Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara

yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Pengamanan Internal di Lingkungan Polri yang selanjutnya disebut Paminal di Lingkungan Polri adalah segala usaha, dan kegiatan untuk menyelenggarakan fungsi Pengamanan internal.
5. Penelitian Personel adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui sejak dini sikap dan perilaku calon Pegawai Negeri pada Polri dan perkembangan perilaku Pegawai

Negeri pada Polri, dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian.
6. Penelusuran Mental Kepribadian yang selanjutnya disingkat PMK adalah kegiatan untuk memperoleh data terkait aspek perorangan, mental, moral dan kepribadian bangsa.
7. Catatan Personel adalah data/dokumen Pegawai Negeri pada Polri yang berisikan bahan keterangan dan/atau dokumen tentang pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri pada Polri.
8. Surat Keterangan Hasil Penelitian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang berisi keterangan tentang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat.
9. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
10. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut.

Pengaturan Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:
a. legalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. profesionalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan teknis dan taktis Kepolisian;
c. proporsionalitas, Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan secara seimbang dan sebanding;
d. akuntabilitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum; dan
e. tidak diskriminatif, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan.

Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi Paminal di lingkungan Polri.

(1) Objek Paminal di Lingkungan Polri, meliputi:
a. personel, yaitu:
1. calon pegawai negeri pada Polri; dan/atau
2. pegawai negeri pada Polri yang:
a) melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
b) sedang dalam proses hukum; dan c) melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kehidupan sehari- hari.
b. materiil;
c. kegiatan; dan
d. bahan keterangan.
(2) Objek Paminal di Lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelidikan, apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelanggaraan atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
(3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang

diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pengamanan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
a. PMK;
b. Penelitian Personel; dan
c. Pencatatan Personel.

(1) PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk memperoleh data guna kepentingan:
a. seleksi penerimaan Pegawai Negeri pada Polri;
b. seleksi pendidikan;
c. mutasi jabatan;
d. kenaikan pangkat;
e. pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment); atau
f. penugasan khusus atau penugasan lain.
(2) PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penelusuran latar belakang dan data rekam jejak;
b. pengisian formulir PMK;
c. wawancara.
d. pendalaman; dan
e. penelitian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PMK diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

(1) Penelitian Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk:
a. seleksi pendidikan;
b. mutasi jabatan;
c. kenaikan pangkat;
d. pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment); atau
e. penugasan khusus atau penugasan lain.
(2) Penelitian Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penelitian berkas dan/atau dokumen;
b. penyelidikan;
c. interogasi; dan
d. wawancara.
(3) Penelitian Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKHP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Personel diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pejabat yang berwenang menerbitkan SKHP:
a. Kepala Biro Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk:
1. anggota Polri yang berpangkat Komisaris Besar Polisi ke atas dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV;
2. Pegawai Negeri pada Polri yang akan:
a) mendapatkan penghargaan; atau b) melaksanakan penugasan khusus atau penugasan lain.
b. Kepala Bagian Penelitian Personel Biro Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk:
1. anggota Polri yang berpangkat Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan III, pada tingkat Markas Besar Polri; dan

2. anggota Polri yang berpangkat Komisaris Polisi dan Ajun Komisaris Besar Polisi, pada tingkat Kepolisian Daerah;
c. Kepala Subbagian Pencatatan Personel Bagian Penelitian Personel Biropaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk anggota Polri yang berpangkat Ajun Inspektur Satu ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah, pada tingkat Markas Besar Polri;
d. Kepala bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk anggota Polri yang berpangkat Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan III, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
e. Kepala Subbidang Paminal bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk anggota Polri yang berpangkat Ajun Inspektur Satu ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah, pada tingkat Kepolisian Daerah.

(1) Pencatatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau tindak pidana.
(2) Pencatatan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau tindak pidana, dilakukan sejak:
a. dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi Provos sebagai terduga pelanggar peraturan disiplin;
b. dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi pertanggungjawaban Profesi sebagai terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri;
c. dimulainya pemeriksaan oleh pengemban fungsi Reskrim sebagai tersangka Tindak Pidana; atau

d. adanya laporan hasil penyelidikan oleh pengemban fungsi paminal bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana.
(3) Pencatatan Personel dinyatakan selesai apabila:
a. telah menjalani sanksi hukum pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan/atau tindak pidana;
b. telah mendapatkan keputusan sidang komisi kode etik/disiplin tidak terbukti bersalah atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak bersalah; dan
c. telah diterbitkan rekomendasi penilaian status, atau rehabilitasi personel dan pemulihan hak bagi Pegawai Negeri pada Polri oleh pejabat berwenang di bidang rehabilitasi.
(4) Pegawai Negeri pada Polri yang tercatat dalam Catatan Personel Paminal di lingkungan Polri, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a. pemeriksaan oleh Profesi dan Pengamanan untuk dapat disidangkan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri;
b. pemeriksaan oleh Reskrim untuk dapat disidangkan melalui persidangan di Peradilan Umum;
c. dilakukan pembatasan terhadap hak-hak kedinasan personel Pegawai Negeri pada Polri sampai dengan diterbitkannya keputusan sidang komisi kode etik/disiplin tidak terbukti bersalah atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak bersalah, rekomendasi penilaian status, atau rehabilitasi personel dan pemulihan hak bagi anggota Polri dari pejabat yang berwenang;
d. tidak dimutasi ke satuan kerja lain, kecuali untuk kepentingan Kepolisian; dan
e. menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dan tetap mendapatkan hak lain sebagai anggota Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pencatatan Personel diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

(1) Pengamanan materiil, meliputi:
a. aset Polri berupa barang bergerak atau tidak bergerak; dan
b. peralatan dan kelengkapan pelaksanaan tugas.
(2) Pengamanan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui pengamanan dan pengawasan secara fisik dan administrasi.
(3) Pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. menginventarisir data terkait dengan barang milik negara di lingkungan Polri;
b. menginventarisir dan memetakan tempat bangunan dan barang barang milik Polri yang dianggap rawan dari sasaran sabotase, pencurian, pengerusakan dan gangguan lain;
c. menentukan langkah antisipasi kerawanan terhadap barang milik Polri;
d. pengamanan terhadap proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan Polri;
e. pembinaan teknis pengamanan materiil pada satuan kerja Polri;
f. pengamanan terhadap proses penerimaan, penyimpanan barang, pendistribusian barang, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan materiil serta pembinaan teknis pada satuan kerja Polri;
g. menerima salinan dokumen, data dan keterangan tentang rencana pengadaan barang atau jasa pada satuan kerja;

h. menerima

dokumen dan keterangan terhadap proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara pada satuan kerja;
i. pemberian rekomendasi atas permohonan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus atau rahasia untuk kendaraan dinas Polri;
j. melakukan pencegahan terhadap pelaku yang berupaya untuk melakukan sabotase/perusakan yang ditujukan kepada aset Polri;
k. mendapatkan akses data dan dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen akutansi barang milik Negara di lingkungan Polri;
l. pengawasan terhadap penghapusan dan penghancuran barang milik negara di lingkungan Polri; dan
m. pengamanan terhadap proses pengadaan barang/jasa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan materiil diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

(1) Pengamanan kegiatan, meliputi:
a. kegiatan kepolisian; dan
b. operasi kepolisian.
(2) Pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi.
(3) Pengamanan kegiatan dilaksanakan melalui:
a. pengamanan langsung dan tidak langsung; dan
b. operasi bersih.

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
a. melakukan pengumpulan bahan keterangan tentang kegiatan yang akan dilakukan;
b. inventarisir permasalahan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kegiatan Polri;
c. deteksi dini terhadap ancaman dari dalam dan luar Polri yang dapat menghambat, mengganggu dan menggagalkan kegiatan Polri;
d. melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan Polri;
e. melakukan pemetaan wilayah pengamanan umum, terbatas dan sangat terbatas untuk mempermudah proses pengamanan;
f. menempatkan personel ditempat-tempat yang dianggap rawan;
g. melakukan pengumpulan data terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan mendekati/memasuki lokasi kegiatan;
h. melaksanakan pengamanan terhadap setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai Negeri pada Polri dan pendidikan pengembangan di lingkungan Polri;
i. mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati/memasuki tempat dilaksanakannya kegiatan Kepolisian;
j. menerima salinan data dan dokumen dari satuan kerja yang akan, sedang dan selesai melaksanakan kegiatan Kepolisian; dan
k. monitoring terhadap kegiatan rutin dan operasi kepolisian yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja/fungsi di lingkungan Polri.

Operasi bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf b dilaksanakan dalam rangka mencegah dan

menanggulangi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan kegiatan diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

(1) Pengamanan bahan keterangan, meliputi:
a. data dan informasi termasuk dokumen baik dalam bentuk cetak, audio, audio visual dan/atau data digital milik Polri dan milik pribadi Pegawai Negeri pada Polri; dan
b. catatan-catatan yang bersifat rahasia.
(2) Pengamanan bahan keterangan dilaksanakan melalui penjagaan/pengawasan pelaksanaan pengelolaan informasi dan data.

Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
a. menyelenggarakan back up operasional dengan menggunakan teknologi informasi;
b. menghimpun dan melakukan pendataan terhadap setiap bahan keterangan yang masuk dan keluar;
c. melakukan pendataan, analisa dan evaluasi terhadap penggunaan bahan keterangan; dan
d. melakukan penghapusan dan pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan keterangan diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd M. TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA