Peraturan Badan Nomor 14-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola sesuai dengan batas retensi sendiri.

(2) Penerapan batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dukungan reasuransi untuk penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menelaah implementasi strategi dukungan reasuransi paling sedikit sekali dalam setahun.
(3) Untuk pertama kali, strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Januari 2016.
(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengubah strategi dukungan reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada OJK beserta alasannya dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan strategi dukungan reasuransi dimaksud.

Strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memuat:
a. kebijakan reasuransi secara komprehensif dengan memperhitungkan manfaat diversifikasi dan kelayakan pihak reasuransi (counterparty);
b. sistem yang sehat dalam melakukan pemilihan dan pemantauan program reasuransi;
c. ringkasan proses pembentukan retensi sendiri dan monitoring retensi sendiri; dan
d. penanggung jawab pelaksana program reasuransi dan pengendaliannya.

Dalam mengembangkan strategi dukungan reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a. profil risiko dari risiko yang ditanggung;
b. kecukupan modal dan akses terhadap penambahan modal;
c. volatilitas klaim masa lalu dan/atau klaim yang diperkirakan;
d. tingkat profitabilitas masing-masing lini usaha;
e. ukuran retensi yang sesuai dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
f. penggunaan program reasuransi proporsional dan nonproporsional;
g. kondisi lingkungan, khususnya untuk daerah yang rawan bencana;
h. kapasitas reasuransi otomatis;
i. optimalisasi kualitas, penggunaan, dan biaya reasuransi;
j. dampak bila reasuradur dalam negeri dengan porsi reasuransi otomatis mengalami kebangkrutan;
k. peringkat reasuradur dalam negeri; dan
l. kondisi pasar reasuransi.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.

(1) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
a. produk asuransi yang bersifat global (worldwide);
dan/atau
b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.
(2) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:
a. produk asuransi yang bersifat global (worldwide);
b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau
c. produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri.
(3) Produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri dengan batasan yang disetujui OJK.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mempunyai dukungan reasuransi otomatis.
(2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3) Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib diperoleh untuk setiap produk asuransi yang dipasarkan, termasuk dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks).
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah telah membentuk cadangan atas risiko bencana (catastrophic risks) maka Perusahaan

Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dikecualikan dari kewajiban memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah mempunyai dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks), besar minimum retensi sendiri ditentukan dengan asumsi kejadian risiko bencana (catastrophic risks) berulang setiap 250 (dua ratus lima puluh) tahun sekali.
(4) Dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sesuai dengan besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (catastrophic risks) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri dikarenakan faktor teknis wajib melakukan perbaikan terhadap penyebab tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak saat tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis tersebut.

(1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikecualikan karena tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam hal:
a. tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis antara lain karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha asuransi;

b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru;
c. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi hanya untuk memenuhi permintaan pemegang polis atas paket asuransi yang komprehensif dan tidak memasarkan secara tersendiri; dan/atau
d. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dalam hal:
a. tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3) Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi

fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh reasuradur luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri.

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri.

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menempatkan reasuransi structured (layer basis) fakultatif secara across the board untuk seluruh layer.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memilih Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri sebagai ketua (leader) panel reasuransi otomatis.

(1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan/atau dukungan reasuransi fakultatif diperoleh dari reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
(2) Dalam hal peringkat reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dan menyampaikan bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (2) huruf b, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b, kepada OJK.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat
(2) huruf b, Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan Pasal 22 ayat
(2) huruf b.

(1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan/atau dukungan reasuransi fakultatif dinilai oleh OJK dapat membahayakan dan/atau memperburuk kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau dapat menjadikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, OJK dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengubah program dukungan reasuransi yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaksanakan perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib memiliki program retrosesi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrosesi dengan peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.

(2) Dalam hal peringkat anggota panel retrosesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
(3) Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan bukti peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan program reasuransi otomatis.

Seluruh Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah harus melakukan penyatuan kapasitas untuk memberikan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam memberikan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan memiliki peringkat paling sedikit A-Idn atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
(3) Peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (transfer knowledge) kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam peningkatan manajemen risiko; dan
b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik.
(4) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan (akseptasi) ataupun penolakan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan

Asuransi Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan dukungan reasuransi dari Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diterima secara lengkap.
(5) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyelesaikan klaim, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim dari Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diterima secara lengkap, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian bagi reasuransi otomatis.

(1) Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis kepada OJK, paling lambat tanggal 15 Januari.
(2) Dalam hal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis tidak dimulai bulan Januari, laporan program reasuransi/retrosesi otomatis disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis berlaku.
(3) Apabila batas waktu akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan menjadi pada hari kerja pertama berikutnya.
(4) Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis disertai dengan grafik yang menggambarkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi/retrosesi otomatis yang diterima serta limit dukungan reasuransi.
(5) Laporan program reasuransi otomatis wajib dilengkapi dengan perjanjian reasuransi yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Perusahaan dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila Perusahaan dimaksud:
a. dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh lini usaha asuransi; dan/atau
b. dalam proses untuk mengembalikan izin usaha.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat
(1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat
(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (5),

dan/atau Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a.
(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.
(5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada masyarakat.

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memiliki perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri sebelum Peraturan OJK ini diundangkan wajib melakukan penyesuaian dengan seluruh ketentuan

dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang telah memiliki perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. untuk seluruh pertanggungan yang telah berlangsung (existing business) menggunakan perjanjian dukungan reasuransi otomatis yang telah ada sampai masa perjanjian berakhir; dan
b. untuk pertanggungan baru (new business) wajib menyesuaikan terhadap seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai dukungan reasuransi dan retensi sendiri tunduk pada ketentuan Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd.
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY