Peraturan Badan Nomor 28-pojk-05-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam penempatan investasi.
(2) Aset yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
e. MTN Syariah;
f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik INDONESIA;
g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik INDONESIA;
h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
j. reksa dana syariah;
k. efek beragun aset syariah;
l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
m. transaksi surat berharga syariah melalui repurchase agreement (REPO);

n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing);
o. emas murni;
p. sukuk daerah; dan/atau
q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
a. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
b. tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau
c. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.
(4) Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik INDONESIA;
d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
e. reksa dana syariah; dan/atau
f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
dan
b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.
(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
c. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
d. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan

e. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

(1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d;
dan
b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf l.
(2) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf p mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d;
dan
b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha

syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
f. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
g. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik INDONESIA untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
h. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
j. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
k. investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
l. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
n. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o;
q. investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
r. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
s. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik INDONESIA dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf

h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r dan huruf s, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

#### Pasal II
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY