Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENDATAAN KELUARGA

(1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara serentak setiap 5 (lima) tahun.
(2) Hasil Pendataan keluarga menjadi basis data keluarga INDONESIA yang wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Mekanisme pelaksanaan pendataan keluarga meliputi:
a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. pengamatan dan evaluasi; dan
d. pemanfaatan dan penyebarluasan.

(1) Persiapan pendataan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. penyiapan kebijakan terkait pelaksanaan pendaatan keluarga;
b. penyiapan pedoman pelaksanaan pendataan keluarga;
c. penyiapan sumber daya manusia dan anggaran;
d. penyiapan teknologi informasi;
e. penyiapan pelatihan, orientasi dan sosialisasi;
f. penyiapan penghitungan indikator kinerja utama;
dan
g. penyiapan monitoring dan evaluasi.
(2) Pelaksanaan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. kunjungan ke keluarga yang akan didata;
b. wawancara dan observasi;
c. pengumpulan data;
d. pemeriksaan data;
e. penginputan data;
f. umpan balik data;
g. pengolahan data;
h. analisa data; dan
i. monitoring dan evaluasi.
(3) Pengamatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:
a. pengamatan menggunakan lembar supervisi; dan
b. pengamatan menggunakan survey.
(4) Pemanfaatan dan penyebarluasan hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a. memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga INDONESIA menurut indikator kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
b. melakukan sarasehan;
c. melakukan seminar; dan
d. publikasi data.

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga di lini lapangan terdiri atas:
a. manager pengelolaan tingkat kecamatan;
b. manajer data tingkat kecamatan;
c. supervisor tingkat desa dan kelurahan; dan
d. kader pendata tingkat rumah tangga.

Pendanaan pelaksanaan pendataan keluarga dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan belanja negara;
b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan

c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran basis data keluarga INDONESIA ditetapkan oleh deputi yang membidangi data dan informasi.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA