Peraturan Badan Nomor 18-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai

fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.

(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan

dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas Penyediaan Dana paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun berikutnya.

Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas dasar:
a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.

(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada bulan berikutnya setelah temuan OJK disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat MENETAPKAN tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di OJK;
dan/atau
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan Laporan Debitur.

(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang disebabkan karena program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online) melalui SLIK.
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring (offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline) apabila penyampaian laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,

memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data, OJK dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) OJK dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor:
a. dicabut izin usaha atau dilikuidasi; atau
b. tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lain.

(2) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari:
a. pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor; atau
b. Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.
(3) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur pada SLIK karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK.

(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;

e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online) melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.

(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.

(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur.
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.

(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan Informasi Debitur.

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Peraturan OJK ini.

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.

(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diadukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur.

(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitur secara tertulis.

Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur;

d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta wewenang dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk.

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan;
dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.
(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (segregation of duties) serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda

1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh OJK.

(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda:

a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut- turut.
(2) Pelapor yang atas dasar temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut.
(3) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal

10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat
(2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4), selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c. penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
d. sanksi administratif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku, telah menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menyampaikan:
a. Laporan Debitur kepada OJK mulai Laporan Debitur bulan Maret 2017 dan bulan April 2017 yang disampaikan paling lambat bulan Mei 2017; dan
b. daftar pihak yang ditunjuk sebagai pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada OJK paling lama 3

(tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.
(2) BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi Pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
(3) Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, menjadi Pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember
2022. (4) Khusus Laporan Debitur bulan Maret 2017 sampai dengan November 2017, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2).

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara

Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4784); dan
2. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5933), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari
2018.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat
(2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY