Peraturan Badan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika Stis

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik.
2. Statuta Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Statistika STIS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Statistika STIS.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan doktor terapan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi di Politeknik Statistika STIS.
7. Sistem Kredit Semester adalah satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

9. Direktur Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Direktur adalah fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik Statistika STIS.
10. Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Wakil Direktur adalah fungsional dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
11. Senat Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan bidang akademik.
12. Dewan Penyantun Politeknik Statistika STIS selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah menyelenggarakan fungsi memberikan pertimbangan kebijakan bidang non akademik.
13. Alumni Politeknik Statistika STIS adalah lulusan Politeknik Statistika STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau Akademi Ilmu Statistik.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Statistika STIS.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat karena keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik maupun nonakademik.

(1) Politeknik Statistika STIS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Pembinaan Politeknik Statistika STIS secara fungsional dan administrasi dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(3) Pembinaan Politeknik Statistika STIS secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri.

(1) Politeknik Statistika STIS berkedudukan di Jakarta.
(2) Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan jenis Pendidikan Vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik.

(1) Politeknik Statistika STIS mempunyai lambang, bendera, busana akademik, dan mars.
(2) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Politeknik Statistika STIS; dan
b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Politeknik Statistika STIS.
(3) Lambang, bendera, busana akademik, dan mars tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, mars, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Politeknik Statistika STIS memiliki kewenangan dalam pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Politeknik Statistika STIS untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Pengelolaan Politeknik Statistika STIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. akuntabilitas;
b. transparan;
c. nirlaba;
d. penjaminan mutu; dan
e. efektivitas dan efisiensi.

(1) Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Penyantun.

(1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi Politeknik Statistika STIS menggunakan Sistem Kredit Semester.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

(1) 1 (satu) tahun akademik untuk Pendidikan Vokasi di Politeknik Statistika STIS dibagi dalam 2 (dua) semester.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Politeknik Statistika STIS.
(2) Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Politeknik Statistika STIS.

(1) Proses belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis, melalui tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri.
(2) Dalam menunjang proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan:
a. akademik nonkredit; dan
b. nonakademik.
(3) Kegiatan akademik nonkredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kuliah umum, tutorial, asistensi, seminar, magang, simposium, dan sejenisnya, baik yang melekat pada mata kuliah tertentu dan/atau kelompok mata kuliah.
(4) Kegiatan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b:

a. dimaksudkan untuk mendidik mental dan kepribadian mahasiswa; dan
b. dapat dilaksanakan melalui kegiatan bela negara, capacity building, ceramah nonakademik, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pendidikan Vokasi di Politeknik Statistika STIS diselenggarakan berdasarkan kurikulum masing- masing program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memperhatikan kebutuhan unit pengguna lulusan dan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA (KKNI).
(3) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan Sistem Kredit Semester.
(4) Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan secara berkala.
(5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui pelaksanaan:
a. ujian;
b. tugas; dan/atau
c. pengamatan.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan melalui:
a. ujian tengah semester;
b. ujian akhir semester; dan/atau
c. ujian akhir program studi.
(3) Pelaksanaan tugas dan/atau pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok serta aktivitas didalam kelas.
(4) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ujian laporan akhir studi dan/atau ujian komprehensif.
(5) Nilai akhir pada setiap mata kuliah merupakan gabungan antara nilai ujian pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
(6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+,B, C+, C, D+, D, E yang masing-masing bernilai 4,00 (empat koma nol nol), 3,75 (tiga koma tujuh lima), 3,50 (tiga koma lima nol), 3,00 (tiga koma nol nol), 2,50 (dua koma lima nol), 2,00 (dua koma nol nol), 1,50 (satu koma lima nol), 1.00 (satu koma nol nol), dan 0,00 (nol koma nol nol) secara berurutan.
(7) Prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
(8) Prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian dan penilaian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

(1) Politeknik Statistika STIS melaksanakan kegiatan penelitian yang meliputi:
a. penelitian dasar;
b. penelitian terapan; dan/atau
c. penelitian pengembangan.
(2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditujukan untuk menghasilkan temuan yang mendasari, memperkuat, dan menunjang bidang ilmu statistika dan komputasi statistik secara umum.
(3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditujukan untuk menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu.
(4) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk mengembangkan, memperdalam, dan/atau memperluas bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik.
(5) Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
(6) Hasil penelitian didokumentasikan di:
a. perpustakaan; dan/atau
b. publikasi.
(7) Publikasi atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b , dimuat dalam:
a. prosiding seminar nasional;
b. prosiding seminar internasional;
c. terbitan berkala ilmiah nasional;
d. terbitan berkala ilmiah internasional; dan/atau
e. terbitan ilmiah lain yang diakui kementerian.
(8) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM).
(2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
(3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Politeknik Statistika STIS melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bagi kepentingan masyarakat.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
(3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap penggunaan data statistik bagi pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(6) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Politeknik Statistika STIS menjunjung tinggi etika akademik.
(2) Sivitas Akademika terikat pada kode etik yang mengatur kewajiban:
a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat Politeknik Statistika STIS; dan
c. melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, bersungguh-sungguh dan berdisiplin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebebasan mimbar akademik; dan
b. otonomi keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik Statistika STIS.
(4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan:
a. kegiatan keilmuan yang mengacu pada norma dan kaidah keilmuan; dan
b. pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bagi Politeknik Statistika STIS dan Sivitas Akademika.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan, Politeknik Statistika STIS memberikan ijazah dan gelar vokasi pada lulusan program studi.
(2) Gelar vokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penulisan gelar dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Lulusan Politeknik Statistika STIS berhak mendapatkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik, administrasi, dan masa ikatan dinas pada Badan Pusat Statistik atau lembaga pemerintah lain.
(4) Direktur berwenang untuk mencabut gelar dan ijazah lulusan Politeknik Statistika STIS, apabila lulusan dimaksud terbukti melakukan:
a. pemalsuan dokumen terkait pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk Politeknik Statistika STIS;
b. kecurangan akademik; dan/atau
c. plagiarisme.
(5) Pencabutan gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Politeknik Statistika STIS memberikan penghargaan kepada sivitas akademika yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik pada tingkat nasional maupun internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, prosedur pemberian, dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional merupakan Visi Politeknik Statistika STIS.

Misi Politeknik Statistika STIS yaitu:
a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
b. membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan Politeknik Statistika STIS yaitu:
a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
b. menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan fungsional dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
c. berpendidikan paling rendah S2 (Strata-Dua) Magister;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
e. berpengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Program Studi/Kepala PPPM/Kepala Satuan atau sebutan lain yang setara paling sedikit 2 (dua) tahun;
f. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan pimpinan lembaga;
g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak pernah melakukan plagiarisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
m. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
a. tahap penjaringan bakal calon Direktur;
b. tahap penyaringan calon Direktur;
c. tahap pemilihan calon Direktur; dan
d. penetapan dan pelantikan.

(1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Senat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(3) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pembentukan panitia;
b. pengumuman penjaringan;
c. pendaftaran bakal calon Direktur;
d. seleksi administrasi; dan
e. pengumuman hasil penjaringan.
(4) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur.
(5) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur, Senat memperpanjang jangka waktu penjaringan.

(1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur di hadapan rapat Senat terbuka;
b. pemilihan bakal calon Direktur dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh fungsional dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Statistika STIS dengan bobot suara 2 untuk fungsional dosen dan 1 untuk tenaga kependidikan; dan
c. penetapan 3 (tiga) calon Direktur yang mendapat suara terbanyak oleh Senat dalam rapat Senat terbuka.
(3) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Kepala Badan melalui Dewan Penyantun, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
a. berita acara proses penyaringan;
b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur;
dan
c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.
(4) Dewan Penyantun dapat memberikan catatan atau rekomendasi atas calon Direktur yang diusulkan oleh Senat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Senat.

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu

sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Kepala Badan.
(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. Kepala Badan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
(4) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Badan dapat membentuk tim penilai kinerja calon Direktur.
(5) Hasil penilaian tim penilai kinerja calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menjadi pertimbangan Kepala Badan dalam melaksanakan haknya.
(6) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Badan dapat memberikan kuasa kepada pejabat Badan Pusat Statistik yang ditunjuk.
(7) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
(8) Hasil pemilihan disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Direktur terpilih.

Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Direktur diberhentikan karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. telah memasuki batas usia pensiun;
c. berhalangan tetap;
d. permohonan sendiri;
e. diangkat dalam jabatan lain;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
i. menjalani tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan/atau
j. cuti di luar tanggungan negara.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan PNS; dan/atau
c. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri.
(3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

(1) Dalam hal pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Badan dapat MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan pemilihan Direktur baru paling lambat 1 (tahun) setelah dilantik.

Kepala Badan untuk pertama kali, mengangkat dan MENETAPKAN Direktur tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

(1) Direktur dianggap berhalangan sementara dalam hal jabatan Direktur yang masih terisi namun karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
(2) Kondisi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal Direktur berhalangan sementara:
a. Wakil Direktur Bidang Akademik ditunjuk sebagai pelaksana harian Direktur berdasarkan surat perintah Kepala Badan;
b. dalam hal Wakil Direktur Bidang Akademik berhalangan sementara, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan ditunjuk sebagai pelaksana harian Direktur berdasarkan surat perintah Kepala Badan.

(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Direktur melalui Dewan Penyantun.
(2) Persyaratan untuk dapat diusulkan sebagai Wakil Direktur sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan fungsional dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
c. berpendidikan paling rendah S2 (Strata-Dua) Magister;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
e. berpengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
i. tidak pernah melakukan plagiarisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan

k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

(1) Ketentuan mengenai Wakil Direktur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(2) Ketentuan mengenai Wakil Direktur berhalangan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(3) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur mengusulkan salah satu Ketua Program Studi untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wakil Direktur Kepada Kepala Badan.
(4) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan sementara, Direktur mengusulkan salah satu Ketua Program Studi untuk ditunjuk sebagai pelaksana harian Wakil Direktur berdasarkan surat perintah Kepala Badan.

Wakil Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali menjadi Wakil Direktur, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Senat mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberikan pertimbangan tentang kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur;
b. membentuk panitia pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
c. melakukan pengawasan terhadap:
1. penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
e. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
g. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur;

i. MENETAPKAN tata cara pemilihan Direktur; dan
j. membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.

(1) Keanggotaan Senat, meliputi:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Ketua Program Studi;
d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
e. Wakil dosen dari setiap Program Studi.
(2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen untuk setiap Program Studi paling banyak 2 (dua) orang yang dipilih diantara dosen pada program studi berdasarkan suara terbanyak.
(3) Anggota Senat memilih Ketua dan Sekretaris Senat diantara anggota Senat yang tidak menjabat sebagai Direktur atau Wakil Direktur.
(4) Keanggotaan senat berjumlah ganjil dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(5) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan Anggota Senat dari wakil dosen apabila:
a. melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
b. melanggar etika akademik dan kode etik; dan/atau
c. mengundurkan diri.

(1) Ketua Senat berhalangan tetap dalam hal:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan PNS;
c. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
d. dibebaskan dari jabatan akademik;
e. diberhentikan dari PNS; dan
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan tetap, Sekretaris Senat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.
(3) Sekretaris Senat bertindak sebagai pelaksana tugas Ketua Senat sampai dengan terpilihnya Ketua Senat baru.
(4) Dalam hal Ketua Senat berhalangan sementara, Sekretaris Senat ditunjuk sebagai pelaksana harian Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.

(1) Sidang Senat terdiri atas:
a. sidang biasa; dan
b. sidang luar biasa.
(2) Sidang biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(3) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila:

a. Direktur berhalangan tetap dalam masa jabatannya; dan/atau
b. terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat.
(4) Mekanisme diadakannya sidang luar biasa diatur dengan Peraturan Senat.
(5) Keputusan sidang Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Senat.
(6) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(7) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(1) Dewan Penyantun merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non akademik dan memberikan arahan dalam pengembangan dan pengelolaan Politeknik Statistika STIS;
(2) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
b. turut menghimpun dana untuk pengembangan dan pembangunan Politeknik Statistika STIS; dan

c. memberikan arahan dan pertimbangan, kepada Direktur dalam pengembangan dan pengelolaan Politeknik Statistika STIS.

(1) Dewan Penyantun merupakan Kepala Badan dan pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Badan Pusat Statistik.
(2) Susunan Pengurus Dewan Penyantun terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kepala Badan dan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.

(1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu untuk dan atas nama Direktur.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana ayat (1), SPM menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan pengembangan pembelajaran dan perangkat sistem penjaminan mutu;
b. pengembangan program dan kegiatan penjaminan mutu;
c. penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan konsisten, efisien, dan akuntabel; dan
d. pemberian saran dan rekomendasi pada Direktur mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan akademik atas dasar hasil pengawasan serta upaya penjaminan dan peningkatan mutu dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.

(1) Kepala SPM yaitu fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin SPM, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Kepala SPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang SPM ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
(4) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala SPM membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama Direktur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non akademik;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non akademik;
c. pelaporan hasil pengawasan internal kepada Direktur;
d. pengajuan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan
e. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(1) Kepala SPI merupakan pejabat fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(2) Kepala SPI memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, wewenang, dan masa kerja SPI diatur dengan Peraturan Direktur.
(4) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala SPI membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Program Studi yaitu unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dalam satu bidang statistika terapan atau komputasi statistik.

Program Studi terdiri atas:
a. Ketua Program Studi;
b. Sekretaris Program Studi; dan
c. Kelompok Dosen.

(1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih dari dan oleh kelompok dosen dalam Program Studi yang bersangkutan.

(2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
(4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
(5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengoordinasian, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPM mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengelola kegiatan penelitian mandiri dosen, kelompok dosen dan/atau dosen bersama mahasiswa ataupun kerja sama penelitian dengan pihak lain;
b. melakukan penilaian kelayakan proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa yang akan dibiayai oleh Politeknik Statistika STIS;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa;
d. menyebarluaskan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa dalam bentuk penyelenggaraan seminar ilmiah serta penerbitan berkala (jurnal) ilmiah.

PPPM terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretaris; dan
c. Unit-unit Kajian.

(1) Kepala PPPM merupakan seorang fungsional dosen yang diberi tugas tambahan memimpin PPPM, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Kepala PPPM bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
(3) Kepala PPPM memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala PPPM dibantu oleh seorang Sekretaris PPPM yang merupakan fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan.

(1) Unit Kajian merupakan unsur dalam PPPM yang menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan penelitian lapangan untuk pengembangan serta pengkajian

ilmu statistik terapan dan komputasi statistik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), Unit Kajian memiliki tugas dan wewenang:
a. melakukan kajian/telaah mengenai metodologi statistik dan komputasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lainnya;
b. melakukan dan mengelola kegiatan penelitian melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak luar (instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain di dalam maupun luar negeri);
c. mengembangkan kapasitas keilmuan dosen serta staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Unit Kajian melalui kegiatan seminar dan workshop.

(1) Jenis dan banyaknya unit kajian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu statistik dan/atau komputasi statistik.
(2) Unit Kajian dipimpin oleh seorang Ketua Unit.
(3) Ketua Unit Kajian bertanggung jawab kepada Kepala PPPM.
(4) Ketua Unit Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Kepala PPPM.

(1) Unit penunjang merupakan unit kegiatan yang menjalankan fungsi penunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(2) Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan; dan
b. Unit Teknologi Infomasi.

(1) Unit Perpustakaan yaitu unit penunjang yang menjalankan fungsi pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit perpustakaan memiliki tugas:
a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
c. memelihara bahan pustaka;
d. melakukan layanan referensi; dan
e. melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

(1) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang merupakan fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
(2) Ketua Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketua Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Unit Teknologi Informasi merupakan unsur penunjang yang menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Politeknik Statistika STIS.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Teknologi Informasi memiliki tugas:
a. mengelola dan mengembangkan laman Politeknik Statistika STIS;
b. mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi di Politeknik Statistika STIS;
c. mengelola penggunaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) di laboratorium statistika dan komputasi statistik bekerjasama dengan program studi;
d. melakukan pemeliharaan jaringan komputer dan jaringan internet bekerjasama dengan Bagian Umum;
e. melakukan pemeliharaan dan optimalisasi perangkat keras (hardware) dan infrastruktur teknologi informasi bekerjasama dengan Bagian Umum;
f. memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengadaan perangkat teknologi informasi kepada Direktur.

(1) Unit Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang merupakan fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
(2) Ketua Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Ketua Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Dosen; dan
b. Jabatan fungsional lainnya seperti Pustakawan, Pranata Komputer, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa didalam proses pendidikan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen berada dan bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Ketua Program Studi.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berada dan bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) ditentukan dengan analisis beban kerja.
(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen terdiri atas
a. dosen tetap;
b. dosen tidak tetap; dan
c. dosen tamu.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsional dosen di lingkungan Badan Pusat Statistik dan ditempatkan pada satuan kerja Politeknik Statistika STIS.
(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dosen yang diberikan tugas mengajar pada suatu semester tertentu di Politeknik Statistika STIS tetapi bukan dosen tetap.
(4) Dosen tamu merupakan seorang dengan kompetensi dan keahlian di bidang statistika dan/atau komputasi statistik yang diundang untuk menjadi dosen di Politeknik Statistika STIS selama jangka waktu tertentu.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur.

(1) Tenaga Kependidikan merupakan tenaga dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik maupun nonakademik.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. PNS; dan/atau
b. non PNS.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Politeknik Statistika STIS.
(2) Untuk menjadi mahasiswa Politeknik Statistika STIS harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
(3) Politeknik Statistika STIS mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
(4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik Statistika STIS dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik Statistika STIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Mahasiswa Politeknik Statistika STIS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik Statistika STIS;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik Statistika STIS;
c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
d. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Statistika STIS; dan
e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa Politeknik Statistika STIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Mahasiswa Politeknik Statistika STIS mempunyai hak sebagai berikut:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik;
c. memanfaatkan fasilitas Politeknik Statistika STIS dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil

belajarnya;
f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. memanfaatkan sumber daya Politeknik Statistika STIS melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat; dan
h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Statistika STIS.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa Politeknik Statistika STIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Statistika STIS diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antar mahasiswa, dengan persetujuan Direktur melalui Wakil Direktur Bidang kemahasiswaan.

(1) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi:
a. kepemimpinan;
b. penalaran dan keilmuan;
c. minat dan kegemaran; dan
d. kegiatan-kegiatan penunjang.
(2) Kegiatan mahasiswa dalam kampus dapat diselenggarakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(3) Kegiatan mahasiswa luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
(4) Kegiatan mahasiswa yang dilakukan antar negara harus mendapatkan izin Dewan Penyantun.

(1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa dibebankan dan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Politeknik Statistika STIS.
(2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(1) Sarana dan prasarana Politeknik Statistika STIS diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
a. pemerintah;
b. masyarakat dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Politeknik Statistika STIS, diajukan oleh Direktur kepada Kepala Badan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Statistika STIS.

(2) RAB Politeknik Statistika STIS sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun setiap tahun oleh Direktur.
(3) Anggaran Belanja Politeknik Statistika STIS dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
(4) Pelaksanaan Anggaran Belanja Politeknik Statistika STIS diawasi oleh Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Penyantun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok dan/atau tugas penting lainnya.

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(1) dapat berbentuk:
a. penelitian;
b. seminar atau workshop;
c. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; dan/atau
d. bentuk kerja sama lainnya.
(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala Badan mengenai kerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Program Studi, PPPM,

Unit Penunjang, maupun dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Statistika STIS merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Internal ditujukan untuk:
a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
c. mendorong semua pihak/unit di Politeknik Statistika STIS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemahasiswaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Senat berwenang MENETAPKAN Peraturan Senat dan Keputusan Senat.
(2) Direktur berwenang MENETAPKAN Peraturan Direktur, Keputusan Direktur, dan Instruksi Direktur.

(1) Produk hukum di lingkungan Politeknik Statistika STIS mengikuti tata urutan sebagai berikut:
a. Statuta;
b. Peraturan Senat;
c. Peraturan Direktur;
d. Keputusan Senat;
e. Keputusan Direktur; dan
f. Instruksi Direktur.
(2) Tata cara penyusunan produk hukum Politeknik Statistika STIS berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Politeknik Statistika STIS menyusun dan melaksanakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan tata naskah dinas di Badan Pusat Statistik.

(1) Pendanaan Politeknik Statistika STIS diperoleh dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. masyarakat; dan/atau
c. pihak lain.
(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
a. biaya ujian masuk Politeknik Statistika STIS;
dan/atau
b. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain berasal dari:
a. hasil kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan/atau
b. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan pihak lain.

(1) Kewenangan dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik Statistika STIS untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan.

(1) Kekayaan Politeknik Statistika STIS terdiri atas seluruh kekayaan:
a. yang telah ada maupun yang akan ada;
b. dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak;
dan
c. yang berwujud maupun tidak berwujud.
(2) Kekayaan awal Politeknik Statistika STIS berupa kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan.

(1) Usulan perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat, apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
(2) Keputusan untuk perubahan Statuta dianggap sah apabila dilakukan dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Senat dari seluruh jumlah anggota Senat yang hadir.
(3) Perubahan Statuta dilakukan atas persetujuan Senat dan diatur dengan Peraturan Badan.

Dalam hal perhitungan remunerasi jabatan dan pemberian fasilitas dinas, diatur sebagai berikut:

a. Direktur disetarakan dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa); dan
b. Wakil Direktur disetarakan dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIb).

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penyelenggaraan akademik dan nonakademik STIS masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

(1) Untuk pertama kali, Direktur ditunjuk oleh Kepala Badan sampai dilaksanakannya pemilihan Direktur sesuai dengan Statuta Politeknik Statistika STIS.
(2) Direktur untuk pertama kali mengusulkan nama-nama pejabat di lingkungan Politeknik Statistika STIS kepada Kepala Badan untuk ditetapkan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 044 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA