Peraturan Badan Nomor 25-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Pendanaan Transaksi Efek adalah penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan/atau Efek yang diberikan dalam rangka Transaksi Efek.
5. Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat LPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha Pendanaan Transaksi Efek.
6. Transaksi Marjin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
7. Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
8. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
11. Jaminan Pendanaan adalah Efek dan/atau dana yang diserahkan oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai jaminan kepada LPE untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek.
12. Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan adalah permintaan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyerahkan Efek dan/atau dana dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan oleh LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek atau batas minimal nilai jaminan Pendanaan Transaksi Efek yang wajib dipenuhi oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek.
13. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.
15. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
18. Afiliasi adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPE yaitu perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) LPE memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada Perusahaan Efek untuk penyelesaian Transaksi Marjin

dan/atau Transaksi Short Selling.
(2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perantara pedagang Efek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi Short Selling; dan
b. memiliki akses informasi perkreditan pada:
1) lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; atau 2) sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) mulai berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem layanan informasi keuangan telah mengatur Perusahaan Efek untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan.
(4) Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan Perusahaan Efek untuk setiap nasabah Perusahaan Efek.
(5) Pada saat LPE menyetujui Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPE wajib membukakan sub rekening Efek Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabah Perusahaan Efek sebelum Pendanaan Transaksi Efek diberikan.
(6) Dalam hal Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminkan nasabah untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek dari LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek wajib memiliki perjanjian dengan nasabah yang memungkinkan Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminkan nasabah dimaksud.

(7) Perusahaan Efek yang menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminkan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan dari:
a. kewajiban melakukan mutasi Efek milik nasabah untuk penyelesaian transaksi Efek melalui sub rekening Efek nasabah;
b. kewajiban melakukan mutasi dana milik nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian transaksi Efek nasabah melalui rekening dana nasabah;
dan/atau
c. kewajiban menempatkan jaminan nasabah dalam sub rekening Efek jaminan.

(1) LPE dapat memberikan Pendanaan Transaksi Efek lainnya, dengan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk memperoleh persetujuan melakukan kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPE wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit berisi uraian mengenai:
a. jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain yang akan dilakukan;
b. analisis prospek dan risiko kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain;
c. mekanisme atau cara Pendanaan Transaksi Efek lain yang akan dilakukan;
d. hak dan kewajiban antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek;
e. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis Pendanaan Transaksi Efek lain; dan
f. contoh perjanjian yang akan digunakan.

(3) Dalam memproses permohonan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPE untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
(6) Dalam hal LPE tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan, LPE dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan.

(1) LPE wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham LPE untuk meningkatkan permodalan LPE dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari LPE.

(1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPE yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan badan hukum.
(3) Mayoritas saham LPE wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Pemegang saham LPE dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan pemegang saham lainnya dari LPE yang sama, melalui:
a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh LPE, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. perangkapan jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau
c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

(1) Rencana perubahan pemegang saham LPE wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
(2) Dalam hal LPE merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya berlaku untuk perubahan pemegang saham pengendali.
(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta tambahan dokumen.

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib merupakan orang perseorangan warga negara INDONESIA.
(2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
a. cakap melakukan perbuatan hukum;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan catatan kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; dan

g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan LPE dan pasar modal INDONESIA.
(3) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
a. bagi anggota Direksi:
1. memiliki pemahaman dalam Pendanaan Transaksi Efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu);
3. memiliki pengalaman di bidang pasar modal paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial;
4. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal; dan
5. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko.
b. bagi anggota Dewan Komisaris:
1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal;
2. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal; dan
3. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko.

Anggota Direksi LPE wajib berdomisili di INDONESIA.

(1) LPE wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(2) Satu diantara anggota Direksi LPE wajib ditetapkan sebagai direktur utama.

(1) LPE wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
(2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris LPE wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

(1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, wajib terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham LPE.
(2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite khusus.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif, klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan LPE.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris LPE apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Anggota Direksi LPE dilarang:
a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
c. mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau mentransaksikan Efek Emiten atau Perusahaan Publik; dan
d. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

(1) Dalam hal anggota Direksi LPE memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi LPE dilarang menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud dan LPE dilarang memberikan Pendanaan Transaksi Efek

kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek yang sahamnya dimiliki oleh anggota Direksi LPE tersebut.
(3) Dalam hal anggota Direksi LPE yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham telah memiliki Efek Emiten atau Perusahaan Publik, Efek tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Anggota Dewan Komisaris LPE dilarang:
a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
c. mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau mentransaksikan Efek Emiten dan/atau Perusahaan Publik; dan
d. merangkap jabatan pada penerima Pendanaan Transaksi Efek.

(1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris LPE memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris LPE dilarang menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud dan LPE dilarang memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek yang sahamnya dimiliki oleh anggota Dewan

Komisaris LPE tersebut.
(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris LPE diangkat oleh rapat umum pemegang saham telah memiliki Efek Emiten atau Perusahaan Publik, Efek tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

(1) Masa jabatan anggota Direksi LPE yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke- 5 (kelima) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi LPE yaitu jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi LPE.

(1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris LPE yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris LPE yaitu jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris LPE.

(1) Rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
(2) Rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.
(3) Pengajuan rencana perubahan susunan anggota Direksi LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar nama dan data anggota Direksi LPE, meliputi:
1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
6. surat keterangan catatan kepolisian;
b. surat pernyataan dari setiap calon anggota Direksi LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham pada penerima

Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
(4) Pengajuan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar nama dan data anggota Dewan Komisaris LPE, meliputi:
1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;

5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
6. surat keterangan catatan kepolisian;
b. surat pernyataan dari setiap calon anggota Dewan Komisaris LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada penerima Pendanaan Transaksi Efek.
(5) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk 1 (satu)

atau lebih jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada pemegang saham untuk mengajukan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.
(6) Pemegang saham dapat mengajukan kembali calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.
(7) Dalam hal semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau (3) telah lengkap dan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE beserta fotokopi dokumen calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE kepada Direksi LPE paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE berakhir dengan sendirinya apabila:
a. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA;
b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
e. berhalangan tetap;
f. meninggal dunia; dan/atau
g. masa jabatan berakhir.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:
a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan LPE dan/atau pasar modal INDONESIA; dan/atau
e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib melakukan hal sebagai berikut:
a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek;
b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima Pendanaan Transaksi Efek (due diligence);
c. memastikan tersedianya kecukupan Efek dan/atau dana penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai

jaminan untuk Pendanaan Transaksi Efek;
d. memiliki perjanjian tertulis terkait Pendanaan Transaksi Efek dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek.
e. memiliki sistem operasional yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Pendanaan Transaksi Efek;
dan
f. menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perjanjian tertulis antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
a. kebijakan penilaian Jaminan Pendanaan berupa Efek, meliputi jenis Efek, penetapan nilai pasar wajar, dan penetapan haircut;
b. kewajiban LPE untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam hal terjadi penurunan nilai pasar wajar atas Jaminan Pendanaan;
c. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk setiap saat memenuhi permintaan LPE terkait Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan;
d. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dari LPE atau melakukan substitusi terhadap Jaminan Pendanaan yang diterima LPE jika Efek yang dijaminkan dihentikan sementara perdagangannya atau dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek;
e. kewajiban Perusahaan Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dalam hal Perusahaan Efek tersebut dihentikan sementara untuk melakukan transaksi Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau dicabut persetujuannya

sebagai anggota bursa oleh Bursa Efek, dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek merupakan Perusahaan Efek;
f. hak LPE untuk setiap saat menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan/atau huruf e;
g. hak LPE untuk dapat meminta pembayaran atas tagihan yang tersisa kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek, dalam hal dana yang diperoleh dari penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f masih belum dapat menutup kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek kepada LPE;
h. penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajiban atas kegagalannya dalam Pendanaan Transaksi Efek;
i. ketentuan mengenai jangka waktu dan perhitungan tingkat bunga Pendanaan Transaksi Efek; dan
j. mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam hal LPE akan menggunakan Jaminan Pendanaan yang diterima dari penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki perjanjian dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek yang memungkinkan LPE menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminkan penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud.

Sistem operasional untuk Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:
a. terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal;

b. menghitung maksimal Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan untuk setiap penerima Pendanaan Transaksi Efek, jenis Efek, dan konsentrasi Efek per Emiten;
c. menghitung rasio Pendanaan Transaksi Efek;
d. melakukan proses penolakan secara otomatis terhadap permohonan Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek apabila rasio Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek telah mencapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan; dan
e. memberikan pemberitahuan secara otomatis apabila telah tercapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan dan rasio bagi LPE untuk menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka mitigasi risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki manajemen risiko yang memadai atas kegiatan Pendanaan Transaksi Efek.

(1) Untuk setiap jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
a. Efek dan/atau dana yang dapat dijadikan Jaminan Pendanaan;
b. menerapkan haircut atas setiap jenis Efek yang dijaminkan;

c. nilai minimal Jaminan Pendanaan;
d. nilai maksimal Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan untuk setiap penerima Pendanaan Transaksi Efek, jenis Efek, dan konsentrasi Efek per Emiten;
e. nilai Jaminan Pendanaan yang harus dipelihara untuk setiap Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan;
f. Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam hal nilai Jaminan Pendanaan mengalami penurunan; dan
g. mekanisme penjualan dan/atau pembelian Efek atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak dapat memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek.
(2) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh LPE.
(3) Perubahan atas pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Pendanaan LPE dapat berasal dari sumber sebagai berikut:
a. pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan;
b. penerbitan Efek bersifat utang atau sukuk;
c. pinjaman subordinasi dari pemegang saham LPE;
d. penambahan modal disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau
e. pinjaman Efek.

(1) LPE wajib memelihara gearing ratio paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(2) Dalam hal gearing ratio LPE melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPE wajib:
a. menghentikan kegiatan yang meningkatkan gearing ratio;
b. menyampaikan kepada OJK rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk pemulihan gearing ratio, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah gearing ratio LPE melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
c. mengembalikan gearing ratio LPE dengan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha LPE diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan izin usaha sebagai LPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit:
a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang

telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
c. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan terbatas;
d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, meliputi:
1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
6. surat keterangan catatan kepolisian;
e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum INDONESIA;
3. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi nama dan bentuk pengendalian;
4. laporan keuangan terakhir; dan

5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
b) fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
g. fotokopi rekening koran;
h. bukti penyetoran modal yang sah;
i. surat pernyataan dari setiap calon anggota Direksi LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi LPE paling singkat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki

hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
j. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
k. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
l. gambaran tentang rencana operasi dan misi paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
m. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
n. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
o. draft perjanjian Pendanaan Transaksi Efek antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Untuk memproses permohonan izin usaha LPE, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
b. permohonan ditolak.

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin

usaha LPE kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(1) LPE harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan LPE kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan November setiap tahun pelaporan.
(2) Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan LPE pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan izin usaha LPE.
(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan LPE wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlaku.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan LPE harus disusun untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya dan memuat paling sedikit rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan anggaran pengeluaran.
(2) Anggaran tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya.
(3) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang material, LPE wajib mengajukan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

(1) LPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut:
a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan LPE;
b. laporan kegiatan bulanan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
c. laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran yang disampaikan melalui anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat pada hari ke- 12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
d. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan oleh LPE;
e. hasil rapat umum pemegang saham LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tersebut, dengan ketentuan akta notaris rapat umum pemegang saham LPE tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta notaris tersebut diterima oleh LPE;
f. kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan tersebut;

g. kegagalan LPE memenuhi batas maksimal gearing ratio paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya hal tersebut; dan
h. laporan atau dokumen yang diminta sewaktu- waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional LPE.
(3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Laporan atas kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf f juga wajib disampaikan oleh LPE kepada Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat
(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan

terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sanksi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan ayat
(2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY