Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.
5. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi di rumkit yang dipimpin oleh seorang dokter, dibantu oleh tenaga medik, keperawatan, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikat pelatihan gawat darurat dan bertugas menyelenggarakan pelayanan gawat darurat medik secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
6. Intensive Care Unit yang disingkat ICU adalah instalasi di rumkit yang dipimpin oleh dokter spesialis anestesi dibantu oleh tenaga medik, keperawatan, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikat pelatihan perawatan intensif dan bertugas menyelenggarakan perawatan intensif selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

7. Intensive Coronary Care Unit yang disingkat ICCU adalah instalasi di rumkit yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis jantung dibantu oleh tenaga medik, keperawatan, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikat pelatihan perawatan jantung koroner intensif dan bertugas menyelenggarakan perawatan jantung koroner intensif selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
8. Neo Natal Intensive Care Unit yang disingkat NICU adalah instalasi di rumkit yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis anak yang dibantu oleh tenaga ahli, perawatan, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikat pelatihan perawatan intensif bayi baru lahir dan bertugas menyelenggarakan perawatan intensif bayi baru lahir selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
9. Perinatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah instalasi di rumkit yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis anak yang dibantu oleh tenaga ahli, perawat, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikat pelatihan perawatan intensif bayi baru lahir dan bertugas

menyelenggarakan perawatan intensif bayi baru lahir dengan resiko tinggi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
10. Urusan Perawatan Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat Urwatsar adalah urusan pemeliharaan sarana dan prasarana rumkit untuk mencegah resiko kerusakan peralatan.
11. Instalasi adalah suatu fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik dalam kaitannya dengan operasional rumah sakit.
12. Satuan Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah tenaga kesehatan yang bekerja di instalasi atau jabatan fungsional.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
14. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan wanita dan anak-anak.
15. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang lebih dari pelayanan yang diberikan sebelumnya, lebih baik dari tempat lain, dilakukan dengan tulus ikhlas dan melibatkan seluruh karyawan untuk mencapai kepuasan pelanggan/pasien.
16. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Pelayanan Narkotika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disebut Pelayanan Narkoba adalah pelayanan medik terhadap pelaku dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza).
18. Audit Klinik adalah penilaian terhadap tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga komite medik.
19. Kejadian Tidak Diharapkan yang selanjutnya disingkat KTD adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cidera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau karena tidak bertindak (omission) dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien.
20. Kejadian Nyaris Cedera yang selanjutnya disingkat KNC adalah suatu kejadian akibat commission atau omission yang dapat mencederai pasien tetapi cedera serius tidak terjadi, karena faktor keberuntungan.
21. Kejadian Sentinel adalah kejadian serius yang dapat mengakibatkan kecacatan yang bersifat permanen (irreversible).
22. Tindakan Invasif adalah tindakan medik dengan memasukkan alat/benda asing ke dalam tubuh pasien.

23. Intervensi adalah tindakan medik dan/atau non medik yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan tujuan untuk mengatasi masalah atau krisis yang dihadapi individu/ pasien.

(1) Maksud dari peraturan ini sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, dan pembangunan Rumkit Bhayangkara yang mencakup standar pelayanan medik, standar fasilitas, peralatan, dan tenaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tujuan dari peraturan ini guna tercapainya suatu kemampuan dan mutu pelayanan Rumkit Bhayangkara yang sesuai dengan standar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien.

Asas dalam peraturan ini meliputi:
a. legalitas, yaitu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan mendasari dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
b. profesionalitas, yaitu pelayanan medik dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya;
c. non diskriminasi, yaitu pemberian pelayanan kesehatan yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
d. humanis, yaitu tindakan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia secara bio, psiko, sosio, dan spiritual;
e. akuntabilitas, yaitu tindakan yang dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
f. nesesitas, yaitu tindakan yang tidak dapat dihindarkan dan harus dilakukan untuk keselamatan pasien; dan
g. transparan, yaitu setiap tindakan medik yang dilakukan disampaikan kepada pasien secara terbuka.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. kemampuan pelayanan Rumkit Bhayangkara:
b. klasifikasi Rumkit Bhayangkara;

c. hak dan kewajiban;
d. standar pelayanan medik;
e. penyelenggaraan administrasi Rumkit Bhayangkara; dan
f. pembiayaan.

Kemampuan pelayanan Rumkit Bhayangkara terdiri dari:
a. umum; dan
b. khusus.

Kemampuan pelayanan umum Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. pelayanan umum, yang terdiri dari:
1. medik umum;
2. medik gigi dasar;
3. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB); dan
4. keperawatan;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan spesialistik dasar, yang terdiri dari:
1. penyakit dalam;
2. kesehatan anak;
3. bedah; dan
4. obstetri dan ginekologi;
d. pelayanan spesialistik penunjang, yang terdiri dari:
1. anestesi dan reanimasi;
2. radiologi;
3. rehabilitasi medik;
4. patologi klinik; dan
5. patologi anatomi;

e. pelayanan medik spesialistik lain, antara lain terdiri dari:
1. Telinga Hidung Tenggorokan (THT);
2. orthopaedi;
3. kesehatan jiwa;
4. penyakit saraf;
5. penyakit mata;
6. penyakit kulit dan kelamin;
7. jantung;
8. paru;
9. urologi; dan
10. bedah saraf;
f. pelayanan spesialistik gigi mulut, yang terdiri dari:
1. bedah mulut;
2. orthodonsi;
3. prosthodonsi;
4. kedokteran gigi anak (paedodonsi);
5. konservasi gigi (endodonsi);
6. periodonsi;
7. clinical oral pathology; dan
8. oral medicine;
g. pelayanan sub spesialistik, antara lain terdiri dari:
1. bedah;
2. penyakit dalam
3. kesehatan anak;
4. kebidanan dan penyakit kandungan;
5. mata;
6. THT;
7. kulit dan kelamin;
8. saraf;

9. jiwa;
10. orthopaedi;
11. jantung; dan
12. paru;
h. pelayanan penunjang klinik, yang terdiri dari:
1. bedah sentral;
2. perawatan intensif, antara lain ICU, ICCU, NICU, dan PICU;
3. pelayanan darah;
4. gizi;
5. farmasi;
6. sentral sterilisasi; dan
7. rekam medik;
i. pelayanan penunjang non klinik, yang terdiri dari:
1. laundry/linen;
2. jasa boga/dapur;
3. teknik dan pemeliharaan fasilitas;
4. pengelolaan limbah;
5. gudang;
6. transportasi/ambulans;
7. komunikasi;
8. pemulasaraan jenazah;
9. pemadam kebakaran; dan
10. penampungan air bersih;
j. pelayanan administrasi, yang terdiri dari:
1. administrasi umum;
2. humas;
3. informasi dan penerimaan pasien;
4. keuangan;
5. personalia;
6. keamanan; dan
7. sistem informasi rumah sakit.

Kemampuan pelayanan khusus Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu pelayanan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) yang terdiri dari:
a. perawatan tahanan;
b. PPT;
c. narkoba;
d. otopsi;
e. forensik klinik;
f. forensik patologi;
g. forensik odontologi;
h. forensik psikiatri; dan
i. emergency traumatic center.

(1) Selain kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Rumkit Bhayangkara dapat mengembangkan jejaring pelayanan medik melalui kerja sama dengan rumkit dan unit pelayanan medik lainnya.
(2) Unit pelayanan medik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
b. Tempat Perawatan Sementara (TPS);
c. poliklinik induk;
d. poliklinik; dan
e. poliklinik pembantu.

(1) Rumkit Bhayangkara Tingkat I berada di Mabes Polri untuk melayani anggota dan keluarganya dan/ atau masyarakat umum dan sebagai tempat rujukan tertinggi di lingkungan Rumkit Bhayangkara.

(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan pelayanan medik umum dan khusus meliputi:
a. umum;
b. gawat darurat;
c. spesialistik dasar;
d. spesialistik penunjang;
e. spesialistik lain;
f. spesialistik gigi dan mulut;
g. sub spesialistik;
h. penunjang klinik;
i. penunjang non klinik;
j. administrasi; dan
k. Dokpol.

Jenis pelayanan Rumkit Bhayangkara Tingkat I terdiri dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

(1) Rumkit Bhayangkara Tingkat II berada di Polda untuk melayani anggota dan keluarganya dan/atau masyarakat umum.
(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan pelayanan medik umum dan khusus meliputi:
a. umum;
b. gawat darurat;
c. spesialistik dasar;
d. spesialistik penunjang;
e. spesialistik lain;

f. spesialistik gigi dan mulut (terbatas);
g. sub spesialistik (terbatas);
h. penunjang klinik;
i. penunjang non klinik;
j. administrasi; dan
k. Dokpol.

(1) Jenis pelayanan Rumkit Bhayangkara Tingkat II terdiri dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2) Pada pelayanan spesialistik gigi dan mulut pada Rumkit Bhayangkara Tingkat II, terdiri dari pelayanan:
a. bedah mulut;
b. orthodonsi;
c. prosthodonsi;
d. kedokteran gigi anak (paedodonsi);
e. konservasi gigi (endodonsi); dan
f. periodonsi.
(3) Pada pelayanan sub spesialis pada Rumkit Bhayangkara Tingkat II, terdiri dari pelayanan:
a. bedah;
b. penyakit dalam; dan
c. kulit dan kelamin.

(1) Rumkit Bhayangkara Tingkat III berada di satuan kewilayahan, satuan kerja Polri atau lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) Polri untuk melayani anggota dan keluarganya dan/atau masyarakat umum.
(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan pelayanan medik umum dan khusus meliputi:
a. umum;
b. gawat darurat;

c. spesialistik dasar;
d. spesialistik penunjang (terbatas);
e. spesialistik lain;
f. spesialistik gigi dan mulut (terbatas);
g. penunjang klinik;
h. penunjang non klinik;
i. administrasi; dan
j. Dokpol.

(1) Jenis pelayanan Rumkit Bhayangkara Tingkat III terdiri dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat III tidak memberikan pelayanan sub spesialis.
(3) Pada pelayanan spesialistik penunjang pada Rumkit Bhayangkara Tingkat III, terdiri dari pelayanan:
a. anestesi dan reanimasi;
b. radiologi;
c. rehabilitasi medik; dan
d. patologi klinik.
(4) Pada pelayanan spesialistik gigi dan mulut pada Rumkit Bhayangkara Tingkat III, terdiri dari pelayanan:
a. bedah mulut;
b. konservasi gigi (endodonsi); dan
c. orthodonsi/prosthodonsi.

(1) Rumkit Bhayangkara Tingkat IV berada di satuan kewilayahan, satuan kerja Polri atau Lemdiklat Polri untuk melayani anggota dan keluarganya dan/atau masyarakat umum.

(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan pelayanan medik umum dan khusus meliputi:
a. umum;
b. gawat darurat;
c. spesialistik dasar (terbatas);
d. spesialistik penunjang (terbatas);
e. penunjang klinik (terbatas);
f. penunjang non klinik;
g. administrasi; dan
h. Dokpol.

(1) Jenis pelayanan Rumkit Bhayangkara Tingkat IV terdiri dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2) Rumkit Bhayangkara Tingkat IV tidak memberikan pelayanan sub spesialistik, spesialistik lain, dan spesialistik gigi dan mulut.
(3) Rumkit Bhayangkara Tingkat IV memberikan paling sedikit 2 (dua) pelayanan spesialis dasar.
(4) Pada pelayanan spesialistik penunjang pada Rumkit Bhayangkara Tingkat IV, terdiri dari pelayanan:
a. anestesi dan reanimasi;
b. radiologi; dan
c. patologi klinik.
(5) Pada pelayanan spesialis penunjang klinik pada Rumkit Bhayangkara Tingkat IV, terdiri dari pelayanan:
a. gizi;
b. farmasi; dan
c. rekam medik.

Rumkit Bhayangkara berhak:
a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia;
b. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
c. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan;
d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
e. menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
f. menggugat secara perdata pihak-pihak yang mengakibatkan kerugian;
g. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
h. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

Rumkit Bhayangkara berkewajiban:
a. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien;
b. memberi pelayanan gawat darurat yang mengutamakan keselamatan pasien tanpa uang muka atau jaminan;
c. memberi pelayanan kepada orang tidak mampu atau miskin;
d. merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit;
e. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi;
f. menghormati hak-hak pasien dan melaksanakan etika rumah sakit;
g. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws);

h. menyediakan informasi tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat polri;
i. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
j. mematuhi pola tarif nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
k. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara nasional maupun regional;
l. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya;
m. ada kepedulian sosial terhadap lingkungan; dan
n. melaksanakan akreditasi rumkit secara nasional.

Pasien berhak:
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumkit;
b. menerima pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, dan jujur;
c. memperoleh pelayanan medik yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/ kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh asuhan perawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan;
e. memilih dokter di kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumkit;
f. dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
g. meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumkit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya sepengetahuan dokter yang merawat;
h. atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data mediknya;
i. mendapat informasi yang meliputi:
1. penyakit yang diderita;
2. tindakan medik apa yang akan dilakukan;

3. kemungkinan penyulit akibat dari suatu tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya;
4. alternatif terapi lain;
5. prognosa; dan
6. perkiraan biaya pengobatan;
j. menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang diderita;
k. menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya;
l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianut selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
n. atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumkit;
o. mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan rumkit terhadap dirinya; dan
p. menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Pasien berkewajiban:
a. menaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit;
b. mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
c. memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat;
d. melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan kesehatan rumkit/dokter;
dan
e. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

(1) Semua tingkat Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(2) Dokter/dokter gigi, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan umum wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
(3) Dokter/dokter gigi, keperawatan, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani Standar Operational Procedure (SOP).
(4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat cara penanganan 10 (sepuluh) jenis penyakit terbanyak.

Jenis peralatan dan kompetensi tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan umum tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Semua tingkat Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan standar:
a. Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
b. fasilitas yang disediakan di IGD harus menjamin efektivitas dan efesiensi bagi pelayanan gawat darurat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus;
c. IGD tidak terpisah secara fungsional, serta dikelola dan diintegrasikan dengan instalasi lainnya di rumkit;

d. IGD harus dipimpin oleh dokter, dibantu oleh tenaga medik, keperawatan, dan tenaga lain yang telah memperoleh sertifikasi pelatihan gawat darurat;
e. lokasi IGD harus mudah dicapai dengan diberi rambu petunjuk arah yang jelas dari jalan maupun dari dalam;
f. pintu IGD menghadap ke arah yang dapat di akses langsung oleh ambulans tanpa mundur;
g. IGD harus mampu menampung beberapa ambulans sekaligus sesuai dengan beban kerja/klasifikasi Rumkit, dengan ketentuan:
1. Rumkit Bhayangkara Tingkat I dan Tingkat II dapat menampung paling sedikit 3 (tiga) ambulans; dan
2. Rumkit Bhayangkara Tingkat III dan Tingkat IV dapat menampung paling sedikit 2 (dua) ambulans;
h. luas IGD disesuaikan dengan klasifikasi Rumkit;
i. IGD wajib memiliki:
1. ruang triage, yaitu ruang untuk seleksi pasien berdasarkan tingkat kegawatan penyakitnya;
2. ruang resusitasi, yaitu ruang tindakan untuk bantuan hidup dasar, letaknya harus berdekatan dengan ruang triage, cukup luas untuk menampung beberapa penderita, dan keadaan ruangan harus menjamin ketenangan;
3. ruang tindakan, yaitu ruang untuk melaksanakan tindakan medik, dengan rincian:
a) Rumkit Bhayangkara Tingkat I dan Tingkat II dipisahkan antara ruang tindakan bedah dan non bedah;
dan b) Rumkit Bhayangkara Tingkat III dan Tingkat IV tidak dipisahkan antara ruang tindakan bedah dan non bedah;
j. ruang IGD Rumkit Bhayangkara Tingkat I dan Tingkat II harus memiliki ruang radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, dan ruang operasi;
k. untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat III dan Tingkat IV, IGD harus berdekatan dengan ruang radiologi, laboratorium klinik, dan ruang operasi;

l. susunan ruang IGD harus sedemikian rupa sehingga:
1. arus penderita dapat lancar dan tidak ada cross infection;
2. harus dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan klasifikasi rumkit; dan
3. kegiatan mudah dikontrol oleh kepala perawat pada saat itu;
m. disediakan ruang tunggu keluarga dekat IGD;
n. IGD mempunyai akses langsung ke instalasi pemulasaraan jenazah;
o. komunikasi telepon atau radio ke luar rumah sakit dan telepon internal di IGD dan ke rumah sakit disiapkan di luar instalasi; dan
p. ruang IGD harus didesain sedemikian rupa sehingga mudah dibuka untuk dijadikan satu ruangan besar dalam rangka antisipasi bencana.
(2) Jenis peralatan dan kompetensi tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan gawat darurat tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan spesialistik dasar, spesialistik penunjang, spesialistik lain, spesialistik gigi dan mulut, dan sub spesialistik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.
(2) Dokter/dokter gigi spesialis yang bertugas pada pelayanan spesialistik dasar, spesialistik penunjang, spesialistik lain, spesialistik gigi dan mulut, dan sub spesialistik berperan sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), yang ditetapkan dengan surat tugas dari Karumkit.
(3) DPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain melaksanakan tugas pokok sesuai profesinya, juga memberikan pendidikan kesehatan, informasi tentang hak dan kewajiban pasien dan rencana asuhan pasien.
(4) Kegiatan DPJD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

(5) Jenis pelayanan, sarana, alat, dan kompetensi pelayanan spesialistik dasar, spesialistik penunjang, spesialistik lain, spesialistik gigi dan mulut, dan sub spesialistik tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pada pelayanan kebidanan dan kandungan (obstetri dan ginekologi) spesialis dasar, perawatan bayi yang baru lahir dengan kondisi sehat wajib dirawat gabung (rooming in) dengan ibunya.

(1) Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan penunjang klinik dan non klinik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.
(2) Untuk pelayanan penunjang klinik pada Rumkit Bhayangkara Tingkat IV bersifat terbatas.

(3) Dokter spesialis yang bertugas pada pelayanan penunjang klinik berperan sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), yang ditetapkan dengan surat tugas dari Karumkit.
(4) DPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain melaksanakan tugas pokok sesuai profesinya, juga memberikan pendidikan kesehatan, informasi tentang hak dan kewajiban pasien, rencana tindakan, dan rencana asuhan, kecuali untuk pelayanan sentral sterilisasi dan rekam medik.
(5) Jenis pelayanan, sarana, alat pelayanan, dan kompetensi penunjang klinik dan non klinik tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Pelayanan penunjang non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib membuat jadwal untuk pemeriksaan berkala terhadap alat medik dan non medik, yang dilaksanakan oleh Urwatsar.
(2) Alat medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. umum, antara lain:
1. pendingin ruangan;
2. limbah;
3. pemadam kebakaran;
4. transportasi; dan
5. instalasi air bersih;
b. khusus, antara lain:
1. laboratorium;
2. radiologi;
3. perawatan intensif;
4. bedah sentral;
5. instalasi gawat darurat;
6. pelayanan darah;
7. sentral sterilisasi; dan
8. rehabilitasi medik.

(1) Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
(2) Pelayanan administrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Pelayanan administrasi menggunakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan:
1. sistem informasi Rumkit (billing system) dimanfaatkan untuk penerimaan pasien, keuangan, personalia, dan hubungan masyarakat;
2. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
3. petunjuk administrasi umum Polri.

(1) Rumkit Bhayangkara wajib menyediakan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Pelayanan khusus sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Jenis pelayanan dan alat untuk pelayanan khusus tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Kriteria bangunan Rumkit Bhayangkara meliputi:
a. umum; dan
b. khusus.
(2) Kriteria bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Tugas Rumkit Bhayangkara meliputi:
a. memberikan kesehatan paripurna, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang kesehatan;
b. meningkatkan kepercayaan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat;
d. memberikan dukungan kesehatan dan tugas operasional kepolisian;
dan
e. mewujudkan rasa aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Fungsi Rumkit Bhayangkara meliputi:
a. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada anggota dan/atau masyarakat umum;
b. memberikan dukungan kesehatan pada tugas operasional kepolisian dan pembinaan Polri;
c. melaksanakan fungsi sosial tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan, antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak/kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. berpartisipasi dalam penanganan bencana alam nasional atau lokal dan melakukan misi kemanusiaan;
e. memberikan perlindungan kepada petugas rumkit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; dan
f. memberikan perlindungan kepada pasien.

Jumlah dan kualifikasi tenaga medik, paramedik, keperawatan dan non medik di Rumkit Bhayangkara disesuaikan dengan klasifikasi, kemampuan pelayanan, kapasitas pelayanan masing-masing Rumkit.

Peningkatan mutu pelayanan pada Rumkit Bhayangkara dilakukan secara:
a. internal; dan
b. eksternal.

(1) Peningkatan mutu pelayanan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
a. review dokumen rekam medik;
b. audit klinik;

c. keselamatan pasien;
d. observasi kinerja klinik atau wawancara kuesioner dengan staf;
e. survei kepuasan pelanggan; dan
f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
(2) Peningkatan mutu pelayanan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui:
a. akreditasi rumah sakit yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Departemen Kesehatan;
b. International Standarization Organization (ISO); dan
c. akreditasi internasional.

(1) Seluruh Rumkit Bhayangkara wajib melakukan akreditasi untuk 5 (lima) pelayanan dasar, meliputi pelayanan:
a. administrasi dan manajemen;
b. medik;
c. gawat darurat;
d. keperawatan; dan
e. rekam medik.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai klasifikasi Rumkit Bhayangkara:
a. Tingkat IV, paling sedikit 5 (lima) pelayanan dasar;
b. Tingkat III, dapat melakukan akreditasi lanjutan 12 (dua belas) pelayanan;
c. Tingkat II, paling sedikit melakukan akreditasi lanjutan 12 (dua belas) pelayanan; dan
d. Tingkat I, paling sedikit melakukan akreditasi lengkap 16 (enam belas) pelayanan.

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
a. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);

b. laboratorium;
c. radiologi;
d. farmasi;
e. infeksi nosokomial;
f. perinatal resiko tinggi;
g. bedah sentral; dan
h. kesehatan dan keselamatan kerja rumkit (K3RS).
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. rehabilitasi medik;
c. intensif;
d. darah; dan
e. gizi.

(1) Penetapan tarif Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengesahan penetapan tarif Rumkit Bhayangkara dilakukan oleh:
a. Karumkit, untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat I sampai dengan Tingkat III; dan
b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker), untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat IV.

(1) Rumkit Bhayangkara dikelola menggunakan sistem akuntabilitas publik.
(2) Sistem akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dengan mengacu pada 12 (dua belas) indikator kinerja rumkit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. persentase tenaga terlatih di Unit Khusus;
b. kecepatan penanganan penderita gawat darurat;
c. waktu tunggu sebelum operasi elektif;
d. angka kematian ibu karena persalinan;
e. rerata jam pelatihan per karyawan per tahun 20 (dua puluh) jam;
f. angka infeksi nosokomial;
g. kelengkapan pengisian rekam medik;
h. persentase kepuasan pasien;
i. persentase kepuasan karyawan;
j. baku mutu limbah cair;
k. status keuangan rumkit; dan
l. persentase penggunaan obat generik di rumkit.

Rumkit Bhayangkara wajib menyiapkan informasi tertulis kepada masyarakat antara lain mengenai:
a. besaran tarif untuk setiap pelayanan;
b. kemampuan pelayanan;
c. hak dan kewajiban pasien;
d. tata tertib rumkit;
e. persetujuan tindakan medik (informed consent);
f. tata cara pembayaran;
g. persyaratan administrasi pasien yang ditanggung oleh asuransi;
h. iuran biaya bagi pasien asuransi kesehatan;
i. informasi pasien yang dirawat inap;
j. alur pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
k. rambu dan denah rumkit; dan
l. jalur darurat.

(1) Rumkit Bhayangkara dapat melakukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga baik perorangan maupun institusi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak mengikat.
(2) Kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepahaman atau kesepakatan bersama Memorandum of Understanding ( MoU ).
(3) Kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.
(4) Kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan lembaga pendidikan, perusahaan asuransi kesehatan, rumkit lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat.

(1) Rumkit Bhayangkara dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib menerapkan keselamatan pasien (patient safety).
(2) Dalam rangka keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumkit Bhayangkara wajib membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS).
(3) KKPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun program keselamatan yang berisi:
a. assesment risiko;
b. identifikasi dan pengelolaan yang berhubungan dengan risiko pasien;
c. pelaporan dan analisis insiden;
d. kemampuan belajar dari insiden; dan
e. tindak lanjut dan implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.

(1) Manfaat dari penerapan keselamatan pasien di Rumkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut:
a. budaya safety meningkat dan berkembang;
b. komunikasi dengan pasien berkembang;
c. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) menurun;
d. peta KTD selalu ada dan terkini;
e. risiko klinik menurun;
f. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan kejadian sentinel menurun;
g. keluhan dan litigasi berkurang;
h. mutu pelayanan meningkat; dan.
i. citra rumah sakit dan kepercayaan masyarakat meningkat, diikuti kepercayaan diri yang meningkat.
(2) Dalam melaksanakan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:
a. bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien;
b. pimpin dan dukung staf Rumkit;
c. integrasikan aktivitas pengelolaan risiko;
d. kembangkan sistem pelaporan;
e. libatkan dan berkomunikasi dengan pasien;
f. belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien; dan
g. cegah cidera melalui implementasi sistem keselamatan pasien

(1) Rumkit Bhayangkara dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berpedoman pada:
a. Kode Etik Rumah Sakit INDONESIA (Koderi);
b. Kode Etik Profesi Polri; dan
c. kode etik masing-masing profesi tenaga kesehatan.

(2) Apabila terjadi pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Setiap penelitian yang akan dilaksanakan di Rumkit Bhayangkara harus mempunyai ethical clearance (surat izin) dari Karumkit.
(2) Pengumpulan data primer dalam setiap penelitian yang memerlukan tindakan invasif dan/atau intervensi, harus mendapatkan informed consent (persetujuan tindakan medik) dari obyek penelitian.
(3) Untuk penelitian non invasif, informed consent (persetujuan tindakan medik) dapat digantikan dengan persetujuan tertulis sebagai obyek penelitian.

(1) Pengembangan Rumkit Bhayangkara disesuaikan dengan:
a. rencana strategis pembangunan/pengembangan Rumkit Bhayangkara secara nasional; dan
b. rencana pengembangan masing-masing Rumkit Bhayangkara.
(2) Pengembangan Rumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus didahului dengan rencana pengembangan yang dilaporkan kepada Kapolri U.p. Kapusdokkes Polri selaku Pembina Rumkit Bhayangkara.

(1) Pembina fungsi Rumkit Bhayangkara yaitu:
a. Kapusdokkes Polri, sebagai pembina dari tingkat pusat sampai dengan wilayah; dan
b. Kabiddokkes Polda, sebagai pembina di tingkat wilayah.

(2) Karumkit merupakan pengelola Rumkit Bhayangkara baik di tingkat pusat maupun wilayah.

(1) SPI merupakan pembantu pimpinan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal Rumkit Bhayangkara.
(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Karumkit.

(1) Karumkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) membentuk komite sesuai kebutuhan Rumkit yang merupakan wadah non struktural, terdiri dari tenaga ahli atau profesi.
(2) Tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menyusun standar pelayanan medik dan keperawatan, keselamatan pasien, dan SOP;
b. meningkatkan mutu pelayanan medik dan keperawatan;.
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan SOP pelayanan;
d. mengatur kewenangan anggota Satuan Medik Fungsional (SMF) dan melakukan pembinaan etika profesi; dan
e. memberikan pertimbangan kepada Karumkit terkait dengan pelayanan medik dan keperawatan, dalam rangka peningkatan pelayanan rumkit.
(3) Komite dipimpin oleh Ketua Komite yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Karumkit.
(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Komite medik, antara lain terdiri dari:
1. Sub Komite Akreditasi;
2. Sub Komite Formularium dan Terapi;
3. Sub Komite Kredensial;
4. Sub Komite Etika dan Profesi;
5. Sub Komite Mutu; dan
6. Sub Komite Rekam Medik;

b. Komite Keperawatan, antara lain terdiri dari:
1. Sub Komite Mutu Asuhan Keperawatan;
2. Sub Komite Etika dan Disiplin;
3. Sub Komite Pengembangan Profesi; dan
4. Sub Komite Kredensial Keperawatan;
c. Komite Keselamatan Pasien, antara lain terdiri dari:
1. Sub Komite K3RS;
2. Sub Komite Keselamatan Pasien; dan
3. Sub Komite Infeksi Nosokomial.

Biaya yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan Rumkit Bhayangkara bersumber dari:
a. APBN/DIPA Polri;
b. Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK), berasal dari potongan gaji anggota;
c. Pelayanan Masyarakat Umum (Yanmasum);
d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
e. sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pada saat berlakunya peraturan ini, ketentuan mengenai Administrasi Standardisasi Rumah Sakit Bhayangkara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

H. BAMBANG HENDARSO DANURI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM

PATRIALIS AKBAR