Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
11. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
13. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.
14. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
17. Panita Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panita yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
23. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang

dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat- tempat pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
24. Penduduk adalah Warga

yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau di luar negeri.
25. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara.
26. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
27. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
30. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
31. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
32. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari

Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
33. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih.

Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilu dilaksanakan oleh:
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
f. Panwaslu LN.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:
a. pengolahan DP4;
b. pembentukan Pantarlih;
c. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
d. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
e. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
f. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;
h. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
i. penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
j. penetapan DPT; dan
k. pencatatan DPTb dan DPK.

(1) Pengawasan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara:
a. menyusun peta kerawanan;
b. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
c. pengawasan melekat;
d. analisis data;
e. audit dan investigasi;
f. pengawasan partisipatif; dan
g. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dan diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu.

(1) Bawaslu bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU; dan

b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan:
a. pengawasan terhadap:
1. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS;
2. rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan; dan
3. rekapitulasi DPT tingkat provinsi; dan
b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses:
1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
2. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
3. pembentukan Pantarlih;
4. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
6. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
7. penyampaian DPS kepada PPS;
8. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
9. perbaikan DPS;
10. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;

11. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
12. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
13. penetapan DPT; dan
14. pencatatan DPTb dan DPK.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
a. pengawasan terhadap proses:
1. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
2. pembentukan Pantarlih;
3. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
5. penyampaian DPS kepada PPS;
6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
8. penetapan DPT; dan
9. pencatatan DPT; dan
b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses:
1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
2. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
3. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

4. perbaikan DPS;
5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
6. penetapan DPT; dan
7. pencatatan DPTb dan DPK.
(4) Panwaslu Kecamatan melakukan:
a. pengawasan terhadap proses:
1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
2. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
3. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. penyampaian DPS kepada PPS;
5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. penetapan DPT; dan
8. pencatatan DPTb; dan
b. pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan proses:
1. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
2. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
3. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
4. perbaikan DPS;

5. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
6. penetapan DPT; dan
7. pencatatan DPTb dan DPK.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap proses:
a. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
b. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
c. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
d. perbaikan DPS;
e. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
f. penetapan DPT; dan
g. pencatatan DPTb dan DPK.

(1) Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan salinan DP4.
(2) Salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.
(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi meliputi:
a. nomor urut;
b. nomor induk kependudukan;
c. nomor kartu keluarga;
d. nama lengkap;

e. tempat lahir;
f. tanggal lahir;
g. umur;
h. jenis kelamin;
i. status perkawinan;
j. alamat jalan/dukuh;
k. rukun tetangga;
l. rukun warga; dan
m. jenis disabilitas.
(4) Bawaslu melakukan analisis terhadap salinan DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi data Pemilih.

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan sinkronisasi hasil analisis DP4 Bawaslu dengan hasil analisis KPU.
(2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan elemen data Pemilih antara lain:
a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
b. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah; dan
c. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil.
(3) DP4 hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran.

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih

menggunakan hasil analisis DP4 dari Bawaslu dan formulir Model A-KPU.
(2) Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:
a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
b. memudahkan Pemilih;
c. hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
(3) Dalam hal ditemukan penyusunan daftar Pemilih di TPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penyampaian daftar Pemilih kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
(2) Pengawasan pembentukan Pantarlih dilakukan untuk memastikan:
a. Pantarlih dibentuk tepat pada waktunya;
b. Pantarlih tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;
c. Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah; dan

d. Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
(3) Dalam hal pembentukan Pantarlih oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mendatangi rumah Pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih;
b. mencatat kegiatan pengawasan pemutakhiran data Pemilih dan daftar Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan;
c. berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan dokumen hasil pemutakhiran data Pemilih yang meliputi:
1. laporan hasil pencocokan dan penelitian Pantarlih dalam formulir Model A.A.3-KPU;
2. daftar Pemilih baru dalam formulir Model A.A- KPU;
3. daftar perubahan hasil pemutakhiran dalam formulir Model A.B-KPU; dan
4. daftar Pemilih potensial non kartu tanda penduduk elektronik dalam formulir Model A.C- KPU; dan
d. mendistribusikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan.
(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk memastikan Pantarlih:
a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih;
b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KPU;
c. memperbaiki data Pemilih;
d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
i. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
l. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan Penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat dan merekap data hasil pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat
(1) serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam hal Pantarlih

tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen hasil pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.
(5) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu Kabupaten/Kota melibatkan Panwaslu Kecamatan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pecermatan terhadap hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian pengisian hasil pencocokan dan penelitian dengan mempertimbangkan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan memastikan:
a. Pantarlih menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPS; dan
b. PPS melaksanakan rekapitulasi daftar Pemilih.
(4) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan hasil pemutakhiran data Pemilih di tingkat PPS, dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi;
b. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
c. mendapatkan salinan formulir Model A.B.1-KPU dan formulir Model A.C.1-KPU pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPS.

(5) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPS disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
(6) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan PPS menyerahkan data Pemilih hasil rekapitulasi di tingkat PPS kepada PPK terhadap penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran.
(2) Panwaslu Kecamatan mengawasi proses rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPK dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi;
b. menghadirkan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK;
c. menyampaikan rekomendasi perbaikan terhadap daftar Pemilih kepada PPK berdasarkan hasil pengawasan; dan
d. mendapatkan salinan formulir Model A.B.2-KPU dan formulir Model A.C.2-KPU pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPK.
(3) Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi tingkat PPK.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan data Pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2) Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi;
b. menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota; dan
c. menyampaikan rekomendasi rekapitulasi perbaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan formulir Model A.1.3-KPU, formulir Model A.1-KPU, formulir Model A.C-KPU, formulir Model A.1.1-KPU, dan formulir Model

AC.3-KPU pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.
(5) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meminta salinan DPS dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
(6) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hasil penetapan DPS, terhadap daftar Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti disabilitas, rumah sakit jiwa, dan di tempat wilayah khusus lainnya.
(7) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Bawaslu Provinsi.
(8) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat terhadap Pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, Pemilih yang telah berpindah domisili dan Pemilih di lembaga permasyarakatan.
(9) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPS sampai ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS oleh KPU.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rekapitulasi DPS:

a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi DPS;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan formulir Model A.1.3-KPU, formulir Model A.1-KPU, formulir Model A.C- KPU, formulir Model A.1.1-KPU, formulir Model A.1.2- KPU, dan formulir Model A.C.3-KPU pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.
(5) Bawaslu Provinsi dapat meminta salinan DPS dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
(6) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPS, terhadap daftar Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti disabilitas, rumah sakit jiwa, dan di tempat wilayah khusus lainnya.
(7) Bawaslu Provinsi melakukan koodinasi bersama dengan KPU Provinsi dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat terhadap yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, Pemilih yang telah berpindah domisili, dan Pemilih di lembaga permasyarakatan.
(8) Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi merekomendasikan untuk dilakukan penundaan rekapitulasi DPS sampai ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi.

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh

KPU Provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:
a. mendapatkan salinan DPS;
b. salinan DPS digunakan untuk pengumuman di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, di sekretariat/balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS;
c. salinan DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format kepada peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. KPU memberikan salinan DPS dari Sidalih atas permintaan resmi dari peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS berbasis kelurahan/desa atau sebutan lain kepada Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS diumumkan di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 14 (empat belas) hari.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan terhadap DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan:
a. tidak terdapatnya Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPS; dan

b. tidak adanya elemen data Pemilih yang tidak lengkap di dalam DPS.
(4) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membuat posko aduan masyarakat terhadap Pemilih yang belum terdata di dalam DPS.
(6) Panwaslu Kelurahan/Desa membantu Pemilih yang belum terdata di dalam DPS untuk dimasukkan ke dalam DPS hasil perbaikan kepada PPS.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat terkait penyelesaian data Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan sebagaimana tertuang dalam formulir Model A.C.3-KPU.
(2) Dalam hal terdapat informasi data Pemilih dalam formulir Model A.C.3-KPU yang tidak bisa diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU terkait penyelesaian data Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan sebagaimana tertuang dalam formulir Model A.C.3-KPU.
(4) Hasil koordinasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengawasan terkait data Pemilih

yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terkait data Pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik untuk memastikan:
a. Pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektonik yang terdaftar dalam database kependudukan, masuk dalam daftar Pemilih;
b. Pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektonik yang tidak terdaftar dalam database kependudukan dicoret dari daftar Pemilih;
dan
c. dinas kependudukan dan catatan sipil setempat menerbitkan surat keterangan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.
(6) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS untuk memastikan telah dilakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan/tanggapan masyarakat.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dicoret dalam DPS perbaikan.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pemilih yang memenuhi syarat dimasukkan kedalam DPS perbaikan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan penilaian terhadap kualitas kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran informasi data Pemilih dalam DPS paling lama 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan.
(2) Penilaian kelengkapan dan akurasi informasi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan kelengkapan elemen data Pemilih yang meliputi:
a. nomor urut;
b. nomor induk kependudukan;
c. nomor kartu keluarga;
d. nama lengkap;
e. tempat lahir;
f. tanggal lahir;
g. umur;
h. jenis kelamin;
i. status perkawinan;
j. alamat jalan/dukuh;
k. rukun tetangga;
l. rukun warga; dan
m. jenis disabilitas.
(3) Penilaian kemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya:
a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
b. kesalahan data Pemilih;
c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali;
d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
f. Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Republik INDONESIA;
g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
h. Pemilih fiktif;

i. Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
j. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
k. jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat.
(4) Panwaslu Kelurahan/Desa menuangkan hasil penilaian terhadap kemutakhiran, akurasi dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) ke dalam dokumen kerja pengawasan.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS dalam waktu 1 (satu) hari setelah waktu pengumuman DPS berakhir dengan salinan tembusan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
(6) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil penilaian Panwaslu Kelurahan/Desa.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
(2) Dalam melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS hasil perbaikan.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir Model A.B.DPS.1- KPU.
(4) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan penyampaian DPS hasil perbaikan kepada PPK.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan/desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.

(1) Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat PPK.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan;
b. menghadirkan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat PPK;
c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
d. mendapatkan salinan formulir Model A.B.DPS.2-KPU pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan PPK.
(3) Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat PPK.
(4) Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat PPK disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan;

b. menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
d. mendapatkan salinan formulir Model A.2-KPU dan formulir Model A.2.1-KPU pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan.
(3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan disertai formulir Model A.2-1-KPU.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil perbaikan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan terhadap DPS hasil perbaikan yang diumumkan;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan tidak adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam DPS hasil perbaikan;
c. Panwaslu Kelurahan/Desa membuat posko untuk menerima laporan masyarakat terhadap DPS hasil perbaikan yang telah diumumkan; dan
d. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan seluruh Pemilih yang memenuhi syarat masuk kedalam DPS

hasil perbaikan dan mendapatkan dokumen formulir Model A.B.DPSHP-KPU.
(3) Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan perbaikan dan penyusunan DPS hasil perbaikan hasil masukan masyarakat dan rekomendasi Pengawas Pemilu.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPS hasil perbaikan berdasarkan tanggapan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPS hasil perbaikan yang tertuang dalam formulir Model A.B.DPSH-KPU.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan yang tertuang dalam formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat memberikan masukan dan tanggapan dalam rapat pleno terbuka.

(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir Model A.B.DPSHP- KPU dan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU dan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU dari PPS.
(2) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan telah dituangkan ke dalam berita acara.
(3) Panwaslu Kecamatan dapat memberikan masukan dan tanggapan dalam rapat pleno terbuka apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS hasil perbaikan.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencermatan DPT dan rekapitulasi hasil DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT maka Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.
(4) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT maka Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.
(5) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan DPT yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota menampilkan infromasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPT di tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pencermatan DPT dan rekapitulasi hasil DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT maka Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan.
(4) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT maka Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan.
(5) Bawaslu Provinsi memastikan DPT yang diberikan oleh KPU Provinsi menampilkan informasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi DPT di tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pencermatan DPT dan rekapitulasi hasil DPT yang dilakukan oleh KPU.
(3) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT maka Bawaslu memberikan saran perbaikan.
(4) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT maka Bawaslu memberikan saran perbaikan.
(5) Bawaslu memastikan DPT yang diberikan oleh KPU menampilkan infromasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan PPS mengumumkan DPT di tempat yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPPS menggunakan DPT yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaaan pemungutan suara di TPS.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPTb pasca penetapan DPT.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh KPU;
b. memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan ke dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih formulir Model A.5-KPU yang dikeluarkan oleh PPS.
(3) Pengawas Pemilu memastikan kemudahan Pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dan percermatan terhadap pendataan Pemilih pindahan.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPTb yang memudahkan Pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara.
(6) Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPK.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(3) Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik.

(4) Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik.
(5) Pengawas Pemilu melakukan pencermatan terhadap DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU.

(1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilu luar negeri dilaksanakan oleh Bawaslu.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Panwaslu LN.

Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap proses:
a. penggunaan data penduduk potensial untuk Pemilih Pemilu untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri;
b. rekapitulasi daftar Pemilih bagi Pemilih luar negeri hasil pemutakhiran dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih bagi Pemilih luar negeri hasil pemutakhiran ke PPLN;
c. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS bagi Pemilih luar negeri;
d. perbaikan DPS bagi Pemilih luar negeri;
e. rekapitulasi DPS bagi Pemilih luar negeri hasil perbaikan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPLN;
f. penetapan DPT bagi Pemilih luar negeri; dan
g. pencatatan DPTb dan DPK bagi Pemilih luar negeri.

(1) Bawaslu memastikan setiap kepala perwakilan Republik INDONESIA menyediakan data Penduduk Warga Negara INDONESIA dan DP4 luar negeri di negara akreditasinya.
(2) Bawaslu melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi urusan luar negeri untuk mendapatkan salinan DP4 luar negeri.
(3) Salinan DP4 luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin.
(4) DP4 luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a. nomor urut;
b. nomor induk kependudukan;
c. nomor Paspor;
d. nama lengkap;
e. tempat lahir;
f. tanggal lahir;
g. jenis kelamin;
h. status perkawinan;
i. alamat; dan
j. jenis disabilitas.
(5) Bawaslu melakukan analisis terhadap salinan DP4 luar negeri untuk memeriksa akurasi dan validasi data Pemilih.

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) direkomendasikan kepada KPU untuk melakukan sinkronisasi hasil analisis DP4 luar negeri Bawaslu dengan hasil analisis KPU.

(2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penambahan, pengurangan dan/atau perubahan elemen data Pemilih antara lain:
a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
b. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
c. perubahan status Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya;
d. perubahan status hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
e. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil.
(3) DP4 luar negeri hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwaslu LN dalam bentuk naskah asli elektronik dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 luar negeri dalam bentuk naskah asli elektronik dan naskah asli sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran.

Bawaslu melalui Panwaslu LN melakukan pengawasan pengumuman DP4 luar negeri pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih luar negeri oleh PPLN.
(2) Pengawasan pembentukan Pantarlih luar negeri dilakukan untuk memastikan:
a. Pantarlih luar negeri dibentuk tepat pada waktunya;

b. Pantarlih luar negeri tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;
c. 1 (satu) orang Pantarlih luar negeri untuk setiap KSK;
d. 1 (satu) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih sampai dengan 5.000 (lima ribu) Pemilih;
e. 2 (dua) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih; dan
f. 3 (tiga) orang Pantarlih pos dengan jumlah Pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih, dengan ketentuan 3 (tiga) orang Pantarlih pos untuk setiap kelipatan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dan Pantarlih luar negeri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan PPLN dan Pantarlih luar negeri:
a. mendatangi Pemilih;
b. menghubungi Pemilih melalui telepon;
c. mengirim surat kepada Pemilih melalui pos;
d. mengirim surat elektronik kepada Pemilih;
e. mengumpulkan Pemilih di kantor perwakilan Republik INDONESIA atau tempat lain;
f. menyediakan formulir pendaftaran Pemilih dalam jaringan/online melalui laman atau media sosial PPLN; atau
g. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Bawaslu.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPS luar negeri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. PPLN menyusun DPS luar negeri berbasis TPS luar negeri, pos dan KSK;
b. PPLN melakukan rekapitulasi DPS luar negeri; dan
c. PPLN MENETAPKAN DPS luar negeri.
(3) Panwaslu LN melakukan pengawasan dengan cara mendapatkan salinan hasil rekapitulasi DPS luar negeri.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPS luar negeri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memastikan ketepatan waktu pengumuman DPS luar negeri oleh PPLN;
b. memastikan ketepatan waktu masukan dan tanggapan dari masyarakat; dan
c. menyampaikan atau mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS luar negeri kepada PPLN dengan menunjukkan atau menyerahkan salinan paspor dan/atau kartu tanda penduduk elektronik dan/atau surat perjalanan laksana paspor dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

(4) Panwaslu LN memastikan PPLN memperbaiki DPS luar negeri berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c. (5) Dalam hal ditemukan PPLN tidak mengumumkan DPS bagi Pemilih luar negeri, Panwaslu LN memberikan rekomendasi kepada PPL agar segera mengumumkan DPS bagi Pemilih luar negeri di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam hal PPLN tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panwaslu LN melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran DPT luar negeri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
a. PPLN menyusun DPT luar negeri didasarkan pada DPS hasil perbaikan luar negeri yang berbasis TPS luar negeri, pos dan KSK;
b. PPLN melakukan rekapitulasi DPT luar negeri; dan
c. PPLN melakukan penetapan DPT luar negeri.
(3) Panwaslu LN melakukan pengawasan dengan cara mendapatkan salinan hasil penetapan DPT luar negeri dan rekapitulasi DPT luar negeri.
(4) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPT luar negeri sampai dengan hari pemungutan suara.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan memastikan:
a. Pantarlih luar negeri menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPLN; dan
b. PPLN melaksanakan rekapitulasi daftar Pemilih.
(2) Panwaslu LN melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih di tingkat PPLN, dengan cara:
a. melakukan koordinasi dengan PPLN sebelum pelaksanaan rekapitulasi;
b. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPLN terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
c. mendapatkan salinan formulir Model A.1-LN KPU pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPLN.
(3) Panwaslu LN menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih di tingkat PPLN disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Bawaslu.
(4) Dalam hal PPLN tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwaslu LN melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS bagi Pemilih luar negeri oleh KPU kepada PPLN.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPS hasil perbaikan, DPS hasil perbaikan Akhir, DPT dan DPTb dengan menggunakan Sidalih sesuai tingkatannya.

Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih Pemilu bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:
a. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 ditambah Pemilih pemula dalam DP4;
b. KPU Kabupaten/Kota melakukan proses penataan TPS dan penyesuaian jumlah TPS;
c. KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN DPS sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
d. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat

terhadap DPS ditambah DPTb pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak 2018.

(1) Dalam hal terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, Bawaslu memastikan KPU menyusun daftar Pemilih Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(2) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memasukkan DPK pada Sidalih sebagai bahan tambahan dalam penyusunan daftar Pemilih.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua berdasarkan DPT, DPK, dan Pemilih pemula yang disusun berbasis TPS.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
d. ditetapkan tepat waktu.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.
(5) Bawaslu Provinsi dapat meminta salinan DPS dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU Provinsi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Provinsi; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.
(5) Bawaslu Kabupaten/kota dapat meminta salinan DPS dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:
a. mendapatkan salinan DPS;
b. salinan DPS digunakan untuk pengumuman di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, di sekretariat/balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, dan arsip PPS;
c. salinan DPS diberikan dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada peserta Pemilu tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dari Sidalih atas permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS berbasis Kelurahan/desa atau sebutan lain kepada Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU; dan
d. ditetapkan tepat waktu.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu mendapatkan salinan DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.
(5) Bawaslu dapat meminta

DPS dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS diumumkan di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 3 (tiga) hari.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan; dan
b. memastikan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua paling lama 3 (tiga) hari sejak DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua diumumkan oleh PPS.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan terhadap DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memastikan:
a. tidak terdapatnya Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam DPS; dan
b. tidak adanya elemen data Pemilih yang tidak lengkap di dalam DPS.
(4) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat

strategis lainnya, Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membuat posko aduan masyarakat terhadap Pemilih yang belum terdata di dalam DPS.
(6) Panwaslu Kelurahan/Desa membantu Pemilih yang belum terdata di dalam DPS untuk dimasukkan ke dalam DPS hasil perbaikan kepada PPS.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS untuk memastikan telah dilakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan/tanggapan masyarakat.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dicoret dalam DPS perbaikan.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pemilih yang memenuhi syarat dimasukkan ke dalam DPS perbaikan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat daerah kelurahan/desa atau sebutan lain.
(2) Dalam melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS hasil perbaikan.
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan

formulir Model A.B.DPSPut.2-KPU.
(4) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan penyampaian DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
(5) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat

daerah kelurahan/desa atau sebutan lain kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh PPS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh PPS dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh PPS; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panwaslu Kelurahan/Desa dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Panwaslu Kelurahan/Desa mendapatkan salinan DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.

(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh PPK.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh PPK dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh PPK; dan
d. ditetapkan tepat waktu.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Panwaslu Kecamatan mendapatkan salinan DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPS.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPS Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU Kabupaten/Kota dan penetapan DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua serta rekapitulasi DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPT.
(5) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meminta salinan DPT dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPT Pemilu

PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU Provinsi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPS:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Provinsi; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
(4) Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPT.
(5) Bawaslu Provinsi dapat meminta salinan DPT dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan DPT:
a. ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
b. ditandatangani oleh KPU dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU; dan
d. ditetapkan tepat waktu.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.

(4) Bawaslu mendapatkan salinan DPT Pemilu PRESIDEN dan wakil PRESIDEN putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPT.
(5) Bawaslu dapat meminta

DPT dengan menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.
(2) Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan PPS mengumumkan DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua di tempat yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPPS menggunakan DPT Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

(1) Dalam hal terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, Bawaslu memastikan KPU menyusun Daftar Pemilih luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(2) Panwaslu LN memastikan PPLN memasukkan DPK luar negeri pada Sidalih sebagai bahan tambahan dalam penyusunan daftar pemilih luar negeri.
(3) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
a. PPLN menyusun DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua berbasis TPS luar negeri, pos dan KSK;
b. PPLN melakukan rekapitulasi DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua;
dan
c. PPLN MENETAPKAN DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(5) Panwaslu LN melakukan pengawasan dengan cara mendapatkan salinan hasil rekapitulasi DPS luar negeri.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memastikan ketepatan waktu pengumuman DPS luar negeri oleh PPLN;
b. memastikan ketepatan waktu masukan dan tanggapan dari masyarakat; dan
c. menyampaikan atau mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua kepada PPLN dengan menunjukkan atau menyerahkan salinan paspor dan/atau kartu tanda penduduk elektronik dan/atau surat perjalanan laksana paspor dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
(4) Panwaslu LN memastikan PPLN memperbaiki DPS luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran

kedua berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c. (5) Dalam hal ditemukan PPLN tidak mengumumkan DPS bagi Pemilih luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, Panwaslu LN memberikan rekomendasi kepada PPLN agar segera mengumumkan DPS bagi Pemilih luar negeri di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam hal PPLN tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panwaslu LN melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran DPT luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
a. PPLN menyusun DPT luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua didasarkan pada DPS hasil perbaikan luar negeri yang berbasis TPS luar negeri, pos, dan KSK;
b. PPLN melakukan rekapitulasi DPT luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua;
dan
c. PPLN melakukan penetapan DPT luar negeri Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua.
(3) Panwaslu LN melakukan pengawasan dengan cara mendapatkan salinan hasil penetapan DPT luar negeri dan rekapitulasi DPT luar negeri.

(4) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPT luar negeri sampai dengan hari pemungutan suara.

(1) Pengawas Pemilu dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Untuk optimalisasi pengawasan pendaftaran Pemilih, Panwaslu Kecamatan melibatkan partisipasi pihak terkait.
(2) Partisipasi para pihak dapat dilakukan dengan:
a. membuka posko di kantor Panwaslu Kecamatan;
b. melakukan rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon, pasangan calon, dan saksi calon; dan
c. melakukan sosialisasi pengawasan pendaftaran Pemilih.
(3) Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti informasi penting terkait pendaftaran Pemilih yang dihimpun berdasarkan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan:
a. menyampaikan saran perbaikan ke PPK dengan tembusan ke Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
b. melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu menyusun dan MENETAPKAN standar tata laksana pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
(2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih oleh Pengawas Pemilu di wilayah yang melaksanakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum.
(3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Pengawas

Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih kepada Bawaslu secara berjenjang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik;
b. laporan akhir tahapan; dan
c. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b memuat:
a. permasalahan atau kendala kegiatan pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
b. penilaian kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih; dan
c. rekomendasi kegiatan pengawasan data dan daftar Pemilih.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 676) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 845) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA