Peraturan Badan Nomor 37-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil.
2. Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.
3. Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang menerbitkan Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang akan menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
4. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
5. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
6. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
7. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.
8. Nilai Aktiva Bersih adalah adalah nilai pasar yang wajar dari suatu www.djpp.kemenkumham.go.id

Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
9. Info Memo adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau Fakta Material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek dimaksud.
10. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
11. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
12. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

(1) Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
(2) Dalam hal Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka Nilai Aktiva Bersih awal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar US$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).

(1) Minimum Investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebesar 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku.
(3) Nilai minimum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan:
a. memiliki Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bagi Manajer Investasi dengan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling sedikit 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan;
2. bagi Manajer Investasi dengan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. bagi Manajer Investasi dengan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling sedikit 15.000.000 (lima belas juta) Unit Penyertaan, sampai dengan bubarnya Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
b. memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang investasi yang dibuktikan dengan:
1. sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut.
c. memiliki Komite Investasi yang bertugas untuk:
1. MENETAPKAN kebijakan dan strategi investasi pada Kegiatan Sektor Riil; dan
2. mengawasi seluruh kegiatan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari awal investasi sampai dengan divestasi atau selama masa berlaku Kontrak Investasi Kolektif;
d. melakukan uji tuntas (due dilligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai;
e. melakukan pemantauan perkembangan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Kegiatan Sektor Riil tersebut secara berkala;
f. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tentang gambaran struktur produk dan risiko investasi dalam dokumen keterbukaan;
g. memastikan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada saat membeli Unit Penyertaan;
h. memastikan realisasi penggunaan dana Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum di dalam Info Memo dari Efek dimaksud;
i. memastikan Perusahaan Sasaran menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Manajer Investasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

j. menyimpan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Dalam rangka melakukan pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Manajer Investasi dilarang:
a. membeli Efek luar negeri;
b. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
c. melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas;
dan/atau
d. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat memiliki perwakilan pemodal sebagai penghubung komunikasi antara para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengenai kegiatan investasi dan perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

(1) Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan elektronik www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan mengenai pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Ketentuan mengenai pemenuhan jangka waktu untuk memiliki dana kelolaan paling kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Kewajiban penyampaian laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan penyampaian laporan mengenai:
a. Laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana;
b. Laporan operasi Reksa Dana;
c. Laporan perubahan aktiva bersih Reksa Dana; dan
d. Ringkasan portofolio Reksa Dana.

Kontrak Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengikuti peraturan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif paling kurang:
a. nama dan alamat Manajer Investasi;
b. nama dan alamat Bank Kustodian;
c. kebijakan investasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dan pemodal;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. komposisi Portofolio Efek dan batasan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
f. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
g. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
h. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian;
i. hak pemegang Unit Penyertaan, antara lain untuk:
1. memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
2. meminta diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan, dalam hal pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diterbitkan;
j. hak Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan;
k. ketentuan mengenai akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran dan pengendalian Perusahaan Sasaran, dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas;
l. tata cara pemrosesan pembelian Unit Penyertaan;
m. tata cara pengalihan Unit Penyertaan;
n. tata cara metode penghitungan nilai pasar wajar sebagai dasar penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
o. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
p. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau kondisi kahar yang menyebabkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya;
q. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
r. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
s. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
t. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, www.djpp.kemenkumham.go.id

dan/atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
u. Kegiatan Sektor Riil yang menjadi sasaran investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
v. jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif;
w. jumlah minimum dan maksimum Unit Penyertaan yang akan diterbitkan;
x. mekanisme pengakhiran investasi pada Efek Perusahaan Sasaran;
y. mekanisme penyelesaian dan/atau pengembalian dana yang telah dihimpun dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif terlewati, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat melakukan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran; dan
z. mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas hanya dapat melakukan investasi pada:
a. Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
atau
b. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan Perusahaan Terbuka.

(1) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas belum dapat melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan penempatan dana pada deposito paling lama 6 (enam) bulan sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan.
(2) Penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di bank umum yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito di satu bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(3) Rencana penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penempatan dana disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
a. laporan investasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada suatu Kegiatan Sektor Riil;
b. laporan divestasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi atas suatu Kegiatan Sektor Riil; dan
c. laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil yang dibuat oleh tenaga ahli Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 6 (enam) bulan.

Dalam rangka melakukan pemantauan investasi pada Efek bersifat utang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat menunjuk Wali Amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai pemegang Efek bersifat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang.

(1) Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia dan/atau hak tanggungan senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek bersifat utang dimaksud, kecuali Efek bersifat utang yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (investment grade).
(2) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mendaftarkan hak tanggungan dan/atau jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai hak tanggungan atau jaminan fidusia.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat mendaftarkan Hak Tanggungan dan/atau Jaminan Fidusia sesuai dengan kebendaan yang menjadi jaminan Efek bersifat utang, Bank Kustodian wajib menyampaikan alasan dan konsekuensi hukumnya kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan Efek bersifat utang dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang akan jatuh tempo.

(1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib memiliki Komite Investasi.
(2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota yang berpengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan paling kurang selama 5 (lima) tahun.
(3) Anggota Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi dan/atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian dengan Manajer Investasi.
(4) Perjanjian Manajer Investasi dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu perjanjian paling kurang sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. perjanjian wajib mengikuti ketentuan hukum di INDONESIA; dan
c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(5) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebelum berakhirnya masa perjanjian, Manajer Investasi wajib menunjuk anggota Komite Investasi pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian dimaksud.

(1) Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas tidak www.djpp.kemenkumham.go.id

memiliki pengetahuan mengenai bidang usaha Perusahaan Sasaran, Manajer Investasi wajib menunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Sasaran.
(2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dapat menunjuk wakil Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi atau pihak ketiga.
(4) Dalam hal Manajer Investasi menunjuk pihak ketiga sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi wajib mengikat pihak ketiga tersebut dengan perjanjian.
(5) Perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu perjanjian paling kurang sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. perjanjian wajib mengikuti ketentuan hukum di INDONESIA; dan
c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi.
(6) Dalam hal perjanjian dengan pihak ketiga diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebelum masa perjanjian berakhir, Manajer Investasi wajib menunjuk pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian dimaksud.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib:.
a. memiliki akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran; dan
b. mengendalikan Perusahaan Sasaran.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran wajib menjual Efek bersifat ekuitas dimaksud jika Perusahaan Sasaran melakukan Penawaran Umum dengan ketentuan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. paling lama 6 (enam) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa larangan pengalihan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.
(2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. dokumen-dokumen pendukung atas investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas.

(1) Dalam memproses permohonan pencatatan atas Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
(2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. meminta Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk melakukan presentasi; dan/atau
b. melakukan pemeriksaan setempat atas Kegiatan Sektor Riil dan/atau Perusahaan Sasaran.

(1) Dokumen-dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat www.djpp.kemenkumham.go.id

utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. dokumen jaminan yang dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan atas nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas apabila dipersyaratkan adanya jaminan (jika sudah ada dokumennya);
c. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:
1. Efek bersifat utang yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
d. hasil uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
e. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
f. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai (jika ada);
g. Info Memo Perusahaan Sasaran;
h. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
i. dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek bersifat utang antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat utang dan perjanjian- perjanjian lainnya yang terkait;
j. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:
1. fotokopi sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang www.djpp.kemenkumham.go.id

Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan
l. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.
(2) Kewajiban penyampaian dokumen-dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf i, huruf k, dan huruf l dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dokumen-dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. perjanjian dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) (jika ada);
c. perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai tenaga ahli dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
d. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:
1. Efek bersifat ekuitas yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
e. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai atau Efek bersifat ekuitas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. hasil uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
g. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
h. Info Memo Perusahaan Sasaran;
i. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
j. dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat ekuitas dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
k. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:
1. fotokopi sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
l. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan
m. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.
(2) Kewajiban penyampaian dokumen-dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf l, dan huruf m dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-10 (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(1) Penghitungan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak tunduk pada peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.
(2) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas memiliki Portofolio Efek yang terdiri dari Efek bersifat ekuitas yang dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek karena Perusahaan Sasaran melakukan Penawaran Umum, penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek bersifat ekuitas tersebut wajib mengacu pada peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.
(3) Dalam hal penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak tunduk pada peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib MENETAPKAN metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas secara konsisten sebagai dasar penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

(1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(2) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat diselenggarakan atas:
a. inisiatif Manajer Investasi;
b. permintaan Bank Kustodian; atau
c. permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi antara lain:
a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Bank Kustodian;
b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif;
c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi;
d. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
e. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi pada Efek bersifat ekuitas dari Kegiatan Sektor Riil; dan/atau
f. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(2) Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:
a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi;
dan/atau
b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif.
(3) Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:
a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi;
c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau
d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.

(1) Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diajukan kembali kepada Bank Kustodian.
(2) Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.
(3) Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang meminta penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk MENETAPKAN pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan tersebut.
(4) Otoritas Jasa Keuangan setelah memanggil dan mendengar pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, MENETAPKAN pemberian izin untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan apabila pemohon telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
(5) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) memuat juga ketentuan mengenai:
a. bentuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan, mata acara rapat umum pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan permohonan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, jangka waktu pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
(7) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan atas permintaan Bank Kustodian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank Kustodian dapat melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
(2) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
(3) Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau pemegang Unit Penyertaan.

(1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang mewakili seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua kepada pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
(4) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan.
(5) Ketentuan kuorum kehadiran rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
(6) Dalam hal kuorum rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan agar ditetapkan kuorum untuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga.
(7) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga harus menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua atau ketiga dilangsungkan.

(1) Penggantian Manajer Investasi berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) huruf b dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penggantian Bank Kustodian berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) huruf c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan .
(3) Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan .
(4) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait.

Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan dalam hal sebagai berikut:
a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan; atau
c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. persetujuan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
3. alasan pembubaran; dan
4. kondisi keuangan terakhir Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menginformasikannya kepada pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan;
c. membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c; dan
d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas atau Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material yang berkaitan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Informasi atau Fakta Material tersebut.

Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(1) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan:
a. Laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. Laporan operasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
c. Laporan perubahan aktiva bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
d. Ringkasan portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan mengenai laporan Reksa Dana.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan investasi dan laporan divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi atau divestasi pada suatu Kegiatan Sektor Riil.

Laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan.

Laporan Efek bersifat utang dalam portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang akan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Efek bersifat utang tersebut.

Laporan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib disampaikan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 58 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan; dan
g. Pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

asal 62 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada masyarakat.

Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Portofolionya merupakan Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan sistem pelaporan elektronik, laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan mengenai surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta Peraturan Nomor IV.C.5 sebagai lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id