Peraturan Badan Nomor 4-pojk-05 Tahun 2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perusahaan penjaminan.
5. Direksi:
a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
c. bagi Dana Pensiun adalah pengurus dan/atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai dana pensiun;
d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
6. Dewan Komisaris:
a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
c. bagi Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama INDONESIA yang ditempatkan di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Badan Perwakilan Anggota adalah lembaga tertinggi di badan hukum yang berbentuk usaha bersama yang menentukan pokok-pokok kebijakan dalam badan hukum yang berbentuk usaha bersama dimaksud.
9. Pemegang Saham Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tempatnya bekerja.
www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan di INDONESIA.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
c. bagi Dana Pensiun adalah pendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Pihak Utama, meliputi:
a. anggota Direksi;
b. anggota Dewan Komisaris;
c. anggota Dewan Pengawas Syariah;
d. anggota Badan Perwakilan Anggota;
e. Pemegang Saham Pengendali;
f. Tenaga Ahli; atau
g. Tenaga Kerja Asing.

(1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. saat dicalonkan sebagai Pihak Utama;
b. saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; atau
c. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pihak yang akan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota;
b. pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
c. pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli; dan
d. pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
a. direktur utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. anggota Direksi di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;
c. komisaris utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama; dan
d. anggota Dewan Komisaris di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama.

(1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama atau pejabat yang setingkat.
(2) Pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memenuhi persyaratan dengan faktor-faktor penilaian sebagai berikut:
a. bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan/atau Tenaga Kerja Asing meliputi:
1. kompetensi;
2. integritas; dan
3. reputasi keuangan.
b. bagi Pemegang Saham Pengendali meliputi:
1. integritas; dan
2. reputasi keuangan.
(2) Penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kriteria:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.
(3) Penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 meliputi kriteria:
a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.
(4) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3 meliputi kriteria:
a. tidak memiliki kredit macet;
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit www.djpp.kemenkumham.go.id

berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
(5) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 2 meliputi kriteria:
a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
b. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
c. tidak memiliki kredit macet;
d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

(1) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
(2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
(4) Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK, www.djpp.kemenkumham.go.id

Pihak Utama diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor- faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pengajuan permohonan tertulis penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan format sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(2) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
b. surat pernyataan dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(3) bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi NPWP;
3. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA; dan
4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4) bagi Pemegang Saham Pengendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Pengendali perseorangan:
1. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dilampiri dokumen:
a) fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
b) fotokopi NPWP; dan c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
2. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali perseorangan sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
b. Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha:
1. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. daftar isian perusahaan sesuai format dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
a) akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan b) fotokopi NPWP badan hukum;
3. surat pernyataan Direksi dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(5) bagi Tenaga Ahli, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
www.djpp.kemenkumham.go.id

2. fotokopi NPWP;
3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
b. surat pernyataan dari TA sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(6) bagi Tenaga Kerja Asing, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
1. fotokopi paspor yang masih berlaku;
2. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
3. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
b. surat pernyataan dari Tenaga Kerja Asing sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. penelaahan administratif; dan
b. wawancara.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
a. verifikasi data dan informasi; dan
b. wawancara.

(1) Pihak Utama harus menghadiri pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b www.djpp.kemenkumham.go.id

melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.
(2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dianggap perlu oleh OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK.
(2) Pembentukan tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.
(3) Pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

(1) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) diterima oleh OJK secara lengkap dan benar.
(2) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, setelah hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan.

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam Bahasa INDONESIA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pihak Utama yang tidak dapat berbahasa INDONESIA harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan wawancara.

(1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada Pihak Utama.
(3) Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK tidak memberi kesempatan wawancara kepada Pihak Utama atau Pihak Utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama.
(4) OJK menyampaikan pemberitahuan penolakan terhadap permohonan Pihak Utama apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima atau Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
(5) Dalam hal Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK MENETAPKAN Pihak Utama tidak lulus persyaratan kemampuan dan kepatutan.
(6) Pihak Utama yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberitahuan penolakan oleh OJK.

(1) OJK MENETAPKAN hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan 2 (dua) predikat, yaitu:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. lulus; atau
b. tidak lulus.
(2) OJK MENETAPKAN hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.
(3) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Direksi yang mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis.
(4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh OJK.
(5) Jangka waktu pemberlakuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali.
(6) Direksi dari Pihak Utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diangkat dalam jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan belum diangkat, maka Direksi wajib memberitahukan kepada OJK alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud.
(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain.
(4) Dalam hal OJK memberikan perpanjangan jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberitahukan kepada Direksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat melanjutkan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkat dalam jabatannya.
(2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diberhentikan dari jabatannya.
(3) Pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali.
(4) Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku ketentuan:
a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan;
b. mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilakukan dengan cara:
a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(3) Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di bidang industri keuangan.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, harus yang diselenggarakan oleh:
a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
(5) Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.
(6) Dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.
(7) Dalam hal Pihak Utama tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) maka wajib mengikuti proses penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan www.djpp.kemenkumham.go.id

tugas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
(2) Dalam hal Pihak Utama memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

(1) Bagi Pihak Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, atau Perusahaan Pembiayaan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama tersebut dinyatakan masih berlaku.
(2) Pihak Utama yang meliputi:
a. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Dana Pensiun;
c. anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Pembiayaan; dan
d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Penjaminan;
yang masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
(3) Direksi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan harus menyampaikan surat permohonan penetapan kelulusan disertai risalah RUPS dan/atau surat pengangkatan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
(4) OJK harus mengeluarkan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama kecuali Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diajukan kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dan belum diproses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(1) Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK MENETAPKAN sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(5) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat pembekuan kegiatan usaha ditetapkan.
(6) Selama masa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan:
a. dilarang mengeluarkan produk dan/atau layanan baru; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah dilakukan.
(7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Perusahaan Perasuransiaan, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

(1) Dana Pensiun yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Dana Pensiun tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id