Peraturan Badan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Konsil Kedokteran INDONESIA yang selanjutnya disebut KKI adalah suatu lembaga otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA yang selanjutnya disebut MKDKI adalah majelis yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan MENETAPKAN sanksi.
3. Sekretariat KKI adalah satuan kerja dari Kementerian Kesehatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KKI dan MKDKI.
4. Sekretaris KKI adalah pimpinan Sekretariat KKI yang bertanggung jawab kepada pimpinan KKI.

5. Majelis Pemeriksa Disiplin yang selanjutnya disebut MPD adalah majelis yang dibentuk MKDKI dan terdiri dari Anggota MKDKI khusus untuk memeriksa dan memutus satu kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
6. Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi.
7. Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah pelanggaran terhadap aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi.
8. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
9. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
11. Panitera adalah analis materi sidang atau jabatan pelaksana yang setara dengan analis materi sidang, merupakan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat KKI dan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua KKI dengan tugas pokok menjalankan seluruh administrasi Pengaduan.
12. Panitera Pendamping adalah pegawai aparatur sipil negara berkualifikasi Panitera dengan tugas pokok membantu Panitera.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk Dokter Gigi.
15. Kolegium Kedokteran INDONESIA dan Kolegium Kedokteran Gigi INDONESIA yang selanjutnya disebut Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
16. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
17. Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Teradu.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien.
19. Pengaduan adalah kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan ke MKDKI.
20. Pengadu adalah orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dan mengadukannya ke MKDKI.
21. Kuasa Pengadu adalah orang yang ditunjuk Pengadu berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili dan/atau mendampingi Pengadu dalam pemeriksaan persidangan di MKDKI.
22. Pendamping Pengadu adalah keluarga terdekat Pengadu yang ditunjuk Pengadu untuk mendampingi Pengadu dalam pemeriksaan persidangan di MKDKI.
23. Keluarga Terdekat Pengadu adalah ayah, ibu, suami/isteri, saudara kandung dan anak Pengadu.

24. Teradu adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki STR pada saat kasus yang diadukan terjadi.
25. Kuasa Teradu adalah orang yang ditunjuk Teradu berdasarkan surat kuasa khusus untuk mendampingi Teradu dalam pemeriksaan persidangan di MKDKI.
26. Pendamping Teradu adalah orang yang diminta Teradu untuk mendampinginya dari manajemen Fasyankes dan/atau Organisasi Profesi.
27. Verifikasi Pengaduan adalah pengumpulan informasi yang diperlukan untuk MENETAPKAN suatu Pengaduan dapat ditindaklanjuti atau tidak.
28. Alat Bukti adalah segala informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung atas kasus yang diadukan.
29. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan/atau alami sendiri tentang kasus yang diadukan.
30. Ahli adalah dokter/dokter spesialis atau dokter gigi/dokter gigi spesialis dari kalangan praktisi dan/atau akademisi untuk memberikan keterangan atau pendapat sesuai dengan bidang keilmuannya tentang kasus yang diadukan.
31. Tanggapan Akhir adalah kesimpulan Teradu atas Pengaduan yang ditulis secara ringkas dan disampaikan setelah Pemeriksaan Teradu.
32. Putusan MPD adalah Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
33. Putusan Sela adalah Putusan MPD yang dijatuhkan sebelum sidang Pemeriksaan Pengaduan dinyatakan selesai.
34. Putusan Akhir yang selanjutnya disebut pula Putusan adalah Putusan MPD yang dijatuhkan setelah sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dinyatakan selesai.
35. 1 (satu) Hari adalah waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Penegakan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:
a. melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi yang tidak kompeten;
b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Dokter dan Dokter Gigi; dan
c. menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

(1) Untuk menegakkan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk MKDKI.
(2) MKDKI merupakan badan otonom dari KKI.
(3) MKDKI dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

(1) MKDKI bertugas menerima Pengaduan, memeriksa, dan MEMUTUSKAN kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan KKI.
(3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai tuntutan ganti rugi maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dikesampingkan.

(4) MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, Pasien, dan/atau kuasanya.
(5) MKDKI tidak menerima Pengaduan mengenai masalah etika dan masalah hukum baik perdata maupun pidana.
(6) Dalam hal ditemukan pelanggaran etika pada sidang pemeriksaan Pengaduan, MKDKI meneruskan Pengaduan tersebut kepada Organisasi Profesi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKDKI membentuk MPD atas setiap Pengaduan.
(2)

(3)

(1) Dalam menjalankan tugas MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MPD bersifat independen, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya.
(2) MPD bersikap aktif dalam membuktikan kebenaran materi muatan Pengaduan.

(1) Susunan Anggota dan Ketua MPD disepakati bersama oleh Pimpinan MKDKI.
(2) Susunan Anggota dan Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua MKDKI.
(3) Ketua MPD merangkap sebagai Anggota MPD.
(4) Susunan Anggota MPD harus terdiri dari unsur dokter, dokter gigi dan ahli hukum dari Anggota MKDKI.
(5) Susunan Anggota MPD berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Dalam hal MPD beranggotakan 5 (lima) orang, sidang dinyatakan kuorum dan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota MPD tanpa dilakukan penggantian Anggota MPD yang tidak hadir.
(2) Dalam hal MPD beranggotakan 3 (tiga) orang, sidang dinyatakan kuorum dan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Anggota MPD tanpa dilakukan penggantian Anggota MPD yang tidak hadir.

(1) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, Anggota MPD yang berhalangan sidang menunjuk pengganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2) Dalam hal Anggota MPD tidak menunjuk pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua MPD menunjuk pengganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(3) Dalam hal penggantian Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, sidang dinyatakan ditunda.
(4) Anggota MPD yang diganti dan/atau pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaporkan penggantian tersebut kepada Ketua MPD.

(1) Anggota MPD dilarang memeriksa suatu Pengaduan yang dirinya memiliki kepentingan/konflik kepentingan dengan Pengadu, Teradu dan/atau Fasyankes.
(2) Kepentingan/konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hubungan darah sampai derajat ketiga, semenda dan/atau hubungan usaha.
(3) Dalam hal Anggota MPD yang memeriksa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki kepentingan/konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan wajib mengundurkan

diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Anggota MPD yang lain.
(4) Dalam hal timbul keraguan atau perbedaan pendapat mengenai MPD memiliki kepentingan/konflik kepentingan atau tidak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan MKDKI bermusyawarah dan MEMUTUSKAN masalah tersebut.

(1) Sidang dipimpin oleh Ketua MPD.
(2) Dalam hal Ketua MPD berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah seorang Anggota MPD yang hadir yang ditunjuk oleh Ketua MPD.
(3) Dalam hal Ketua MPD tidak menunjuk Ketua sidang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang dipimpin oleh salah seorang Anggota MPD berdasarkan kesepakatan Anggota MPD yang hadir.
(8)

(9)

(1) Persidangan MPD dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali pada sidang pembacaan Putusan MPD.
(2) Materi persidangan bersifat rahasia terbatas untuk diketahui MPD dan Panitera/Panitera Pendamping.
(3) Perkara tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi atau mendapat perhatian masyarakat luas dapat diajukan untuk dibahas dalam pleno MKDKI apabila diperlukan dan diusulkan oleh mayoritas Anggota MPD.

(1) Tempat sidang Pemeriksaan Pengadu, Ahli, dan pembacaan Putusan Sela adalah di ruang sidang MKDKI.
(2) Tempat sidang Pemeriksaan Saksi, Teradu dan pembacaan Putusan Akhir adalah di salah satu ruangan kantor Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten tempat kejadian kasus.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat sidang pemeriksaan atas kasus yang terjadi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah di ruang sidang MKDKI.
(4) Dalam hal tempat pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemeriksaan Saksi, Teradu dan pembacaan Putusan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, Pimpinan MKDKI dapat MEMUTUSKAN pelaksanaan sidang di tempat lain atau dengan cara lain.

(1) Panitera atau Panitera Pendamping bertugas memeriksa ketersediaan dan kelayakan ruang sidang Pemeriksaan di luar ruang sidang MKDKI sebelum sidang agar persidangan dapat berjalan lancar dan tertib.
(2) Dalam penyediaan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitera atau Panitera Pendamping harus mengajukan permohonan peminjaman ruangan kepada pimpinan Institusi dengan surat pengantar Ketua MKDKI.

(10)

(1) Dalam menjalankan tugasnya MPD dibantu oleh Panitera dan dapat dibantu Panitera Pendamping.
(2) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua MKDKI setelah berkoordinasi dengan Sekretaris KKI untuk setiap kasus yang diadukan.
(3) Panitera Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dengan Surat Tugas oleh Ketua MKDKI setiap waktu dibutuhkan.

(1) Panitera mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi persidangan paling sedikit meliputi:
a. menerima Pengaduan;
b. membantu pelaksanaan Verifikasi Pengaduan;
c. menyiapkan berkas persidangan;
d. mencatat jalannya persidangan;
e. menangani surat-menyurat persidangan;
f. memberikan penjelasan kepada pihak yang berkepentingan mengenai tahapan pemeriksaan Pengaduan; dan
g. menyiapkan rancangan Putusan MPD.
(2) Dalam hal Panitera berhalangan melaksanakan tugas, Ketua MKDKI dapat menunjuk Panitera Pendamping sebagai pengganti guna melaksanakan tugas Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah berkoordinasi dengan Sekretaris KKI.

(1) Panitera Pendamping bertugas menyiapkan segala keperluan persidangan di luar ruang sidang MKDKI berupa administrasi persidangan dan kesekretariatan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pendamping membantu pelaksanaan tugas Panitera pada umumnya.
(3) Dalam hal suatu persidangan di luar ruang sidang MKDKI tidak ditetapkan Panitera Pendamping maka tugas Panitera Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitera.
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(21) Alat Bukti yang dapat diajukan di muka sidang yaitu:
a. surat;
b. dokumen baik cetak maupun elektronik;
c. keterangan saksi;
d. keterangan ahli; dan/atau
e. keterangan Teradu.
(2) Pengajuan alat bukti oleh Pengadu dan Teradu bukan merupakan kewajiban melainkan hak.

Pemeriksaan Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu dituangkan dalam Berita Acara.

(1) Identitas Saksi dan Ahli adalah rahasia dan tidak dibuka dalam Putusan melainkan disebut nomor urut Saksi dan Ahli berdasarkan urutan angka pada saat sidang pemeriksaan dilakukan.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dijaga kerahasiannya dalam berkas Pengaduan.

(22)

(1) Putusan MPD terdiri dari Putusan Sela dan Putusan.
(2) Putusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI.

(1) MPD menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa:

a. Pengaduan tidak dapat diterima; dan
b. pemeriksaan Pengaduan dihentikan.
(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
a. persyaratan Pengadu dan/atau persyaratan Pengaduan tidak terpenuhi;
b. Pengadu tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah atau berhalangan tetap karena sakit berdasarkan surat keterangan dokter;
c. Teradu tidak memiliki STR yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KKI; dan/atau
d. Pengaduan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan kuat.
(3) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Pengadu mencabut Pengaduannya atau Teradu meninggal dunia sebelum dijatuhkan Putusan Akhir.
(4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

(1) MPD menjatuhkan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa:
a. Teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas Pengaduan; atau
b. Teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas Pengaduan.
(2) Dalam hal MPD menjatuhkan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Teradu diberi sanksi disiplin berupa:
a. pemberian peringatan tertulis;
b. rekomendasi pencabutan STR untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun atau untuk selamanya; dan/atau
c. kewajiban mengikuti pendidikan atau reschooling di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, atau pelatihan di lingkungan rumah sakit

pendidikan atau wahana pendidikan.
(3) Dalam hal Teradu dijatuhi sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan huruf c, pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap berlaku sampai pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terlaksana dengan tuntas.

Pihak yang dapat mengajukan Pengaduan:
a. orang yang langsung mengetahui;
b. orang yang kepentingannya dirugikan; atau
c. korporasi (badan) yang kepentingannya dirugikan, atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.

Batas usia Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

(1) Pengaduan harus memenuhi syarat yaitu:
a. hanya mengenai salah satu atau lebih dari Pelanggaran Disiplin Kedokteran yang diatur oleh KKI;
b. belum lewat waktu 5 (lima) tahun dari sejak kasus yang diadukan terjadi;
c. belum pernah dijatuhi Putusan Sela sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
d. tidak pernah diadukan sebelumnya atas kasus yang sama, Teradu yang sama dan telah memperoleh Putusan Akhir; dan
e. Teradu memiliki STR yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KKI.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengaduan harus dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

(26)

(1) Penyampaian Pengaduan dilakukan dengan cara:
a. menyerahkan Surat Pengaduan;
b. mengisi Formulir Pengaduan; dan
c. membuat Surat Pernyataan.
(2) Formulir Pengaduan dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh MKDKI.
(3) Penyusunan Surat Pengaduan, pengisian Formulir Pengaduan dan pembuatan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pengadu atau diwakilkan kuasanya.
(4) Penyerahan Surat Pengaduan dapat dilakukan dengan cara hadir di kantor MKDKI atau mengirimkannya melalui pos tercatat/surat elektronik.
(5) Pengembalian Formulir Pengaduan yang telah diisi dapat dilakukan dengan cara hadir di kantor MKDKI atau mengirimkannya melalui pos tercatat.
(6) Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan, dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diserahkan kepada Panitera yang bertugas.

(1) Dalam hal Pengadu tidak mampu membuat sendiri Surat Pengaduan, Pengadu dapat hadir di kantor MKDKI untuk menyampaikan Pengaduan secara lisan kepada Panitera.
(2) Panitera penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memformulasikan Pengaduannya ke dalam Surat Pengaduan.
(3) Surat Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol tangan Pengadu.

(1) Pengadu yang mewakilkan dirinya kepada Kuasa Pengadu dilarang menyampaikan Pengaduan secara lisan.
(2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk menyampaikan Pengaduan di MKDKI bermeterai cukup.

Materi muatan Surat Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling sedikit mengenai:
a. uraian alasan Pengaduan yang disampaikan secara kronologis;
b. waktu dan tempat mengenai kasus yang diadukan;
c. nama saksi (jika ada); dan
d. alat bukti lainnya (jika ada).
(30)

(31)

(1) Pengadu atau kuasanya mengisi Formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dengan membubuhkan tanda tangan bermeterai cukup.
(2) Formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
a. identitas Pengadu, meliputi:
1. nama lengkap;
2. fotokopi KTP

3. alamat domisili; dan
4. nomor kontak (telepon, faksimili, atau alamat surat elektronik) yang dapat dihubungi;
b. identitas Teradu, meliputi:
1. nama lengkap;
2. fotokopi KTP
3. alamat tempat praktik sesuai dengan tempat kasus;
4. STR dan/atau SIP (apabila diketahui); dan
5. bentuk pelanggaran yang diadukan.
(3) Dalam hal Pengadu bukan Pasien, Pengadu mengisi Formulir Pengaduan mengenai:
a. kedudukan atau hubungan Pengadu dengan Pasien;
b. identitas Pasien, meliputi:
1. nama lengkap;
2. alamat domisili;
3. usia atau tanggal lahir; dan
4. jenis kelamin.
(4) Kesalahan penulisan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berakibat Pengadu atau Teradu tidak dapat diakses menjadi tanggung jawab Pengadu sepenuhnya.
(32)

(33)

(1) Panitera atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua MKDKI, menerima dan memeriksa Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan dan Surat Pernyataan yang diserahkan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2) Apabila Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan, dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan dibuat sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Panitera membuat Nomor Registrasi atas Pengaduan.

(3) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan Panitera kepada Pengadu atau kuasanya.
(34)

(35)

(42) Pembentukan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah penyerahan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).MPD melaksanakan sidang Pemeriksaan Awal Pengaduan setelah pembentukan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(43)

(44) Acara sidang Pemeriksaan Awal Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2):
a. memeriksa persyaratan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25; dan
b. memeriksa persyaratan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).
(2) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menilai apakah Persyaratan Pengadu dan/atau persyaratan Pengaduan telah terpenuhi atau tidak.

(45) Dalam hal MPD menilai persyaratan Pengadu dan/atau persyaratan Pengaduan ada yang tidak terpenuhi, MPD menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat:

a. kepala Putusan yang berbunyi: Putusan MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA, ATAS PENGADUAN NOMOR (tuliskan nomor registrasi Pengaduan);
b. dasar pengambilan Putusan yang berbunyi: DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
c. kalimat pembuka yang berbunyi:
MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA, ATAS PENGADUAN NOMOR telah memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran;
d. identitas Teradu, meliputi nama lengkap dan alamat tempat praktik, STR dan/atau SIP (apabila diketahui);
e. identitas Pengadu, meliputi nama dan alamat domisili lengkap, dan kedudukan atau hubungan dengan Pasien;
f. identitas Pasien (jika Pengadu bukan Pasien), meliputi nama dan alamat lengkap, tanggal lahir (usia), dan jenis kelamin;
g. materi muatan Pengaduan dan bentuk atau bentuk- bentuk pelanggaran yang diadukan;
h. penilaian MPD atas Persyaratan Pengadu dan/atau persyaratan Pengaduan;
i. amar Putusan Sela;
j. hari dan tanggal sidang musyawarah Putusan Sela;
k. nama Ketua dan Anggota MPD yang melakukan sidang musyawarah Putusan Sela;
l. hari dan tanggal sidang pembacaan Putusan Sela;
m. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota MPD yang melakukan sidang pembacaan Putusan Sela; dan
n. nama Panitera.

(46)

(1) Dalam hal MPD berpendapat persyaratan Pengadu dan/atau persyaratan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b telah terpenuhi, pemeriksaan dilanjutkan dengan pelaksanaan Verifikasi Pengaduan.
(2) Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengunjungi Fasyankes.
(3) Pelaksanaan Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui materi muatan Pengaduan yaitu:
1. perawat;
2. dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien;
3. tenaga kesehatan lainnya;
4. manajemen Fasyankes; dan/atau
5. Teradu;
b. melakukan pengumpulan dokumen antara lain:
1. salinan rekam medis;
2. hasil pemeriksaan penunjang;
3. Standar Prosedur Operasional (SPO);
4. Panduan Praktik Klinis (PPK); dan
5. STR dan/atau SIP Teradu.

(48) Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pelaksanaan Verifikasi Pengaduan.
(49) Pemberitahuan rencana pelaksanaan Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap patut dan sah apabila surat pemberitahuannya diterima Fasyankes paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan Verifikasi

Pengaduan.
(3) Panitera melakukan konfirmasi penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Fasyankes paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Verifikasi Pengaduan.

(1) Verifikasi Pengaduan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Ketua MKDKI.
(2) Pelaksana Verifikasi Pengaduan yaitu seorang Anggota MPD dibantu Panitera.

(1) Anggota MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) melakukan wawancara dalam Verifikasi Pengaduan agar diperoleh informasi yang materiil mengenai Pengaduan.
(2) Panitera mencatat dan merekam wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b disampaikan bersamaan dengan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1).
(2) MKDKI dapat mengadukan Fasyankes yang tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada lembaga/instansi yang berwenang.

(1) Penerimaan dokumen pada saat Verifikasi Pengaduan dibuat tanda terima dan ditandatangani oleh Panitera.
(2) Dalam hal ada dokumen asli yang diserahkan untuk kepentingan pemeriksaan Pengaduan, akan dikembalikan oleh Panitera kepada pihak yang menyerahkan paling lambat 4 (empat) minggu setelah diajukan permintaan

oleh pihak yang menyerahkan.
(3) Dokumen asli yang tidak diminta kembali setelah 5 (lima) tahun dari sejak penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diminta kembali.

(1) Panitera membuat Laporan Verifikasi Pengaduan.
(2) Laporan Verifikasi Pengaduan bersifat rahasia dan hanya untuk dipergunakan dalam persidangan MPD.

(1) Pemeriksaan Pengadu dilakukan untuk menilai tentang alasan Pengaduan yang tertuang dalam uraian alasan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan alasan yang layak dan kuat atau tidak.
(2) Dalam sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD berwenang menggali informasi untuk menentukan bentuk pelanggaran disiplin yang diduga dilanggar Teradu diluar yang telah disampaikan Pengadu dalam Surat Pengaduan dan/atau Formulir Pengaduan.

(1) Pengadu dipanggil dalam sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
(2) Panggilan sidang atas diri Pengadu dianggap patut dan sah apabila diterima di alamat domisili Pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang Pemeriksaan Pengadu.
(3) Dalam hal Pengadu tidak hadir pada sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah atau berhalangan tetap karena sakit berdasarkan surat keterangan dokter, Pengaduan dijatuhkan Putusan Sela

tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.

(1) Pengadu berhak diwakili dan/atau didampingi Kuasa Pengadu dan/atau didampingi Pendamping Pengadu dalam sidang Pemeriksaan Pengadu.
(2) Pemberitahuan hak Pengadu untuk diwakili/didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat panggilan Pengadu.

(1) Pengadu berhak mengajukan Saksi untuk mendukung alasan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.
(2) Pemberitahuan hak Pengadu untuk mengajukan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
(3) Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan panggilan sidang.
(5) Dalam hal Pengadu tidak mengajukan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengadu dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi.
(6) Batas usia Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

(1) MPD berwenang penuh menilai dan MEMUTUSKAN Saksi dan jumlah Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang akan diperiksa.
(2) Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang sidang MKDKI atau di tempat lain

sesuai dengan pertimbangan MPD.

(1) Panitera menyiapkan berkas persidangan untuk setiap anggota MPD sebelum sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dimulai.
(2) Materi berkas persidangan yang disiapkan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan, Surat Pernyataan dan Laporan Verifikasi Pengaduan.
(3) Materi berkas persidangan pada pemeriksaan Saksi yang diajukan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sama dengan materi berkas persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sebelum pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pengadu harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya masing-masing dihadapan MPD.

(1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menilai alasan Pengadu yang tertuang dalam uraian alasan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf
a. (2) Dalam hal MPD menilai alasan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a tidak cukup layak dan kuat untuk diperiksa, MPD menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
(3) Materi muatan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(50)

(52) Pengadu atau Kuasa Pengadu dapat mencabut Pengaduan sebelum atau pada saat sidang Pemeriksaan Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1).
(53) Pencabutan Pengaduan setelah sidang Pemeriksaan Pengadu tidak dapat diterima dan pemeriksaan Pengaduan tetap dilanjutkan.

(1) Pencabutan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disampaikan oleh Pengadu atau kuasanya secara tertulis kepada Ketua MPD dengan mengemukakan alasan pencabutan.
(2) Terhadap pencabutan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua MPD menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
(3) Materi muatan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(54)

(1) Dalam hal Teradu meninggal dunia sebelum sidang pemeriksaan Pengaduan dinyatakan selesai, MPD menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa Penghentian Pemeriksaan Pengaduan atas Pengaduan dikarenakan Teradu meninggal dunia.
(2) Materi muatan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(1) Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dilakukan untuk memeriksa materi berkas Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan dan Alat Bukti di muka sidang untuk MENETAPKAN ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi atas diri Teradu.
(2) Pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah MPD melakukan sidang musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menghasilkan penilaian alasan Pengaduan cukup layak dan kuat untuk diperiksa.

(1) Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dengan urutan Saksi, Ahli, dan Teradu.
(2) Dalam hal Teradu mengajukan Ahli, pemeriksaannya dilakukan setelah pemeriksaan Teradu.
(3) Penentuan Saksi dan Ahli yang akan dihadirkan dalam sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh MPD.
(55)

(56)

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan disusun Jadwal Sidang paling sedikit untuk 1 (satu) bulan ke depan.
(2) Jadwal Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitera bersama Anggota MPD dan

Sekretaris MKDKI.
(3) Jadwal sidang yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke dalam rapat pleno MKDKI untuk disepakati.
(4) Jadwal yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan MKDKI dan diberi paraf oleh Sekretaris KKI.
(5) Perubahan jadwal dapat dilakukan atas kesepakatan seluruh MPD dengan memperhatikan masukan dari Panitera.
(6) Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris MKDKI untuk dimasukkan ke dalam jadwal sidang.
(7) Sekretariat KKI Bagian Pelayanan Hukum Sub Bagian Persidangan atau petugas yang ditunjuk Sekretaris KKI harus mendukung sepenuhnya pelaksanaan jadwal sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Panitera menyiapkan berkas persidangan untuk setiap anggota MPD sebelum sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) dimulai.
(2) Materi berkas persidangan yang disiapkan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri dari Surat Pengaduan, Formulir Pengaduan, Surat Pernyataan, Laporan Verifikasi Pengaduan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadu.
(3) Materi berkas persidangan yang disiapkan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri dari materi berkas persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditambah Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
(4) Materi berkas persidangan pada pemeriksaan Teradu

terdiri dari materi berkas persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditambah Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
(5) Materi berkas persidangan yang disiapkan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri dari materi berkas persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditambah Berita Acara Pemeriksaan Teradu.

(1) Keterangan Saksi, Ahli, dan Teradu adalah apa yang mereka sampaikan di muka sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1).
(2) Saksi dan Ahli sebelum memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diambil sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing terlebih dahulu oleh MPD.
(3) Teradu dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil sumpah/janji.

(1) Saksi, Ahli, dan Teradu dipanggil untuk hadir dalam sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
(2) Panggilan sidang dianggap sah dan patut jika dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau elektronik, ditandatangani oleh Pimpinan MKDKI dan diterima oleh yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sebelum hari sidang.
(3) Bukti panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disimpan dalam berkas Pengaduan oleh Panitera.

Panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1) yang diterima kurang dari 5 (lima) hari tetapi dihadiri oleh

yang bersangkutan disamakan dengan panggilan sidang yang sah dan patut.

(1) Pemeriksaan Saksi dilakukan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a.
(2) Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dengan memperhatikan ketentuan Penentuan Saksi dalam Pasal 56 ayat (3).
(3) Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama sesuai dengan kebijakan MPD.
(4) Saksi yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh didampingi manajemen Fasyankes atau pihak manapun.

(1) Saksi yang berprofesi dokter atau dokter gigi dan memiliki STR wajib hadir memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menghadiri panggilan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1) wajib menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Ketua MKDKI sebelum hari sidang dengan melampirkan dasar alasan ketidakhadirannya.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak hadir sidang setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tanpa menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan oleh Ketua MKDKI kepada KKI untuk diberi sanksi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan KKI.

(1) MPD MENETAPKAN Ahli dan jumlah Ahli yang akan diperiksa.
(2) Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri.
(3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki STR yang masih berlaku dan belum pernah dijatuhi sanksi disiplin oleh MKDKI.

(1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilarang memiliki kepentingan atau konflik kepentingan dengan Pengadu, Teradu, dan/atau Fasyankes.
(2) Ketua MPD menanyakan terlebih dahulu kepada Ahli mengenai ada atau tidaknya kepentingan/konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pemeriksaan Ahli.
(3) Ketua MPD membatalkan pemeriksaan Ahli yang memiliki kepentingan/konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Ahli diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Pengaduan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari sidang.
(2) Berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitera kepada Ahli melalui pos tercatat/surat elektronik.
(3) Materi berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uraian ringkas Pengaduan, uraian ringkas keterangan Saksi dan informasi yang diperoleh

dari dokumen hasil pelaksanaan Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b.

(4) Uraian ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis secara kronologis.
(5) Identitas Pasien, Pengadu, Saksi, Teradu, dan Fasyankes pada berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilangkan.
(6) Berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diperiksa oleh Ketua MPD atau unsur ahli hukum dalam MPD.

(57)

Ketentuan mengenai kewajiban Saksi yang berprofesi dokter atau dokter gigi untuk hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Ahli.

Dalam hal MPD menilai masih memerlukan keterangan tambahan Ahli setelah pemeriksaan Teradu, MPD dapat memanggil Ahli kembali atau Ahli lainnya.

(1) Sidang Pemeriksaan Teradu dilakukan untuk memberi kesempatan Teradu menyampaikan tanggapan atas Pengaduan.
(2) Pelaksanaan sidang Pemeriksaan Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesai pemeriksaan seluruh Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
(3) Dalam hal Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu, pemeriksaannya dilakukan secara sendiri-sendiri.

(4) Teradu berhak memperoleh salinan Surat Pengaduan yang diserahkan kepada Teradu bersamaan dengan surat panggilan Teradu.

(1) Teradu yang tidak dapat hadir pada sidang Pemeriksaan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Ketua MKDKI sebelum hari sidang dengan melampirkan dasar alasannya.
(2) Dalam hal Teradu tidak hadir pada sidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan atas Pengaduan di muka sidang.
(3) Dalam hal Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sidang dilanjutkan dengan musyawarah MPD untuk menjatuhkan Putusan.

(1) Teradu berhak didampingi kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu dalam sidang Pemeriksaan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
(2) Pemberitahuan hak Teradu untuk didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat panggilan Teradu.
(3) Kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Teradu jika diminta MPD dan/atau atas permintaan sendiri setelah diizinkan Ketua MPD.

(1) Teradu berhak mengajukan Ahli untuk mendukung tanggapan yang telah disampaikannya dalam sidang Pemeriksaan Teradu.
(2) Pemberitahuan hak Teradu untuk mengajukan Ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam sidang pemeriksaan Teradu oleh Ketua MPD.

(3) Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sidang Pemeriksaan Teradu.
(4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadirkan ke muka sidang oleh Teradu pada hari yang disepakati antara MPD dengan Teradu tanpa dilakukan panggilan sidang.

(1) MPD menyampaikan kepada Teradu haknya untuk menyerahkan Tanggapan Akhir sebelum sidang Pemeriksaan Teradu ditutup.
(2) Teradu dapat melampirkan dokumen pendukung pada saat penyerahan Tanggapan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penerimaan Tanggapan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan Teradu.
(2) Penerimaan Tanggapan Akhir lewat dari waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima.
(3) Penyerahan Tanggapan Akhir dapat dilakukan dengan cara hadir di kantor MKDKI atau mengirimkannya melalui pos tercatat/surat elektronik.

(1) Dalam hal Teradu menemukan dokumen yang bersifat menentukan yang pada waktu Pemeriksaan Teradu tidak ditemukan, Teradu dapat mengajukan permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu.

(2) Pemeriksaan Ulang Teradu dilakukan untuk memberi kesempatan Teradu menjelaskan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu diajukan bersamaan dengan penyerahan Tanggapan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
(4) Pemeriksaan Ulang Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruang sidang MKDKI.

(1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk mempertimbangkan dan MEMUTUSKAN menerima atau menolak Permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
(2) Dalam hal MPD MEMUTUSKAN menerima Permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Teradu dipanggil untuk hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
(3) Dalam hal MPD MEMUTUSKAN menolak Permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
(4) Pertimbangan penolakan Permohonan Pemeriksaan Ulang Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam materi muatan Putusan.

(1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menyatakan sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan telah selesai.
(2) Setelah Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk

menjatuhkan Putusan.

(1) Pada sidang musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) setiap anggota MPD menyerahkan pendapat tertulis tentang hasil akhir Pemeriksaan Pokok Pengaduan kepada Ketua MPD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berkas Pengaduan masing-masing MPD.
(2) Ketua MPD membacakan setiap pendapat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) MPD menjatuhkan Putusan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Panitera menyerahkan Berkas Pengaduan untuk dipelajari oleh MPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(5) Panitera mencatat dengan cermat jalannya setiap sidang musyawarah anggota MPD.

(1) Putusan didasarkan pada paling sedikit 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan keyakinan MPD.
(2) Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu, MPD menjatuhkan Putusan Teradu dinyatakan tidak bersalah atas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
(3) Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu, MPD menjatuhkan Putusan Teradu dinyatakan bersalah atas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

(4) Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata.

(1) Dalam hal MPD menjatuhkan Putusan pemberian sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan atau reschooling atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, Putusan memuat jenis pendidikan atau pelatihan yang harus dijalani Teradu.
(2) Pelaksanaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan KKI.
(3) KKI mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terpadu pelaksanaan sanksi disiplin.
(4) Koordinasi pembinaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan KKI.

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) memuat:
a. kepala Putusan yang berbunyi: Putusan MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR (tuliskan nomor registrasi Pengaduan);
b. dasar pengambilan Putusan yang berbunyi: DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
c. kalimat pembuka yang berbunyi:
MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR telah memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran;
d. identitas Teradu, meliputi nama lengkap dan alamat tempat praktik, STR dan/atau SIP (apabila diketahui);
e. identitas Pengadu, meliputi nama dan alamat domisili lengkap, dan kedudukan atau hubungan dengan Pasien;

f. identitas Pasien (jika Pengadu bukan Pasien), meliputi nama dan alamat lengkap, tanggal lahir (usia), dan jenis kelamin;
g. Pengaduan dan bentuk pelanggaran yang diadukan;
h. fakta yang diperoleh di muka sidang berdasarkan alat bukti yang diajukan;
i. pertimbangan MPD terhadap fakta-fakta yang diperoleh di muka sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
j. dalam hal Teradu dinyatakan bersalah, disebutkan bentuk pelanggaran disiplin yang dinilai telah dilanggar Teradu;
k. amar Putusan;
l. hari dan tanggal sidang musyawarah Putusan;
m. nama Ketua dan Anggota MPD yang melakukan sidang musyawarah Putusan;
n. hari dan tanggal sidang pembacaan Putusan;
o. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota MPD yang melakukan sidang pembacaan Putusan; dan
p. nama Panitera.

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.

(1) Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
(2) Pengadu dan Teradu dipanggil untuk menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Pengadu dan/atau Teradu tidak menghadiri

sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembacaan Putusan tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Manajemen Fasyankes, Organisasi Profesi dan Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota terkait dapat diundang untuk menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI.
(2) Ketua MKDKI menyerahkan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KKI dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pembacaan Putusan.

(1) KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu tidak bersalah kepada Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
(2) Penyerahan Keputusan KKI dan Salinan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah KKI menerima salinan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

(1) KKI menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).
(2) Surat Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri Salinan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran atau Ketua Konsil Kedokteran Gigi sesuai disiplin keilmuan Teradu.
(3) Surat Keputusan KKI beserta Salinan Keputusan MKDKI disampaikan kepada Teradu, Fasyankes, dan seluruh pihak-pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerbitkan SIP Teradu, institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tempat pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Organisasi Profesi di tingkat pusat dan cabang, dan Kementerian Kesehatan.
(4) Penyampaian Surat Keputusan KKI kepada Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Penyampaian Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat tercatat.

(1) Penyerahan salinan Putusan MPD kepada Pengadu atau kuasanya dilakukan melalui permintaan tertulis kepada KKI.
(2) Dalam hal permintaan

Putusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan legalisasi maka Sekretaris KKI atau yang mendapat mandat darinya membubuhkan tanda tangan dan stempel bertuliskan sesuai dengan asli pada setiap

lembar yang dilegalisasi.

(1) Dalam hal MPD menjatuhkan Putusan pemberian sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berakibat seluruh kewenangan Teradu menjalankan praktik kedokteran dicabut dalam jangka waktu selama pelaksanaan sanksi disiplin sesuai dengan amar Putusan.
(2) Pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat seluruh SIP Teradu tidak berlaku.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan dilakukan oleh KKI dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KKI.

(1) Kecuali Putusan, seluruh surat dan/atau dokumen yang terkumpul dan didapatkan atau dihasilkan serta terkait Pengaduan bersifat rahasia.
(2) Pembukaan surat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan/atau izin Ketua MKDKI.
(3) Pemusnahan dan tata cara pemusnahan dokumen diatur tersendiri dalam Peraturan KKI.

(4) Sekretariat KKI bertanggung jawab atas pendokumentasian, pencatatan, dan pemusnahan seluruh dokumen yang terkait dengan Putusan termasuk dokumen pelaksanaan Putusan.

(1) Segala pembiayaan kegiatan MKDKI dibebankan kepada anggaran KKI.
(2) MKDKI dan KKI tidak mengenakan biaya atas seluruh proses pemeriksaan Pengaduan dan pelaksanaan Putusan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) biaya pelaksanaan Putusan berupa sanksi disiplin kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan ditanggung Teradu.
(4) Biaya kehadiran Pengadu atau Kuasa/Pendamping Pengadu, Teradu atau Kuasa/Pendamping Teradu, Saksi, dan Ahli yang diajukan Teradu di sidang pemeriksaan Pengaduan ditanggung yang bersangkutan.
(5) Biaya kehadiran Ahli meliputi transportasi dan jasa profesi dibebankan pada Anggaran KKI.
(6) Pihak yang MENETAPKAN biaya dalam pelaksanaan sanksi disiplin wajib memperhatikan prinsip akuntabilitas.

Pada saat Peraturan Konsil ini mulai berlaku, pemeriksaan Pengaduan yang telah mencapai tahap pemberian kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 32 Tahun 2015 tetap diberlakukan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 32 Tahun 2015 sampai sidang pembacaan

Putusan MPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis pelaksanaan Peraturan KKI ini diatur dengan Panduan MKDKI berdasarkan keputusan rapat pleno MKDKI.

Pada saat Peraturan Konsil ini mulai berlaku, Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Konsil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2017

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA