Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah pelanggaran aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4. Teradu adalah Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan Praktik Kedokteran di INDONESIA.
5. Pendamping Teradu adalah orang yang mendampingi Teradu berdasarkan surat kuasa untuk proses persidangan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA.
6. Pengadu adalah setiap orang atau korporasi (badan hukum) yang:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengetahui (menyaksikan dan/atau memiliki kewenangan dengan alat bukti) adanya dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan Praktik Kedokteran;
dan/atau
b. kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan Praktik Kedokteran.
7. Kuasa Pengadu adalah orang yang mewakili Pengadu berdasarkan surat kuasa untuk proses penegakan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA.
8. Peristiwa yang Diadukan adalah perbuatan atau tindakan Dokter atau Dokter Gigi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Dokter atau Dokter Gigi.
9. Pengaduan adalah aduan yang terkait dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
10. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
11. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan Praktik Kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
12. Investigasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya yang terkait dengan Pengaduan.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
14. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
15. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan MENETAPKAN sanksi.
16. Majelis Pemeriksa Disiplin, yang selanjutnya disingkat MPD adalah majelis pada MKDKI yang berwenang untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

17. Sekretariat KKI adalah satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KKI dan MKDKI.
18. Petugas Khusus adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat KKI dan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua KKI untuk melakukan penerimaan Pengaduan, klarifikasi, Investigasi, dan panitera persidangan.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk Dokter Gigi.
21. Kolegium Kedokteran INDONESIA dan Kolegium Kedokteran Gigi INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Penegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:
a. melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi yang tidak kompeten;
b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Dokter dan Dokter Gigi; dan
c. menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

(1) Setiap orang atau korporasi (badan hukum) yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan Praktik Kedokteran dapat melakukan Pengaduan kepada MKDKI.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. tertulis; dan/atau
b. lisan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditujukan kepada Ketua MKDKI dengan cara:
a. disampaikan langsung melalui Petugas Khusus; atau
b. pengiriman surat.

(1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Pengadu atau Kuasa Pengadu tidak mampu membuat Pengaduan secara tertulis.
(2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor MKDKI melalui Petugas Khusus.
(3) Petugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pembuatan Pengaduan secara tertulis dan meminta tanda tangan atau cap jempol Pengadu atau Kuasa Pengadu.

(1) Dalam menyampaikan Pengaduan, Pengadu dapat melakukannya secara langsung atau melalui Kuasa Pengadu.
(2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Pengaduan.
(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MKDKI.

Pengaduan kepada MKDKI hanya merupakan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dan bukan merupakan pengaduan pidana maupun perdata.

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
a. orang atau badan yang mengadukan, Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan, dan Peristiwa yang Diadukan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Peristiwa yang Diadukan terjadi setelah diundangkannya UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2004;
c. Peristiwa yang Diadukan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
d. Peristiwa yang Diadukan yang terjadi pada masa peralihan sebelum terbentuknya MKDKI dan setelah diundangkannya UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tanggal 6 Oktober 2004 belum pernah diadukan dan/atau diperiksa oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
e. Peristiwa yang Diadukan dengan Teradu yang sama belum pernah disidangkan oleh MKDKI/MKDKI-P;
f. keterangan atau informasi dalam Pengaduan harus memuat:
1) identitas Pengadu, meliputi:
a) nama lengkap;
b) alamat lengkap;
c) nomor kontak (telepon, faksimili, atau alamat surat elektronik yang dapat dihubungi (jika ada); dan d) kedudukan (hubungan dengan pasien);
2) identitas pasien (jika terkait dengan hubungan Dokter pasien), meliputi:
a) nama lengkap;
b) tanggal lahir (usia);
c) alamat lengkap; dan d) jenis kelamin;
3) nama dan alamat tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan, meliputi:
a) nama Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan;
b) STR dan/atau SIP Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan (jika mengetahui); dan c) alamat lengkap tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan;
4) waktu tindakan dilakukan;
5) tempat tindakan dilakukan;
6) alasan Pengaduan;
7) kronologis Peristiwa yang Diadukan;
8) nama saksi-saksi dan keterlibatannya (jika ada).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk data pendukung Pengaduan, Pengadu atau Kuasa Pengadu memberikan:
a. bukti identitas diri;
b. alat bukti yang dimiliki;
c. pernyataan tentang kebenaran Pengaduan bagi Pengaduan yang disampaikan oleh selain dari Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi, dan KKI; dan
d. pernyataan persetujuan untuk membuka rahasia medis pasien dalam rangka penanganan Pengaduan di MKDKI.
(2) Pemberian data pendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pengaduan terdaftar di MKDKI.

(1) Dalam rangka penanganan Pengaduan oleh MKDKI, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib menyerahkan rekam medis sesuai permintaan tertulis dari MKDKI.
(2) MKDKI akan melaporkan rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyerahkan rekam medis kepada pihak yang memberikan izin penyelenggaraan rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tersebut dengan ditembuskan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit INDONESIA dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

(1) Verifikasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan berkas Pengaduan.
(2) Verifikasi dilakukan untuk memperjelas hal-hal yang diadukan, identitas Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan, waktu, dan tempat kejadian dugaan pelanggaran disiplin, dan alasan Pengaduan.
(3) Verifikasi dilakukan oleh Petugas Khusus.

(1) Dalam melakukan verifikasi, Petugas Khusus dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen Pengaduan kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk kepentingan verifikasi, pihak-pihak yang terkait harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan Peristiwa yang Diadukan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

(1) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan oleh Kuasa Pengadu atau Pengaduan yang disampaikan melalui surat, Petugas Khusus dapat meminta Pengadu datang secara langsung ke kantor MKDKI.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seizin Pimpinan MKDKI dan dalam rangka keperluan klarifikasi.

(1) Pimpinan MKDKI melakukan pemeriksaan awal terhadap Pengaduan yang telah diverifikasi dan diklarifikasi.
(2) Pemeriksaan awal dilakukan untuk menentukan Pengaduan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Pada pemeriksaan awal, pimpinan MKDKI MEMUTUSKAN:
a. Pengaduan tidak dapat diterima;
b. Pengaduan ditolak; atau
c. Pengaduan diterima.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang pemeriksaan awal.
(3) Jika pimpinan MKDKI dalam hal tertentu tidak dapat MEMUTUSKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengaduan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno MKDKI.
(4) Pengaduan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. orang atau korporasi (badan hukum) yang mengadukan tidak memenuhi kriteria Pengadu atau Kuasa Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 atau angka 7;
b. keterangan atau informasi dalam Pengaduan tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f;
c. Pengadu atau Kuasa Pengadu dan/atau Teradu tidak dapat diketahui atau ditelusuri keberadaannya setelah diusahakan 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengaduan diterima di MKDKI.
(5) Pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI;
b. Peristiwa yang Diadukan terjadi sebelum tanggal 6 Oktober 2004;
c. Peristiwa yang Diadukan terjadi pada masa peralihan sebelum terbentuknya MKDKI dan telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Provinsi; dan/atau
d. Peristiwa yang Diadukan dengan Teradu yang sama telah disidangkan dan mendapat keputusan MKDKI/MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap.

Salinan keputusan Ketua MKDKI dalam hal Pengaduan tidak dapat diterima atau Pengaduan ditolak disampaikan oleh Petugas Khusus kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu dan dilaporkan kepada Ketua KKI.

Terhadap Pengaduan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pengadu yang sama atau Kuasa Pengadunya dapat mengadukan kembali Pengaduan yang sama kepada MKDKI setelah memenuhi ketentuan persyaratan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KKI ini.

Terhadap Pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b, Pengaduan yang sama tidak dapat diadukan kembali kepada MKDKI.

Terhadap Pengaduan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf c, MKDKI melanjutkan penanganan Pengaduan ke proses pemeriksaan disiplin.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap Pengaduan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pengadu atau Kuasa Pengadu tidak dapat mencabut atau membatalkan Pengaduan.
(2) Pencabutan atau pembatalan Pengaduan hanya dapat dilakukan sebelum Pengaduan diputuskan diterima oleh pimpinan MKDKI pada pemeriksaan awal.
(3) Permohonan pencabutan atau pembatalan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengadu atau Kuasa Pengadu kepada Ketua MKDKI.
(4) Ketua MKDKI MENETAPKAN keputusan pencabutan Pengaduan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Keputusan pencabutan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu dan dilaporkan kepada Ketua KKI.

Terhadap Pengaduan yang telah diputuskan dicabut dan dibatalkan, Pengadu atau Kuasa Pengadu tidak dapat mengadukan kembali Pengaduan yang sama kepada MKDKI.

(1) MPD melakukan pemeriksaan disiplin terhadap Pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang telah diputuskan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pemeriksaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh Dokter atau Dokter Gigi yang diadukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keanggotaan MPD pada MKDKI ditetapkan dengan Keputusan Ketua MKDKI.
(2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota MKDKI dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang Anggota MKDKI.
(3) Keputusan Ketua MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN salah satu Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Ketua MPD merangkap Anggota MPD.
(4) Susunan keanggotaan MPD disesuaikan dengan profesi Teradu, dengan ketentuan:
a. jika Teradu adalah Dokter, mayoritas Anggota MPD adalah Dokter;
b. jika Teradu adalah Dokter Gigi, mayoritas Anggota MPD adalah Dokter Gigi.
(5) Salah satu keanggotaan MPD pada MKDKI berasal dari unsur sarjana hukum.
(6) Jika Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dalam melaksanakan tugas, Ketua MKDKI dapat MENETAPKAN Anggota pengganti.

(1) Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, MPD dibantu oleh Petugas Khusus sebagai panitera persidangan.
(2) Panitera persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua MKDKI.
(3) Jika panitera persidangan berhalangan dalam melaksanakan tugas, Ketua MKDKI dapat menunjuk panitera pengganti.

(1) MPD dapat MEMUTUSKAN Pengaduan tidak dapat diterima, Pengaduan ditolak atau penghentian pemeriksaan.
(2) MPD dapat MEMUTUSKAN Pengaduan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) MPD dapat MEMUTUSKAN Pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. alasan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
b. Peristiwa yang Diadukan tidak terkait dengan Praktik Kedokteran atau tidak ada hubungan profesional antara Dokter dan pasien;
dan/atau
c. Peristiwa yang Diadukan tidak termasuk dalam bidang Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
(4) MPD dapat MEMUTUSKAN penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. Teradu berhalangan tetap karena sakit berdasarkan surat keterangan yang sah;
b. Teradu meninggal dunia; dan/atau
c. minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan KKI ini tidak terpenuhi.

(1) Investigasi dilakukan oleh Petugas Khusus atas perintah Ketua MPD untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan Peristiwa yang Diadukan.
(2) Dalam melakukan Investigasi, Petugas Khusus dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan Peristiwa yang Diadukan kepada:
a. Pengadu atau Kuasa Pengadu;
b. pasien;
c. Teradu atau Pendamping Teradu;
d. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan Praktik Kedokteran yang diadukan; dan/atau
e. pihak lain yang terkait.
(3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. kunjungan lapangan;
b. surat menyurat; dan/atau
c. media komunikasi lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Kegiatan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertutup.
(5) Dalam hal Investigasi dengan kunjungan lapangan, dilakukan oleh paling banyak 2 (dua) orang Petugas Khusus.
(6) Pelaksanaan Investigasi ditetapkan oleh MPD.

Sidang pemeriksaan disiplin dilakukan untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu, Teradu, serta melakukan pembuktian.

(1) Sidang pemeriksaan kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dilakukan oleh MPD secara tertutup.
(2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MPD.
(3) Dalam hal Ketua MPD berhalangan, sidang pemeriksaan dipimpin oleh salah seorang Anggota MPD yang hadir yang ditunjuk oleh Ketua MPD.
(4) Dalam hal Ketua MPD tidak menunjuk Ketua sidang pengganti, sidang pemeriksaan dipimpin oleh salah seorang Anggota MPD.

(1) Dalam hal MPD beranggotakan 5 (lima) orang, sidang pemeriksaan dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota MPD dan seorang panitera.
(2) Dalam hal MPD beranggotakan 3 (tiga) orang, sidang pemeriksaan disiplin dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Anggota MPD dan seorang panitera.

(1) Jadwal sidang pemeriksaan disiplin ditetapkan oleh Pimpinan MKDKI.
(2) Penetapan jadwal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan masing-masing Ketua MPD.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan jadwal sidang di MKDKI dibantu oleh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KKI yang memfasilitasi pelaksanaan tugas MKDKI.

(1) Dalam sidang pemeriksaan disiplin, Teradu dapat didampingi oleh Pendamping Teradu dan Pengadu dapat didampingi oleh Kuasa Pengadu.
(2) Pemberitahuan hak Teradu untuk didampingi oleh Pendamping Teradu ataupun hak Pengadu untuk didampingi oleh Kuasa Pengadu, dicantumkan dalam surat pemanggilan sidang pemeriksaan disiplin.
(3) Pendamping Teradu dan Kuasa Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak bicara selama sidang pemeriksaan disiplin berlangsung atas izin ketua sidang.

Pemanggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan disiplin terhadap Teradu, Pengadu, saksi, dan/atau ahli dilakukan secara tertulis.

Teradu atau yang diberi kuasa dapat diberi atau meminta salinan dokumen Pengaduan untuk dipelajari atas izin Ketua MPD.

(1) Teradu dan saksi atau ahli yang berprofesi Dokter atau Dokter Gigi yang terregistrasi di KKI wajib hadir dalam sidang pemeriksaan disiplin kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh MPD.
(2) Alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alasan yang disebabkan oleh:
a. gangguan kesehatan fisik dan/atau mental berdasarkan surat keterangan dokter yang memiliki SIP;
b. bencana alam;
c. gangguan transportasi akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas berat;
d. huru hara; dan
e. alasan lain yang ditetapkan oleh MPD.
(3) Dalam hal Teradu dan saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang pemeriksaan disiplin yang telah dijadwalkan dan telah dipanggil secara sah dan/atau tidak menanggapi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud pada ayat (2), Ketua MKDKI dapat meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, pimpinan unit kerja yang bersangkutan, atau Ketua Organisasi Profesi terkait setempat untuk mendatangkan Teradu dan saksi atau ahli tersebut.
(4) Jika saksi atau ahli yang berprofesi Dokter atau Dokter Gigi yang terregistrasi di KKI tidak hadir dalam 2 (dua) kali sidang pemeriksaan disiplin tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini, saksi atau ahli tersebut dapat dikenakan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STR paling lama 3 (tiga) bulan.
(5) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sidang MKDKI untuk diterbitkan keputusan rekomendasi pencabutan STR.
(6) Ketentuan mengenai sidang MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diputuskan dalam rapat pleno MKDKI.
(7) Pelaksanaan pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh KKI.

Jika Teradu tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), sidang pemeriksaan disiplin dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Teradu.

(1) Dalam hal tertentu dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan sidang pemeriksaan disiplin, Pengadu dan Teradu dapat dihadirkan bersamaan dalam sidang pemeriksaan disiplin.
(2) Kehadiran Pengadu dan Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk penyelesaian penanganan kasus secara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa lainnya antara Pengadu dan Teradu.

Untuk kepentingan pemeriksaan disiplin, Pengadu atau Kuasa Pengadu, pasien, dan Teradu yang terkait dengan Pengaduan harus menyerahkan alat bukti yang dimiliki.

Alat bukti yang dapat diajukan pada sidang pemeriksaan disiplin berupa:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
b. keterangan saksi-saksi;
c. keterangan ahli; dan/atau
d. pengakuan Teradu.

Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Peristiwa yang Diadukan.

(1) Keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat dianggap sebagai alat bukti, jika keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri.
(2) Keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diperoleh secara langsung di dalam persidangan.
(3) Dalam hal saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, keterangan saksi diberikan dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti surat/dokumen.

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan sidang pemeriksaan disiplin.

Jika saksi tidak dapat berbahasa INDONESIA, bisu, atau tuli, Ketua MPD dapat menunjuk seorang penerjemah yang mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam hal tertentu dan diperlukan, MPD dapat meminta pasien yang terkait dengan Pengaduan untuk hadir dalam sidang pemeriksaan disiplin sebagai saksi.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :
a. orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata, kecuali keterangannya bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;
atau
b. orang yang di bawah pengampuan (curatele).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah pendapat yang disampaikan oleh orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus di bidang yang terkait dengan Peristiwa yang Diadukan.
(2) Keterangan ahli dikemukakan di hadapan sidang pemeriksaan disiplin dengan mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya.
(3) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh ahli yang ditetapkan oleh MPD, yang berasal dari mitra bestari (peer group), institusi yang berkaitan dengan pendidikan serta pelayanan kedokteran, dan/atau Kolegium.
(4) Keterangan ahli tidak dapat diberikan oleh orang yang memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang ditangani oleh MKDKI.

(1) Pengakuan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dianggap sebagai alat bukti jika pengakuan Teradu yang diberikan berupa hal yang dialami dan dilihat sendiri.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di hadapan sidang pemeriksaan disiplin.

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan/atau untuk mencegah terulangnya Peristiwa yang Diadukan, MPD dapat memberikan keputusan sela kepada Teradu.
(2) Pemberian keputusan sela kepada Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan hasil Investigasi dan pemeriksaan alat bukti serta kondisi kesehatan fisik dan/atau mental Teradu yang dapat membahayakan pasien dan masyarakat.
(3) Pemberian keputusan sela kepada Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dibahas dalam rapat pleno KKI.
(4) Keputusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perintah kepada Teradu untuk menghentikan sementara Praktik Kedokteran sampai dengan selesainya proses pemeriksaan Teradu atau sampai www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan ditetapkannya keputusan tentang Teradu dinyatakan tidak bersalah atau Teradu diberikan sanksi disiplin.

(1) Jika pemeriksaan disiplin telah selesai dan dianggap cukup, MPD harus MENETAPKAN keputusan terhadap Teradu.
(2) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. dinyatakan tidak ditemukan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
b. dinyatakan Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dengan pemberian sanksi disiplin, berupa:
1. peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan STR yang bersifat:
a) sementara paling lama 2 (dua) tahun, dapat berupa:
1) pencabutan seluruh kewenangan untuk melakukan Praktik Kedokteran;
2) pencabutan kewenangan pada area kompetensi tertentu untuk melakukan Praktik Kedokteran.
b) tetap atau selamanya.
3. kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan dalam bentuk:
a) mengikuti pendidikan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) bekerja di bawah supervisi (magang) di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang terakreditasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaringnya, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditentukan.
(3) MKDKI MENETAPKAN pedoman internal penentuan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Keputusan MPD yang menyatakan Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dengan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3, harus memuat jenis, bentuk, dan jangka waktu pemberlakuan sanksi tersebut.
(2) Penentuan jenis, bentuk, dan jangka waktu pemberlakuan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Kolegium terkait dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

(1) Dalam hal Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3, keputusan MPD disertai dengan rekomendasi pencabutan STR yang bersifat sementara selama jangka waktu pelaksanaan sanksi disiplin tersebut.
(2) Keputusan MPD yang menyatakan Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3, harus mencantumkan penambahan sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR yang bersifat sementara apabila Teradu tidak melaksanakan pendidikan kedokteran berkelanjutan.

(1) Dalam hal Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, MPD harus MENETAPKAN kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan kedokteran.
(2) Keputusan MPD yang mewajibkan Teradu mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat jenis, bentuk, dan jangka waktu pendidikan pelatihan bagi Teradu.

(1) Jika Teradu dikenakan sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KKI mencabut STR Teradu.
(2) Pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik salinan STR Teradu.
(3) Untuk kepentingan pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KKI memberikan 1 (satu) salinan STR.
(4) 1 (satu) salinan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengambilan keputusan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam sidang pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah.
(2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Anggota MPD yang hadir.
(3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota MPD yang hadir.

(1) Dalam hal Teradu dikenai sanksi disiplin, MPD memberikan salinan Keputusan MPD kepada Teradu.
(2) Pemberian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh Teradu dalam mengajukan keberatan.

(1) Dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan MPD, Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan alat bukti baru dan/atau argumen baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Keputusan MPD diterima.
(2) Keberatan Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis.
(3) Jika sampai batas waktu yang diberikan, tidak ada pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ditetapkan menjadi Keputusan MKDKI.

Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut.

Dalam hal Teradu mengajukan keberatan terhadap keputusan MPD dengan pemberian sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan www.djpp.kemenkumham.go.id

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3 dengan bukti baru atau dengan argumentasi baru atas bukti yang tersedia sebelumnya, MPD dapat melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap bukti baru atau argumentasi baru yang diajukan dan dapat meminta kembali keterangan dari Kolegium dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

(1) Ketua MKDKI MENETAPKAN Keputusan MPD hasil pemeriksaan disiplin terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan sebagai Keputusan MKDKI.
(2) Dalam hal Teradu yang dikenakan sanksi disiplin mengajukan keberatan, Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hasil pemeriksaan disiplin terhadap keberatan.
(3) Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan alasan pengambilan keputusan.
(4) Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota MPD yang hadir dalam sidang pengambilan keputusan.

(1) Keputusan MKDKI bersifat final dan berkekuatan tetap serta dibacakan petikannya secara terbuka dalam sidang pembacaan keputusan.
(2) Sidang pembacaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor MKDKI.
(3) Petikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota MPD yang hadir dalam sidang pembacaan keputusan.
(4) Sidang pembacaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh Teradu, Pengadu, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Organisasi Profesi, dan pihak lain yang berkepentingan.

(1) Keputusan MKDKI mengikat Teradu, KKI, dan dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerbitkan SIP Teradu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Terhadap keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI, dinas kesehatan kabupaten/kota terkait, dan Organisasi Profesi harus menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(1) Keputusan MKDKI merupakan keputusan dalam bidang disiplin profesi Dokter dan Dokter Gigi.
(2) Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan keputusan menyangkut bidang hukum sehingga tidak serta merta dapat diartikan adanya pelanggaran dan/atau kesalahan di bidang hukum.
(3) Pembuktian di bidang hukum digunakan ketentuan yang berlaku di bidang hukum.

(1) MKDKI menyampaikan petikan keputusan MKDKI kepada KKI.
(2) Petikan keputusan MKDKI kepada KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rumusan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(3) Penyampaian petikan keputusan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pembacaan keputusan MKDKI dilaksanakan.

(1) Penyampaian petikan Keputusan MKDKI kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu, dilakukan oleh KKI berdasarkan permintaan tertulis dari pasien dan/atau keluarganya.
(2) Dalam hal pasien dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta legalisasi petikan keputusan MKDKI, Sekretariat KKI membubuhkan stempel bertuliskan sesuai asli pada setiap lembar yang dilegalisasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KKI MENETAPKAN Keputusan KKI tentang Pelaksanaan Keputusan MKDKI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya petikan keputusan MKDKI.
(2) Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Konsil Kedokteran atau Ketua Konsil Kedokteran Gigi sesuai bidang kelimuan Teradu.

(1) Pelaksanaan keputusan MKDKI dilakukan oleh KKI dengan menyampaikan

keputusan KKI tentang pelaksanaan keputusan MKDKI terhadap Teradu beserta petikan keputusan MKDKI kepada Teradu, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu praktik, dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerbitkan SIP Teradu, institusi pendidikan tempat pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3, Organisasi Profesi di tingkat pusat dan cabang, dan/atau Kementerian Kesehatan.
(2) Penyampaian salinan keputusan KKI beserta petikan keputusan MKDKI kepada Teradu dilakukan dengan:
a. disampaikan langsung oleh KKI di kantor KKI;
b. disampaikan langsung oleh KKI di tempat Teradu melaksanakan Praktik Kedokteran;
c. disampaikan melalui surat yang dikirimkan oleh KKI; atau
d. disampaikan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk ditindaklanjuti.

(1) Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa pencabutan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a) angka 1) dilarang melakukan Praktik Kedokteran dan seluruh kewenangan Teradu dicabut dalam jangka waktu pelaksanaan sanksi disiplin sesuai dengan keputusan MKDKI.
(2) Pelaksanaan pencabutan STR dilakukan oleh KKI dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52. (3) Pelaksanaan pencabutan SIP sebagai konsekuensi dari pencabutan STR dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang www.djpp.kemenkumham.go.id

menerbitkan SIP dan SIP yang dicabut tersebut harus disimpan di dinas kesehatan kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat Konsil Kedokteran untuk Dokter dan Konsil Kedokteran Gigi untuk Dokter Gigi.

Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa pencabutan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a) angka 2), selama masa pelaksanaan sanksi disiplin hanya dapat melakukan Praktik Kedokteran dalam kewenangan tertentu sesuai keputusan MKDKI.

Teradu yang dikenakan sanksi disiplin pencabutan STR yang bersifat sementara dapat mengajukan kepada KKI untuk mengikuti kegiatan dalam rangka menjaga keterampilan klinis Teradu.

(1) Teradu yang dikenakan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan berupa magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 3 huruf b) selama masa pelaksanaan sanksi disiplin hanya dapat melakukan Praktik Kedokteran di bawah supervisi.
(2) Dalam hal Teradu dikenakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan KKI memerintahkan kepada Teradu untuk mengajukan permohonan penetapan tempat pelaksanaan pendidikan pelatihan kepada Kolegium terkait.
(3) Kolegium MENETAPKAN tempat pelaksanaan pendidikan pelatihan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Kolegium melaporkan kepada KKI mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan MKDKI dilakukan oleh KKI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KKI.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kecuali Keputusan MKDKI, seluruh surat-surat dan/atau dokumen- dokumen yang terkumpul dan didapatkan atau dihasilkan serta terkait dengan penegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi bersifat rahasia.
(2) Pembukaan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan/atau izin Ketua MKDKI.

(1) Sekretariat KKI bertanggung jawab atas pendokumentasian dan pencatatan seluruh dokumen yang terkait dengan Keputusan MKDKI.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan KKI untuk penerbitan STR dalam rangka registrasi ulang.

(1) KKI dan MKDKI tidak mengenakan biaya apapun dalam proses penanganan kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi maupun dalam proses pelaksanaan sanksi disiplin.
(2) Biaya kehadiran Pengadu atau Kuasa Pengadu, Teradu atau Pendamping Teradu, dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan disiplin ditanggung oleh yang bersangkutan.
(3) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi ditanggung oleh Teradu.
(4) Pihak yang MENETAPKAN biaya dalam pelaksanaan sanksi disiplin harus memperhatikan prinsip akuntabilitas.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Semua kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang belum selesai prosesnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi harus menyesuaikan dengan Peraturan KKI ini.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan penerimaan Pengaduan, klarifikasi, pemeriksaan awal, Investigasi, sidang pemeriksaan disiplin, pembuktian, tanggapan akhir Teradu, keberatan Teradu, dan prosedur penetapan Pengaduan tidak dapat diterima, Pengaduan ditolak, pembentukan MPD, pencabutan Pengaduan, serta prosedur pembuatan keputusan sela, Keputusan MPD, Keputusan MKDKI/ diatur dengan prosedur kerja tata cara penanganan kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat pleno MKDKI.

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi diatur dengan Peraturan KKI.

Dalam melaksanakan Keputusan MKDKI, pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan Praktik Kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau Kementerian Kesehatan serta pihak lain harus mengacu pada Peraturan KKI ini.

(1) Jika pada pemeriksaan disiplin ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan Pengaduan pada Organisasi Profesi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelanggaran etika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran etika murni yang tidak terkait dengan Praktik Kedokteran dan tidak termasuk dalam kategori Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,
a. Keputusan KKI Nomor 47/KKI/Kep/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi dalam Penegakan Sanksi Disiplin;
b. Keputusan KKI Nomor 1731/KKI/Kep/XIII/2008 tentang Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Konsil Kedokteran INDONESIA sepanjang mengenai pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA;
c. Keputusan KKI Nomor 114/KKI/Kep/VIII/2009 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA;
d. Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Maret 2014 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id