Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL melaksanakan pengawasan Kampanye untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;

c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau
e. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
(3) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 12 diubah dan ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap debat publik dan debat terbuka.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
b. acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
c. pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali;
d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
e. materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon;
g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan terhitung sejak pasangan calon yang bersangkutan tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
i. proses debat publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal.
(4) Dalam melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran INDONESIA sesuai dengan tingkatannya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 ditambahkan satu huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
b. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
c. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
d. materi iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f. mendapatkan perencanaan dan penayangan iklan Kampanye pasangan calon di stasiun televisi dan/atau radio yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal;
c. penayangan iklan Kampanye; dan
d. membentuk gugus tugas.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye melalui media sosial yang didaftarkan sebagai akun resmi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2) Akun resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan menggunakan formulir model BC4-KWK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap akun resmi yang didaftarkan di KPU.
(5) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap selain akun resmi.
(6) Pengawasan akun sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) dilakukan terhadap materi dan/atau ujaran Kampanye yang dimuat dalam akun.

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilihan memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:
a. kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

b. pengrusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye;
c. penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
d. penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
e. pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
f. kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA