Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:
1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pelatihan yang membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas selama 1 (satu) tahun masa percobaan secara terpadu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelatihan Kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan pengawas, administrator, pimpinan tinggi pertama dan pimpinan tinggi madya serta pimpinan tinggi utama.
3. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang teknis yang terkait dengan tugas dan jabatan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

4. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara INDONESIA yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat pembina kepegawaian adalah menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur di provinsi; dan bupati/ walikota di kabupaten/kota.
9. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Pelatihan.
10. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2016, No.

12. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan organisasi pada Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelatihan.

(1) Tujuan pedoman ini disusun untuk mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada penyelenggaraan Pelatihan.
(2) Sasaran pembuatan pedoman ini disusun guna menyeragamkan bentuk dan ketentuan di dalam pembuatan Surat Keterangan Pelatihan.

Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau melatih dalam program Pelatihan dan dinyatakan berhasil dengan baik.

(1) Jenis Surat Keterangan Pelatihan terdiri dari:
a. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP);
b. Sertifikat;
c. Piagam; dan
d. Surat Keterangan.
(2) STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat promosi jabatan dan dinyatakan lulus.
(3) Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan

keseluruhan program Pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran.
(4) Piagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan memperoleh prestasi terbaik.
(5) Surat Keterangan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.

STTP diperuntukan bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, serta Pelatihan Teknis Berjenjang dan Pelatihan Fungsional Berjenjang.

(1) Sertifikat diberikan kepada peserta Pelatihan yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran.
(2) Sertifikat diperuntukan bagi peserta Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Fungsional tidak berjenjang.

(1) Piagam diberikan kepada peserta Pelatihan yang memiliki prestasi istimewa 3 (tiga) peringkat terbaik dalam kelasnya berdasarkan hasil evaluasi peserta oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

2016, No.

(2) Piagam diberikan pada seluruh program pelatihan.

Surat Keterangan diberikan kepada peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh atau sebagian mata Pelatihan namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan yang dinyatakan dengan keterangan Ditunda Kelulusannya atau Tidak Lulus berdasarkan hasil evaluasi oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

(1) STTP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm terletak di atas pada bagian tengah STTP.
(2) Bentuk STTP ditentukan dengan mempertimbangkan pola penyelenggaraan Pelatihan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri, Bentuk STTP menggunakan Formulir 1;
b. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi memfasilitasi atau sebagai penjamin mutu penyelenggaraan seluruh penyelenggaraan program Pelatihan yang dilaksanakan oleh unit yang membidangi penyelengggaraan Pelatihan Tidak Terakreditasi, Bentuk STTP menggunakan Formulir 2; dan
c. Pada kondisi tertentu Instansi Pembina dapat memfasilitasi atau sebagai penjamin mutu penyelenggaraan program Pelatihan di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Bentuk STTP menggunakan Formulir 3.

Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga)cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan logo Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat.
Bentuk Sertifikat menggunakan Formulir 4.

Piagam berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 (tiga puluh tiga)cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan lambang Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Piagam.
Bentuk Piagam menggunakan Formulir 5.

Surat Keterangan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 tiga puluh tiga) cm x 21,5 (dua puluh satu koma lima)cm berwarna putih dan menggunakan lambang Instansi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang berukuran 3,5 (tiga koma lima)cm x 4 (empat)cm terletak di atas pada bagian tengah Surat Keterangan. Bentuk Surat Keterangan menggunakan Formulir 6A dan Formulir 6B.

Daftar mata Pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang STTP atau Sertifikat.

2016, No.

(1) STTP Pelatihan Dasar Calon PNS dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV ditandatangani oleh Kepala LAN atau pimpinan LAN yang ditunjuk oleh Kepala LAN yang akan diatur melalui keputusan Kepala LAN, dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina.
(2) STTP Pelatihan Dasar Calon PNS dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina.
(3) STTP Pelatihan Fungsional berjenjang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina.
(4) STTP Pelatihan Teknis berjenjang ditanda tangani oleh Pimpinan Instansi Teknis dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina.
(5) Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan diberi Kode Registrasi Alumni dari Instansi Pembina.
(6) Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
(7) Surat Keterangan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
(8) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan yang dilakukan dengan fasilitasi atau penjaminan mutu, STTP atau Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi bersama dengan Pejabat dari Instansi yang turut bekerjasama.

(9) Daftar mata Pelatihan ditandatangani oleh penanggung jawab program Pelatihan pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
(10) Penempatan posisi tanda tangan pada surat keterangan Pelatihan dapat dilihat pada bagian Formulir 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan satu kesatuan dalam pedoman ini.

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 November 2016.

2016, No.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA