Peraturan Badan Nomor 5-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5. Direksi:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
6. Dewan Komisaris:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

(1) Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
b. prinsip kehati-hatian;
c. penerapan manajemen risiko; dan

d. asas perbankan yang sehat.
(3) Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis bank umum.
(4) Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

(1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
a. pemegang saham Bank; dan
b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
a. ringkasan eksekutif;
b. kebijakan dan strategi manajemen;
c. penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
f. rencana pendanaan;
g. rencana penanaman dana;
h. rencana penyertaan modal;

i. rencana permodalan;
j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
k. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
l. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
m. informasi lainnya.

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
a. visi dan misi Bank;
b. arah kebijakan Bank;
c. langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
d. indikator keuangan utama; dan
e. target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
a. analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha;
b. kebijakan manajemen (policy statements);
c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;
d. strategi pengembangan bisnis; dan
e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies).

Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko;

b. penerapan tata kelola yang baik;
c. kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earnings);
d. realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
e. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi paling sedikit:
a. posisi keuangan (neraca);
b. laba rugi;
c. komitmen dan kontinjensi; dan
d. asumsi makro dan mikro yang digunakan.

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:
a. proyeksi rasio keuangan pokok; dan
b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya.

Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:
a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga;
b. rencana penerbitan surat berharga; dan
c. rencana pendanaan lainnya.

Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi:
a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait;
b. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada

debitur inti;
c. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu;
d. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan:
1. lapangan usaha;
2. jenis penggunaan;
3. provinsi; dan
4. jenis akad, khusus untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah;
e. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM berdasarkan:
1. lapangan usaha;
2. jenis penggunaan; dan
3. provinsi;
f. rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga;
dan
g. rencana penanaman dana lainnya.

(1) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h paling sedikit meliputi:
a. bidang usaha;
b. perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan; dan
c. persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
(2) Termasuk dalam rencana penyertaan modal adalah rencana pemisahan (spin-off) unit usaha syariah dari bank umum yang memiliki unit usaha syariah.

Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i paling sedikit meliputi:
a. proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan

b. rencana perubahan modal.

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j paling sedikit meliputi:
a. rencana pengembangan organisasi;
b. rencana pengembangan sistem informasi manajemen;
c. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan
d. rencana pemanfaatan tenaga kerja asing dan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing).

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k paling sedikit meliputi:
a. rencana penerbitan produk baru; dan
b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l paling sedikit meliputi:
a. bagi bank umum, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri, termasuk rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor bagi unit usaha syariah;
dan
b. bagi bank umum syariah, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri.

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Bank, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf l.

(1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal:
a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank;
dan/atau

b. terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
(3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu:
a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir; atau
b. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;
b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
e. informasi lainnya.

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan
c. upaya memperbaiki kinerja Bank.

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis.
(4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan

Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu Bank dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan laporan tersebut.
(4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) dan penyampaian Laporan

Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Rencana Bisnis dan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan karakteristik usaha Bank dan prinsip syariah.

(1) Bank yang terlambat menyampaikan:
a. Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2);
b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk masing-masing laporan.
(2) Bank yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing laporan.
(3) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), namun:
a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau
b. tidak dilampiri dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu

paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan
b. Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4) atau Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;dan/atau
d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5161) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY