Peraturan Badan Nomor 58-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi

kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh PERATURAN PEMERINTAH.
7. Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka penggabungan usaha.
8. Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan terbuka dalam rangka peleburan usaha.
9. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak yang melakukan penawaran tender sukarela.
10. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.
11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

12. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

(1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
b. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
c. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
(3) Pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pernyataan Penggabungan Usaha;
b. Pernyataan Peleburan Usaha;
c. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela; dan
d. Penawaran Tender Wajib.

(1) Pihak yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi

secara elektronik beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi.
(2) Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan.
(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan dan/atau menyampaikan tanda bukti dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen yang disimpan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan

hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Hak akses penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dapat diperoleh oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah melakukan registrasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bertanggung jawab atas:
a. penggunaan hak akses yang dimilikinya;
dan/atau
b. kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus:
a. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai petunjuk operasional untuk menggunakan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional.
(2) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) serta tambahan informasi dan/atau dokumen dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen yang diunggah melalui sistem perizinanOtoritas Jasa Keuangan setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengunggah:
a. dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi; atau
b. tambahan informasi dan/atau dokumen penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi,.melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Tanda bukti penerimaan secara elektronik diterbitkan oleh sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan setelah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi dilakukan secara manual.

Kewajiban penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak menghapuskan kewajiban penyampaian Prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada masyarakat.

Bagi Pihak yang akan melakukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dan telah menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau dokumen aksi korporasi dalam bentuk naskah tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penyampaian dokumen tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dimaksud dilakukan melalui penyampaian naskah tercetak.

(1) Ketentuan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(2) Pada saat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mulai berlaku, kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan tidak berlaku.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pihak yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat menyampaikan Pernyataan Pendaftaran secara elektronik.
(2) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran secara elektronik, Pihak tersebut tidak wajib menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk naskah tercetak.

(1) Pemberlakuan ketentuan penyampaian Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c serta pengajuan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pada saat pemberlakuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud dalam:
a. Angka 6 Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY