Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2012 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara.

3. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4400);

4. UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4925);

5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135);

6. Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas-tugas lainnya selain tugas Bendahara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, bukan Pejabat Lain yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara.
6. Penyelesaian Kerugian Negara adalah proses yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban.
7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat TPKN BNPP, adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Badan untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja atau lalai oleh Bendahara.
8. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.
9. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Keputusan Kepala Badan tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
10. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disingkat SKPBW adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawas Fungsional tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
11. Surat Keputusan Pembebanan adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
12. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah Keputusan Kepala Badan dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang ditunjukkan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.

13. Surat Keputusan Pencatatan adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disebut, SKP2K adalah Keputusan Kepala Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
15. Surat Keputusan Pembebasan adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Surat Keputusan Tagihan Bersyarat selanjutnya disingkat SKPTB adalah keputusan Kepala Badan terkait keberatan/pembelaan yang diajukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
18. Sekretaris BNPP adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Kepala Badan ini mengatur penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara.

Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian negara wajib mengganti kerugian negara.

Informasi mengenai kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari:
a. pemeriksaan ole Badan Pemeriksa Keuangan;
b. pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional;
c. pengawasan/pemberitahuan atasan langsung; dan/atau
d. perhitungan ex officio.

(1) Dalam rangka penyelesaian kerugian negara dibentuk TPKN BNPP.
(2) TPKN BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
a. penelitian laporan kasus kerugian negara yang terjadi;
b. pengumpulan dan verifikasi bukti-bukti pendukung perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian negara;
c. pemeriksaan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara;
d. penghitungan jumlah kerugian negara dalam hal dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pihak Ketiga;
e. inventarisasi harta kekayaan milik pribadi Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
f. penyelesaian kerugian negara melalui pembuatan SKTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga; dan/atau
g. penyusunan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan Kepala Badan.
(3) Susunan TPKN BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Kepala Bagian Keuangan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
d. Kepala Bagian Perencanaan sebagai anggota;
e. Kepala Bagian Kerjasama sebagai anggota;
f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
g. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Humas sebagai anggota;
h. Kepala Bagian Umum sebagai anggota; dan
i. Aparat Pengawas Fungsional sebagai anggota.
(4) Pembentukan TPKN BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) Kepala Badan menugaskan TPKN BNPP untuk menyelesaikan kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara.
(2) TPKN BNPP sebagaimana dimasud pada ayat (1) melakukan verifikasi dokumen, meliputi:
a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara;
b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
c. register penutupan buku kas/barang;
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
e. surat keterangan bank tentang saldo kas;
f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
j. surat perintah pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan/atau
k. data dan informasi lain yang terkait.
(3) Dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN BNPP dapat meminta keterangan dari Bendahara.

(1) TPKN BNPP menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan.
(2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

(1) TPKN BNPP melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP.
(2) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional untuk memperoleh keputusan.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan TPKN BNPP.

(1) Dalam hal Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan MENETAPKAN kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
(2) Dalam hal Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan menugaskan TPKN BNPP untuk menyelesaikan kerugian negara.

(1) TPKN BNPP meminta Bendahara membuat dan mendatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
(3) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bendahara wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN BNPP, antara lain dalam bentuk dokumen:
a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.

(2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

(1) Penggantian kerugian negara oleh Bendahara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN BNPP mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk melaksanakan SKTJM setelah mendapat persetujuan dari dan di bawah pengawasan TPKN BNPP.

(1) TPKN BNPP melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP.
(2) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Badan mengeluarkan kasus kerugian negara dari daftar kerugian negara berdasarkan rekomendari dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional.

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala Badan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
(2) Kepala Badan menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional.

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
(2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
(3) Sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan SKPBW dalam hal:
a. tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
b. Sekretaris BNPP memberitahukan bahwa Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
(2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara.
(3) Bendahara menerima SKPBW dengan menandatangani surat tanda terima.
(4) Surat tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional oleh atasan langsung Bendahara paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW.
(2) Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional MEMUTUSKAN menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional.
(3) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, keberatan dari Bendahara dianggap diterima.

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui Sekretaris BNPP dengan tembusan kepada Kepala Badan apabila:
a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
c. kerugian negara belum diganti sepenuhnya dan telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mempunyai hak mendahului untuk pelaksanaan sita eksekusi.

(1) Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, TPKN BNPP mengajukan permintaan kepada pimpinan instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan Bendahara.
(2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penghasilan yang diterima Bendahara dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Penyitaan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.\

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, Kepala Badan MEMUTUSKAN pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, Surat Keterangan Pembayaran Pensiunnya mencantumkan keterangan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 berlaku terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
(3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dengan dilampiri bukti setor.

Deputi atau Kepala Biro melaporkan setiap kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada unit kerjanya kepada Sekretaris BNPP.

(1) Kepala Badan menugaskan TPKN BNPP untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) TPKN BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:

a. pengumpulan data/informasi terdiri atas:
1. kronologis terjadinya kerugian negara;
2. kapan terjadinya Kerugian Negara;
3. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian negara;
4. jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara dan hal-hal yang diperlukan lainnya;
5. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; dan
6. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara.
b. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu.
(3) TPKN BNPP melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, pembayaran kerugian negara dapat dilakukan melalui pembayaran sekaligus atau angsuran.
(2) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui Kas Negara paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah SKTJM ditandatangani.
(3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan penghasilan paling sedikit 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.
(4) Pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Umum.
(5) Kepala Biro Administrasi Umum melaporkan pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada Sekretaris BNPP dengan melampirkan bukti setor.

(1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala Badan menerbitkan SKP2KS.
(2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterbitkan.

(1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti kepada Kepala Badan.
(2) Keberatan Pegawai Negeri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(3) Kepala Badan menerbitkan keputusan atas keberatan/pembelaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan/pembelaan.
(4) Apabila Kepala Badan dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menerbitkan keputusan, keberatan dianggap diterima.

Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat berupa:
a diterima seluruhnya;
b diterima sebagian; atau c tidak diterima.

(1) Dalam hal keberatan/pembelaan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan.
(2) Dalam hal keberatan/pembelaan diterima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat.
(3) Dalam hal keberatan/pembelaan tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, Kepala Badan menerbitkan SKP2KS.

(1) Kepala Badan menerbitkan SKP2K apabila :
a. setelah 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, penggantian kerugian negara secara sekaligus dan angsuran tidak dilaksanakan;
b. setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, penggantian kerugian negara secara angsuran tidak dilaksanakan;
c. pegawai Negeri bukan Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan;

d. keberatan/pembelaan ditolak; atau
e. terbitnya SKPTB.
(2) SKP2K diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan pada ayat (1) huruf a dan huruf b berakhir.
(3) Deputi atau Kepala Biro wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

(1) Penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilakukan atas dasar SKTJM atau SKP2KS.
(2) Surat Penagihan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya SKTJM atau diterbitkannya SKP2KS.

Dalam hal penagihan Kerugian Negara tidak dilakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diterbitkan SKP2K, penagihan selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Deputi atau Kepala Biro setiap bulan membuat laporan penyelesaian kerugian negara kepada Sekretaris BNPP.

(1) Sekretaris BNPP melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala Badan.
(2) Kepala Badan melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Fungsional.

(1) Penetapan nilai kerugian negara berupa barang inventaris ditetapkan oleh TPKN BNPP dengan mempertimbangkan:
a. nilai pasar yang wajar; dan
b. kondisi barang yang bersangkutan.
(2) Kerugian negara berupa kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

(1) Deputi atau Kepala Biro melaporkan setiap kerugian negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP.
(2) Kepala Badan menugaskan TPKN BNPP untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) TPKN BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
a. pengumpulan data/informasi terdiri atas :
b. kronologis terjadinya kerugian negara;
c. kapan terjadinya Kerugian Negara;
d. identitas Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara;
e. menyelesaikan kerugian negara melalui akta pengakuan hutang;
f. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara;
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
h. tindakan lain yang dianggap perlu.
(4) TPKN BNPP melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pihak ketiga tidak menandatangani akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e, penyelesaian kerugian negara dilakukan melalui proses peradilan.

(1) Kewajiban Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, apabila:
a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; atau
b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara menjadi hapus apabila:
a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara; atau
b. Sejak Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

(1) Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan tidak membebaskan Bendahara/Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pihak Ketiga dari tuntutan penyelesaian kerugian negara.
(3) Deputi atau Kepala Biro yang tidak melaporkan terjadinya kerugian negara pada unit kerjanya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2012 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN