Peraturan Badan Nomor 17-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA.
4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
5. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:

a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

(1) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang melakukan penerbitan Efek Syariah berupa saham wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.
(2) Anggaran dasar Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang menerbitkan Efek Syariah berupa saham wajib memuat kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(3) Dalam hal kegiatan dan jenis usaha Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, saham Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah dimaksud tidak lagi merupakan Efek Syariah.

(4) Dalam hal cara pengelolaan usaha Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyatakan saham Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah dimaksud tidak lagi merupakan Efek Syariah.

(1) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diangkat oleh RUPS.

(1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Syariah berupa saham oleh Emiten Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum oleh Emiten Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau keterbukaan informasi

dalam rangka Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut:
a. anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
b. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

(1) Dewan Pengawas Syariah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan kepada pemegang saham atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang diawasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direksi Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. pihak yang dituju;
b. tanggal laporan;
c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan atau kegiatan lain yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
e. pernyataan mengenai opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan atau kegiatan lain yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin ASPM.

Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya tidak lagi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika:
a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan:
a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha;
b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS; dan
c. kuorum kehadiran dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan wajib

dilakukan dengan ketentuan pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar dan afiliasinya dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mengusulkan perubahan anggaran dasar.

(1) Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dari konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika:
a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan:
a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha;
b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS.
(2) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat

Dewan Pengawas Syariah pada saat RUPS mengenai perubahan anggaran dasar.

Penyelenggaraan RUPS dengan mata acara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemanggilan RUPS dalam rangka perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pemanggilan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan informasi tambahan sebagai berikut:
a. usulan RUPS untuk mengubah anggaran dasar berasal dari pemegang saham;
b. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha;
c. rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah perubahan anggaran dasar;
d. cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan
e. penjelasan bahwa perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan RUPS dan Menteri yang berwenang.

(1) Setiap pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berhak meminta kepada Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau meminta kepada Emiten atau Perusahaan Publik agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang

bersangkutan tidak menyetujui tindakan Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau tidak menyetujui tindakan Emiten atau Perusahaan Publik, yang merugikan pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
b. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
c. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar.
(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar wajib membeli sendiri atau mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

(1) Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat digantikan oleh orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(2) Orang perseorangan yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah meskipun belum memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 2 Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY