Peraturan Badan Nomor 55-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Direksi:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
3. Dewan Komisaris:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Perusahaan Daerah adalah pengawaspada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang

bersangkutan untuk bertindak independen.
5. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
6. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
7. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
8. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.

(1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit diwujudkan dalam:
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
c. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
d. penerapan manajemen risiko;
e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
f. rencana strategis; dan
g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Bank.

PRESIDEN direktur atau direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

(1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
(2) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
(3) Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
(3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
(2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
a. satuan kerja audit intern;
b. satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko; dan
c. satuan kerja kepatuhan.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

(1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
(2) Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
a. untuk proyek bersifat khusus;
b. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
c. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
a. pengaturan etika kerja;
b. waktu kerja; dan
c. pengaturan rapat.

Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
(2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
(2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

(1) Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di INDONESIA.
(3) Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh PRESIDEN komisaris atau komisaris utama.

(1) Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
(2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
(3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

(1) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
(2) Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.
(3) Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
a. rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

(2) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

(1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
(2) Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
(3) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank; dan/atau
b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang

berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
(3) Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

(1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
a. komite audit;
b. komite pemantau risiko; dan
c. komite remunerasi dan nominasi.
(2) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c secara terpisah.

(3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
(4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas secara efektif.
(5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

(1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
a. pengaturan etika kerja;
b. waktu kerja; dan
c. pengaturan rapat.

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

(1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) maka dapat

menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.

(1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
(4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
(2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
(3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pada laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf a beranggotakan paling sedikit:
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.

(5) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

(1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b beranggotakan paling sedikit:
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
(2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite pemantau risiko.
(5) Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

(1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.

(2) Masa tunggu (cooling off) paling singkat6 (enam) bulansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksiyang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

(1) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c beranggotakan paling sedikit:
a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
b. 1 (satu) orang Komisaris; dan
c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
(2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) maka keanggotaan masing-masing komite wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.

(1) Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
(3) Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite pemantau risiko wajib melakukan paling sedikit:
a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
a. terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
2. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
dan b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
b. terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau

risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.

(1) Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.
(2) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
(3) Rapat komite remunerasi dan nominasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

(1) Keputusan rapat komite wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

(1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank wajib menunjuk 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum.
(2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara efektif, Bank wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
(3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur.

(1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank umum.

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
(3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur, sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank umum.

(1) Bank wajib menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.
(2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi komite audit.
(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan

berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.

(1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan).
(2) Penyampaian rencana korporasi (corporate plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan rencana korporasi (corporate plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank umum.
(3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (business plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.

(1) Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada Pemangku Kepentingan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

(1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
(2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. cakupan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian sendiri oleh Bank (self-assesment) atas penerapan tata kelola Bank;
b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
d. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
e. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;

f. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank;
g. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
h. pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank; dan
i. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.
(3) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan penerapan remunerasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
(2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan pada situs web Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau batas akhir waktu publikasi pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola.

(4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank belum menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(1) huruf a ditujukankepada:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

(1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan tata kelola Bank yang mencakup hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil penilaian sendiri oleh Bank (self-assessment) atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

(1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atau

evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh Bank (self- assessment) atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
(2) Berdasarkan hasil penilaian sendiri oleh Bank (self- assessment) atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (action plan) yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dengan target waktu tertentu.
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan tata kelola yang telah dilakukan oleh Bank.

(1) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi ketentuan tentang penerapan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam penerapan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memastikan penerapan

tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1),Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat
(2),Pasal 20 ayat
(4), Pasal 20 ayat
(5), Pasal 21, Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3),Pasal 31 ayat (4), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1),Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5) Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2),Pasal 38ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49,Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52,Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan/atau Pasal 69 ayat (3), dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank serta penunjukan dan pengangkatan

pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sementara sampai RUPS atau setara RUPS mengangkat pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
e. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum.
(2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank.
(3) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai tata cara dalam menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik bagi lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis Bank.

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
(2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
(2) Bank yang terlambat mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
(3) Bank yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Bank yang tidak mempublikasikan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau Rapat Anggota Koperasi

mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
d. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.
(6) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut atau lebih pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada saat yang bersangkutan akan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4600); dan

b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd.
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY