Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2010 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
7. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
11. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
15. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
17. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang

unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
22. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
23. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
24. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
27. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
28. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, meliputi:
a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;
c. kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing- masing instansi;
d. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;
e. profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
f. proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;
g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
h. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
i. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Tujuan peraturan ini yaitu:
a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
b. terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:
a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
b. penyidikan; dan
c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

(1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
(2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
(3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

(1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
(2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
(3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

(1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
(2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

(1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
a. pengamanan TKP;
b. penanganan TKP; dan
c. pengolahan TKP.
(2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

(1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
b. pemanggilan;
c. penangkapan;
d. penahanan;
e. penggeledahan;
f. penyitaan;
g. pemeriksaan;
h. bantuan hukum;
i. penyelesaian berkas perkara;
j. pelimpahan perkara;
k. penghentian penyidikan;

l. administrasi penyidikan; dan
m. pelimpahan penyidikan.
(2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
(3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
(4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:
a. sasaran penyidikan;
b. sumber daya yang dilibatkan;
c. cara bertindak;
d. waktu yang akan digunakan; dan
e. pengendalian penyidikan.

(1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penetapan:
a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
d. alat bukti serta barang bukti.
(2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain penyiapan:
a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
b. sarana dan prasarana;

c. anggaran yang diperlukan; dan
d. kelengkapan piranti lunak.
(3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

(1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
a. personel PPNS;
b. sarana dan pra sarana;
c. anggaran; dan
d. peraturan maupun piranti lunak.
(2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:
a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan professional;
b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

(1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.
(2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain:
a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;

2. mudah didapat; dan
3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;
b. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
c. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
d. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. tertangkap tangan;
2. menyerahkan diri;
3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
4. keterangan tersangka mudah didapat;
5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
6. sehat jasmani dan rohani;
e. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
2. masih utuh; dan
3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
f. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. mudah diamankan;
4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
g. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
h. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b, antara lain:
a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
3. saksi korban perbuatan pidana; dan
4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
2. mudah didapat; dan
3. diperlukan dalam perkara yang disidik;
c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;
d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. tidak terganggu kesehatannya;
2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
2. masih utuh;
3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. mudah diamankan;
4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain:
a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
3. bukan merupakan sumber pertama;
4. berhubungan dengan lembaga lain;
5. diperlukan penterjemah; dan
6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
2. sangat diperlukan; dan
3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;
c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. belum diketahui identitasnya;
2. terganggu kesehatannya;
3. dilindungi kelompok tertentu;
4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; dan
5. lebih dari 4 (empat) orang;
f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
2. tidak utuh; dan
3. diperlukan pengolahan TKP;
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;
g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. diperlukan pengamanan khusus;
4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;
h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
2. kurang dari 2 (dua) orang;
3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
4. berhubungan dengan lembaga lain;
5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
7. diperlukan pengamanan khusus; dan
8. saksi sakit-sakitan.
b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. sulit ditemukan;
2. sangat diperlukan;
3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;
c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
1. sangat diperlukan; dan
2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;
e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. belum diketahui identitasnya;
2. terganggu kesehatannya;
3. dilindungi kelompok tertentu;
4. lebih dari 4 (empat) orang;
5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
7. warga negara asing (WNA); dan
8. melarikan diri ke luar negeri;

f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. sulit dijangkau;
2. tidak utuh;
3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. diperlukan pengamanan khusus;
4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
1. sangat diperlukan;
2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.
i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

(1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
dan
b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis

penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
(2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

(1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali UNDANG-UNDANG menentukan lain.
(2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
a. laporan kejadian;
b. surat perintah penyidikan; dan
c. berita acara yang telah dibuat.
(3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

(1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

(1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:
a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

(1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

(2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

(1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
(2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
1) identitas tersangka;
2) uraian singkat kasus yang terjadi;
3) pasal yang dilanggar; dan 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan

g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

(1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
(2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

(1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
(2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
1. identitas tersangka;
2. uraian singkat kasus yang terjadi;
3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;

f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.

(3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
a. penahanan dapat dibantar;
b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

(1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;

c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
(2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
1. sasaran penggeledahan;
2. uraian singkat kasus yang terjadi;
3. pasal yang dilanggar; dan
4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

(1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
(2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
1) sasaran penyitaan;
2) uraian singkat kasus yang terjadi;
3) pasal yang dilanggar; dan 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

(1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
a. saksi;
b. ahli; dan
c. tersangka.
(2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
(3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.

(4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
(5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

(1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
a. laboratorium forensik; dan
b. identifikasi.
(2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
(3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. laporan kejadian;
b. laporan kemajuan; dan
c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. laporan kejadian;
b. laporan kemajuan;
c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

(1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

(1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
(2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
(3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

(1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
(2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
(3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

(1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
(2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
(3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
(4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
(5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
(6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

(1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
(2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
(3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.

(4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.
(5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
a. tidak terdapat cukup bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
c. dihentikan demi hukum, karena:
1. tersangka meninggal dunia;
2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
(2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra- peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:

a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
c. melanjutkan kembali penyidikan.

(1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
a. sampul berkas perkara;
b. isi berkas perkara, meliputi;
1. resume;
2. laporan kejadian;
3. surat perintah tugas;
4. surat perintah penyidikan;
5. berita acara pemeriksaan TKP;
6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
9. berita acara pemeriksaan tersangka;
10. berita acara konfrontasi;
11. berita acara penyumpahan saksi;
12. surat panggilan;
13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;

18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
21. surat perintah penangkapan;
22. berita acara penangkapan;
23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
25. surat perintah pelepasan tersangka;
26. berita acara pelepasan tersangka;
27. surat permintaan bantuan penahanan;
28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
29. surat perintah penahanan;
30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan panahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;

43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;

68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;
84. daftar saksi;
85. daftar tersangka;
86. daftar barang bukti; dan
87. daftar isi berkas perkara.

(2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
a. surat perintah penyelidikan;
b. laporan hasil penyelidikan;
c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
d. kartu sidik jari; dan
e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam register yang terdiri dari:
a. laporan kejadian (B-1);
b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
c. SPDP (B-3);
d. surat panggilan (B-4);
e. surat perintah penangkapan (B-5);
f. surat perintah penggeledahan (B-6);
g. surat perintah penyitaan (B-7);
h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
i. penahanan (B-9);
j. berkas perkara (B-10);
k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
m. barang bukti (B-13);
n. barang temuan (B-14);
o. pencarian orang dan barang (B-15);
p. permintaan visum et repertum (B-16);
q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
(2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
(3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
(4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

(1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
(2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. atasan PPNS; dan
b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

(1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

(1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
(2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

(1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
(2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
b. bantuan teknis penyidikan;

c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran instansi PPNS sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
(2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada anggaran Polri.