Peraturan Badan Nomor 32-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:
a. modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau
b. modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.
3. Penyediaan Dana Besar adalah nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.
4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
a. penempatan;
b. transaksi derivatif;
c. surat berharga;
d. surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo);
e. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo);
f. tagihan akseptasi;
g. kredit;
h. penyertaan modal;
i. penyertaan modal sementara;
j. transaksi rekening administratif; dan
k. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
5. Modal adalah:
a. modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) bagi Bank yang berkantor pusat di INDONESIA;
atau
b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, pendapatan komprehensif

lainnya, cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
6. Modal Inti (tier 1) adalah:
a. modal inti utama (common equity tier 1) dan modal inti tambahan (additional tier 1) bagi Bank yang berkantor pusat di INDONESIA; atau
b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
7. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
8. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap:
a. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
b. Modal Inti (tier 1) Bank bagi selain Pihak Terkait, dengan menggunakan posisi Modal atau Modal Inti (tier 1) bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
9. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase

Penyediaan Dana terhadap:
a. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
b. Modal Inti (tier 1) Bank bagi selain Pihak Terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
10. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
11. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang selanjutnya disebut Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
12. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, interbank call money, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lain yang sejenis, tidak termasuk Penempatan lain di INDONESIA melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas harian.
13. Transaksi Derivatif adalah instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset yang mendasari (underlying asset) yang secara umum ditujukan untuk lindung nilai atau jual beli.
14. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
15. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) adalah penjualan Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk

membeli kembali dari pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
16. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) adalah tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
17. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
18. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
a. cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
b. pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
19. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
20. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit.
21. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
22. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
a. pihak lawan untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan Transaksi Derivatif;
b. pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer) dan/atau entitas referensi, untuk Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dengan aset yang mendasari (underlying asset) berupa kredit (credit derivative);
c. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
d. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi;
e. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
f. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal, untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
g. pemohon, untuk Penyediaan Dana berupa jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa lain;
dan/atau
h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
23. Entitas Referensi adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari (underlying asset), termasuk:

a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying asset);
dan
b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying asset).
24. Pemerintah Republik INDONESIA adalah:
a. pemerintah pusat; dan
b. pemerintah daerah.
25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh holding company yang merupakan BUMN.
26. Prime Bank adalah bank yang memiliki:
a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah:
1) BBB- berdasarkan penilaian Standard and Poors;
2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan
b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker's almanac.
27. Direksi adalah:
a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau
c. pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
28. Dewan Komisaris adalah:
a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau
c. pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
29. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

(1) Bank wajib melakukan perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar untuk setiap Penyediaan Dana secara individu dan konsolidasi.
(2) Perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar untuk setiap Penyediaan Dana Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

Penyediaan Dana kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.
(3) Perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memperhitungkan Penyediaan Dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank sebagai satu kesatuan dengan Penyediaan Dana Bank;
dan
b. menggunakan:
1) Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau 2) Modal Inti (tier 1) Bank bagi selain Pihak Terkait, secara konsolidasi.

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, termasuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
(2) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
(3) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
b. standar dan kriteria untuk penetapan batas Penyediaan Dana;

c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
d. sistem pemantauan Penyediaan Dana; dan
e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
(4) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama atau lebih berhati-hati dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
(5) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan yang signifikan.
(6) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bank dilarang:
a. membuat suatu perikatan, perjanjian atau MENETAPKAN persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK;
dan/atau
b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

(1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
(2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
(3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.

Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
a. pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
b. melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.

Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
a. rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Pihak Terkait meliputi:
a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
b. badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
1) dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
dan 2) dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
g. perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan

komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
i. perusahaan yang:
1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan 2) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
j. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
l. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
m. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
n. bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan

o. perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama- sama;
c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain;
d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara bersama-sama;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank atau perusahaan lain;
f. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis Bank atau perusahaan lain;
g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain; dan/atau
h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
g. (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam

huruf a atau huruf b;
e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;
dan/atau
g. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain.

Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n tidak berlaku untuk:
a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik INDONESIA, dan/atau pemerintah negara lain.

(1) Kantor pusat dan kantor cabang lain dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan

kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.
(2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

(1) Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.
(2) Kriteria diberikan secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. Pejabat Eksekutif Bank memiliki kemampuan mengembalikan Kredit yang diterima;
b. penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank;
c. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan
d. tata cara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.

Penyediaan Dana kepada badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan:
a. hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank semata-mata disebabkan adanya kepemilikan

dana pensiun terhadap perusahaan yang dikendalikan; dan
b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana.

(1) Penyediaan Dana kepada perusahaan dimana anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan merupakan:
a. anggota Dewan Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. keluarga anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. anggota Dewan Komisaris pada Bank merupakan komisaris independen;
b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana;
c. komisaris independen tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyediaan Dana; dan
d. tidak terdapat hubungan pengendalian lain.

Penyertaan Modal Sementara kepada Pihak Terkait untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari:

a. perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b. penetapan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Penyediaan Dana kepada:
a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

(1) Bank wajib MENETAPKAN penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
(2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Peminjam menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Peminjam lain;
d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh

kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
(3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(4) Penggolongan kelompok Peminjam melalui hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak berlaku untuk:
a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik INDONESIA, dan/atau pemerintah negara lain.

(1) Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu:
a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur;
b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyediaan Dana yang disalurkan kepada debitur;
c. perjanjian Kredit dilakukan antara debitur dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank;
d. pembayaran dari debitur untuk keuntungan Bank; dan
e. perusahaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.

(1) Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
b. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;
c. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
d. perjanjian Kredit dengan perusahaan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan perusahaan plasma.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara masing-masing pemerintah kabupaten/kota dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi banking book dan trading book.

(2) Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi.

(1) Bank dilarang untuk melakukan proses saling hapus (offset) antara nilai Penyediaan Dana dalam posisi banking book dengan posisi trading book.
(2) Bank dapat melakukan proses saling hapus (offset) antara posisi long dengan posisi short dalam posisi trading book sehingga menghasilkan posisi neto untuk posisi yang bersifat identik.
(3) Bank dapat melakukan proses saling hapus (offset) antara posisi long dengan posisi short dari satu pihak lawan dalam posisi trading book untuk posisi yang tidak bersifat identik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
(4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
a. Bank dapat menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan; dan
b. posisi short memiliki tingkatan junior atau memiliki tingkatan yang sama dibandingkan posisi long.
(5) Dalam hal proses saling hapus (offset) dalam posisi trading book sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan posisi neto short, posisi tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan BMPK.

(1) Penyediaan Dana berupa Penempatan ditetapkan sebagai Penyedia Dana kepada pihak lawan.

(2) BMPK untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dihitung berdasarkan nilai tercatat.
(3) Penyediaan dana berupa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penempatan pada Bank lain di INDONESIA melalui PUAB untuk tujuan manajemen likuiditas harian.

(1) Penempatan pada setiap Prime Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2) Penempatan pada setiap Prime Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk penempatan pada Prime Bank Pihak Terkait; dan
b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank untuk penempatan pada Prime Bank selain Pihak Terkait.
(3) Penyediaan Dana pada setiap Prime Bank yang melebihi jumlah pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diperhitungkan sebagai BMPK paling tinggi sebesar batas jumlah Penyediaan Dana yang ditetapkan.

(1) Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak lawan.
(2) Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dalam bentuk derivatif kredit yaitu:
a. untuk derivatif kredit dalam posisi banking book ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi; dan/atau

b. untuk derivatif kredit dalam posisi trading book:
1) derivatif kredit berupa credit default swap, total return swap atau instrumen serupa lain ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi;
2) derivatif kredit berupa credit linked notes atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
a) Entitas Referensi; dan b) penerbit credit linked notes; atau 3) untuk derivatif kredit selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), Penyediaan Dana ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing- masing instrumen derivatif kredit.

BMPK untuk Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan transaksi lain yang memiliki risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dihitung untuk posisi banking book dan trading book berdasarkan nilai Penyediaan Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

(1) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa future, forward, swap, dan derivatif kredit dalam posisi trading book dihitung berdasarkan pendekatan two legged approach.
(2) Posisi leg transaksi dalam posisi trading book yang diperhitungkan dalam BMPK adalah posisi leg transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana yaitu posisi long.
(3) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa option dalam posisi trading book dihitung berdasarkan nilai dari perubahan pada harga option yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atas aset yang mendasari

(underlying asset).
(4) Perhitungan BMPK atas posisi trading book sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Perhitungan BMPK untuk Transaksi Derivatif dalam posisi trading book merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga.
(2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga dalam posisi banking book dan trading book dihitung berdasarkan nilai tercatat.

(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
a. penerbit Surat Berharga; dan
b. reverse party.
(2) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai tercatat Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo).
(3) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang Dijual dengan Janji

Dibeli Kembali (Repo) dan nilai tercatat kewajiban repo.

(1) Penyediaan Dana berupa Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (repo party).
(2) BMPK untuk Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan nilai tercatat dari tagihan reverse repo.

(1) Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) baik untuk posisi banking book dan trading book ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga.
(2) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) dimana total nilai tercatat pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset).
(3) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) dimana total nilai tercatat pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.

(4) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) dihitung dengan menggunakan:
a. nilai tercatat Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau
b. metode look-through approach yaitu secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (underlying asset) dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (underlying asset) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
a. Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank; atau
b. Penyediaan Dana kepada unknown client dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.
(6) Penyediaan Dana kepada unknown client sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada unknown client lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
(7) Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset), Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko

tambahan dalam Surat Berharga.

(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk covered bond.
(2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat covered bond, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu.
(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. penerbitan covered bond memenuhi kriteria:
1) obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Kredit pemilikan rumah (mortgage institution) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga ;
2) hasil dari penerbitan covered bond tersebut diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan 3) dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga;
b. memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
1) tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
2) Kredit beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 80% (delapan puluh persen);

dan/atau 3) Kredit beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
c. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berupa covered bond harus melebihi nilai outstanding dari covered bond paling rendah 10% (sepuluh persen).
(4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond sampai dengan sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk covered bond.
(5) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai tercatat covered bond.

(1) Pengambilalihan (negosiasi) Surat Berharga berupa wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit (L/C) berjangka (usance L/C) yang sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku; dan
b. telah diaksep oleh Prime Bank.

(1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
a. bank jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan bank lain; dan/atau
b. debitur jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan debitur.
(2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai tercatat wesel yang diaksep.

(1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.
(2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat.
(3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam anjak piutang atau pembelian Kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
(4) Debitur untuk pengambilalihan dalam anjak piutang atau pembelian Kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) yaitu pihak yang menjual tagihan atau Kredit.

(1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.
(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
(3) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan.

(1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen lain yang serupa ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemohon.
(2) BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dengan faktor konversi kredit.
(3) Nilai minimum untuk faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh persen).

(1) Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
(2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
(3) Antar BUMN atau antar Badan Usaha Milik Daerah tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
(4) Dalam hal Bank dengan Peminjam berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Penyediaan Dana kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah tersebut diperhitungkan sebagai BMPK kepada Pihak Terkait.

(1) Bank wajib menerapkan Teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank mengakui keberadaaan agunan, garansi,

penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
(2) Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Peminjam dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait.

(1) Bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan.
(2) Bagian dari Penyediaan Dana yang tidak mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang tidak dijamin ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Peminjam.
(3) Bagian yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu sebesar nilai yang diakui dalam Teknik MRK berupa:
a. bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat perlindungan dari agunan untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan sederhana;
b. nilai agunan setelah memperhitungkan pengurangan nilai (haircut) terhadap masing- masing nilai untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan komprehensif;
c. bagian dari Penyediaan Dana yang dijamin dengan garansi untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-garansi; dan
d. bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-penjaminan atau asuransi kredit.
(4) Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.
(5) Bagian Penyediaan Dana untuk mendukung program pemerintah yang dijamin oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah, dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Perhitungan BMPK dikecualikan untuk:
a. Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat;
b. Penempatan pada Bank INDONESIA; dan
c. pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah

dan/atau Bank INDONESIA.

(1) Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik INDONESIA dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
d. tidak dijamin kembali (counter guarantee).
(3) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam

wanprestasi.
(4) Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

(1) Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2) Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
a. dimiliki oleh pemerintah pusat;
b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
c. ditetapkan oleh UNDANG-UNDANG dengan status sovereign.
(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:
a. jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;

c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
d. tidak dijamin kembali (counter guarantee).
(5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(6) Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

(1) Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2) Agunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; dan
b. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA.
(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk

pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
c. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;
d. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain dan sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, serta memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
e. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disimpan atau ditatausahakan pada Bank Penyedia Dana.

(1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:
a. berbentuk standby letter of credit (SBLC) yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP);
b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
c. harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
d. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
e. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan Prime Bank.

(2) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(3) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
(4) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
dan
b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.

Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum dikecualikan dari perhitungan BMPK.

(1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:
a. penurunan Modal atau Modal Inti (tier 1) Bank;
b. perubahan nilai tukar;
c. perubahan nilai wajar;
d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam;
dan/atau
e. perubahan ketentuan.
(2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 38.
(3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

(1) Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.
(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.

(1) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan:
a. untuk Pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.

(2) Bank wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling lambat:
a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN telah terjadi Pelanggaran BMPK;
b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan/atau
c. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
(2) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Penyediaan Dana, laporan Penyediaan Dana Besar, laporan pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, secara individu dan secara konsolidasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

(4) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dimaksud secara luring.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling lambat:
a. tanggal 15 setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu; dan
b. akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi.
(2) Apabila batas waktu penyampaian laporan Penyediaan Dana Besar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Juni 2019.

(1) Bank wajib melakukan koreksi laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK Bank, dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang belum dilaporkan dalam periode pelaporan terjadinya pelanggaran.
(2) Koreksi terhadap laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK Bank dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat untuk periode berikutnya sejak ditetapkan koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.
(2) Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
(3) Daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) disampaikan kepada:

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 40 ayat
(1), Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
d. larangan pembukaan jaringan kantor;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
f. pencantuman pemegang saham pengendali, pengurus, dan/atau pejabat eksekutif lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan rencana tindak untuk Pelanggaran BMPK setelah

batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
a. rencana tindak untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan/atau
b. laporan pelaksanaan rencana tindak setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan rencana

tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dan/atau huruf f.
(2) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Bank tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran

Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4639); dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (Lembaran Negara

Tahun 2018 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6240), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY