Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang STANDAR DAN PENGELOLAAN RUMAH AMAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban.
3. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
4. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK.
5. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
9. Saksi dan/atau Korban yang dilindungi di rumah aman selanjutnya disebut terlindung adalah saksi dan/atau korban yang telah diputuskan diterima dalam program perlindungan LPSK atau dalam keadaan darurat yang ditempatkan pada rumah aman.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban dan juga terancam jiwanya.
11. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana.
12. Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas Pamwal LPSK adalah pasukan khusus pengamanan dan pengawalan LPSK.
13. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya standar dan pengelolaan rumah aman LPSK dalam rangka mengoptimalkan pelayanan agar dapat melaksanakan fungsi perlindungan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dari peraturan ini adalah :
a. responsibilitas yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan di rumah aman dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kerahasiaan yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan di rumah aman wajib menjamin kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban, lokasi dan personil yang bertugas pada rumah aman.
c. partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan pada rumah aman LPSK dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan saksi dan/atau korban dalam program perlindungan.
d. kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi dalam memberikan perlindungan pada rumah aman LPSK.
e. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan perlindungan pada rumah aman LPSK harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
f. sukarela yaitu perlindungan pada rumah aman LPSK dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari saksi dan/atau korban.
g. kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan pemberian perlindungan pada rumah aman dapat dijalankan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Ruang lingkup rumah aman LPSK mencakup:
a. kategori rumah aman; dan
b. spesifikasi rumah aman.

Kategori rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
a. rumah aman kategori I yang diperuntukkan untuk penampungan sementara;
b. rumah aman kategori II yang diperuntukkan untuk penempatan yang bersifat permanen;
dan
c. rumah aman kategori III yang diperuntukkan untuk penempatan non permanen atau yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah.

(1) Spesifikasi rumah aman kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup:
a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman sedang;
c. akses terbatas dan dekat dengan lokasi publik; dan
d. jangka waktu penempatan selama lebih dari 6 (enam) bulan.
(2) Spesifikasi rumah aman kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup:
a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman tinggi;
c. akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
d. jangka waktu penempatan maksimal 4 (empat) bulan.
(3) Spesifikasi rumah aman kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup:
a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman yang membahayakan jiwanya;
c. standar tempat dan fasilitas disesuaikan dengan tingkat pengamanan;
d. memiliki jalur transportasi rahasia;
e. akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
f. jangka waktu penempatan maksimal 1 (satu) bulan.
(4) Ketentuan mengenai syarat, prosedur dan tata cara penempatan dalam rumah aman LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perlindungan pada rumah aman LPSK.

(1) Anggota LPSK Penanggung jawab bidang perlindungan bertanggungjawab terhadap operasional pengelolaan rumah aman.
(2) Sekretaris LPSK bertanggungjawab terhadap administrasi pengelolaan rumah aman.

(3) Dalam hal pengelolaan rumah aman wajib dilakukan oleh satu unit pengelola rumah aman dan satuan tugas yang struktur kerjanya telah ditentukan dalam peraturan ini.
(4) Ketentuan mengenai unit pengelola dan satuan tugas rumah aman LPSK akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua LPSK.

Unit pengelola rumah aman berfungsi:
a. memberikan serta menjamin keamanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi saksi dan/atau korban dalam rangka memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan pidana;
b. meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap saksi dan/atau korban beserta keluarganya; dan
c. menjadikan tempat kediaman sementara bagi saksi dan/atau korban beserta keluarganya dalam rangka memberikan kesaksian.

(1) Unit pengelola rumah aman berperan dan bertugas dalam urusan administrasi, pelayanan dan pengamanan rumah aman.
(2) Struktur organisasi unit pengelola rumah aman terdiri dari:
a. kepala rumah aman;
b. wakil kepala rumah aman yang merangkap sebagai bagian pengamanan;
c. bagian administrasi;
d. bagian pelayanan rumah aman; dan
e. komandan regu keamanan.
(3) Kepala rumah aman bertanggungjawab terhadap seluruh proses perlindungan, pengamanan, pelayanan dan administrasi terlindung yang ditempatkan di rumah aman.
(4) Kepala rumah aman bertugas:
a. melakukan pengelolaan dan keberlangsungan program perlindungan terlindung;
b. melakukan pengelolaan keuangan rumah aman;
c. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pelaksanaan perlindungan di rumah aman;
d. menyusun strategi program dan kegiatan rumah aman;
e. melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan di rumah aman baik secara berkala maupun insidental; dan
f. memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan perlindungan di rumah aman, secara rutin atau insidental kepada penanggung jawab bidang perlindungan.
(5) Wakil Kepala unit rumah aman bertanggungjawab atas ketersediaan satuan pengamanan, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, maupun ketersediaan dan perlengkapan sarana prasarana pengamanan.
(6) Wakil Kepala unit rumah aman bertugas:
a. menyusun strategi pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung didalam maupun diluar rumah aman;
b. mengatur rotasi tugas anggota pengamanan dan pengawalan rumah aman;
c. mengatur kesiapan tenaga pengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan;
d. melakukan koordinasi dengan Satgas Pamwal LPSK;
e. memimpin koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tugas rumah aman;

f. melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap perkembangan aspek keamanan yang terjadi di rumah aman; dan
g. memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepada kepala rumah aman.
(7) Bagian pelayanan bertanggungjawab terhadap ketersediaan pelayanan medis, psikologis, janitor, transportasi, logistik dan perlengkapan bagi keperluan operasional perlindungan terlindung di rumah aman.
(8) Bagian pelayanan bertugas:
a. melakukan analisa kebutuhan pelayanan saksi dan/atau korban yang dilindungi;
b. menyediakan layanan mental, sosial dan psikologis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
c. menyediakan layanan rehabilitasi medis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
d. memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban yang dilindungi;
dan
e. memberikan layanan informasi terkait saksi dan/atau korban yang dilindungi.
(9) Bagian administrasi bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan ketersediaan administrasi terlindung.
(10) Bagian administrasi bertugas:
a. melakukan registrasi terlindung;
b. melakukan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. melaksanakan administrasi keuangan.

(1) Saksi dan/atau korban diberikan perlindungan di rumah aman LPSK dan/atau dalam situasi darurat setelah adanya keputusan rapat paripurna LPSK.
(2) Penanggungjawab perlindungan wajib menunjuk kepala rumah aman untuk melakukan langkah persiapan setelah adanya keputusan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
a. kelengkapan semua dokumen perlindungan;
b. melakukan tindakan penilaian awal kondisi fisik dan psikis terlindung sebelum ditempatkan pada rumah aman;
c. melakukan analisa risiko keamanan terlindung; dan
d. memberikan informasi kepada terlindung mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman LPSK.

(1) Kelengkapan dokumen perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari :
a. surat perjanjian perlindungan yang dibuat oleh bidang perlindungan dan terlindung;
b. surat identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang berisikan data tentang alamat/tempat tinggal, maupun hal-hal penting yang diperlukan dalam proses perlindungan; dan
c. foto dan/atau sidik jari terlindung yang dilakukan oleh bidang perlindungan.
(2) Dalam hal perlindungan diberikan dalam kondisi darurat, kelengkapan dokumen perlindungan hanya berupa perjanjian perlindungan yang telah ditandatangani oleh pihak terlindung dan/atau keluarga/advokat.

Tindakan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. penilaian terhadap kondisi fisik dan/ atau psikis pemohon yang dilakukan oleh tenaga medis pada unit medis dan/ atau unit psikologis;
b. penyusunan laporan penilaian awal yang menggambarkan kondisi dan rekomendasi terhadap terlindung; dan
c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai pedoman dalam penanganan terlindung selama di rumah aman.

Analisa risiko keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari :
a. tindakan analisa risiko keamanan terlindung yang dilakukan oleh satgas pamwal;
b. penyusunan laporan analisa risiko keamanan yang menggambarkan tingkat ancaman dan rekomendasi penanganan terlindung; dan
c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan pedoman dalam penanganan terlindung selama di rumah aman.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri dari:
a. informasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman;
b. informasi mengenai isi perjanjian perlindungan;
c. informasi mengenai hak dan kewajiban terlindung di rumah aman;
d. informasi mengenai layanan perlindungan yang akan diberikan;
e. informasi mengenai tata tertib di rumah aman; dan
f. informasi mengenai aturan-aturan terkait lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

(1) Kualifikasi Kepala Rumah Aman terdiri dari:
a. memiliki pemahaman dan pengalaman dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban sekurang-kurangnya 2 tahun;
b. mempunyai kemampuan management, pengawasan dan koordinatif;
c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
d. memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program; dan
e. memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
(2) Kualifikasi dari Kepala Regu Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari:
a. memiliki kemampuan kepemimpinan pasukan;
b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
c. memiliki keahlian analisis risiko ancaman;
d. memiliki pengetahuan strategi pengelolaan pengamanan;
e. memiliki pengalaman dalam hal pengamanan dan pengawalan selama sekurangnya 2 tahun; dan
f. memiliki kemampuan berkendara.
(3) Kualifikasi dari Anggota Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari:

a. memiliki keahlian analisis risiko ancaman;
b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
c. memiliki pengatahuan strategi pengelolaan pengamanan; dan
d. memiliki kemampuan berkendara.
(4) Kualifikasi dari Pengemudi:
a. memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku;
b. memiliki pengetahuan jalan protokol, jalan alternatif dan topografi kewilayahan;
c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; dan
d. memiliki keterampilan dalam perawatan mesin kendaraan
(5) Kualifikasi dari juru masak:
a. memiliki keterampilan memasak;
b. memiliki pengalaman sebagai juru masak sekurangnya 2 tahun; dan
c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban.
(6) Kualifikasi dari Janitor :
a. memiliki pengalaman sebagai janitor sekurangnya 2 tahun; dan
b. memiliki kepedulian terhadap aktivitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban.

(1) Petugas unit pengelola rumah aman wajib mematuhi peraturan LPSK tentang kode etik dan disiplin pegawai.
(2) Petugas unit pengelola rumah aman wajib menerapkan nilai dasar kepribadian sebagai pegawai LPSK yaitu :
a. integritas;
b. kemanusiaan;
c. anti diskriminasi;
d. kemandirian;
e. profesionalisme; dan
f. keteladanan.
(3) Petugas unit pengelola rumah aman wajib menjalankan etika pelaksanaan tugas sebagai pegawai LPSK yaitu:
a. kerahasiaan;
b. proporsionalitas;
c. tanggap;
d. perhatian khusus;
e. transparansi; dan
f. akuntabilitas.
(4) Petugas unit pengelola rumah aman wajib melaksanakan aturan disiplin pegawai LPSK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.
(5) Dalam hal petugas unit pengelola rumah aman telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di LPSK.

(1) Sarana dan Prasarana Rumah Aman, terdiri dari sarana fisik rumah aman, fasilitas rumah aman, fasilitas pengamanan, dan fasilitas alat transportasi.
(2) Sarana fisik rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu:

a. memenuhi standar keamanan;
b. memiliki pagar di sekeliling rumah dan dapat dikunci ganda;
c. memiliki jalan masuk standar;
d. dapat digunakan bagi 1 orang terlindung dan keluarganya atau lebih;
e. mudah dipantau;
f. memiliki pintu darurat atau pintu rahasia untuk kepentingan kerahasiaan;
g. memiliki keterbatasan akses pandangan dari luar;
h. memenuhi standar kesehatan atau sanitasi-ventilasi dan hal terkait lainnya; dan
i. memiliki kamar pribadi yang memadai untuk penghuni minimal 3 kamar dengan komposisi 2 kamar untuk saksi dan 1 kamar untuk pengelola rumah aman.
(3) Fasilitas rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu:
a. memiliki peralatan dan perabot rumah lengkap;
b. memiliki peralatan medis dan pengobatan standar;
c. memiliki peralatan genset portable;
d. memiliki fasilitas bermain bagi anak, jika diperlukan; dan
e. memiliki fasilitas hiburan, keagamaan dan yang terkait lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Fasilitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
a. memiliki peralatan berupa CCTV, Handy talky, Senjata api dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
b. memiliki pintu keluar masuk dengan akses 24 jam;
c. memiliki penerangan disesuaikan dengan kebutuhan; dan
d. memiliki tabung pemadam api.
(5) Fasilitas alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yaitu:
a. kendaraan roda empat :
1. memiliki standar pengamanan pada kaca film;
2. memiliki kelengkapan alat P3K;
3. memiliki kelengkapan logistik dasar (makanan ringan, air mineral, pakaian);
4. memiliki kekuatan anti peluru bila diperlukan; dan
5. memiliki fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan.
b. kendaraan roda dua :
1. memiliki standar keamanan yang lengkap;
2. dapat digunakan di berbagai lokasi dan situasi.

(1) Standar layanan minimal rumah aman terdiri dari komponen pembiayaan berupa :
a. biaya operasional petugas pelaksana;
b. biaya penyewaan tempat/akomodasi;
c. biaya sarana dan peralatan rumah tangga;
d. biaya logistik berupa makanan;
e. biaya operasional kendaraan;
f. biaya perangkat alat keamanan; dan
g. biaya lain-lain.
(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Aman LPSK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bantuan Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011 KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 663