Peraturan Badan Nomor 41-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah organ lembaga jasa keuangan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah.
6. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) OJK dapat melakukan penunjukan dan MENETAPKAN penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih

seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan.
(2) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG di sektor jasa keuangan.
(3) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat pula dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, Lembaga Jasa Keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham;
b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
d. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
e. pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan;
f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
g. Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
(4) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari kepala eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan.
(5) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:
a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan;
dan
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.
(2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah:
a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.
(3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter.

(4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.
(5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
(6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berhak memperoleh remunerasi yang besarannya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinonaktifkan.
(2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

(1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.
(2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. memenuhi persyaratan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan
b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.
(3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.
(4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.
(5) Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

(1) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
(2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai tugas:
a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;
b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan;
d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;
e. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
f. mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan;
g. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
h. memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan; dan
i. melaporkan kegiatannya kepada OJK.
(3) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Statuter dapat menempuh langkah-langkah:
a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu;

b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;
c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen.

(1) Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.

(1) Pengelola Statuter berhak atas remunerasi.
(2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain kewajaran, kompleksitas permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan, dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan.

(1) Pengelola Statuter menyampaikan laporan bulanan Pengelola Statuter kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan;
b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan;
c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya;
d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan
e. rekomendasi kepada OJK.
(4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.

(1) Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan selama masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Biaya remunerasi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal biaya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, OJK dapat MENETAPKAN tambahan remunerasi dan/atau penghasilan lain Pengelola Statuter yang menjadi beban OJK.

(1) Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan berakhir apabila:
a. OJK MEMUTUSKAN penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.
(2) OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola Statuter apabila dinilai bahwa Pengelola Statuter melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dalam hal penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengelola Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada OJK.
(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya penggunaan Pengelola Statuter.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
a. hal-hal yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;
b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;
c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya; dan
d. rekomendasi kepada OJK.
(4) Dalam hal OJK telah menyetujui laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jasa Keuangan wajib menerima laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter yang telah disetujui oleh OJK tersebut.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang MENETAPKAN sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.
(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat MENETAPKAN sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY