Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat di Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Penilaian adalah proses kegiatan memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
10. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan Pengguna Barang selaku Penjual.
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membebaskan Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yaitu untuk melakukan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan untuk Penghapusan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Penjualan untuk Penghapusan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
(2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain- lain sejenisnya; atau
d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
(4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap persiapan permohonan Penjualan untuk Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Dalam melakukan persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal dan/atau dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
(3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan:
a. penelitian data administratif meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
b. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif;
dan
c. penelitian untuk mendapatkan hasil penilaian.

(1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil penilaian kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.

(3) Berdasarkan laporan tim internal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Sekretaris Utama dengan disertai persyaratan:
a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN;
b. data administratif;
c. nilai limit Penjualan; dan
d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
(4) Sekretaris Utama melakukan verifikasi data atas permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN, dengan tahapan:
a. melakukan penelitian atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. melakukan penelitian data administratif;
c. melakukan penelitian terhadap pemenuhan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
d. dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan proses Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
(5) Berdasarkan berita acara verifikasi, Sekretaris Utama mengajukan permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan disertai:
a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN;
b. data administratif;
c. nilai limit Penjualan; dan
d. surat pernyataan telah melaksanakan verifikasi terhadap usulan Kuasa Pengguna Barang.
(6) Dalam hal permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Pengguna Barang menerbitkan Surat

Persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan yang paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penjualan untuk Penghapusan BMN;
b. data BMN yang disetujui untuk dijual untuk Penghapusan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
c. kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
(7) Dalam hal permohonan persetujuan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Pengguna Barang memberikan Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Utama disertai dengan alasannya.
(8) Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini,

(1) Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) MENETAPKAN Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melaksanakan proses Penjualan BMN dan menerbitkan Risalah Lelang.
(4) Berdasarkan Risalah Lelang, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan serah terima

barang kepada pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(5) Dalam hal permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Penjualan diterima, dilakukan penilaian ulang.
(6) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penjualan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

(1) Lelang ulang dapat dilakukan dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama.
(2) Dalam hal dilakukan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
(3) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan penilaian ulang.
(4) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN selain tanah

dan/atau bangunan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2) Berdasarkan penerbitan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menyampaikan Keputusan Penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk segera melakukan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani disertai dengan:
a. Risalah Lelang;
b. Berita Acara Serah Terima;
c. Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan
d. Bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.

Permohonan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang prosesnya telah diajukan kepada Pengguna Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengguna Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA