Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang KATALOG ELEKTRONIK DAN E-PURCHASING

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Barang/Jasa Standar atau dapat Distandarkan adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan.
2. Competitive Catalogue adalah Katalog Elektronik tertutup yang memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan harga tertentu yang kemudian dikompetisikan secara otomatis melalui sistem aplikasi yang

dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
4. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
5. Katalog Elektronik Nasional adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian.
7. Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kelompok Kerja Katalog adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dalam rangka proses pemilihan Penyedia.
9. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan E-Purchasing.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Online Shop adalah toko yang menjual produk melalui media internet dengan menggunakan web browser.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, PPK, atau Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan pemesanan dalam E-Purchasing.
16. Pejabat yang Ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi adalah Pejabat yang ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar PPK/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan dalam E-Purchasing.
17. Penyedia Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Penyedia adalah badan usaha/orang perseorangan/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis/badan penelitian/online shop yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam Katalog Elektronik.
18. Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-Commerce adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
19. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
20. Prinsipal Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas

barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
21. Satuan Kerja di Kementerian adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian, yang telah ditetapkan tugas, fungsi, dan susunan organisasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
24. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

(1) Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Kepala ini meliputi:
a. penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik; dan
b. penyelenggaraan sistem E-Purchasing.
(2) LKPP menyelenggarakan sistem Katalog Elektronik dan sistem E-Purchasing.

Peraturan Kepala ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi K/L/D/I dan Penyedia dalam melaksanakan proses Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

(1) Jenis Katalog Elektronik terdiri atas:
a. Katalog Elektronik Nasional;
b. Katalog Elektronik Sektoral; dan
c. Katalog Elektronik Daerah.
(2) Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dan dikelola oleh LKPP dan berlaku secara nasional, meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Lainnya;
d. Jasa Konsultansi; dan/atau
e. Barang/Jasa yang dimuat dalam online shop.
(3) Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dan dikelola oleh Kementerian berdasarkan persetujuan Kepala LKPP dan berlaku pada Kementerian yang bersangkutan, meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Lainnya; dan/atau
d. Jasa Konsultansi.
(4) Katalog Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dan dikelola oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan persetujuan Kepala LKPP dan berlaku pada daerah yang bersangkutan, meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi:
1) umum; dan 2) tertentu (melalui Competitive Catalogue);
c. Jasa Lainnya; dan/atau
d. Jasa Konsultansi.

Para pihak dalam sistem Katalog Elektronik terdiri atas:
a. Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah
b. Kelompok Kerja Katalog; dan
c. Penyedia.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala LKPP dalam sistem Katalog Elektronik, meliputi:
a. memberikan persetujuan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Daerah;
b. memberikan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Daerah;
c. melakukan analisa kebutuhan barang/jasa;
d. MENETAPKAN pemenang untuk Katalog Elektronik Nasional:
1) pada proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2) pada proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
e. MENETAPKAN barang/jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Daerah;
f. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Nasional dengan Penyedia;
g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
1) penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik;
2) penyelenggaraan sistem E-Purchasing; dan 3) pelaksanaan Kontrak Katalog Nasional.
h. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Nasional;
dan/atau
i. melakukan pemutusan Kontrak Katalog dalam Katalog Elektronik Nasional.
(2) Tugas dan Kewenangan Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

(1) Tugas dan kewenangan Menteri dalam sistem Katalog Elektronik, meliputi:
a. MENETAPKAN pemenang untuk Katalog Elektronik Sektoral:
1) pada proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau 2) pada proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa

negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral dengan Penyedia;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral;
d. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral;
dan/atau
e. melakukan pemutusan Kontrak Katalog dalam Katalog Elektronik Sektoral.
(2) Tugas dan Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam sistem Katalog Elektronik, meliputi:
a. MENETAPKAN pemenang untuk Katalog Elektronik Daerah:
1) pada proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau 2) pada proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Daerah dengan Penyedia;

c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Daerah;
d. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Daerah; atau
e. melakukan pemutusan Kontrak Katalog dalam Katalog Elektronik Daerah.
(2) Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada kepada Sekretaris Daerah.

(1) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Nasional ditetapkan oleh Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
(2) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Nasional terdiri dari anggota ULP, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) LKPP, dan/atau gabungan pegawai ASN LKPP dengan ASN K/L/D/I.
(3) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.
(4) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas pekerjaan.
(5) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(6) Kelompok Kerja Katalog untuk Katalog Elektronik Daerah terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah,

sesuai dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas pekerjaan.
(7) Kelompok Kerja Katalog memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menyusun dan MENETAPKAN dokumen pengadaan;
b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;
c. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
e. melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
f. melakukan pembuktian kualifikasi;
g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
h. MENETAPKAN pemenang/Penyedia untuk:
1) proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2) proses pemilihan yang menggunakan metode seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
dan/atau 3) proses pemilihan yang menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi/tanpa negosiasi.
i. menjawab sanggahan;
j. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
k. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Daerah;

m. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia;
dan/atau
n. mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.
(8) Kelompok Kerja Katalog berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik terdiri atas:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki ijin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT PPh Tahunan tahun terakhir;
e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
f. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
g. tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik;
h. memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
i. menandatangani Pakta Integritas;
j. memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;

k. khusus untuk Penyedia Online Shop selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai i, juga harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan benar di dalam website Penyedia Online Shop berupa:
1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
2) harga dan cara pembayaran barang/jasa;
3) mekanisme pembelian dan pembayaran secara online;
4) cara penyerahan barang/jasa; dan 5) fasilitas layanan konsumen (purna jual).
l. Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen; dan
m. Khusus untuk Penyedia Competitive Catalogue selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di daerah dimana sistem Competitve Catalogue digunakan;
2) memiliki atau menguasai alat utama; dan 3) memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil.

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Nasional meliputi:
a. barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa K/L/D/I;

b. Barang/Jasa Standar atau dapat Distandarkan; dan
c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah/Pimpinan Institusi pada Kementerian/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik berupa:
a. jenis;
b. volume;
c. spesifikasi teknis;
d. waktu penggunaan;
e. rencana anggaran;
f. referensi harga atau HPS;
g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
h. syarat Penyedia.
(2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah /Pimpinan Institusi pada Kementerian/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Nasional dan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada Kepala LKPP cq Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

(1) Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11. (2) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LKPP untuk diketahui.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi MENETAPKAN bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Nasional.
(4) Berdasarkan penetapan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, MENETAPKAN Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode:
a. lelang/seleksi; atau
b. non lelang/non seleksi.
(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
(3) Metode pemilihan Penyedia melalui lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus.
(4) Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
d. penyedia tunggal; dan/atau
e. barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.
(5) Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditentukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering.
(2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi.
(3) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
h. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
j. penetapan Penyedia;
k. penetapan katalog barang/jasa;
l. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dilakukan reviu;
m. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
n. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Nasional.
(4) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non seleksi dengan negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
h. negosiasi Teknis dan Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;
j. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
k. penetapan Penyedia;
l. penetapan katalog barang/jasa;
m. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dilakukan reviu;
n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Nasional.

Berdasarkan hasil pemilihan Kepala LKPP menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan:

a. telah dilakukan reviu oleh Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog;
b. dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 maka:
1) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan dan mengusulkan kepada Kepala LKPP bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan 2) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi memerintahkan kepada Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.

(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepala LKPP dengan Penyedia maka Direktur Pengembangan Sistem Katalog menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id.
(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;

b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau
c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral meliputi:
a. barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian;
b. Barang/Jasa Standar atau dapat Distandarkan; dan
c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

(1) Usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral dapat dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja di Kementerian yang menyelenggarakan Katalog Elektronik Sektoral.
(2) Pimpinan Satuan Kerja di Kementerian dalam menyampaikan usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik Sektoral berupa:
a. jenis;
b. volume;
c. spesifikasi teknis;
d. waktu penggunaan;

e. rencana anggaran;
f. referensi harga atau HPS;
g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
h. syarat Penyedia.
(3) Pimpinan Satuan Kerja di Kementerian mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral dan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian menugaskan Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.
(3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dievaluasi dan kepada Menteri untuk diketahui.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Sektoral.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.
(6) Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian MENETAPKAN Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode:
a. lelang/seleksi; atau
b. non lelang/non seleksi.
(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
(3) Metode pemilihan Penyedia melalui lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus.
(4) Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
d. penyedia tunggal; dan/atau

e. barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.
(5) Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering.
(2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
(3) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non Seleksi tanpa negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi,

Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. evaluasi dan Klarifikasi teknis dan harga;
h. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
j. penetapan Penyedia;
k. penetapan katalog barang/jasa;
l. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
m. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
n. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral.
(4) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non seleksi dengan negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
h. negosiasi Teknis dan Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;
j. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
k. penetapan Penyedia;
l. penetapan katalog barang/jasa;
m. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.;
n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral.

Berdasarkan hasil pemilihan, Menteri menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan:
a. telah dilakukan reviu oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog;
b. dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 maka:
1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian menyampaikan dan mengusulkan kepada Menteri bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan 2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian memerintahkan kepada Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.

(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Menteri dengan Penyedia maka Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id.

(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Daerah meliputi:
a. barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
b. barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

(1) Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Daerah dapat dilakukan oleh pimpinan SKPD pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Katalog Daerah.
(2) Pimpinan SKPD dalam menyampaikan usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik Daerah berupa:
a. jenis;
b. volume;
c. spesifikasi teknis;
d. waktu penggunaan;
e. rencana anggaran;

f. referensi harga atau HPS;
g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
h. syarat Penyedia.
(3) Pimpinan SKPD mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Daerah dan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada Kepala Daerah Cq.
Sekretaris Daerah.

(1) Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan, untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dievaluasi dan kepada Kepala Daerah untuk diketahui.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik Daerah.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 maka Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.
(6) Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah MENETAPKAN Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode:
a. lelang/seleksi; atau
b. non lelang/non seleksi.
(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
(3) Selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk metode non lelang/non seleksi dapat dilakukan dengan prakualifikasi tanpa negosiasi (Competitive Catalog), dengan ketentuan:
a. penawaran harga dasar yang disampaikan oleh Penyedia melalui aplikasi Competitive Catalogue yang dikembangkan oleh LKPP merupakan harga penawaran yang merupakan nilai harga diantara harga batas atas dan batas bawah;
b. harga batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah; dan
c. data penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terekam dalam database Competitive Catalogue dan tidak terbuka.

(4) Metode pemilihan Penyedia lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus.
(5) Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
d. penyedia tunggal; dan/atau
e. barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.
(6) Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditentukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering.
(2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan lelang/seleksi dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang E-Tendering, dengan ketentuan sebelum penetapan pemenang Kelompok Kerja Katalog melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
(3) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non Seleksi tanpa negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi ;
g. evaluasi dan Klarifikasi teknis dan harga;
h. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
j. penetapan Penyedia;
k. penetapan katalog barang/jasa;
l. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Daerah;
m. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
n. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Daerah.
(4) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan non lelang/non seleksi dengan negosiasi adalah sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;
d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;

h. negosiasi Teknis dan Harga;
i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;
j. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
k. penetapan Penyedia;
l. penetapan katalog barang/jasa;
m. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Sekretaris Daerah;
n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik
(5) Tahapan pemilihan penyedia dengan metode pemilihan penyedia non lelang/non seleksi melalui metode prakualifikasi tanpa negosiasi (Competitive Catalog) sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
c. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
d. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
e. pembuktian Kualifikasi;
f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
g. penyampaian Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi kepada Sekretaris Daerah;
h. penetapan Penyedia;
i. penetapan katalog barang/jasa;
j. penandatanganan Kontrak Katalog;
k. pencantuman Penyedia Jasa ke dalam Katalog Elektronik;
l. Penyedia memasukkan data tenaga ahli, tenaga terampil dan/atau alat utama;
m. Kepala ULP/Kepala yang menangani Unit Pengadaan menolak/memberikan persetujuan data tenaga ahli, tenaga terampil dan/atau alat utama; dan
n. Penyedia memasukkan data harga dan barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik dalam batas koridor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil proses pemilihan, Kepala Daerah menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan:
a. telah dilakukan reviu oleh Sekretaris Daerah terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog;
b. dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 maka:
1) Sekretaris Daerah menyampaikan dan mengusulkan kepada Kepala Daerah bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan 2) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.

(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Penyedia maka Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e- katalog.lkpp.go.id.
(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

a. pemasukan data spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau
b. penayangan data penyedia barang/jasa untuk Competitive Catalogue direkam dalam data base sistem Competitive Catalogue.

(1) Usulan perubahan Kontrak Katalog diajukan oleh para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
(2) Pihak lain dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog melalui para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
(3) Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
(4) Khusus untuk Competitive Catalogue, selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terkait perubahan menyangkut penambahan, pengurangan, atau penggantian alat/tenaga ahli/tenaga terampil atau harga satuan dasar, harus mengacu pada keputusan Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Para Pihak dalam sistem E-Purchasing terdiri atas:
a. Pejabat Pembuat Komitmen;
b. Pejabat Pemesan; dan
c. Penyedia.

(1) E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Purchasing pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
(2) Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada:
a. prosedur E-Purchasing;
b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E- Purchasing; dan
c. panduan pengguna aplikasi E-Purchasing (user guide).
(3) Prosedur E-Purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-Purchasing, dan panduan pengguna aplikasi E-Purchasing (user guide) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Pejabat Pemesan dalam melakukan E-Purchasing melakukan negosiasi terhadap harga barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik dalam hal aplikasi E-Purchasing menyediakan fitur negosiasi.

(1) Ketentuan Pengenaan Sanksi dalam pelaksanaan proses pemilihan Penyedia ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
(2) Ketentuan Pengenaan Sanksi dalam pelaksanaan E- Purchasing diatur dalam Kontrak Katalog.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan dapat dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam proses pemilihan;
(4) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog dapat dikenakan sanksi:
a. pemutusan kontrak katalog;

b. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
c. penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh para pihak yang menandatangani kontrak.
(6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dalam hal:
a. Katalog Nasional dilakukan oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan
b. Katalog Sektoral/Daerah dilakukan oleh Kepala ULP/Kepala Unit yang menangani Pengadaan, dan diberitahukan kepada LKPP.

(1) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dalam hal:
a. barang/jasa belum tercantum dalam Katalog Elektronik;
b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam Katalog Elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
c. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
d. Penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;

e. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
f. Penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pesanan barang/jasa;
g. Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4); atau
h. harga barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik dalam online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme E-Purchasing.
(3) Ketentuan pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika tidak ada satupun Penyedia yang terdaftar di dalam Katalog Elektronik yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut.
(4) Terhadap barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) maka K/L/D/I melaksanaan pengadaan atas barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

(1) K/L/D/I melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog.
(2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

(1) LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik dan penyelenggaraan sistem E-Purchasing.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:
a. kinerja Penyedia;
b. pelaksanaan proses pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik;
c. pelaksanaan kontrak Katalog;
d. kewajaran harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik, termasuk pemeriksaan terhadap harga jual barang/jasa di dalam Katalog Elektronik dengan harga jual barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia kepada pembeli non pemerintah; dan
e. pelaksanaan transaksi E-Purchasing.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh LKPP sebagai bahan analisa dalam memperbaiki dan/atau mengembangkan sistem Katalog Elektronik dan/atau sistem E-Purchasing.
(4) K/L/D/I melaporkan kemajuan realisasi transaksi E- Purchasing setiap 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal berdasarkan kajian yang dilakukan LKPP terdapat kebutuhan barang/jasa tertentu yang belum diusulkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi/Penyedia, LKPP dapat melakukan proses pemilihan dan pencantuman pada Katalog Elektronik.

(2) LKPP melakukan intergrasi data SIKaP, sistem E- Purchasing, dan/atau E-Tendering dalam rangka optimalisasi Katalog Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Katalog Elektronik dan E- Purchasing, diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

(1) Barang/Jasa yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga/Institusi/Penyedia kepada LKPP untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini maka tetap dilanjutkan prosesnya dengan berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.
(2) Kontrak Payung/Kontrak Katalog yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Payung/Kontrak Katalog.

(1) Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA