Peraturan Badan Nomor 57-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Tata Kelola Perusahaan Efek yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
4. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:
a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau
b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
8. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai

dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
9. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
12. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
13. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
14. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
15. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
16. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

17. Afiliasi adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

(1) Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.
(2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. komitmen pemegang saham dan RUPS;
b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
d. larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
f. etika bisnis;

g. pengendalian internal;
h. Rencana Bisnis;
i. kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah;
j. Situs Web; dan
k. pelaporan.

(1) Pemegang saham Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2) Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional Perusahaan Efek.
(2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan Efek tersebut.

(1) Perusahaan Efek wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Efek.
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib didahului pemanggilan RUPS.
(3) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
(4) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
a. tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
b. tempat penyelenggaraan RUPS;
c. mata acara rapat; dan
d. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(5) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

(1) Perusahaan Efek wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik

dan/atau salinan dokumen elektronik.
(3) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pengambilan keputusan RUPS wajib:
a. mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan pasar modal INDONESIA; dan
b. mendahulukan kepentingan nasabah.

(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
(2) Perusahaan Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat informasi paling sedikit:
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
d. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
e. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
f. keputusan RUPS.

(1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
(2) Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:
a. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
b. kondisi Perusahaan Efek;
c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.

(1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
(3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
(4) Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(5) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.

(6) Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjalankan tugasnya secara efektif.

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
(3) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
(4) Keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil:
a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan

baik.

(1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
(2) Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

(1) Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:
a. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
b. kondisi Perusahaan Efek;
c. keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d. efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
(2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen.
(2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

seluruh anggota Dewan Komisaris.

(1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

(1) Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
(2) Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen.

Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;
c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek;
dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
(2) Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas:
a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;

b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
c. rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
(2) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 23 ayat
(3) menjalankan tugasnya secara efektif.

(1) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas

terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
(4) Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil:
a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku untuk Perusahaan Efek yang hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

(1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek

dan Perantara Pedagang Efek.
(2) Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang:
a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

(1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat berupa:
a. gaji;
b. honorarium;
c. insentif; dan/atau
d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
(2) Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:
a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;

c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Perusahaan Efek wajib:
a. menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai perilaku Perusahaan Efek dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau sebagai Perantara Pedagang Efek;
dan/atau
b. menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit

memuat:
a. nilai perusahaan;
b. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek yang dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
c. kebijakan Perusahaan Efek terkait benturan kepentingan;
d. penanganan pelanggaran kode etik; dan
e. akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik.
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai Perusahaan Efek.
(4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh, paling Direksi dan Dewan Komisaris sedikit memuat:
a. landasan hukum;
b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
c. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, dan penyusunan risalah rapat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perusahaan Efek wajib melaksanakan pengendalian internal Perusahaan Efek.

(1) Dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Perusahaan Efek wajib membentuk fungsi:
a. manajemen risiko; dan
b. kepatuhan dan audit internal.
(2) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib membentuk dan memenuhi pelaksanaan fungsi:
a. pemasaran;
b. pembukuan;
c. kustodian;
d. teknologi informasi; dan
e. riset (jika diperlukan), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

(1) Pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

independen.

(1) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
a. penyusunan kebijakan manajemen risiko;
b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan yang objektif atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Efek secara signifikan;
dan
c. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.
(2) Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. strategi dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif;
b. prinsip kehati-hatian;
c. penyediaan modal yang mencukupi;
d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. sistem deteksi dini;
f. identifikasi dan diversifikasi risiko;
g. pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
h. limit risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan;
i. mitigasi risiko; dan
j. keterbukaan dan budaya sadar risiko.
(3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib memenuhi pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

(1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
a. penyusunan kebijakan kepatuhan dan kebijakan audit internal;
b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Perusahaan Efek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Efek secara signifikan;
c. penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; dan
d. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.
(2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memenuhi pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan

Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

(1) Pelaksana fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal bertanggung jawab kepada Direksi.
(2) Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Perusahaan Efek wajib memiliki Rencana Bisnis yang realistis, terukur, dan berkesinambungan.

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:
a. penetapan sasaran Perusahaan Efek yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek; dan
c. proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.
(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun dengan memperhatikan:
a. rencana strategis Perusahaan Efek;
b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek;
c. prinsip kehati-hatian; dan
d. penerapan manajemen risiko.

(1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi Rencana Bisnis kepada seluruh karyawan/pegawai Perusahaan Efek.
(2) Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

(1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Perusahaan Efek wajib menyampaikan realisasi atas Rencana Bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan Perusahaan Efek.
(4) Perusahaan Efek wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Perusahaan Efek hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Juni tahun berjalan, kecuali ditentukan lain atas permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Rencana Bisnis dimaksud.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.
(2) Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. sistematika proses pelaporan pelanggaran;
b. jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;
c. cara penyampaian laporan pelanggaran;
d. perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;
e. penanganan pelaporan pelanggaran;
f. pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran;
g. hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran; dan
h. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan penanganan pengaduan nasabah.
(2) Kebijakan penanganan pengaduan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. sistematika proses pengaduan;
b. jangka waktu penanganan pengaduan;
c. penanganan pengaduan;
d. unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;
e. hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan
f. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.

(3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib memenuhi kebijakan penanganan pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

(1) Perusahaan Efek wajib memiliki Situs Web.
(2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan identitas Perusahaan Efek dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit meliputi:
a. informasi umum;
b. informasi bagi nasabah; dan
c. informasi Tata Kelola.

(1) Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, paling sedikit memuat:
a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak kantor selain kantor pusat, dan agen Perusahaan Efek (jika ada) yang dapat dihubungi;
b. riwayat singkat Perusahaan Efek;
c. struktur organisasi Perusahaan Efek;

d. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite dan/atau unit pendukung (jika ada);
e. informasi mengenai Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
f. nomor izin usaha Perusahaan Efek.
(2) Informasi bagi nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, paling sedikit memuat:
a. laporan keuangan berkala;
b. keputusan RUPS; dan
c. layanan pengaduan nasabah dan pelaporan pelanggaran.
(3) Informasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, paling sedikit memuat:
a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kode etik;
c. fungsi dan kebijakan manajemen risiko; dan
d. fungsi dan kebijakan kepatuhan dan audit internal.

(1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
a. laporan keuangan berkala;
b. laporan kegiatan; dan
c. laporan Akuntan Publik atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan.
(2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Perusahaan Efek.

(1) Perusahaan Efek wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. transparansi;
1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k;
2. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek;
3. total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris;
4. penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Perusahaan Efek;
5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum (jika ada); dan
6. benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi;
b. hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola;
dan/atau
c. rencana tindak bagi Perusahaan Efek yang memperoleh peringkat komposit 4 atau 5.
(3) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
(4) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(5) Laporan penerapan Tata Kelola pada ayat (4) wajib disampaikan Perusahaan Efek paling lambat setiap tanggal 15 bulan kedua pada tahun berikutnya.
(6) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) jatuh pada hari libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(7) Dalam hal Perusahaan Efek menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(8) Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola untuk pertama kali, tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan revisi terhadap laporan penerapan Tata Kelola apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan Efek yang sebenarnya.
(2) Revisi laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November.

(2) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari.
(3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) jatuh pada hari libur, laporan realisasi Rencana Bisnis disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(4) Dalam hal Perusahaan Efek menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan secara komparatif dengan Rencana Bisnis yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan penerapan Tata Kelola wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik tersebut.
(3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik, Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian pelaporan dalam bentuk dokumen cetak.

(1) Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b.

(2) Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penerapan Tata Kelola diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55, Perusahaan Efek wajib memenuhi ketentuan pelaporan lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

(1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
(2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Efek dengan target waktu tertentu.
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap penyesuaian rencana tindak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Perusahaan Efek.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada masyarakat.

(1) Perusahaan Efek wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
(2) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai diterapkan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

(1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan Rencana Bisnis pertama kali untuk rencana kegiatan tahun 2018.
(2) Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November 2017.

(1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun
2018. (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2019.

(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai pedoman tata kelola bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau Perusahaan Efek yang termasuk dalam konglomerasi keuangan, yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY