TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
pNS 1. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
1. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
1. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.
1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
1. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

---

-3

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
1. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus
diberhentikan dengan hormat dari PNS.

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan
dibebaskan dari Jabatan ASN.

(2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang
masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu)
kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
(41 Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak,
permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak
atau ditangguhkan.

---

4

(1) Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan,

atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya,
dan pejabat fungsional keahlian utama.
(21 PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau
penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang
menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat
fungsional keahlian madya.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mendelegasikan kewenangannya kepada B/B untuk
menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan
masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi,
pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional
keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa
persiapan pensiun.

(2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:

---

5

- Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan
tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama;
atau
bagi PNS yang tidak menduduki b. PPK melalui ryB
jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan
tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.

(3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling

lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan
pensiun.
(41 Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan
Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1
Penetapan Pemberian

Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan,
atau penangguhan masa persiapan pensiun.

(1) Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
- PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses
pemeriksaan pelanggaran disiplin;
- PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses
peradilan karena diduga melakukan tindak pidana
kejahatan;

---

6

menyelesaikan c. PNS yang bersangkutan telah
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya;
dan
- tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang
harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.
persiapan(21 Keputusan penetapan pemberian masa
pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan
pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
Peraturan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Badan ini.

(3) Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa

PNS persiapan pensiun, PPKIPyB memastikan bahwa
yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
proses pemeriksaan pelanggaran a. tidak sedang dalam
disiplin;
proses peradilan karena diduga b. tidak sedang dalam
melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat
harus kepentingan dinas mendesak yang
dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penetapan Penolakan

(1) Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
proses a. PNS yang bersangkutan sedang dalam
pemeriksaan pelanggaran disiplin;
proses b. PNS yang bersangkutan sedang dalam
peradilan karena diduga melakukan tindak pidana
kejahatan;
- terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab
jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada
yang pegawai lainnya sampai dengan PNS
bersangkutan mencapai batas usia pensiun;

---

7

- terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus
dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai
dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
- terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden
atau PPK.
persiapan(21 Keputusan penetapan penolakan masa
pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan
pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
Peraturan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Badan ini.

Paragraf 3
Penetapan Penangguhan

(1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang

diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
- PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses
pemeriksaan pelanggaran disiplin;
- PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses
peradilan karena diduga melakukan tindak pidana
kejahatan; dan
- tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau
pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat
dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat
harus kepentingan dinas mendesak yang
dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan
dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu)
persiapan tahun sebelum menjalankan masa
pensiun.

(2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat
dalam satu keputusan.

(3) Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa

persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan

---

8

pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

PNS(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun,
mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan
sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang
diterima.
(21 Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga,
dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji,
Undang- tunjang&n, dan fasilitas PNS berdasarkan
Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil
Negara.

(3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan
pemberian masa persiapan pensiun.

(4) Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak

kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(s) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap
dengan dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa

kerja untuk pensiun.

---

9

Bagian Kedua
Kewajiban

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib

memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan
informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk
bekerja apabila diperlukan.
(21 Instansi Pemerintah wajib:
masa a. memutakhirkan data PNS yang diberikan
persiapan pensiun secara berkala dan
menyampaikannya kepada BKN melalui sistem
aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
yang b. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS
sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 1 1

1Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal
pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan
pensiun.

PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli
utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih
dari 58 (lima puluh delapan) tahun tidak dapat mengambil
masa persiapan pensiun.

---

masa(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,
PNS bebas tugas yang telah diberikan kepada
berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor O4ISE/ 1980
tetap tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
berlaku.
(21 Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum
Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan
diproses keputusan atas permohonan tersebut,
berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

tanggalPeraturan Badan ini mulai berlaku pada
diundangkan.

---

11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indoncsia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2OI9

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2OI9

DIREKTUR .]ENDERAL

PERATU RAN PERU N DANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RBPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO BKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 348

Salin i dengan aslinya

BA AIAN NBGARA

Dirckt ndang-undangan,

i Kurniatri

---

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20L9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Permohonan Masa Persiapan Pensiun:
........ 1)
Perihal : Permohonan Masa
Persiapan Pensiun Yth. Menteri I Pimpinan Lembaga/
Gubernur/ Bupati / Walikota
2l
1.... ..........................3) .
1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Pegawai Negeri Sipil:
- Nama ...41
- Alamat .s)
- NIP .6)
- Pangkat/ Gol. Ruang ,. 7l
- Jabatan .8)
- BUP Pensiun .e)
- Unit Organisasi , 10)
dengan ini mengajukan permohonan masa persiapan pensiun selama
(...... .....) bulan dari tanggal ..... bulan... tahun...... sampai dengan
akhirbulan tahun....... 11)
1. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:
- Fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS;
- Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran
disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat.
- Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga
melakukan tindak pidana kejahatan.
- Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat
kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan.
1. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Pemohon,

.....41
NrP.. .... 6)

---

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian
surat permohonan.
2 2l Tulislah Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota yang
bersangkutan.
I'embagal 3 3) Tulislah alamat kantor Menteri/ Pimpinan
Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
4 4l Tulislah nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan masa
persiapan pensiun.
5 s) Tulislah alamat lengkap PNS yang bersangkutan.
6 6) Tulislah NIP PNS yang bersangkutan.
7 7l Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir PNS yang bersangkutan.
8 8) Tulislah jabatan terakhir yang diduduki oleh PNS yang bersangkutan.
9 e) Tulislah bulan dan tahun PNS yang bersangkutan mencapai batas usia
pensiun.
10 10) T\rlislah unit organisasi dan instansi induk tempat PNS terakhir
bekerja.
11 11) Lamanya masa persiapan pensiun, mulai dari tanggal, bulan dan
tahun berapa sampai dengan akhir bulan tahun berapa.
Catatan: Lamanya masa persiapan pensiun, untuk jangka waktu paling
Iama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

---

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20T9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

NOMOR ... 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATr/WALTKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal , Sdr.
NIP. 3) telah
mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/ keterangan
sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor... Tahun 2019, yang
bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan
Pensiun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang
Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20l7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63);
1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20L9 tentang
Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20l9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama ..... (.......) bulan terhitung
mulai tanggal ...... bulan... . tahun sampai dengan tanggal ......
bulan. ... tahun 4) kepada Pegawai Negeri Sipil:
- Nama
- NIP :......
- Pangkat/ Gol.ruang/TMT :......
- Unit kerja
dan membebaskan dari jabatan 5) terhitung pada akhir bulan
. ... . tahun ......... . 6)
KEDUA Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM
KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan pemndang-
undangan.
KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana
mestinya.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

---

Ditetapkan di
pada tanggal ...71
Menteri/ Pimp. Lembaga/ Gub/
Bup/ Walikota/ KePala Badan*),

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
1. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala BirolBagian Keuangan
Daerah yang bersangkutan; *)
1. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;
*) Coret yang tidak perlu.

---

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah nomor Keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
2 2l Tulislah pejabat yang benvenang memberikan penetapan masa Persrapan
pensiun.
3 3) Tulislah tanggal surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun
serta nama dan NIP pemohon.
4 4l Tulislah waktu dan jangka waktu pemberian masa persiapan pensiun.
5 s) Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan terakhir dan
unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
6 6) Tulislah TMT pembebasan dari jabatan PNS yang bersangkutan.
7 7l Tulislah tempat dan tanggal penetapan pemberian masa persiapan
pensiun.
8 8) Tulislah narna dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan
penetapan masa persiapan pensiun.

---

Contoh:
Kasus Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Seorang PNS bernama Arya Winata, S.Sos, NIP. 195908091985021001, Jabatan
Analis Kepegawaian Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Barat, yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan
Agustus 2OI9 . Pada bulan Mei 2018 yang bersangkutan mengajukan
permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari
1 September 2OI8 sampai dengan 31 Agustus 2Ol9 kepada Gubernur Jawa
Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data kepegawaian, Sdr. Arya Winata, S.Sos tidak sedang dalam
proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang dalam status tersangka
atau terdakwa tindak pidana kejahatan, dan yang bersangkutan telah
menyelesaikan pekerjaan jabatannya serta tidak ada kepentingan dinas
mendesak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebelum
mencapai Batas Usia Pensiun.
Dalam hal demikian maka PPK atau pejabat lain yang diberi delegasi,
menetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun kepada Sdr. Arya
Winata, S.Sos untuk jangka waktu paling lama I (satu) tahun terhitung mulai
1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2Ol9 dan membebaskan dari
jabatan Analis Kepegawaian Madya terhitung mulai 31 Agustus 2018.

---

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 20T9

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Penolakan Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PENOLAKAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

NOMOR ....... 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERT/prMprNAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATT/WALIKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal ., Sdr.
NIP. 3) telah
mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- bahwa berdasarkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus
diselesalkanlsedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat/ sedang dalam proses peradilan karena diduga
melakukan tindak pidana kejahatan*);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang
Penolakan Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20L4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 I Tahun 20l7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63);
1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20l9 tentang
Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20l9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Menolak permohonan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil:
- Nama
- NIP
- Pangkat/ Gol.ruang/TMT
- Jabatan
- Unit kerja
KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana
mestinya.
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

Ditetapkan di
pada tanggal ... 5)

Menteri/ Pimp. Lembaga/ Gub/
Bup/ Walikota/ Kepala Badan*,

NrP. ..... 6)
Tembusan :
1. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; *)

*) Coret yang tidak perlu.

---

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NOMORNO URAIAN KODE

1 1) Tulislah Nomor Keputusan penolakan masa persiapan pensiun.
2 2l Tulislah pejabat yang benvenang memberikan penolakan masa
persiapan pensiun.
3 3) Tulislah tanggal, nama, dan NIP Surat permohonan Pengajuan masa
persiapan pensiun.
4 4l Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan, dan unit
kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
5 s) Tulislah tempat dan tanggal penetapan penolakan masa persiapan
pensiun.
6 6) T\rlislah Nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan
penolakan masa persiapan pensiun.

---

Contoh Kasus Penolakan Masa Persiapan Pensiun:
Seorang PNS bernama dr. Reni Andriana, Sp.A NIP. 195904111983O22OO2,
Jabatan Dokter Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang
bersangkutan pada akhir bulan April 2Ol9 akan mencapai batas usia pensiun.
pada bulan Desember 20 17 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa
persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Mei 2OI8 sampai
dengan 30 April 2OI9.
Dalam hal demikian, mengingat terdapat pekerjaan menyelesaikan program
pemerintah tentang pelaksanaan imunisasi Rubella yang harus diselesaikan
sampai dengan Juni 2OI9 yang menjadi tanggung jawab jabatannya dan tugas
dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pegawai lain, maka Walikota Depok
menetapkan keputusan penolakan masa persiapan pensiun dr. Reni Andriarla,
sp.A.

---

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PENANGGUHAN DAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

1) NOMOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERT/ptMprNAN LEMBAGA/GUBBRNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN.........,21

Menimbang :4. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal . , Sdr.
NIP. 3) telah
mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/ keterangan
sebagaimana tersebut pada huruf a telah memenuhi persyaratan,
namun terdapat kepentingan dinas mendesak/pekerjaan yang harus
diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan, sehingga perlu menetapkan penangguhan dan
pemberian Masa Persiapan Pensiun;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang
Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

NegaraMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 20l7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20I7 Nomor 63);
1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 20I9 tentang
Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20I9 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU
bulan. tahun sampai dengan
tahun dan memberikan masa persiapan
tanggal bulan tahun samPai

akhir bulan

KEDUA

: ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

---

Ditetapkan di
7l pada tanggal ...
Menteri/ PimP. Lembaga I Gub I
Bup/ Walikota/ KePala Badan*,

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) *) 2. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
1. Kepala Kantor perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala BirolBagian Keuangan
Daerah yang bersangkutan; *)
1. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;
*) Coret yang tidak perlu.

---

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

NOMORNO URAIAN KODE

I 1) Tulislah nomor keputusan penangguhan dan pemberian masa persiapan
pensiun.
2 2l Tulislah pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan dan
pemberian masa persiapan pensiun.
3 3) Tulislah tanggal surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun,
nama dan NIP pemohon.
4 4l Tulislah waktu dan jangka waktu penangguhan dan pemberian masa
persiapan pensiun.
5 s) Tulislah nama, NIP, pangkatlgolongan ruang/TMT, jabatan terakhir dan
unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
PNS yang 6 6) Tulislah jabatan terakhir dan TMT pembebasan dari jabatan
bersangkutan.
7 7l Tulislah tempat dan tanggal penetapan penangguhan dan pemberian
masa persiapan pensiun.
8 8) T\rlislah nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang menetapkan
penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun.

---

Contoh Kasus Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:
Seorang PNS bernama Dr. Putra Dcwa M.Si NIP. 1961061 1 1983O21OO2,
jabatan Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Kompensasi ASN Badan
Kcpegawaian Negara, pada akhir bulan .Juni 2019 akan mencapai batas usia
pensiun. Pada bulan Februari 2O18 yang bersangkutan me ngajukan
permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu I (satu) tahun dari
1 Juli 2Ol8 sampai dengan 30 Juni 2019.
Berdasarkan data-data kepegawaian, Sdr. Dr. Putra Dewa M.Si, tidak sedang
dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, namun
bcrdasarkan surat keterangan Dircktur Kompensasi ASN yang bersangkutan
masih harus menyele saikan kepentingan dinas yang mendesak yaitu
pcnyelesaian laporan keuangan kegiatan unit kerja, selama 3 (tiga) bulan
sampai dengan bulan September 201t3.
Dalam hal demikian, maka Kepala Badan Kcpegawaian Negara atau pejabat
lain yang ditunjuk mcnangguhkan dan sekaligus mcnctapkan pemberian masa
pcrsiapan pcnsiun kepada Sdr. Dr. Putra Dewa M. Si. Untuk jangka waktu 9
(sembilan) bulan terhitung mulai 1 Oktober 2OIB sampai dcngan 30 .Juni
2019.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA

REPUBLIK INDONESIA,

trd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salin ?._Suai dengan aslinya
B
Direk

Kurniatri