Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PADA WILAYAH PULAUPULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

(1) Kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan meliputi:
a. ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek/ Polsubsektor pada wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
b. tidak sedang dalam penugasan ke luar negeri minimal 6 bulan;
c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
d. tidak sedang menjalani hukuman pidana.
(2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan Keputusan dan Surat

Perintah Pelaksanaan Tugas dari Pejabat yang berwenang.
(3) Wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Polsek/Polsubsektor pada wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri Pada Polri yang ditugaskan secara penuh dalam melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan diberikan Tunjangan Khusus wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan setiap bulan.
(2) Besarnya Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau- Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
a. sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas secara penuh di wilayah pulau-pulau kecil terluar; atau
b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas secara penuh di wilayah perbatasan darat.

No. 1820, 2015

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dialokasikan dalam Pagu Daftar Isian Pelaksanaan.
(2) Dalam hal alokasi Pagu pada DIPA Satker Polri belum atau tidak cukup tersedia, dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal II
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA