat Peraga Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dengan cara:
a. mendapatkan bukti persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. memastikan Bahan Kampanye sesuai dengan

desain dan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan.
(3) Dalam hal ditemukan pasangan calon mencetak, menyebarkan dan/atau memasang Bahan Kampanye tambahan tidak memenuhi ketentuan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan penanganan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. jumlah peserta undangan tatap muka dan dialog tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara

setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
c. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi pasangan

calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
e. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara dan Pejabat Negara yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
g. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan anggota Tentara Nasional INDONESIA, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
h. tidak terdapat politik uang; dan
i. tidak melanggar larangan Kampanye.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. jumlah peserta undangan pertemuan terbatas tidak melebihi 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara

setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
c. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan:
1. nomor urut dan foto pasangan calon;
dan/atau
2. tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan umbul-umbul pasangan calon.
d. semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
e. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota menjalani cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye;
f. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
g. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
h. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan anggota Tentara Nasional INDONESIA, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
i. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan
j. tidak melanggar larangan Kampanye.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota melaksanakan pengawasan terhadap debat publik atau debat terbuka.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
c. pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali;
d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
e. materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon;
g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan terhitung sejak pasangan calon yang bersangkutan tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
i. proses debat publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal.

Dalam hal terdapat pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan, Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
a. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan; dan
b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
b. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
c. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
d. materi Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calonsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal penayangan iklan Kampanye; dan
c. membentuk gugus tugas.

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan memastikan:
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak memasang iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
b. penayangan iklan Kampanye di media massa oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dilakukan di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2) Dalam hal terdapat penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran INDONESIA

untuk menghentikan penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terhadap penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa, Bawaslu Provinsi dapat melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya.
(2) Selain melakukan pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kabupaten/kota.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan kegiatan lain.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. Kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b. setiap pasangan calon telah menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan;
c. rapat umum dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. Partai Politik, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye rapat umum tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan;
e. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum tidak melakukan pawai kendaraan bermotor dan tidak melanggar peraturan lalu lintas;
f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pasangan calon, dan/atau Tim Kampanye wajib melaporkan jadwal Kampanye selain rapat umum secara tertulis paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan.

g. Kampanye melalui kegiatan perlombaan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
h. Kampanye melalui media sosial;
i. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye dan/atau Pihak Lain tidak memberikan hadiah dalam melakukan Kampanye kegiatan lain;
j. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara yang bukan merupakan pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati, atau pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye harus mendapatkan izin cuti dari atasannya;
k. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
l. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat negara yang bukan merupakan pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
m. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
n. tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau

sebutan lain/perangkat kelurahan;
o. tidak terdapat politik uang;
p. tidak melanggar larangan Kampanye;
q. Kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
r. kegiatan sosial dilakukan dengan tingkat kewajaran setiap daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menyusun jadwal Kampanye rapat umum secara adil dan proporsional;
b. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
c. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan

hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
d. penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
e. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya;
g. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kampanye;
h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan Tim Kampanye mengadakan perbaikan jadwal Kampanye; dan
i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.

(3) Dalam hal pelaksanaan Kampanye dilakukan di luar daerah Pemilihan, pengawasan Kampanye dilakukan oleh Pengawas Pemilihan pada wilayah setempat dan/atau Bawaslu.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.
(3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.
(4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses

Pemilihan.

(1) Pengawas Pemilihan menyampaikan laporan pengawasan Kampanye Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik; dan
b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan Kampanye Pemilihan.
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
a. hasil kegiatan pengawasan Kampanye Pemilihan;
b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan Kampanye Pemilihan;
c. penilaian kegiatan pengawasan Kampanye Pemilihan; dan
d. rekomendasi kegiatan pengawasan Kampanye Pemilihan.
(5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

(1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terhadap

pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan.
(3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan.
(4) Panwas Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada PPL dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan.

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi serta instansi/lembaga terkait.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pedoman kerjasama pengawasan pemilihan umum.

(1) Bawaslu melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran INDONESIA dan Dewan Pers mengenai pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah mengenai pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 992);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1706), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA