Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun
1945. 6.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
20. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
21a. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
21b. Pihak Lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

22. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
23. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
24. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
26. Hari adalah hari kalender.

2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. persiapan Kampanye; dan
b. pelaksanaan Kampanye.
(2a) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah seluruh metode Kampanye.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. Tim Kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye;
b. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
c. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan

berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
d. lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
e. jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon;
f. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
g. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon;
h. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara paling lambat pada hari pertama masa Kampanye; dan
i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenakan sanksi berupa pembatalan bagi calon kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen.
(3a) Dalam mengawasi izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:
a. mengingatkan Pasangan Calon untuk menyerahkan izin cuti;
b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU melalui Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
c. berkoordinasi dengan Gubernur dan KPU Provinsi melalui Bawaslu Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3b) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa pembatalan pasangan calon.
(4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, dalam pelaksanaan persiapan Kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.

4. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kedua Bab II diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota melaksanakan pengawasan terhadap debat publik Atau Debat Terbuka.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. lembaga penyiaran publik menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
c. pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali;
d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
e. materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon;
g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat

publik atau debat terbuka dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan terhitung sejak pasangan calon yang bersangkutan tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal.

6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdapat pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan, Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
a. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan; dan
b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon.

7. Ketentuan huruf f ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, di antara huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan penyebaran bahan Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:

a. desain dan materi bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan calon;
b. desain dan materi bahan Kampanye telah sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan pasangan calon dan/atau tim Kampanye;
c. jumlah bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah sesuai untuk setiap pasangan calon;
d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan bahan Kampanye kepada penghubung pasangan calon untuk disebarkan oleh petugas Kampanye;
d1. bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon tidak melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan dalam surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
e. bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan pada tempat yang dilarang; dan
f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. uji sampling, jika dibutuhkan;
b. mendapatkan surat keputusan penetapan penambahan bahan Kampanye;
c. mendapatkan dokumen persetujuan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ukuran dan jumlah bahan Kampanye yangdiecetak oleh pasangan calon;

d. mendapatkan dokumen bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;
e. mendapatkan berita acara penyerahan bahan Kampanye; dan
f. melakukan pengawasan langsung.

8. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan tim Kampanye;
b. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh Pasangan Calon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye adalah hasil koordinasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
d. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota;
e. adanya surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat

Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;
f. adanya persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama;
g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota;
h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati tau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye;
i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
j. pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi kampanye yang sudah ditetapkan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan

surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;

c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;
d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak;
dan
e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.
(4) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.

9. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pasangan calon yang mencetak tambahan jumlah Alat Peraga Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dengan cara:
a. mendapatkan bukti persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. memastikan Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan.
(3) Dalam hal ditemukan pasangan calon mencetak dan/atau memasang Bahan Kampanye tambahan tidak memenuhi ketentuan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan

penanganan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran.

10. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Bab II diubah, sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
b. penetapan jadwal penayangan iklan kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon;
c. Materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

d. Materi Iklan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan langsung;
b. mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal penayangan iklan Kampanye; dan
c. membentuk gugus tugas.

12. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memastikan:
a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak memasang iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
b. penayangan iklan Kampanye di media massa oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dilakukan di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2) Dalam hal terdapat penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran INDONESIA untuk menghentikan penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terhadap penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13. Di antara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2, huruf h ayat
(2) Pasal 9 diubah, dan huruf e ayat (2) Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. jumlah peserta undangan pertemuan terbatas tidak melebihi 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
b1. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan:
1. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
dan/atau
2. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan umbul-umbul Pasangan Calon.
b2. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan;
c. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang

menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota menjalani cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye;
d. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
e. dihapus;
f. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
g. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
h. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan
i. tidak melanggar larangan Kampanye.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan

pengawasan terhadap Kampanye dalam bentuk kegiatan lain.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. Kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b. setiap Pasangan Calon telah menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan;
c. Rapat umum dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. Partai Politik, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye rapat umum tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;
e. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum tidak melakukan pawai kendaraan bermotor dan tidak melanggar peraturan lalu lintas;
f. Kampanye melalui kegiatan perlombaan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
g. Kampanye pada media sosial dilakukan hanya oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

hanya menggunakan media sosial yang telah didaftarkan;
i. akun pada media sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
j. materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. akun resmi pada media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir telah ditutup;
l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye dan/atau Pihak Lain tidak memberikan door prize dalam melakukan Kampanye kegiatan lain;
m. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara yang bukan merupakan Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye harus mendapatkan izin cuti dari atasannya;
n. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
o. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat negara yang bukan merupakan Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

p. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
q. tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan anggota Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
r. tidak terdapat politik uang; dan
s. tidak melanggar larangan kampanye.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menyusun jadwal kampanye rapat umum secara adil dan proporsional;
b. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;

c. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
d. penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
e. penetapan jadwal penayangan iklan kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon;
f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya;
g. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kampanye;
h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan tim kampanye mengadakan perbaikan jadwal Kampanye; dan
i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan

tembusan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. melakukan pengawasan langsung.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### Pasal II
Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bawaslu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA