Peraturan Badan Nomor 18-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar www.djpp.kemenkumham.go.id

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
4. Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness).
5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Direksi adalah:
a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas;
b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah;
c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian;
d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
7. Dewan Komisaris adalah:
a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah;
c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian;
d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
a. perusahaan anak; dan/atau
b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
(2) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis LJK sebagai berikut:
a. bank;
b. perusahaan asuransi dan reasuransi;
c. perusahaan efek; dan/atau
d. perusahaan pembiayaan.

(1) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
(2) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
1. kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
2. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.
d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.

Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

(1) LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
(3) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
(4) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
(5) Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Utama berdasarkan kesepakatan di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama.
(6) Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap:
a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.

Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit mencakup:
a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
d. tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi;
e. tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi;
f. penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
g. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

(1) Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
(2) Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

(1) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
(2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

(1) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(2) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syariah.

(1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
(2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
(3) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

(1) Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(2) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

(1) Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
(2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan, pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan yang telah ada.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing- masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(2) Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

(1) Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
(2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja audit intern, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja audit intern yang telah ada.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

(1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit mencakup:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
b. kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(2) Penyusunan kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengacu pada peraturan ini dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK.
(3) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
d. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
e. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
f. penerapan manajemen risiko terintegrasi.

(1) Kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
a. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
b. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
d. struktur Dewan Pengawas Syariah;
e. independensi tindakan Dewan Komisaris;
f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
i. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
j. pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
k. kebijakan remunerasi; dan
l. pengelolaan benturan kepentingan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Persyaratan, struktur dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h dicantumkan dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi apabila Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.

Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, serta calon Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Struktur Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. jumlah minimal dan maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
b. rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
c. jumlah dan komposisi Komisaris Independen.

Struktur Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
a. jumlah minimal dan maksimal anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
b. rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Independensi tindakan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat kriteria tindakan Dewan Komisaris yang dinyatakan independen.

Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;
b. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
c. menyusun tata tertib kerja; dan
d. menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
b. membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
c. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
d. menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h memuat paling sedikit tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
b. menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
a. pembentukan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern yang independen;
b. pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit melaksanakan audit intern LJK; dan
c. pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan LJK.

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j memuat paling sedikit kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k memuat paling sedikit kebijakan remunerasi dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati.

Pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l paling sedikit memuat kebijakan:
a. untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
b. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan
c. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa Kantor Cabang dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, dan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Entitas Utama yang bersangkutan.

(1) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:
a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;
b. perubahan Entitas Utama;
c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
d. pembubaran Konglomerasi Keuangan.
(3) Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang lain, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.
(5) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penyesuaian terhadap:
a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama, dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).

(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
(2) Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat.
(3) Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(4) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
(6) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
(3) Entitas Utama wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
(4) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.

(1) Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).
(2) Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.

Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Pelaksanaan good corporate governance sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik INDONESIA dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Konglomerasi Keuangan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama dan telah terdapat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (good corporate governance) bagi sektor jasa keuangan, penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (good corporate governance) yang berlaku bagi sektor jasa keuangan.
(2) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memiliki Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
c. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
d. menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 51 ayat (2); Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 52; LJK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1); pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4); Direksi Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, dan Dewan Komisaris Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan;
c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pembatasan kegiatan usaha;
e. perintah penggantian manajemen;
f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
a. laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5); dan/atau
b. laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

Laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan pertama kali paling lambat 31 Maret 2015.

Kewajiban penyampaian laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
a. Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b. Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 mulai berlaku sejak:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b. 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LJK tetap menerapkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id