Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain

(1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya disingkat BTBRD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material. (2) BTBRD dipimpin oleh Kepala.

BTBRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTBRD menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan jasa penyusunan studi kelayakan dan desain kerekayasaan dalam bidang industri energi dan industri kimia; b. pelayanan jasa riset bersama mitra bidang bahan bakar dan industri kimia; c. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain; d. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang terakreditasi; e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan f. pelayanan administrasi ketatausahaan di Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

BTBRD terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Disain dan Rancang Bangun; dan c. Seksi Pengujian Bahan Bakar.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata laksana, persuratan, kearsipan, dan perlengkapan, serta kerja sama. (2) Seksi Disain dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi rekayasa dan rancang bangun bidang bahan bakar dan industri kimia, dan layanan jasa riset bersama mitra. (3) Seksi Pengujian Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa konsultasi dan pengujian bahan bakar padat, cair dan gas serta bahan lain yang disepakati dengan mitra.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTBRD harus menyusun peta proses bisnis.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BTBRD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BTBRD berlokasi di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Tangerang Selatan.

Bagan Organisasi BTBRD tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja BTBRD ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 022 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 nomor 1618) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA