Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2010 tentang SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik di lingkungan Polri.

4. Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
5. Sistem Pendidikan Polri yang selanjutnya disingkat Sisdik Polri adalah suatu sistem pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
6. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
7. Kepala Lembaga Pendidikan Polri adalah pimpinan satuan pendidikan pada Polri yang terdiri dari Gubernur/Kasespim/Kapusdik/Ka Sekolah.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Gadik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
9. Pengasuhan adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Gadikan pada suatu lingkungan belajar untuk membentuk sikap, mental, moral, dan perilaku terpuji.
10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat, stake holder, dan pimpinan Polri dalam melaksanakan tugas- tugas Polri.
11. Jalur pendidikan adalah alur proses pendidikan yang dilaksanakan dalam Sisdik Polri.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok satuan pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan Polri.
14. Pembelajaran Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari Gadik dan pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan/atau media lain.

15. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, pelatih, dosen, konselor, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan tutor.
16. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan dan pengelolaan mengenai materi/ bahan pelajaran, metode dan evaluasi hasil pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan dan pelatihan tertentu di lingkungan Polri.
17. Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahan gadik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan.
18. Peserta Didik adalah setiap orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan Polri.
19. Fasilitas Pendidikan adalah komponen pendidikan dan pelatihan yang meliputi lokasi, sarana proses pembelajaran, dan sarana operasional pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Gadikan adalah Pegawai Negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.
21. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pengetahuan/pesan dari Gadik kepada Peserta Didik guna menghasilkan proses belajar-mengajar yang efektif.
22. Evaluasi Pendidikan adalah proses kegiatan, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
23. Pengendalian Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan/proses, dan operasional pendidikan oleh Kalemdik.

Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Polri agar terjadi keseragaman dalam pelaksanaan Sisdik Polri, kesamaan persepsi para penyelenggara pendidikan.

Tujuan Sisdik Polri meliputi:

a. terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral, dan modern sesuai dengan tuntutan kompetensi Polri;
b. terbentuknya potensi peserta didik yang bermoral tinggi, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
c. terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani dan keterampilan Peserta Didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri.

Asas dalam peraturan ini sebagai berikut:
a. profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;
c. transparansi, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;
d. akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kepastian hukum, yaitu pada setiap kegiatan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pendidikan dan pelatihan Polri.

Prinsip-prinsip Sisdik Polri meliputi:
a. nilai tambah, yaitu setiap proses pendidikan dalam menunjang jenjang karir Polri harus memberikan nilai tambah bagi peserta didik;
b. kesamaan peluang, yaitu dalam setiap proses pendidikan harus memberikan peluang yang sama untuk kelulusan;
c. keselarasan internal, yaitu setiap program pendidikan harus dilaksanakan saling berkaitan dan saling mendukung dalam penciptaan sumber daya manusia yang profesional;
d. keselarasan eksternal, yaitu sistem pendidikan harus sebaiknya mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

e. kesinambungan, yaitu sistem pendidikan harus dilaksanakan secara terus- menerus.

(1) Filosofi yang mendasari Sisdik Polri adalah mewujudkan hasil didik yang:
a. mahir;
b. terpuji; dan
c. patuh hukum.
(2) Mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hasil didik yang memiliki tingkat kemampuan, keahlian, dan keterampilan profesi tertentu pada setiap fungsi kepolisian dan tingkat kemampuan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian.
(3) Terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki etika moral yang terpuji yang tercermin dalam perilaku didasari ketakwaan, kesusilaan, hati nurani, kejujuran, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya.
(4) Patuh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta mampu melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu memberikan ketauladanan kepatuhan hukum dan senantiasa memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Jalur pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a. jalur pendidikan formal; dan
b. jalur pendidikan non formal.

(1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan di dalam Sisdik Polri.

(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan (Prodiklat) Polri.

(1) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan/atau tidak terstruktur sesuai kebutuhan, dalam bentuk antara lain:
a. pelatihan dan kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri; dan
b. penugasan pendidikan di luar lingkungan Polri.

Jenis pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a. pendidikan akademik;
b. pendidikan manajerial; dan
c. pendidikan profesi atau vokasi.

(1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan ilmu pengetahuan umum dan ilmu Kepolisian.
(2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK); atau
b. perguruan tinggi lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian pendidikan nasional.
(3) Penyelenggaraan program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem pendidikan nasional.
(4) Penyelenggaraan/penataan kelembagaan pendidikan akademik STIK- PTIK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur STIK-PTIK.

Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. Program Diploma Tiga (D-3), diselenggarakan untuk mendidik anggota Polri yang berpangkat Brigadir guna memiliki keterampilan teknis profesi;
b. Program Strata Satu (S-1), diselenggarakan untuk mendidik anggota Polri guna memiliki kemampuan akademis (S-1);
c. Program Strata Dua (S-2), diselenggarakan untuk mendidik anggota Polri guna memiliki kemampuan akademis tingkat magister (S-2); dan
d. Program Strata-3 (S-3), diselenggarakan untuk mendidik anggota Polri guna memiliki kemampuan akademis tingkat doktor (S-3).

(1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diselenggarakan dengan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ).
(2) PPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada jenjang dan jenis pendidikan Polri tertentu guna memberikan layanan pendidikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler.
(3) PPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam berbagai bentuk, cara, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan PPJJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

(1) Pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan pendidikan yang menitikberatkan peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang manajerial staf dan kepemimpinan Kepolisian.
(2) Pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
a. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Polri sebagai asisten manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional;

b. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri, diselenggarakan untuk mengembangkan Komisaris Polri agar memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional; dan
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan manajerial tingkat tinggi dan kepemimpinan strategis.
(3) Program pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol).
(4) Program pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasespimpol dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kaspimti, Kaspimmen, dan Kaspimma.

(1) Pendidikan profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pendidikan yang menitikberatkan peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan ketrampilan profesi Kepolisian.
(2) Pendidikan profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan:
a. pembentukan Polri;
b. pengembangan umum Polri;
c. pengembangan spesialisasi Polri; dan
d. pengembangan fungsional Polri.
(3) Pendidikan profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di lembaga pendidikan Polri atau di luar Polri.
(4) Pendidikan Profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Jenjang pendidikan di lingkungan Polri meliputi:
a. Pendidikan Pembentukan (Diktuk);dan
b. Pendidikan Pengembangan (Dikbang).

(1) Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali Peserta Didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
(2) Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala SPN dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.
(3) Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Diktuk Brigadir; dan
b. Diktuk Inspektur.

(1) Diktuk Brigadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Brigadir Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
(2) Diktuk Brigadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri dan SPN.

(1) Diktuk Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama (first line supervisor).
(2) Diktuk Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sekolah Inspektur Polisi (SIP);
b. Akademi Kepolisian (Akpol); dan
c. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

(1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan bagi anggota Polri untuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap

dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama (first line supervisor).
(2) Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pendidikan akademis untuk membentuk Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama (first line supervisor).
(3) SIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan pendidikan bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai Inspektur Polisi yang ahli di bidang keilmuannya guna mendukung tugas Kepolisian.

Dikbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
a. Dikbang Umum; dan
b. Dikbang Spesialisasi (Dikbangspes).

(1) Dikbang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan untuk mengembangkan/ meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan sesuai jenjang pendidikan.
(2) Dikbang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Biro Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat).

(1) Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan pendidikan lanjutan untuk mengembangkan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi fungsi Kepolisian sesuai dengan tingkatan kemampuan keahlian khusus.
(2) Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri dibantu oleh pembina fungsi teknis Kepolisian.

(3) Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
a. golongan kepangkatan;
b. fungsional; dan
c. struktur jabatan.

Dikbangspes yang didasarkan kepada golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Dikbangspes bagi Brigadir/PNS Polri Golongan II, yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis profesi pada tingkat dasar sesuai dengan peranannya sebagai pelaksana;
b. Dikbangspes bagi Inspektur/PNS Polri Golongan III yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat lanjutan sesuai dengan peranannya sebagai penyelia (supervisor);
c. Dikbangspes bagi Komisaris/PNS Polri Golongan IV yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat menengah sesuai dengan peranannya sebagai pengendali/manajer tingkat menengah;
dan
d. Dikbangspes bagi Perwira Tinggi Polri diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat mahir sesuai dengan peranannya sebagai manajer tingkat tinggi.

(1) Dikbangspes yang didasarkan kepada fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b meliputi:
a. bidang pembinaan;
b. bidang operasional; dan
c. bidang pendukung.
(2) Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pusdik atau Sekolah di lingkungan Polri antara lain:
a. Selapa Polri, meliputi Dikbangspes:

1. Komisaris Fungspers;
2. Komisaris Fungrengar;
3. Inspeltur/PNS gol III MKIB;
4. Inspektur Humas;
5. Inspektur PR fungsi Humas;
6. Inspektur Hukum;
7. Inspektur/PNS gol III Fungrengar;
b. Secapa Polri, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur Gadik;
2. Manajemen Penanggulangan Bencana;
c. Pusdikmin Polri, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur/PNS gol III Faskon;
2. Inspektur/ PNS gol III Bensatker;
3. Inspektur/ PNS gol III Minu;
4. Inspektur/ PNS gol III Pers;
5. Inspektur/ PNS gol III Logistik;
6. Inspektur/ PNS gol III program computer;
7. inspektur/ PNS gol III pengelolaan administrasi belanja pegawai;
8. Inspektur Provos;
9. Brigadir/PNS gol II Faskon;
10. Brigadir/PNS gol II Minu;
11. Brigadir/PNS gol II Pers;
12. Brigadir/PNS gol II Logistik;
13. Dikbangspes brigadir/PNS gol II operator computer;
14. Brigadir/PNS gol II pengelolaan administrasi belanja pegawai;
15. Brigadir/PNS gol II Das Komlek;
16. Brigadir/ PNS gol II Lapku, Sai, dan Simak-BMN;
17. Brigadir provos;

d. Sebasa Polri, meliputi Dikbangspes:
1. Komisaris bahasa inggris intermediate;
2. Inspektur bahasa perancis dasar;
3. Inspektur bahasa arab dasar;
4. Inspektur bahasa mandarin dasar;
5. Inspektur bahasa inggris intermediate;
6. Inspektur/PNS gol III Dokpol;
7. Inspektur bahasa Inggris (Brimob);
8. Brigadir bahasa Inggris (Brimob);
9. Brigadir bahasa Inggris intermediate;
10. Brigadir bahasa Perancis dasar;
11. Brigadir bahasa Jepang dasar;
12. Brigadir bahasa Mandarin dasar;
e. Pusdik Reserse, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur Idik tindak pidana korupsi;
2. Inspektur Idik tindak pidana Narkoba;
3. Inspektur Idik teroris;
4. Inspektur Idik money laudring;
5. Inspektur Idik tindak pidana lingkungan hidup;
6. Inspektur Idik tindak pidana illegal mining;
7. Inspektur Idik tindak pidana Haki;
8. Inspektur Idik tindak pidana perbankan;
9. Inspektur idik cyber crime;
10. Inspektur/PNS gol III Identifikasi;
11. Brigadir Idik tindak pidana korupsi;
12. Brigadir Idik tindak pidana Udpal;
13. Brigadir Idik tindak pidana narkoba;
14. Brigadir Idik tindak pidana lingkungan hidup;
15. Brigadir Idik tindak pidana illegal mining;
16. Brigadir Idik teroris;

17. Brigadir Idik tindak pidana perbankan;
18. Brigadir Idik tindak pidana Haki;
19. Brigadir idik cyber crime;
20. Brigadir Idik tindak pidana penyelundupan;
21. Brigadir Idik tindak pidana perdagangan manusia;
22. Brigadir Idik tindak pidana illegal loging;
23. Brigadir Idik tindak pidana money laundering;
24. Brigadir/PNS Gol II Identifikasi;
25. Brigadir Das Reskrim;
f. Pusdik intelkam, meliputi Dikbangspes:
1. Komisaris Sus Pasen Intel;
2. Inspektur analis;
3. Inspektur unit Opsnal;
4. Inspektur Min Ontel;
5. Inspektur Das Intel;
6. Inspektur Intelmob;
7. Inspektur Lidik sos/ekonomi;
8. Inspektur Lidik Krim;
9. Inspektur Lidik Sos/Pol;
10. Inspektur PAM Intel;
11. Inspektur penggalangan;
12. Inspektur POA;
13. Brigadir Lidik Sos/ekonomi;
14. Brigadir Lidik krim;
15. Brigadir Lidik Sos/Pol;
16. Brigadir PAM Intel;
17. Brigadir kontra Intel;
18. Brigadir Inteltek;
19. Brigadir unit Opsnal;

20. Brigadir Wasendak;
21. Brigadir Intelmob;
22. Brigadir Das Intel;
g. Sepolwan, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur Polwan PPA;
2. Inspektur Polwan negosiator;
3. Brigadir Polwan PPA;
h. Pusdik lantas, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur regident pengemudi;
2. Inspektur regident Ranmor;
3. Inspektur manajemen rekayasa;
4. Inspektur PJR Lantas;
5. Inspektur Gakkum Lantas;
6. Inspektur Patwal Lantas;
7. Inspektur Dikmas Lantas;
8. Inspektur Idik Laka Lantas;
9. Brigadir regident pengemudi;
10. Brigadir/PNS gol II pengemudi VIP;
11. Brigadir PJR Lantas;
12. Brigadir Gakkum Lantas;
13. Brigadir regident Ranmor;
14. Brigadir Patwal Lantas;
15. Brigadir rekayasa Lantas;
16. Brigadir Das Lantas;
17. Brigadir Dikmas Lantas;
18. Brigadir info Lantas;
19. Brigadir Idik Laka Lantas;
i. Pusdik gassum, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur Dalmas;
2. Inspektur negosiator;

3. Inspektur Bimmas;
4. Inspektur Pam Obsus/Obvit;
5. Brigadir Dalmas;
6. Brigadir negosiator;
7. Brigadir Mimmas;
8. Brigadir Pam Obsus/Obvit;
9. Brigadir petugas Polmas;
10. Brigadir Tipiring;
j. Pusdik brimob, meliputi Dikbangspes:
1. Inspektur Jibom;
2. Inspektur Das Brimob;
3. Inspektur SAR;
4. Inspektur pelopor;
5. Brigadir Jibom;
6. Brigadir Das Brimob;
7. Brigadir SAR;
8. Brigadir pelopor;
9. Brigadir Resmob;
k. Pusdik pol air, meliputi Dikbangspes:
1. inspektur Das Pol air;
2. Inspektur Idik Pol air;
3. Brigadir Idik Pol air;
4. Brigadir Das Pol air;
5. Brigadir SAR Pol air;
6. Brigadir Harwat kapal;
7. Brigadir hub Komlek kapal;
l. Pusdik satwa, meliputi Dikbangspes:
1. Brigadir pawang satwa;
2. Brigadir pawang deteksi narkoba;
3. Brigadir pawang deteksi Handak.

Dikbangspes yang didasarkan kepada struktur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c meliputi:
a. pendidikan jabatan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek);
b. pendidikan jabatan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres);
c. pendidikan jabatan Komandan Batalyon (Danton), Komandan Kompi (Danki), Kepala Detasemen (Kaden), dan Kepala Satuan (Kasat) Brimob;
d. pendidikan jabatan Kepala Unit (Kanit) dan Kepala Satuan Fungsi (Kasatfung);
e. pendidikan jabatan Kapten Kapal dan Kapten Pilot; dan
f. pendidikan jabatan Kapoliklinik, Kasatkes, dan Karumkit.

(1) Komponen dalam Sisdik Polri meliputi:
a. Gadik;
b. kurikulum;
c. Hanjar;
d. Peserta Didik;
e. fasilitas;
f. alat instruksi (Alin) dan alat penolong instruksi (Alongins);
g. Gadikan;
h. metode;
i. evaluasi; dan
j. anggaran.
(2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terencana dan berlanjut melalui standarisasi pendidikan dan pelatihan Polri.
(3) Standarisasi pendidikan dan pelatihan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

(1) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Gadik Organik;
b. Gadik Non Organik; dan
c. Gadik Non Polri.
(2) Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Dosen;
b. Widyaiswara;
c. Tutor;
d. Gadik luar biasa; dan
e. Pelatih.

(1) Gadik Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berasal dari Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan sebagai Gadik di Lemdik Polri.
(2) Gadik Non Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berasal dari Gadik yang pernah bertugas sebagai Gadik di Lemdik Polri.
(3) Gadik Non Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, adalah gadik yang berasal dari luar Polri yang ditugaskan sementara atau dalam ikatan kerja sama sebagai gadik di lingkungan Lemdik Polri, dengan persyaratan tertentu, bertugas sebagai tenaga pengajar atau nara sumber di bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

(1) Gadik Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diutamakan yang telah memiliki sertifikasi dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan atau internal Polri.
(2) Gadik Non Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat menggunakan sertifikasi dari Depdiknas maupun sertifikasi dari internal Polri.

(3) Gadik Non Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diutamakan yang memiliki sertifikasi dari Depdiknas maupun sertifikasi internal Polri.

(1) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran;
b. melakukan bimbingan, konseling dan pelatihan; dan
c. melakukan penelitian dalam bidangnya.
(2) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwajiban:
a. membuat Persiapan Mengajar (PM) sebelum memberikan pelajaran;
b. menciptakan suasana pendidikan dan pelatihan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan;
d. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
e. mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran/mata kuliah yang diajarkannya;
f. mengembangkan hanjar berdasarkan kurikulum; dan
g. mewujudkan kompetensi lulusan hasil didik.
(3) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berhak memperoleh:
a. honorarium berdasarkan ketentuan;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. prioritas pembinaan karier dan pendidikan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. mengikuti pendidikan pengembangan sesuai dengan peraturan dalam sistem pembinaan personel/sumber daya manusia Polri; dan
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(4) Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memiliki persyaratan antara lain:

a. memiliki kualifikasi akademik;
b. memiliki kompetensi;
c. memiliki sertifikasi pendidik; dan
d. sehat jasmani dan rohani.

(1) Pembinaan Gadik dilakukan dengan mengaktifkan Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP di lingkungan Lemdiklat yang dipimpin oleh seorang perwira yang ditunjuk dibantu oleh konsultan berdasarkan kompetensinya.
(2) Program pembinaan Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas Gadik.

Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:
a. yang mengajar pada program Diploma, paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-3;
b. yang mengajar pada program S-1, paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan S-2 atau S-1;
c. yang mengajar pada program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan S-3 atau S-2; dan
d. yang mengajar pada program S-3 (Doktor) Program Studi Ilmu Kepolisian memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan S-3 dan jenjang jabatan akademik guru besar (Profesor).

(1) Pengangkatan sebagai Gadik diawali dengan kursus/penataran Gadik.
(2) Penugasan Gadik Organik paling sedikit 2 (dua) tahun.
(3) Gadik diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan ilmu kependidikan serta program S-2 dan S-3 sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
(4) Gadik yang berprestasi dan masih berminat bertugas di lembaga pendidikan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(5) Pembinaan karir gadik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b disusun berbasis kompetensi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan atas elemen kompetensi yang dapat mengantar peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, maupun kompetensi lainnya.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
a. penataan perimbangan antara aktifitas pembelajaran intelektual, aktifitas pelatihan fisik dan pengasuhan dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku;
b. metode penyusunan berdasarkan analisis tugas dan Kualifikasi Hasil Didik (KHD); dan
c. struktur kurikulum yang berisi perangkat kendali pendidikan dan program pengasuhan serta materi pembekalan.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. tujuan pendidikan;
b. profil dan kompetensi lulusan;
c. rangka pelajaran pokok;
d. silabus/acara pelajaran;
e. bahan ajaran;
f. metodologi pembelajaran; dan
g. evaluasi hasil belajar.

(1) Pengembangan kurikulum berpedoman pada prinsip pendidikan dan kompetensi yang diperlukan organisasi.
(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. hasil kajian atau evaluasi secara berkala; dan
b. profil dan kompetensi peserta didik yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna di wilayah.

(3) Kurikulum dievaluasi atau direvisi paling singkat 1 (satu) tahun sekali pada setiap jenis pendidikan dan dapat mengikutsertakan narasumber dari dinas pendidikan provinsi atau perguruan tinggi negeri/swasta.

(1) Hanjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c disusun secara terpusat oleh Lemdiklat Polri sesuai standar kompetensi yang termuat dalam kurikulum pada prodiklat Polri.
(2) Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan, dan disusun dalam bentuk buku.
(3) Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bagian pengajaran dan pelatihan.
(4) Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada para peserta didik dan peserta pelatihan pada awal pendidikan atau sebelum pelajaran dimulai.

(1) Evaluasi Hanjar dilakukan oleh Kepala Lembaga Pendidikan beserta para Gadik berkoordinasi dengan pembina fungsi.
(2) Evaluasi Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun dengan pengesahan Lemdiklat Polri.

(1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, ditetapkan sesuai dengan surat Keputusan Kapolri atau Kapolda.
(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. mengikuti seluruh proses belajar mengajar;
b. menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
c. menyimpan rahasia negara.

(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk memperoleh:
a. pendidikan, pelatihan, dan pengasuhan;
b. perlindungan hukum;
c. uang saku, makan, minum; dan
d. pelayanan kesehatan.

(1) Peserta didik dapat diberhentikan/dikeluarkan dari pendidikan apabila:
a. tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan; atau
b. melakukan tindak pidana/pelanggaran tertentu.
(2) Pemberhentian peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan dengan melibatkan pejabat struktural lembaga pendidikan dan fungsional.
(3) Ketentuan pemberhentian peserta didik diatur oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Sumber Peserta Didik pada pendidikan Polri sebagai berikut:
a. Peserta didik Akpol bersumber dari masyarakat umum minimal lulusan SMU berprestasi, anggota Polri golongan Brigadir dan PNS Polri, yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan;
b. Peserta didik PISS bersumber dari masyarakat umum minimal lulusan program S-1 dari disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan berdasarkan kebutuhan organisasi;
c. Peserta didik SIPSS bersumber dari anggota Polri golongan Brigadir yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih untuk mengikuti pendidikan;
d. Peserta didik Diktuk Brigadir Polisi bersumber dari masyarakat umum serendah-rendahnya lulusan SMU atau sederajat yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan;

e. Peserta didik program D-3 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh STIK-PTIK bersumber dari Brigadir yang memenuhi persyaratan administrasi serta lulus seleksi;
f. Peserta didik program S-1 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh STIK-PTIK bersumber dari lulusan Akpol;
g. Peserta didik program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan di STIK-PTIK bersumber dari lulusan pendidikan program S-1 PTIK, PISS yang telah mengikuti pendidikan Spimma, serta memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
h. Peserta didik program S-3 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan di STIK-PTIK bersumber dari lulusan program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian, dan lulusan Program S-2 PISS yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
i. Peserta didik program pendidikan Sespimma bersumber dari lulusan pendidikan Akpol, pendidikan inspektur polisi, dan PISS, yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
j. Peserta didik program pendidikan Sespimmen bersumber dari lulusan pendidikan Spimma, STIK-PTIK, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Lembaga Administrasi Negara, serta siswa tamu, yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi;
k. Peserta didik program pendidikan Sespimti bersumber dari lulusan pendidikan Spimmen, Diklat Pim TK. II – Lembaga Administrasi Negara, serta siswa tamu, yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi; dan
l. Peserta didik program pendidikan spesialisasi bersumber dari anggota dan PNS Polri yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan yang akan diikutinya.

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, antara lain:
a. ruang kelas;
b. ruang tidur siswa;
c. ruang belajar siswa;
d. ruang/tempat olah raga;

e. ruang makan;
f. ruang rapat (briefing);
g. lapangan upacara;
h. aula;
i. ruang kerja;
j. perpustakaan;
k. alat transportasi;
l. lapangan tembak;
m. rumah/ruang praktek TKP;
n. gudang logistik dan amunisi;
o. poliklinik;
p. sarana ibadah;
q. kantin;
r. ruang bimbingan konseling;
s. alat komunikasi;
t. kamera Closing Circuit Television (CCTV);
u. air dan listrik; dan
v. laboratorium.

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan materi Diklat.
(2) Jenis dan jumlah fasilitas ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan.
(3) Fasilitas yang dimiliki oleh pembina fungsi dapat didayagunakan setelah berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pendidikan.
(4) Pembinaan fasilitas dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

(1) Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf

f, merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses dan metode pembelajaran guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
(2) Alins dan alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
(3) Alins dan alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, teknologi informasi dan komunikasi.

Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g meliputi:
a. Kepala Lembaga Pendidikan;
b. Sekretaris Lembaga;
c. Kepala Operasional Pengajaran dan Latihan;
d. Koordinator Gadik;
e. Kepala Korps Siswa;
f. tenaga staf/administrasi; dan
g. tenaga kepustakaan.

(1) Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berkewajiban:
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, berkualitas, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b. menjamin keberhasilan penyelenggaraan Diklat; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga pendidikan.
(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Gadikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.

(1) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h

merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan norma, pengetahuan, dan/atau keterampilan dari Gadik kepada peserta Diklat.
(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu:
a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta Diklat;
b. menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta Diklat secara efektif;
c. menjadikan peserta Diklat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan pembelajaran yang disampaikan; dan
d. menggugah partisipasi peserta Diklat.
(3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
a. tujuan pembelajaran;
b. kondisi dan suasana kelas; dan
c. jumlah peserta Diklat.
(4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a. ceramah;
b. tanya jawab;
c. diskusi;
d. penugasan;
e. demonstrasi;
f. simulasi;
g. latihan (drill); dan
h. studi kasus.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya Diklat yang berkualitas.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada peserta Diklat, lembaga pendidikan, dan penyelenggaraan program pendidikan di lembaga pendidikan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. oleh Gadik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta Diklat; dan
b. melalui pelaksanaan tes atau penugasan.
(4) Evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh:
a. Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) Polri untuk tingkat pusat; dan
b. Wandiklat Daerah (Wandiklatda) untuk tingkat Polda.

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Polri.

Pengelolaan Pendidikan Polri diselenggarakan dengan manajemen pendidikan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a didasarkan atas kebutuhan organisasi dalam bidang pengembangan kemampuan dan pengembangan kekuatan.
(2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. jenis dan jenjang pendidikan;

b. tujuan pendidikan;
c. profil dan kompetensi lulusan;
d. jumlah peserta pendidikan;
e. lama pendidikan;
f. tempat pendidikan; dan
g. anggaran pendidikan.
(3) Perencanaan pendidikan disusun dalam suatu Prodiklat Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

(1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dikelola oleh Wandiklat Polri yang membawahi seluruh Lemdiklat Polri secara koordinatif operasional dan dibantu oleh Wandiklatda.
(2) Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakapolri, berkedudukan di Mabes Polri, dan bersifat ekstra struktural yang keanggotaannya disesuaikan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(3) Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam merumuskan dan menentukan kebijakan umum pendidikan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.
(4) Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.

(1) Wandiklatda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diketuai oleh Wakapolda, berkedudukan di Mapolda, dan bersifat ekstra struktural serta keanggotaannya disesuaikan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.
(2) Wandiklatda bertugas memberikan saran kepada Kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri di kewilayahan.

(3) Wandiklatda bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan Polri di tingkat kewilayahan.

(1) Lemdiklat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipimpin oleh Kalemdiklat selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) operasional seluruh lemdik Polri dibantu oleh:
a. Dewan Kurikulum; dan
b. Dewan Kendali Mutu.
(2) Dewan Kurikulum dan Dewan Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari pejabat yang ditunjuk oleh Kalemdiklat Polri dan dibantu oleh konsultan di bidang pendidikan.

(1) Dewan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a bertugas membantu Wakapolri selaku Ketua Wandiklat dalam:
a. menjamin validitas kurikulum pendidikan; dan
b. mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum pendidikan agar tetap relevan dengan tuntutan tugas Polri.
(2) Dewan Kendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b bertugas membantu Wakapolri selaku Ketua Wandiklat dalam:
a. mengendalikan dan mengembangkan mutu komponen pendidikan;
b. memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pendidikan; dan
c. MENETAPKAN tolok ukur monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan gadik/gadikan dan peserta didik.

(1) Pelaksanaan pendidikan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c sebagai berikut:
a. Akpol Semarang untuk pendidikan Akpol dan PISS;
b. Secapa Polri Sukabumi untuk pendidikan Inspektur Polisi;

c. SPN, Pusdik, dan Sekolah untuk pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi;
d. Sepolwan, untuk pendidikan pembentukan Brigadir Polisi Wanita;
e. STIK - PTIK Jakarta untuk pendidikan akademik;
f. Selapa Ciputat Jakarta untuk pendidikan manajerial Spimma; dan
g. Sespimpol Lembang Bandung untuk pendidikan manajerial Spimmen dan Spimti Polri.
(2) Pelaksanaan Dikbangspes dan fungsional bidang pembinaan, operasional, dan pendukung, dilaksanakan di Lembaga Pendidikan atau Puslat Multifungsi Cikeas.

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan oleh Kapolri dan dibantu oleh:
a. Wandiklat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pendidikan;
b. Irwasum Polri dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pendidikan;
c. De SDM Kapolri dalam merumuskan dan menentukan kebijakan sumber daya manusia;
d. Kalemdiklat Polri dalam supervisi operasional pendidikan dan pelatihan Polri;
e. Dewan Kurikulum dalam menjamin validitas kurikulum pendidikan; dan
f. Dewan Kendali Mutu dalam mengawasi mutu hasil peserta didik, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan mutu komponen pendidikan.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operasional pendidikan dan pelatihan di lembaga/sekolah dilakukan oleh:
g. Kasespim untuk program pendidikan manajerial yang meliputi Spimti, Spimmen, Spimma dan Dikbang spesialisasi tingkat lanjut;
h. Gubernur STIK-PTIK untuk program pendidikan Akademik yang meliputi program D-3, S-1, S-2, dan S-3;

i. Gubernur Akpol/Ka Secapa, untuk program Diktuk Inspektur Polisi yang meliputi Akpol, PISS, dan pendidikan inspektur polisi;
j. Kapusdik/Ka SPN untuk program Diktuk Brigadir; dan
k. Kapusdik/Ka Selapa untuk program Dikbang spesialisasi Brigadir/PNS Gol II, Spesialisasi Inspektur/PNS Gol. III, Spesialisasi Komisaris/PNS Gol. IV dan pendidikan fungsional yang meliputi pendidikan fungsional keahlian dan keterampilan.

(1) Kerja sama pendidikan dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai kebutuhan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi Pegawai Negeri pada Polri.
(2) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.
(3) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat peraturan ini berlaku, maka:
a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No.Pol.:
Kep/28/XII/2005 tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri; dan
b. Peraturan Kapolri No. Pol.: 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR