Peraturan Badan Nomor 53-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
2. Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dan pihak pembuat atau penjual (shani’) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (mustashni’)

dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul‘anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang).
4. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
5. Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
6. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Para pihak yang melakukan perjanjian (akad) dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) adalah:

a. berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b. wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c. wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
d. wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
e. wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan
f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) (pernyataan ijab).

Hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) adalah:
a. berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b. wajib membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c. wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
d. wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
e. wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan

f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) (pernyataan qabul).

Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
c. manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
d. manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas;
dan
e. spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.

Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. besarnya harga sewa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
b. alat pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, dalam Ijarah dapat disepakati hal sebagai berikut:
a. harga sewa atau upah (ujrah) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (ujrah) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
b. adanya uang muka Ijarah;
c. penggantian barang yang mendasari Ijarah;
d. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah; dan/atau
e. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Hak dan kewajiban pihak pembuat atau penjual (shani’) adalah:
a. berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
b. wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
c. wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
d. wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan
e. wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

Hak dan kewajiban pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) adalah:
a. berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
b. berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna;
c. berhak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;
d. wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna; dan
e. wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas.

Objek Istishna wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna;
c. mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat atau penjual (shani’) kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan;
d. penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan kemudian setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan;
e. harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan dilarang berubah selama masa Istishna; dan

f. pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dilarang menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.

Pembayaran objek Istishna dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pembayaran atas objek Istishna dalam bentuk uang;
b. pembayaran atas objek Istishna dapat dilakukan secara tunai dan/atau cicilan sejak Istishna ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain sesuai kesepakatan; dan
c. pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk piutang yang belum jatuh tempo.

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, dalam Istishna dapat disepakati hal sebagai berikut:
a. dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’), pihak pembuat atau penjual (shani’) dapat melakukan Istishna lagi dengan pihak lain pada objek Istishna yang sama, dengan ketentuan Istishna pertama tidak bergantung atau mensyaratkan atas pemenuhan hak dan kewajiban Istishna kedua (mu’allaq);
b. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau tidak berfungsinya objek Istishna;
c. ketentuan mengenai jaminan dan asuransi;

d. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo;
e. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Istishna;dan/atau
f. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kewajiban pihak penjamin (kafiil/guarantor) adalah sebagai berikut:
a. memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang);
b. memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang); dan
c. menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin (kafiil/guarantor) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang) (pernyataan ijab).

Kewajiban pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) adalah sebagai berikut:
a. menyerahkan kewajiban (utang) pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) kepada pihak penjamin (kafiil/guarantor); dan
b. menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) menerima

jaminan dari pihak penjamin (kafiil/guarantor) (pernyataan qabul).

Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum.

Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan/atau pelaksanaan pekerjaan;
b. kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
c. kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
d. harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

(1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. para pihak dapat MENETAPKAN besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin (kafiil/guarantor);
b. jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah;
c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Kafalah;
dan/atau
d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a menyepakati adanya imbalan (fee), maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Hak dan kewajiban pihak pemilik modal (shahib al-mal) adalah sebagai berikut:
a. berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (mudharib);
b. berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam Mudharabah;
c. berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (mudharib) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha (mudharib) melakukan pelanggaran atas Mudharabah.
d. wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati;

e. wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas Mudharabah; dan
f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha (mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).

Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha (mudharib) adalah:
a. berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal;
b. berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
c. wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (shahib al-mal) dalam suatu kegiatan usaha sesuai kesepakatan;
d. wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha (mudharib); dan
e. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha (mudharib) menerima modal dari pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).

Modal yang dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

b. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa;
c. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Mudharabah;
d. tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak dan/atau kepada pihak lain; dan
e. dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha (mudharib) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b. tidak dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. keuntungan Mudharabah merupakan selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;
b. keuntungan Mudharabah dibagikan kepada pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha

(mudharib) dengan besarnya bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati; dan
c. besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah.

Dalam perjanjian (akad) Mudharabah tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan memperoleh keuntungan.

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, dalam Mudharabah dapat disepakati hal sebagai berikut:
a. pihak pengelola usaha (mudharib) menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah;
b. jangka waktu berlakunya Mudharabah;
c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah; dan/atau
d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu:

a. berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/nisbah yang disepakati dalam Musyarakah atau proporsional;
b. berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak;
c. berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam Musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
d. wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan Musyarakah, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya;
e. wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah; dan
f. wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.
(2) Dalam hal 1 (satu) atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, hal ini wajib disepakati dalam Musyarakah.

Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah;

c. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan
d. tidak berupa piutang atau tagihan di antara para pihak dan/atau kepada pihak lain.

a. kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah;
dan
c. pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. keuntungan Musyarakah merupakan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah setelah dikurangi dengan modal Musyarakah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
b. untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal

Musyarakah awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
c. seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih pihak pada awal kesepakatan;
d. dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan;
e. besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah;
dan
f. kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, dalam Musyarakah dapat disepakati hal sebagai berikut:
a. biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
b. jangka waktu berlakunya Musyarakah;
c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Musyarakah;dan/atau
d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kewajiban pihak pemberi kuasa (muwakkil) adalah sebagai berikut:
a. memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal yang dapat dikuasakan; dan
b. menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab).

Kewajiban pihak penerima kuasa (wakil) adalah sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
b. melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pihak pemberi kuasa (muwakkil); dan
c. menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa (wakil) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul).

Perbuatan hukum sebagai objek Wakalah wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
b. tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
c. dapat dikuasakan menurut syariah Islam.

(1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dalam Wakalah dapat disepakati hal sebagai berikut:
a. para pihak dapat MENETAPKAN besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan;
b. jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam Wakalah;
c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Wakalah;dan/atau
d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2) Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan (fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasal Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor IX.A.14 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H.LAOLY