Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang mempunyai hak pilih pada daerah Pemilihan setempat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
13. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak.

(1) Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
(2) Bawaslu Provinsi dalam menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Bawaslu dalam menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

(1) Bawaslu melakukan supervisi, pembinaan, dan pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi.
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat guna memastikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. rapat koordinasi nasional;
b. rapat kerja teknis; dan/atau
c. penguatan kapasitas dan kemampuan dalam menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi.
(4) Pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menempatkan personil Bawaslu dan/atau pihak lain berdasarkan penugasan Bawaslu yang dilaksanakan secara langsung dan/atau menerima konsultasi.

(1) Dalam penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Ketua Bawaslu membentuk majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi.
(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa.
(4) Majelis pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

(1) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan memiliki pengalaman dalam menangani pelanggaran pemilihan umum, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan terlapor.
(2) Asisten pemeriksa dapat berasal dari sekretariat jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau tenaga professional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

(1) Dalam penanganan keberatan atas putusan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), Ketua Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa keberatan.
(2) Majelis pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Bawaslu
(3) Majelis pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa keberatan.
(4) Majelis pemeriksa keberatan dan asisten pemeriksa keberatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

(1) Asisten pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan terlapor.
(2) Asisten pemeriksa keberatan dapat berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau tenaga professional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:
a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
b. Paling sedikit 1 (satu) orang notulen.
(2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan pejabat struktural pegawai negeri sipil pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan penanganan pelanggaran Pemilihan.
(3) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(4) Sekretaris pemeriksa dan notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

(1) Majelis pemeriksa keberatan pada Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh:
a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
b. paling sedikit 1 (satu) orang notulen.
(2) Sekretaris pemeriksa pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat struktural pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran Pemilihan.
(3) Notulen pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(4) Sekretaris pemeriksa dan notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui keputusan Ketua Bawaslu.

(1) Majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi yang sedang ditangani oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
(2) Asisten pemeriksa dan notulen dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli di luar sidang pemeriksaan.
(3) Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulen wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan dan putusan sebelum dibacakan oleh majelis pemeriksa secara terbuka.

Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas:
a. aparat pemerintah;
b. penyelenggara pemilihan;
c. Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
d. Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
e. Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota;
f. tim Kampanye;
g. relawan pasangan calon;
h. anggota partai politik;
i. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
j. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
k. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank INDONESIA;
l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
m. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
n. orang perseorangan; dan/atau
o. badan hukum;

(1) Aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
a. pegawai negeri sipil;
b. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
d. kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
e. kepala dusun atau sebutan lainnya;
f. rukun tetangga atau rukun warga; dan/atau
g. pegawai pemerintah atau pejabat yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta dibiayai dengan keuangan negara.
(2) Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
a. anggota KPU, KPU/KIP Provinsi/Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta jajaran sekretariat KPU sesuai dengan tingkatannya;
b. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, serta jajaran sekretariat Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya; dan
c. anggota dan sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan tim pemeriksa daerah.
(3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f yang terdiri atas:
a. ketua dan anggota tim kampanye;
b. tim pemenangan, relawan pasangan calon, atau sebutan lain;
c. partai pengusung dan partai pendukung pasangan calon baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan

d. organisasi sayap partai politik pengusung dan partai politik pendukung pasangan calon.
(4) Relawan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
(5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i merupakan orang perorangan yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan.
(6) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan badan hukum yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan antara lain:
1. badan usaha milik negara/daerah;
2. perseroan terbatas;
3. yayasan;
4. koperasi, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal terlapor merupakan tim kampanye, relawan pasangan calon, anggota partai politik, orang atau badan hukum dan/atau penyelenggara pemilihan, calon/pasangan calon dapat menjadi pihak terkait dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Alat bukti dapat berupa:
a. keterangan saksi;

b. surat atau tulisan;
c. petunjuk;
d. dokumen elektronik;
e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
f. keterangan ahli.

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilihan;
dan/atau
b. dokumen tertulis lainnya, yang tidak terbatas pada akta saja.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti keterangan pelapor atau terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan keterangan pelapor atau terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

(1) Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan.
(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas penyelenggara Pemilihan, Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Pemantau Pemilihan, dan/atau pihak- pihak yang dipandang perlu.

(3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran administrasi yang diperlukan dalam pemeriksaan di Bawaslu atau Bawaslu Provinsi guna menunjang alat bukti, memperjelas, dan membuktikan suatu peristiwa pelanggaran administrasi.

(1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan pelanggaran administrasi diregistrasi.
(2) Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara.
(3) Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi setelah hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi dapat disampaikan oleh:
a. warga negara INDONESIA yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
b. pemantau Pemilihan; atau
c. Peserta Pemilihan/tim kampanye, kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan hasil temuan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi berdasarkan pada hasil kajian atas laporan dan/atau temuan pelanggaran administrasi.
(3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan sebagai laporan dugaan pelanggaran administrasi.

(1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan memuat:
a. identitas pelapor yang terdiri atas:
1. nama;
2. alamat; dan
3. nomor telepon atau faksimile, dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.
b. identitas terlapor terdiri atas:
1. nama;
2. alamat; dan
3. pekerjaan.
c. identitas pihak terkait terdiri atas:
1. nama;

2. alamat; dan
3. pekerjaan.
d. uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi:
1. terlapor;
2. waktu peristiwa;
3. tempat peristiwa;
4. saksi-saksi;
5. bukti lainnya; dan
6. kronologis peristiwa.
e. hal yang diminta untuk diputuskan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi:
a. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelanggaran terjadi paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
b. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, pelanggaran terjadi paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau paling sedikit pada 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; atau
c. pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
(3) Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima dari Pelapor.
(4) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan dinyatakan lengkap.

(1) Petugas penerimaan laporan di Bawaslu Provinsi memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
(2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh pelapor.
(4) Apabila pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tidak diregister.
(5) Bawaslu Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

(1) Laporan yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku register pelanggaran administrasi pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi.
(2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan yang telah diregistrasi langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh anggota Bawaslu Provinsi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(4) Hasil pemeriksaan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti di tingkat pleno Bawaslu Provinsi 1 (satu) hari setelah pemeriksaan pendahuluan, untuk MENETAPKAN pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan ketentuan:
a. laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil; atau
b. laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
(5) Hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada pelapor secara tertulis atau melalui papan pengumuman 1 (satu) hari setelah penetapan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Dalam hal laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu Provinsi menentukan jadwal sidang pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan pendahuluan.
(7) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan 2 (dua) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada pelapor dan terlapor.

(1) Bawaslu Provinsi membuat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan ditujukan kepada pelapor, terlapor, dan pihak terkait yang memuat:
a. jadwal sidang pemeriksaan; dan
b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan.
(3) Surat pemberitahuan disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
(4) Bawaslu Provinsi dapat memberitahukan adanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.
(5) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai dengan dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah diregistrasi.
(6) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait, tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi pada hari yang sama menerbitkan surat pemberitahuan kedua sekaligus memanggil pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait pada sidang pemeriksaan berikutnya.

Pemeriksaan pelanggaran administrasi dilaksanakan melalui tahapan:
a. pembacaan materi laporan oleh pelapor;
b. pembacaan tanggapan/jawaban terlapor dan/atau keterangan pihak terkait;

c. pembuktian;
d. penyampaian kesimpulan pihak pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait; dan
e. pembacaan putusan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dihadiri pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.
(2) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi memanggil pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya.
(3) Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pihak pelapor, terlapor, dan/ atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

(1) Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama.
(2) Dalam hal materi laporan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pertama memerlukan perbaikan, majelis pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki materi laporan.
(3) Perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat sebelum sidang pemeriksaan berikutnya.
(4) Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan materi laporan

pertama.

Terlapor dan/atau pihak terkait membacakan tanggapan/jawaban terlapor dan/atau keterangan pihak terkait atas materi laporan pelapor.

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap:
a. keterangan saksi;
b. surat atau tulisan;
c. petunjuk;
d. dokumen elektronik;
e. keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
f. keterangan ahli.

(1) Majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi.
(2) Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.
(3) Dalam hal keterangan lembaga terkait disampaikan secara lisan, pemberi keterangan disertai dengan surat tugas dari lembaga terkait.

(1) Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, majelis pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan terlapor dan/atau pelapor.
(2) Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan.

(3) Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan keterangan wajib diambil sumpah.
(4) Saksi, ahli, atau lembaga terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau jawaban terhadap laporan.
(5) Pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pelapor, terlapor, dan/atau pihak terkait dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan.

(1) Bawaslu Provinsi MEMUTUSKAN laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

(1) Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

b. menyatakan membatalkan terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
dan
c. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.
(2) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(3) Dalam hal terlapor bukan merupakan calon atau pasangan calon, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
a. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
b. menyatakan perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pihak terkait;
c. menyatakan membatalkan pihak terkait sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
d. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan; dan

e. memerintahkan kepada Pengawas Pemilihan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum, serta dapat dihadiri oleh pelapor dan terlapor.
(2) Salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan.
(3) Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi, salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi atau kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang membatalkan pasangan calon.
(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya keputusan Bawaslu Provinsi.
(3) Pasangan calon yang dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diterbitkan.

Pelapor dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan laporan tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

(1) Pelapor menyampaikan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi diterima.
(2) Memori keberatan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu memuat:
a. identitas pelapor keberatan dan/atau kuasanya apabila pelapor diwakili oleh kuasanya yang terdiri dari nama, alamat, nama kuasanya, alamat kantor kuasanya apabila ada;
b. kutipan amar putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;
c. tenggang waktu pengajuan keberatan;
d. uraian keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
e. hal yang diminta untuk diputuskan oleh Bawaslu.
(3) Memori keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu dilampiri dengan putusan Bawaslu Provinsi.
(4) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 9 (sembilan) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 8 (delapan) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(5) Dalam hal terdapat bukti tertulis, disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.
(6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatatkan dalam buku registrasi keberatan terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu yang dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keberatan diterima.

(1) Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan kepada terlapor dan/atau pihak terkait mengenai keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi disertai dengan memori keberatan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diregistrasi.
(2) Surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat tercatat, faksimile, surat elektronik, dan/atau komunikasi melalui telepon.
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga berisi permintaan kepada terlapor dan/atau pihak terkait untuk membuat kontra memori keberatan.
(4) Kontra memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti.
(5) Kontra memori keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan.

(1) Bawaslu memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan dicatatkan dalam buku registrasi keberatan terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu.
(2) Bawaslu menerbitkan putusan atas keberatan dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan/atau pihak terkait.

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan atas memori keberatan, kontra memori keberatan dan dokumen- dokumen pendukung.
(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan terhadap penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu dapat menghadirkan para pihak dalam pemeriksaan keberatan.
(4) Putusan pemeriksaan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota majelis pemeriksa serta sekretaris pemeriksa.

Putusan Bawaslu memuat sebagai berikut:
1. dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat dan benar, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi;
2. dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan Bawaslu Provinsi, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta:
a. menyatakan menerima keberatan pelapor;
b. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi; dan
c. memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon, sebagai Peserta Pemilihan.
3. Dalam hal majelis pemeriksa menyatakan bahwa keberatan pelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 amar putusan berbunyi, “MENGADILI”, serta menyatakan keberatan pelapor tidak dapat diterima.

(1) Salinan putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, pelapor,

terlapor, pihak terkait dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
(2)

putusan untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan melalui Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Provinsi menyampaikan

putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diterima.

Status keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu.

(1) Dalam hal Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi, Bawaslu mengambil alih pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi.
(2) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berhalangan dalam kurun waktu yang telah ditentukan UNDANG-UNDANG untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi.
(3) Bawaslu melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Jenderal Bawaslu.

(4) Putusan atas laporan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu.

Formulir menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1711), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA