Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah

lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta maupun nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Ghorimin, Fi Sabiilillah, dan Ibnu Sabil.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
15. Pendistribusian adalah penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif.

16. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan Zakat.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik.
(2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. fakir;
b. miskin;
c. amil;
d. mualaf;
e. riqab;
f. gharimin;
g. sabilillah; dan
h. ibnu sabil.

(1) Fakir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
(2) Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
(3) Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan seseorang atau sekelompok orang yang

diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
(4) Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam;
(5) Riqab merupakan orang Islam yang menjadi:
a. korban perdagangan manusia;
b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau
c. orang yang terjajah dan teraniaya.
(6) Gharimin merupakan orang yang berutang untuk:
a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
(7) Sabilillah merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:
a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah;
b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.
(8) Ibnu Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

(1) Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. kemanusiaan; dan
d. dakwah dan advokasi.
(2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
(4) Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
(5) Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Dalam melakukan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengendalian.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

a. melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik;
b. menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat;
c. menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian Zakat; dan
d. menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat.

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat;
b. menganalisis usulan program Pendistribusian Zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat; atau
c. menganalisis permohonan bantuan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

(1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon Mustahik.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;
b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah domisili mustahik.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Mustahik layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat melaksanakan Pendistribusian Zakat.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat memberitahukan kepada calon Mustahik baik secara lisan atau tertulis.

(1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat dapat dilakukan oleh lembaga program yang dibentuk oleh Pengelola Zakat.

(1) Pengendalian Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendistribusian Zakat.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal Pendistribusian Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang:
a. ekonomi;
b. pendidikan; dan
c. kesehatan.
(2) Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahterahaan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
(3) Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
(4) Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam melakukan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tahapan:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan
c. pengendalian.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara:
a. melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi;
b. menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat;
c. menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat; dan
d. menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat;
b. menerima usulan program pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dari masyarakat; atau
c. menerima permohonan Pendayagunaan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

(1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
a. melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat;
b. melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program; dan
c. melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola;
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang bewenang di wilayah domisili Mustahik.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, calon Mustahik dan/atau calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat melaksanakan Pendayagunaan Zakat.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, Pengelola Zakat memberitahukan secara tertulis kepada calon Mustahik dan/atau calon lembaga pengelola.

(1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1), Pengelola Zakat wajib melakukan pendampingan kepada Mustahik.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat sesuai dengan tujuan program, syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dapat dilakukan oleh lembaga program yang dibentuk oleh Pengelola Zakat.

(1) Pengendalian Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal Pendayagunaan Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang- undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat wajib dilaporkan oleh Pengelola Zakat secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA