Peraturan Badan Nomor 21-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
4. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. Transaksi Dipisahkan adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan lembaga kliring dan penjaminan atau

atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
8. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

(1) Transaksi Bursa yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu Transaksi Bursa di pasar reguler sebagaimana diatur oleh Bursa Efek.
(2) Penyelesaian atas Transaksi Bursa di pasar reguler dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

Pengaturan atas batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek disesuaikan menjadi pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

(1) Pengaturan atas jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan, diubah menjadi sejak hari pelaksanaan Transaksi

Bursa (T+0) sampai dengan Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+1) untuk transaksi di pasar reguler atau waktu lainnya untuk pasar negosiasi.
(2) Pengaturan atas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan, diubah menjadi Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari pelaksanaan Transaksi Bursa (T+2).

Pelaksanaan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek pada saat dana menunjukkan saldo negatif, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat pada akhir Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+3) atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek, Perantara Pedagang Efek wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud; dan
b. apabila pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, Perantara Pedagang Efek wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek nasabah tersebut di pasar reguler.

Pengumuman Transaksi Dipisahkan kepada publik dan pelaporan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah penetapan Transaksi Dipisahkan.

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perusahaan Efek, dan Pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan penyesuaian terkait dengan penyelesaian Transaksi Bursa sebagai pemenuhan atas ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Setiap Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pengaturan terkait:
a. batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman akuntansi Perusahaan Efek;
b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan;
c. batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pedoman penyusunan formulir-formulir modal kerja bersih disesuaikan;
d. pelaksanaan penyampaian informasi kepada nasabah dan penjualan Efek secara paksa oleh Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
e. pengumuman Transaksi Dipisahkan kepada publik dan pelaporan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pengaturan pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian Transaksi Bursa yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY