Peraturan Badan Nomor 19-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.
3. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi pada satu atau lebih Sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah.
4. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
5. Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

6. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
7. Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
8. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA.
9. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
10. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
11. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal dan peraturan

pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efek Syariah Luar Negeri meliputi:
a. Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan
b. Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

Reksa Dana Syariah dapat berupa:
a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang;
b. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap;
c. Reksa Dana Syariah Saham;
d. Reksa Dana Syariah Campuran;
e. Reksa Dana Syariah Terproteksi;
f. Reksa Dana Syariah Indeks;
g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
h. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk;
i. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa; dan
j. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Setiap Pihak yang melakukan penerbitan saham dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah wajib mematuhi ketentuan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana.

Reksa Dana Syariah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Direksi.
(2) Penerbitan Reksa Dana Syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.
(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengawasan Reksa Dana Syariah dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.
(5) Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Manajer Investasi.

(1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah yang diawasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. pihak yang dituju;
b. tanggal laporan;
c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
e. opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin ASPM.
(4) Laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan batas waktu penyampaian bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana.

Emiten yang melakukan Penawaran Umum saham Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Anggaran Dasar Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib memuat ketentuan mengenai kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib tunduk pada peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)

Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan mengenai:
a. Manajer Investasi merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan Direksi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dengan wewenang untuk melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan;
b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
c. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
d. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
e. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan; dan
f. dana kelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan hanya dapat diinvestasikan pada:
1. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah;
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA;
3. Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum;

4. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah INDONESIA menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.
(4) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan ketentuan mengenai:
a. Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan Direksi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dengan wewenang untuk melaksanakan penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan;
b. anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian atau Direktur Bank Kustodian atau penanggung

jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi Bank Kustodian yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
c. hak dan kewajiban Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dan Bank Kustodian jika dana kelolaan dan/atau aset Reksa Dana Berbentuk Perseroan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana, dan/atau Kontrak Pengelolaan antara Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dan Manajer Investasi, termasuk terkait dengan mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
d. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.
(5) Ketentuan yang wajib dimuat dalam Kontrak Pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) wajib dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan pada setiap saat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa:

a. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah;
b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau
c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mencantumkan:
a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;
b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi;
d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian;
e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
f. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan; dan
g. dana kelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada:
1. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA serta dimuat dalam Daftar Efek

Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA;
3. Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum;
4. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya;
dan/atau
9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.
(4) Ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa:
a. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah;
b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; dan/atau
c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Pasar Uang, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap, Reksa Dana Syariah Saham, dan Reksa Dana Syariah Campuran wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pasar Uang wajib melakukan investasi pada:
a. instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; dan/atau
b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap, yang:
1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap wajib menginvestasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Saham wajib menginvestasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Syariah bersifat ekuitas.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Campuran hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Syariah bersifat ekuitas, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dengan ketentuan:
a. investasi pada salah satu instrumen investasi tersebut paling banyak adalah 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih; dan
b. portofolio Reksa Dana Syariah tersebut wajib berisi Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib mengikuti peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Terproteksi bersifat terbatas dan tidak terus menerus.

Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus antara lain mengenai kebijakan investasi yang terdiri dari:
a. prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, instrumen pasar uang syariah, dan Efek Syariah lainnya;
b. jenis Portofolio Efek Syariah yang menjadi basis proteksi yaitu dengan melakukan investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Syariah Berpendapatan Tetap pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi; dan

c. kriteria pemilihan Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.

Portofolio Efek Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib memiliki komposisi:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah wajib diinvestasikan pada:
1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di INDONESIA berdasarkan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; dan/atau
2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
a) Pemerintah Republik INDONESIA;
b) badan hukum INDONESIA yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal;
c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara
b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
1. saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah

yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
2. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, yang informasinya dapat diakses dari INDONESIA melalui media massa atau Situs Web.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Indeks wajib mengikuti peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Indeks harus bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah Indeks, maka:
a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Indeks wajib diinvestasikan pada Efek Syariah yang merupakan

bagian dari kumpulan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
2. investasi pada Efek Syariah yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
3. pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam Reksa Dana Syariah Indeks tersebut paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam indeks yang menjadi acuan; dan
4. tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja Reksa Dana Syariah Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
b. Reksa Dana Syariah Indeks wajib menggunakan indeks yang berbasis Efek Syariah yang tersedia di media massa atau dapat diakses melalui Situs Web.
c. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak indeks Efek Syariah yang akan dijadikan tujuan investasi Reksa Dana Syariah Indeks disertai dengan alasan penolakan.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan:
a. paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan
b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri diinvestasikan pada Efek Syariah dalam negeri.

Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (full signatory) Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Coorperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU).

Manajer Investasi wajib memastikan pemodal Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri termasuk risiko kurs, risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang cukup tinggi, serta risiko kehilangan nilai pokok investasi.

Nilai investasi awal atas pembelian Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri paling sedikit sebesar US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan dapat bersifat terus menerus atau terbatas.
(2) Sifat masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam kontrak Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
a. Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum;
b. Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau
c. surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak

investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah.

Surat berharga komersial syariah sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c berupa surat berharga yang diterbitkan oleh:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. badan hukum INDONESIA yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara;
c. badan hukum INDONESIA yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. badan hukum INDONESIA yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Emiten dan/atau Perusahaan Publik; atau
e. badan hukum INDONESIA yang menjadi induk dan pembina dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Baitul Maal Wa Tamwil dengan ketentuan sebagai berikut:
1. berpengalaman dan dapat dibuktikan telah melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Baitul Maal Wa Tamwil paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. memiliki infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Baitul Maal Wa Tamwil; dan
3. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek serta peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib mengacu pada masing-masing jenis Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 29 huruf a, Pasal 31, dan Pasal 37 serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. komposisi Portofolio Efek Syariah yang membentuk Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek harus terdiri dari Efek Syariah yang likuid; dan
b. tingkat likuiditas Efek Syariah yang menjadi portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib ditentukan bersama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, serta memuat:
a. informasi bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
b. informasi keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas serta peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan mengenai jaminan atas investasi pada Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak berlaku bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Sukuk.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dilarang melakukan investasi pada Portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil di luar negeri.

Ketentuan mengenai batasan investasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat tidak berlaku untuk Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Pengelolaan Reksa Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan:
a. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan; dan/atau
b. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan dan/atau Kontrak penyimpanan kekayaan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

(2) Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaksanaan instruksi tersebut dapat mengakibatkan Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf g.

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf g, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah;
dan/atau
2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.
b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Reksa Dana Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek

sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
c. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan/atau saham baru Reksa Dana Syariah;
b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana Syariah selain dalam rangka:
1. pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
2. membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau saham Reksa Dana Syariah.
c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama Reksa Dana Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual

dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa INDONESIA dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Reksa Dana Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
(3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran Reksa Dana Syariah tersebut.
(2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan Reksa Dana Syariah tersebut.

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran-nya menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi Reksa Dana Syariah Terproteksi dan Reksa Dana Syariah Indeks;
c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan mutatis mutandis berlaku bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.Laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni
2016.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mutatis mutandis berlaku bagi Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;

f. Pembatalan persetujuan; dan
g. Pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada masyarakat.

Manajer Investasi yang telah melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah wajib menyesuaikan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat digantikan oleh orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(2) Orang perseorangan yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah atau anggota Tim Ahli Syariah meskipun belum memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Syariah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dinyatakan tidak berlaku bagi penerbitan Reksa Dana Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY