Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2011 tentang PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
4. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut cacat tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas.
5. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut cacat tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan baik namun masih dapat bekerja.
6. Cacat Berat yang selanjutnya disebut cacat tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
7. Cacat karena dinas adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi atau dalam tugas kedinasan.
8. Cacat bukan karena dinas adalah kecacatan yang terjadi bukan dalam tugas operasi atau bukan dalam tugas kedinasan.
9. Tim peneliti tingkat Mabes Polri adalah Tim yang ditetapkan oleh Kapolri yang bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian administrasi permohonan dari Kasatker/Kasatwil untuk menentukan dan MENETAPKAN tingkat dan golongan cacat pegawai negeri pada Polri.
10. Tim peneliti tingkat Polda adalah Tim yang ditetapkan oleh Kapolda yang bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian administrasi permohonan dari pegawai negeri pada Polri yang menderita cacat untuk dikirim ke tim peneliti tingkat Mabes Polri.
11. Peserta Asabri dari Polri adalah setiap anggota Polri dan PNS Polri yang menjadi anggota Asabri bersifat wajib sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Santunan cacat adalah santunan berupa uang yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas yang berasal dari Asabri dan nilai uang santunannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Tunjangan cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pegawai negeri pada Polri penyandang cacat berat yang sudah diberhentikan dengan hormat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

14. PT. Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang- undangan dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan TNI/Polri.

Tujuan peraturan ini:
a. sebagai pedoman dalam MENETAPKAN tingkat dan golongan cacat Pegawai Negeri pada Polri sebagai akibat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau bukan karena dinas;
b. terselenggaranya tertib administrasi dalam pemberian santunan dan/atau tunjangan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas; dan
c. terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat atas santunan dan/atau tunjangan sesuai tingkat dan golongan kecacatan.

Prinsip peraturan ini:
a. legalitas, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. obyektif, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat didasari atas hasil penelitian dan pengkajian secara jujur dan adil berdasarkan data dan fakta yang ada;
c. akuntabel, yaitu penelitian dan pengkajian dalam menentukan tingkat dan golongan cacat dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat dilaksanakan melalui proses secara terbuka dan dapat diketahui umum; dan
e. proporsional, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Penentuan tingkat cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari:
a. cacat tingkat I;
b. cacat tingkat II; dan
c. cacat tingkat III.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Cacat tingkat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. gangguan jiwa ringan;
b. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau 1 (satu) jari kaki;
c. berkurangnya fungsi mata;
d. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; dan/atau
e. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera atau sakit.

Cacat tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. gangguan jiwa sedang;
b. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
c. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
d. Kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
e. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
f. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
g. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
h. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
i. kehilangan pendengaran pada salah satu telinga (tuli);
j. kehilangan fungsi bicara (bisu) ringan sampai sedang; dan/atau
k. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital.

Cacat tingkat III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. gangguan jiwa berat;
b. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
c. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
d. kehilangan kedua anggota gerak atas;
e. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
f. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
g. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1(satu) anggota gerak atas;
h. kehilangan penglihatan kedua mata;
www.djpp.kemenkumham.go.id

l. kehilangan pendengaran pada kedua telinga (tuli);
i. kehilangan fungsi bicara (bisu) berat; dan/atau
j. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat I, masih tetap aktif melaksanakan tugas Polri.
(2) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat II, masih dapat berdinas atau melaksanakan tugas Polri secara terbatas dan ditempatkan pada staf non operasional.
(3) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat III, yang berdasarkan penilaian tim peneliti, tidak dapat melaksanakan tugas Polri dengan baik, dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

Golongan cacat terdiri dari:
a. golongan A, yaitu cacat yang terjadi dalam masa kedinasan, namun bukan dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian;
b. golongan B, yaitu cacat yang terjadi dalam melaksanakan tugas kepolisian yang diakibatkan bukan tindakan langsung pelaku tindak pidana, kecelakaan, dan bencana alam; dan
c. golongan C, yaitu cacat yang terjadi dalam melaksanakan tugas kepolisian yang diakibatkan oleh tindakan langsung pelaku tindak pidana, kecelakaan, bencana alam, atau hewan.

(1) Cacat golongan A merupakan cacat yang disebabkan bukan karena dinas.
(2) Cacat golongan B dan C merupakan cacat yang disebabkan karena dinas.

Penentuan tingkat dan golongan cacat Pegawai Negeri pada Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, setelah mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian dari tim peneliti tingkat Mabes Polri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat, diberikan hak santunan cacat sebanyak satu kali selama masa kedinasan.
(2) Santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai uangnya ditentukan berdasarkan tingkat dan golongan kecacatannya.
(3) Santunan cacat diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat golongan III atau cacat berat diberikan tunjangan cacat sebagai penghargaan atas pengabdiannya.
(2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan, sampai yang bersangkutan meninggal dunia.
(3) Tunjangan cacat diberikan berdasarkan keputusan tentang PDH karena cacat.

Pengusulan penetapan cacat pada tingkat Mabes Polri, dilakukan sebagai berikut:
a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Mabes Polri dengan melampirkan persyaratan administrasi;
b. Kasatker meneliti dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon;
dan
c. Kasatker mengirimkan berkas permohonan kepada As SDM Kapolri
u.p. Karowatpers untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pengusulan penetapan cacat pada tingkat Polda dilakukan sebagai berikut:
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kewilayahan (Kasatwil) atau Kasatker di lingkungan Polda dengan melampirkan persyaratan administrasi;
8 www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kasatwil/Kasatker setelah menerima berkas permohonan, meneruskan permohonan kepada Kapolda u.p Kepala Biro (Karo) SDM;
c. Karo SDM bersama tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dan membuat hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara;
d. tim peneliti melaporkan hasil keputusan rapat kepada Kapolda; dan
e. Kapolda mengirimkan hasil rapat tim peneliti kepada As SDM Kapolri
u.p. Karowatpers untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 huruf a, meliputi personel yang bersangkutan, keluarga, atau kuasanya.

Karowatpers setelah menerima usulan dari Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda melakukan:
a. pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan tingkat dan golongan cacat dari Kasatker/Kapolda;
b. penyusunan dan penyiapan kelengkapan administrasi dalam rangka sidang tim peneliti;
c. sidang tim peneliti tingkat Mabes Polri untuk menentukan tingkat dan golongan cacat paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan;
d. penyusunan laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan sidang tim peneliti kepada As SDM Kapolri; dan
e. pembuatan konsep keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri pada Polri untuk disahkan Kapolri.

(1) As SDM Kapolri setelah menerima laporan tim peneliti melalui Karowatpers, mengusulkan keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat kepada Kapolri.
(2) Kapolri setelah menerima dan mempertimbangkan laporan dari As SDM Kapolri, berwenang menerbitkan keputusan penetapan tingkat dan golongan cacat.
(3) Format keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Setelah terbit keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), SSDM Polri mengajukan permohonan pembayaran santunan dan tunjangan kepada PT. Asabri, dengan melampirkan syarat administrasi dan salinan keputusan Kapolri.

(1) Persyaratan administrasi penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat karena dinas sebagai berikut:
a. surat perintah (sprin) tugas dari pejabat yang berwewenang;
b. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau pimpinan unit/tim dan diketahui atasan langsung;
c. surat keterangan dokter Polri;
d. fotokopi surat keputusan (skep) pengangkatan pertama dan skep pangkat/jabatan terakhir;
e. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri (KTA) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Polri (Karpeg);
f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
g. foto kondisi cacat; dan
h. surat pengantar dari Kasatker/Kasatwil.
(2) Persyaratan administrasi penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat bukan karena dinas sebagai berikut:
a. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung;
b. surat keterangan dokter Polri;
c. fotokopi keputusan/surat keputusan (Kep/skep) pengangkatan pertama dan kep/skep pangkat/jabatan terakhir;
d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri (KTA) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Polri (Karpeg);
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
f. foto kondisi cacat; dan
g. surat pengantar dari Kasatker/Kasatwil.
(3) Dalam hal personel yang bersangkutan tidak dapat membuat kronologis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena kecacatannya, kronologis kejadian dapat dibuat oleh atasan langsungnya.

(1) Persyaratan administrasi permohonan pembayaran santunan dan tunjangan Asabri sebagai berikut:
a. mengisi formulir pengajuan pembayaran;
b. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat;
c. fotokopi KTA, Karpeg, dan KTP;
d. fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri;
e. fotokopi buku tabungan; dan
f. semua persyaratan administrasi dilegalisir oleh Kasatker/Kasatwil.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Susunan Tim Peneliti tingkat Mabes Polri, terdiri dari :
a. Penasihat :
Wakapolri;
b. Penanggung jawab :
AS SDM Kapolri;
c. Ketua I :
Karowatpers SSDM Polri;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Ketua II :
Kapusdokkes Polri;
e. Sekretaris :
Kepala Bagian Pelayanan Hak Biro Perawatan Personel (Kabagyanhak Rowatpers) SSDM Polri;
f. Anggota :
1. 1 (satu) Perwira Menengah (Pamen) dari Itwasum Polri;
2. 1 (satu) Pamen dari Biro Psikologi SSDM Polri;
3. 2 (dua) Pamen dari Pusdokes Polri;
4. 3 (tiga) Pamen dari Birowatpers SSDM Polri;
5. 1 (satu) Pamen dari Korbrimob Polri;
6. 1 (satu) Pamen dari Sops Polri;
7. 1 (satu) Pamen dari Paminal Divpropam Polri; dan
8. 1 (satu) orang pejabat dari fungsi pemohon.
(2) Susunan Tim Peneliti tingkat Polda, terdiri dari:
a. Penasihat : Kapolda;
b. Penanggungjawab: Wakapolda;
c. Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda;
Ketua II : Kabiddokes Polda;
d. Sekretaris : Kepala Bagian Perawatan Personel (Kabagwatpers) Ro SDM Polda;
e. Anggota :
1. 1 (satu) Perwira Polri dari Itwasda;
2. 1 (satu) Perwira Polri dari Bag Psikologi Ro SDM;
3. 2 (dua) Perwira Polri dari Biddokkes;
4. 1 (satu) Perwira Polri dari Bag Watpers Ro SDM;
www.djpp.kemenkumham.go.id

5. 1 (satu) Perwira Polri dari Bidpropam;
6. 1 (satu) Perwira Polri dari Biroops; dan
7. 1 (satu) orang pejabat dari fungsi pemohon.

(1) Tugas dan tanggung jawab Tim Peneliti Tingkat Mabes Polri, sebagai berikut:
a. meneliti/mempelajari berkas administrasi usulan dari Satker Mabes Polri dan Polda;
b. melaksanakan rapat untuk menentukan penetapan tingkat dan golongan cacat;
c. menandatangani hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara;
d. melaporkan hasil rapat kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri; dan
e. membuat konsep Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri:
1. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat karena dinas ditandatangani oleh Kapolri; dan
2. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat bukan karena dinas ditandatangani oleh As SDM Kapolri atas nama Kapolri.
(2) Tugas dan tanggung jawab tim peneliti tingkat Polda, sebagai berikut:
a. mempelajari dan meneliti berkas usulan dan persyaratan administrasi dari pemohon;
b. melaksanakan rapat untuk menentukan kelengkapan berkas usulan dan persyaratan administrasi;
c. membuat hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara;
d. melaporkan hasil rapat kepada Kapolda; dan
e. mengirim hasil rapat tim peneliti kepada As SDM Kapolri u.p.
Karowatpers SSDM Polri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang penetapan tingkat dan golongan cacat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
Pasal 25 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAParaf:
REPUBLIK INDONESIA,1. Kadivkum Polri : ........
AMIR SYAMSUDDIN3. Kasetum Polri : .......
www.djpp.kemenkumham.go.id