Peraturan Badan Nomor 43-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.
5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
6. Afiliasi adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
7. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
8. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok Nasabah.
9. Koordinator Fungsi Kepatuhan adalah direksi atau pegawai Manajer Investasi yang bertugas mengkoordinir hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Manajer Investasi.

10. Rabat adalah pengembalian dalam bentuk tunai dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.
11. Komisi berbentuk barang dan/atau manfaat selanjutnya disebut Komisi adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau manfaat dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.
12. Nasabah adalah:
a. Pihak yang menginvestasikan dana dan/atau Efek- nya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual;
atau
b. sekelompok Pihak yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Pihak dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:
a. integritas;
b. profesionalisme;
c. mengutamakan kepentingan Nasabah;
d. pengawasan dan pengendalian;
e. kecukupan sumber daya;

f. perlindungan aset Nasabah;
g. keterbukaan informasi;
h. benturan kepentingan; dan
i. kepatuhan.

(1) Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi wajib memiliki kode etik.
(3) Kode etik yang dibuat dan ditetapkan oleh asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi dilarang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
(4) Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:
a. Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan Nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian.

b. Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
1. direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya ditangan Nasabah; atau
2. diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

(1) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi:
a. ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi; dan
b. setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh Pihak dimaksud selama menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi.
(2) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
a. yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. nomine atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:
a. melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
b. melakukan transaksi silang dengan Nasabah Manajer Investasi; dan/atau
c. menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
(4) Pengungkapan kepentingan atau kepemilikan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu

Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di bawah koordinasi Fungsi Kepatuhan Manajer Investasi.

Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite tersebut.

Manajer Investasi wajib mengutamakan kepentingan Nasabah di atas kepentingan:
a. Manajer Investasi;
b. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
c. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

(1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh:
a. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
b. Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1).
(2) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas pemberitahuan secara tertulis sebelum dan sesudah

melakukan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait:
a. pengungkapan kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
b. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah.

(1) Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dapat memberikan hadiah atau manfaat kepada Nasabah dan Pihak lain sepanjang pemberian hadiah atau manfaat tersebut tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau

portofolio investasi kolektif Nasabah yang dikelolanya dan/atau tidak merugikan Nasabah.
(2) Pemberian hadiah atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada pertimbangan rasional.

(1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan terkait dengan hadiah atau manfaat yang diterima dan/atau yang diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.
(2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

(1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:
a. penerimaan hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan
b. pemberian hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Nasabah dan/atau Pihak lain.
(2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
a. batasan nilai moneter yang dapat:
1. diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite

Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan
2. diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi;
b. ketentuan pelaporan penerimaan atau pemberian hadiah atau manfaat oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi; dan
c. ketentuan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan hadiah atau manfaat yang diberikan atau diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

(1) Manajer Investasi dilarang menerima Rabat kecuali untuk kepentingan Nasabah.
(2) Rabat untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan langsung ke rekening Nasabah yang bersangkutan secara proporsional.

Manajer Investasi dapat menerima Komisi, sepanjang Komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan Nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan Nasabah dan/atau merugikan kepentingan Nasabah.

(1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas setiap Rabat dan/atau penerimaan Komisi.
(2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.
(3) Koordinator Fungsi Kepatuhan wajib melakukan verifikasi atas setiap Rabat dan/atau Komisi yang diterima oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerimaan Rabat dan Komisi yang berasal dari transaksi atau pesanan untuk kepentingan Nasabah.

Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional.

Manajer Investasi wajib memastikan:
a. kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai

dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi;
dan
b. pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan Nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
a. memberi rekomendasi kepada Nasabah dalam bentuk:
1. jasa pengelolaan investasi; dan/atau
2. jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek, tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;
b. melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
c. melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah yang tidak sesuai dengan:
1. kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi;
dan/atau
2. kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah.

Dalam melaksanakan kebijakan investasi, Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan setiap pengambilan keputusan investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah.

(1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.
(2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup alur pelaporan analis Manajer Investasi dan dasar perhitungan kompensasi bagi analis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.

(1) Manajer Investasi wajib membuat catatan atau dokumen tertulis mengenai dasar rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap Nasabah dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta dilarang merugikan Nasabah tertentu.
(2) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan

pengalokasian Efek hasil transaksi untuk setiap Nasabah beserta alasannya sehingga pengalokasian sesuai dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta tidak merugikan Nasabah tertentu.

(1) Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah atau dalam volume besar untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah wajib mengalokasikan Efek yang berhasil ditransaksikan secara pro-rata menggunakan harga rata- rata.
(2) Dalam hal alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan secara pro-rata dan menggunakan harga rata-rata, Manajer Investasi wajib membuat keputusan mengenai alokasi Efek tersebut yang didasarkan pada alasan yang rasional.
(3) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah dilarang mengarahkan transaksi Efek tersebut untuk keuntungan Manajer Investasi, Pihak terafililasi Manajer Investasi atau Nasabah tertentu.

Manajer Investasi dilarang menjadikan biaya jasa pengelolaan investasi atau biaya jasa atas transaksi tertentu yang diterima dari Nasabah sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk setiap Nasabah.

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait alokasi pembelian dan/atau

penjualan Efek untuk kepentingan setiap Nasabah agar pengalokasian dimaksud terlaksana dengan adil dan wajar.

Manajer Investasi wajib melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.

(1) Manajer Investasi wajib melakukan uji tuntas sebelum menunjuk Perantara Pedagang Efek yang digunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
(2) Manajer Investasi wajib melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
(3) Manajer Investasi dilarang melakukan eksekusi transaksi Efek melalui 1 (satu) Perantara Pedagang Efek melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun.
(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam hal Manajer Investasi melakukan:
a. transaksi pembelian Efek dalam Penawaran Umum;
b. transaksi atas Efek yang menjadi aset dasar pembentukan Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks, bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks;
c. transaksi atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
d. transaksi atas Efek luar negeri;

e. transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
dan/atau
f. transaksi lain atas Efek yang harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal atau ditentukan oleh Pihak yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek dimaksud.

Manajer Investasi yang membeli Efek dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Nasabah wajib:
a. mengalokasikan pembagian atas Efek yang diterima kepada Nasabah secara proporsional dan wajar sesuai dengan kebijakan investasi; dan
b. membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan dasar alokasi pembelian Efek kepada Nasabah.

Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi, kecuali:
a. Transaksi Efek tersebut dilakukan dengan kondisi arm’s length;
b. komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak terafiliasi tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak yang tidak terafiliasi;
c. transaksi Efek tersebut tidak dilakukan secara berlebihan;
dan
d. konsisten dengan standar eksekusi terbaik.

Manajer Investasi dapat melakukan penempatan dana untuk kepentingan Nasabah pada Pihak terafiliasi dengan ketentuan tingkat suku bunga yang diterima tidak lebih rendah dari tingkat suku bunga yang diterima dari Pihak yang tidak terafiliasi untuk nilai dan jangka waktu yang sama atau setara.

Manajer Investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antar rekening Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. keputusan jual atau beli Efek wajib didasarkan atas kepentingan kedua belah Pihak Nasabah;
b. transaksi dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi arm’s length pada harga pasar yang berlaku; dan
c. alasan dilakukannya transaksi silang didokumentasikan sebelum dilakukannya eksekusi transaksi.

(1) Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek silang antara:
a. rekening Manajer Investasi dengan rekening Nasabah, kecuali transaksi silang dimaksud dilakukan dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi; dan
b. rekening anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dengan rekening Nasabah.
(2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan transaksi Efek silang antara rekening Manajer Investasi dengan rekening Nasabah dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, transaksi Efek dimaksud wajib dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi arm’s length pada harga pasar yang berlaku.

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama, untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, wajib mendahulukan transaksi Efek dan alokasi pembagian Efek untuk kepentingan Nasabah, termasuk dalam hal pesanan transaksi Efek untuk Nasabah digabung dengan pesanan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri namun pesanan transaksi Efek tersebut tidak dapat terpenuhi semua.

(1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, termasuk transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
(2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri termasuk transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.

(1) Manajer Investasi wajib:
a. menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Manajer Investasi, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi pada saat Manajer Investasi menawarkan jasa atau produk pengelolaan investasi kepada Nasabah atau calon Nasabah; dan
b. menyampaikan Fakta Material mengenai Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya yang diperlukan Nasabah.

(2) Manajer Investasi dilarang:
a. memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya; dan/atau
b. tidak menyampaikan Fakta Material mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa dan/atau produk yang ditawarkannya kepada Nasabah atau calon Nasabah.

(1) Manajer Investasi wajib membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Dalam hal Manajer Investasi mendelegasikan kewenangan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal tersebut kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi wajib memastikan setiap Nasabah memiliki nomor tunggal identitas pemodal.

(1) Manajer Investasi dilarang mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Nasabah kepada Pihak yang tidak berwenang, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah.

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib MENETAPKAN komisi dan biaya yang wajar serta beralasan atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas semua pengaduan Nasabah yang diterima, langkah-langkah yang

telah diambil dan status penyelesaian atas masing-masing pengaduan Nasabah tersebut.

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan setiap pengaduan Nasabah ditangani dengan baik dan tepat waktu.

(1) Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Nasabah termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
(2) Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat:
a. informasi yang tidak benar;
b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;
c. kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
d. informasi yang mencemarkan nama baik:
1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
2. Manajer Investasi lain; dan/atau
3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.
(3) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memuat informasi mengenai risiko investasi.
(4) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Reksa Dana.

(1) Dalam hal informasi termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi memuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib membuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi tersebut secara jelas dan tidak menyesatkan.
(2) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Manajer Investasi wajib menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah pada Kustodian.
(2) Manajer Investasi wajib memastikan Kustodian mengadministrasikan dan menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah.

Manajer Investasi yang melakukan penunjukan Kustodian dalam rangka pengadministrasian dan penyimpanan dana dan/atau Efek Nasabah wajib melakukan uji tuntas atas kemampuan Kustodian dalam menjalankan tugasnya.

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukannya paling cepat 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening yang meliputi:

a. catatan yang berkaitan dengan rekening Nasabah termasuk informasi mengenai nomor tunggal identitas pemodal; dan
b. catatan atas semua transaksi Efek baik untuk kepentingan Nasabah maupun transaksi Efek untuk kepentingan Manajer Investasi, termasuk jejak audit atas seluruh transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada masyarakat.

Manajer Investasi yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:
a. menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Kewajiban Manajer Investasi untuk membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap Nasabah-nya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Kewajiban Manajer Investasi menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 43 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, beserta Peraturan Nomor V.G.1 yang merupakan lampirannya;
dan
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi, beserta Peraturan Nomor V.G.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY